Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 04-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 186/B/2015/PT.TUN.MDN
Tanggal 12 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
65 — 26
  • Pembanding/Penggugat : BENGKEL NEW TOP SPEED
    Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ARONSIUS PURBA
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-10-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 213/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Desember 2014 — MASPION vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur)
55 — 25
  • MASPION vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur)
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2015 — HUTAURUK,SH,MH
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN TENAGA KERJA &TRANSMGRASI RI cq. BUPATI BOGOR cq DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KAB. BOGOR
Terbanding/Tergugat : Pengurus F-ISBI PT. Banteng Pratama Rubber
33 — 17
  • HUTAURUK,SH,MH
    Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN TENAGA KERJA &TRANSMGRASI RI cq. BUPATI BOGOR cq DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KAB. BOGOR
    Terbanding/Tergugat : Pengurus F-ISBI PT. Banteng Pratama Rubber
    Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI c/gq. Bupati Bogor c/q DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor, beralamat di JalanBersih No. 02 Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili olehKuasanya ADE HARDI, SH., M.SI., RATIH PURNAMASARI, SH., MH.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 28 Januari 2019 — INDAKO TRADING COY
2.DINAS TENAGA KERJA PROV SUMATERA UTARA
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
82 — 49
  • INDAKO TRADING COY
    2.DINAS TENAGA KERJA PROV SUMATERA UTARA
    3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 34/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — BANK CENTRAL ASIA TBK ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
45 — 10
  • BANK CENTRAL ASIA TBK ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKK
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Bks
Tanggal 6 Agustus 2024 — Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
5 — 5
  • Asep Gunawan,M.Si, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    2.Riano Brahmantias Erizal,S.Sos selaku Mediator Hubungan Industrial Jabatan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
    3.PT. Bhineka Tatamulya Industri
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 253/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : Hj TESSI LEVINO, SH,SP.I
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN dan TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
58 — 7
  • Pembanding/Penggugat : Hj TESSI LEVINO, SH,SP.I
    Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN dan TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — BANK CENTRAL ASIA TBK, vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK CENTRAL ASIA TBK, vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
    K/TUN/2017Bidang, tempat tinggal di Jalan TPA IKKM Nomor 20, RT003 RW 05, Lubang Buaya, Jakarta Timur;HARTANTO, kewarganegaraan Indonesia selaku SekretarisJenderal, tempat tinggal di Lembah Nirmala II Blok F8, RT014 RW 013, Mekarsari, Cimanggis, Depok;RONNY YUDHA BHAKTI, kewarganegaraan Indonesiaselaku Wakil Sekretaris Jenderal, tempat tinggal di PerumWisma Mas Blok B 4/5, RT 006 RW 010, Cinangka,Sawangan, Depok;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ParaPenggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA
    BINTANG ANTARIKSA, jabatan Staf Seksi HubunganIndustrial dan Kesejahteraan Pekerja;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, JalanPrapanca Raya Nomor 9 Blok B Lantai 10, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanpaTanggal Tahun 2016;KOMITE NASIONAL SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK,JASA DAN ASURANSI PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
    Bank Central Asia Tbk atau yang disingkat dengannama SP NIBA BCA berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan :748/V/PSP/ III/2015 dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 31 Maret 2015,Halaman 7 dari 36 halaman.
    Dengan keluarnya Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 229/1.83, pada tanggal 27 Januari 2016, telah menyebabkan kerugianpada Para Penggugat yang memiliki hak atas nama SP NIBA BCAHalaman 10 dari 36 halaman.
    Putusan Nomor 60 K/TUN/2017Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh, juncto Pasal 5 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi KeanggotaanSerikat Pekerja/Serikat Buruh.Bahwa berdasarkan penjelasan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2014 — MASPION melawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur).
79 — 23
  • MASPION melawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur).
    PENGGUGAT ;KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan diJalan. Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1.RIZAL ZAINAL ARIFIN, SH.MH., Kepala BidangHubungan Industrial dan Syarat Kerja pada DinasTenaga Kerja Kota Surabaya ; 2. IRWAN ARIO.....IRWAN ARIO WIBOWO, SE., MM., Kepala SeksiHubungan Industrial pada Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ; Drs.
    PULUNG WICAKSONO, Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja KotaRSW EISAYG) mmm nnnKetiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/12/2/436.1.12/2014, tanggal 13 Maret 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai ............
    Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keterangan Pencatatan KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII /tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan PencatatanKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 /XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember4.
    Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya memanggil PUK SP KEP SPSI Maspion unit IV dan PUK SPLEM SPSI Maspion unit IV sesuai surat Kepala Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya nomor : 560/7803/436.6.12/2013 tanggal 18 Desember2013 guna memastikan pekerja/ouruh yang telah membentuk PUKSPL FSPMI PT. Maspion unit IV tidak menjadi anggota dari serikatpekerja yang telah ada sebelumnya di Perusahaan.
    Menyatakan sah Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;3.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-06-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ptk
Tanggal 26 Juni 2023 — Pemohon:
1.Surya Pratama Wijaya
2.Edy Gunawan
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
20 — 10
  • Pemohon:
    1.Surya Pratama Wijaya
    2.Edy Gunawan
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Desember 2021 — KAHOINDAH CITRAGARMENT
Turut Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
144 — 149
  • KAHOINDAH CITRAGARMENT
    Turut Tergugat:
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.MALIKURRAHMAN
2.UNANG SILATANG
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.BUPATI SUMBAWA BARAT
47 — 0
  • Penggugat:
    1.MALIKURRAHMAN
    2.UNANG SILATANG
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
    2.BUPATI SUMBAWA BARAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 157/Pdt.Bth/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat:
PT Master Wovenindo Label
Tergugat:
Rachmawati Dkk
Turut Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara
19 — 10
  • Penggugat:
    PT Master Wovenindo Label
    Tergugat:
    Rachmawati Dkk
    Turut Tergugat:
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2024 — Penggugat:
PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
Tergugat:
Tedy Tabrani
Turut Tergugat:
Suku Dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi kota administrasi jakarta utara
5 — 6
  • Penggugat:
    PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
    Tergugat:
    Tedy Tabrani
    Turut Tergugat:
    Suku Dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi kota administrasi jakarta utara
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 62/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
103 — 36
  • Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
    Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 16-11-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
I DEWA PUTU JATI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
7 — 4
  • Penggugat:
    I DEWA PUTU JATI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
    Turut Tergugat:
    DINAS TRANMIGERASI DAN TENAGA KERJA
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 14-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penggugat:
YUFRIZAL
Tergugat:
Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
67 — 99
  • Penggugat:
    YUFRIZAL
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pos Pekanbaru sekarang bernama EGM KCU Kantor Pos Pekanbaru
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-03-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 23/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.MALIKURRAHMAN
2.UNANG SILATANG
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2.BUPATI SUMBAWA BARAT
29 — 2
  • Penggugat:
    1.MALIKURRAHMAN
    2.UNANG SILATANG
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
    2.BUPATI SUMBAWA BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “SAMUDRA” PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, 2. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PT. MERATUS, 3. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELINDO, 4. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) ALKEN 5. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) MITRA USAHA JAYA, 6. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) JAYA KUSUMA, 7. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BILL, 8. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BGR dan 9.
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN
    PUTUSANNomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat diJalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (KompleksPelabuhan);PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PT.
    PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BILL, beralamat Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BGR, beralamat di Jalan Suharso, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PELNL beralamat di Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;Hal. 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VHI danTergugat IX;melawanISNA MAHDJAN, Pekerjaan Karyawan Koperasi Tenaga
    oleh Tergugat I seyogianya mengacu danberpedoman pada Pasal 151 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I telah tidak memperlakukan dengan benar ketentuan Pasal 151ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I dengan sengaja tidak memperlakukan ketentuan lainnyadalam Undangundang a quo (Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga
    PN.PL, paratanggal 12 Pebruari 2014;Hal. 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.2 Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Tergugat II, Il, IV, V, VI,VII, VII dan IX tidak memberikan pekerjaan langsung adalah tidak benar dantidak berdasar hukum;3 Bahwa faktanya dari keterangan saksisaksi yang diperiksa dalam persidanganadalah Tergugat I sebagai wadah pengelola koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) yang seluruh anggotanya dipekerjakan oleh Tergugat II, III, IV,V, VI, VII, VIII
    Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.KOPERASI TENAGA
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 10 Juli 2018 — MENARA NUSANTARA PERSADA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
109 — 35
  • MENARA NUSANTARA PERSADA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    Nomor : 168, Kawasan Industri Ketapang Temberan Bukit Intandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018memberi Kuasa kepada : 0 20202022020 22AHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD PT.Menara Nusantara Persada Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya disebut .... 2.0.0... eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    ,Berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Halaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGAudrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKota Pangkalpinang
    dan Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraIndonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSe@but ................cceeeeeeecee cee ceeteeeteeessstseeee DERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.
    gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padaHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGtanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor22/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
    selanjutnya PihakTergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga