Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppel
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
207 — 77
  • JABAKTI SIMBOLON 5.000.000(Anggota DPRD)64 22062001 Untuk Revisi Program Gaji PNS 3.000.000(Keppres 64 Tahun 2001)65 22062001 Untuk Bpk Surya Djahisa (Pribadi) 2.000.00066 25062001 Untuk H.
    Adapunpengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di tahun 2006 dan 2007 ini adalahProyek Pemborongan Rehab/Pemeliharaan Sumber Daya Air, PembangunanSumber Daya Air, Peningkatan Prasarana Perumahan/Pemukiman dan Rehab/Pembangunan Gedung Pemerintah, dll yang berhubungan dengan bidang dancipta karya;Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 3 Agustus 2010Nomor 8 yang menerangkan bahwa di tahun 2006 dan 2007 proses pengadaanyang saksi laksanakan mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitudengan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1862 — 3764
  • Dalam Keppres Nomor 80Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah kegiatanJasa untuk layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnyayang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapbkan pengguna barang/ jasadan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh penggunanya. Sehingga dapatdimaknai pemborongan adalah aktivitas pembelian barang atau jasa dalamjumlah besar dengan nilai besar.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
241 — 107
  • 737 halaman.Putusan No.04/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST204sebagai pesan agar saksi menerima FAHD dan Terdakwa II terkait denganpengadaan lelang di Ditjen Pendidikan Islam;Bahwa kedatangan FAHD EL FOUZ dan Terdakwa II tersebut intinya memintatolong untuk dibantu dalam pelaksanaan pemenang lelang pengadaan di DirjenPendidikan Islam kementerian Agama;Bahwa tanggapan saksi atas kemauan FAHD EL FOUZ dan Terdakwa II saksimenyampaikan kegiatan pengadaan di Pendidikan Islam dilaksanakan sesuaidengan aturan Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
676 — 1515
  • Menindaklanjuti arahan Terdakwa, DADANG PRIJATNAjuga berkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI, AHMADBAZURY dan MAMAK JAMAKSARI dalam menyusun jadwalpelelangan dengan maksud agar pengumuman pelelanganproyek tersebut menunggu dokumen penawaran = dariperusahaanperusahaan yang terafiliasi dengan PT BPP,kemudian DADANG PRIJATNA mengarahkan agar jangkawaktu pemasukan dokumen penawaran dibuat seminimalmungkin sesuai ketentuan Keppres Pengadaan Barang danJasa sehingga perusahaan di luar PT BPP tidak dapatmemasukkan
    Menindaklanjuti arahan Terdakwa, DADANG PRIJATNA jugaberkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI, AHMAD BAZURYHal . 84 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.dan MAMAK JAMAKSARI dalam menyusun jadwal pelelangandengan maksud agar pengumuman pelelangan proyek tersebutmenunggu dokumen penawaran dari perusahaanperusahaan yangterafillasi dengan PT BPP, kemudian DADANG PRIJATNAmengarahkan agar jangka waktu pemasukan dokumen penawarandibuat seminimal mungkin sesuai ketentuan Keppres PengadaanBarang dan Jasa sehingga
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
244 — 88
  • Tahun 2011 untuk kepentinganpengurusan pagu anggaran TA 2011;Bahwa pada saat meminta clearence dari BPKP dan harus ada HPSnya maka atas arahan Dudy Jocom, Sri Kandiyati hanya membuat HPSsecara glondongan misal pembangunan asrama namun detailnya tidakada dan hanya ada total pagu;Bahwa ada ucapan dari Diah Anggaeni dahulu mengenai nanti yangmenang BUMN, baru ada syarat khusus (misal : SBU grade 7) yang dibuat oleh tim lelang;Bahwa Saksi membenarkan bahwa syaratsyarat khusus tidakdibenarkan di dalam Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau tidak cukup tersedia" danPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD";Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
133 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamnya tidak mengandung berisisanksi pidana, sehingga apabila ketentuan dalam peraturan tersebutdilanggar adalah bukan perbuatan hukum dalam arti hukum pidana, tetapiperbuatan hukum dalam arti administrasi/tata usaha negara, karenaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengandung/berisi sanksi pidana adalahpenafsiran yang keliru pula;Menjadi pertanyaan bagi kami Penuntut Umum adalah bagaimana terhadapsekian banyak perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah terbutki dan parapelakunya didakwa melanggar Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Daerah memilikikewenangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalampenyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilakukan kerjasama denganpihak Ketiga dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melaluiproses pelelangan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.Mengingat bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur tata carapelelangannya, maka seharusnya dalam pelelangan mengacu pada prosespelelangan serta prinsipprinsip yang diatur dalam peraturan yang telah adayakni Keppres