Ditemukan 810 data
120 — 51
sendirinya gugatan accesoirdalam hal ini gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/Terbanding II tidakperlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, maka seluruhnya harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim TingkatPertama terkait Intervensi harus dibatalkan;Dalam Konvensi/Rekonvensi dan IntervensiMenimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pertimbanagn
Terbanding/Tergugat : H MUCLIS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
36 — 25
kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Camat Klari sebagaimanabukti P19 tentang kartu Inventaris Desa Sumurkondang yang menerangkanbahwa tanah yang tercatat dalam kartu inventaris Desa Sumur Kondangadalah tanah aset Desa Sumurkondang itu diakui oleh Hukum, sehinggapertimbangan hukum Judec factie n yang menyatakan Bukti P18 dan P19belum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi adalah kesalahan dalam penerapan hukum;4 Bahwa Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbanagn
Risman bin Syamsu
Termohon:
Herlinda binti Tajuddin
90 — 15
ASgp25b vgiswSs y95iy draJooJl leg"Artinya: Dan kewajiban ayah kepada anakanak menanggung nafkahdan pakaian mereka dengan cara yang maruf.maka kepada tergugat rekonvensi harus dibebani biaya pemeliharaananak;Menimbang, bahwa standar kelayakan biaya anak di Kabupaten luwudalam sebulan kurang lebih Rp. 1000.000,00 (Satu juta rupiah) perorang,sedangkan Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang yang mempunyaipenghasilan tetap setiap hari akan mampu membiayai anakanaknyadengan jumlah tersebut, maka dengan pertimbanagn
1.Ipe Wiryaningtyas, S.H.
2.Agustini, S.H.
Terdakwa:
Joko Hadi Santoso Bin Almarhum Sunaryo
98 — 33
, maka Majelis menilai dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuanPasal 143 ayat (2) KUHAP;Menimbang, bahwa terhadap alasan penasehat hukum terdakwa mengenaiterdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntutumum, maka menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasehat Hukum terdakwahanya berupa asumsi belaka tanpa didukung oleh suatu alat bukti yang sah baikketerangan saksi maupun alat bukti lainnya, dan keterhadap kesalahan terdakwa telahmajelis pertimbangkan dalam pertimbanagn
99 — 151
RAJA FAIZAL Dokter pada Puskesmas Tanjung Batu KecamatanKundur.Menimbang, bahwaa berdasarkan uraian pertimbanagn tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka MajelisHakim berkeyakinan seluruh unsurunsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa,sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa
42 — 11
bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karenamemang talak belum dijatunkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akalsehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalamperkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidakmungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah,sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh AsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelisdalam pertimbanagn
19 — 13
Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Rhdasar dalam kelangsungan sebuah pernikahan/Perkawinan adalah bahagiadan kekal (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), yang kemudian ditunjukan dengansikap yaitu sikap saling hormat menghormati (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974dan KHI) hal tersebut diuraikan sebagai berikut:a) Berkaitan dengan ikhwal pertengkaran, selanjutnya dalil jawabanTermohonpun terlihat tanpa memahami dasar pertimbanagn pokokPermohonan Pemohon, hal tersebut tercermin dengan Termohonmempersoalkan dasar dimulainya
79 — 65
telah bertentangandengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 350.PK/Pdt/2008 tanggal 6Januari 2009, maka dengan ini sepatutnya apabila Hakim Agung yang memeriksa danmengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung No. 350.PK/Pdt/2008 tanggal 6 Januari 2009 batal demi Hukum.e Bahwa Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Peninjauan KembaliNo. 350.PK/Pdt/2008 yang menyatakan judex juris tidak terdapat suatu kehilafan hukumatau suatu kekeliruan yang nyata, pertimbanagn
28 — 8
Tinggi sendiri dalam memutus perkaraini pada tingkat banding, kecuali mengenai rumusan amar masa penangkapan danpenahanan perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai sebagaimanadalam amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa karena terdakwa berada didalam tahanan dan menurutketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alas anbagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya tetap berada dalam tahanan.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanagn
Terbanding/Tergugat : WIWIN, S.ST.,M.Kes
Terbanding/Turut Tergugat : SANGKALA
154 — 99
ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadilHalaman 26 dari 32 halaman Putusan NOMOR 70/PDT/2021/PT KDIadilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilainilai keadilan, kelayakan dankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Menimbang bahwa dalam Kontra memori banding dari Terbandingsemula Terlawan pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa TERBANDING semula TERLAWAN secara tegas menolakseluruh keberatankeberatan PEMBANDING semula PELAWANsebagaimana dalam Memori Banding tersebut, sebab denganmencermati pertimbanagn
Sudarsono Hari Prasetyo, S.H.
Terdakwa:
1.WINARKO als. EKO als. GUS EKO bin SUGITO
2.AFIFUDIN bin MARDIYO
25 — 4
terdakwa WINARKO ternyata sampaidengan sekarang saksi WANTINAH tidak pernah berhasil mendapatkan uangyang dijanjikan oleh terdakwa WINARKO tersebut, sementara uang yang telahHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Clpdiserahkan kepada terdakwa WINARKO tidak dapat dikembalikan lagi kepadasaksi WANTINAH, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa,saksi WANTINAH mengalami kerugian materiil Kurang lebih sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);Menimbang, bahwa dari uaraian pertimbanagn
59 — 37
belum dijatunkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akalsehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalamperkara ini talak belum dijatunkan, sehingga iddah belum dijalani, dan tidakterbukti pula selama ini Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka tidakmungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah,sesuai dengan kaidah fikin sebagaimana dinyatakan oleh AsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelisdalam pertimbanagn
133 — 58
Jaminan Kematian, danJaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah, maka besaran santunan yangwajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesarRp22.180.053,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu lima puluh tigarupiah) dengan rincian sebagai berikut: .Santunan Cacat sebagian fungsi = (80% x (3,5%+1,5%+1,5%+1,5%+1,5%)) x80 bulan upah = (80% x 9,5%) x 80 x Rp.3.648.035,00 =Rp.22.180.053,00 (duapuluh dua juta seratus delapan puluh ribu lima puluh tiga rupiah);Menimbang, bahwa dari pertimbanagn
13 — 2
Rekonpensi terbukti antara Penggugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampaidengan perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama Purwodadi 24 Agustus2020 kurang lebih 1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan darikediaman bersama adalah Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonpensi danbukti saksi Penggugat Rekonpensi dan dalildalil Tergugat Rekonpensi danbukti saksi Tergugat Rekonpensi dan pertimbagan pertimbanagn
YAYA SUNARYA
Termohon:
Kepala Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
100 — 55
Menghukum Termohon membayar keseluruhan biaya yangtimbul atas perkara ini atau;Apabila Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar yang memeriksa dan memutus perkara a qoumempunyai pertimbanagn lain, mohon putus yang seadiladilnya (ex aeqou et bono);Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan kesempatan untukmenjawab permohonan yang diajukan Pemohon)Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor: 01/P/FP/2017/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan
28 — 23
menyatakan bahwaobjek tanah sengketa atau benteng Sungai Rindam yang dipakai sebagaijalan untuk masyarakat, sebagai tanah Negara, dan dengan tidak hadirnyaTurut Terbanding dan Il/Turut Tergugat dan II dipersidangan, makagugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat asal ditolak;Bahwa, pertimbangan yang dipakai atau yang dijadikan Majelis Hakim untukdinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak kehadiranTurut Terbanding dan Il/Turut Tergugat dan Il, untuk menghadiripersidangan, bahwa pertimbanagn
27 — 5
Charoen PhokPhand Medan dan tidak ada menguruskan saksi korban untuk menjadidistributor pakan ayam untuk wilayah Agam dan uang tersebut digunakanuntuk keperluan pribadi terdakwa.d Terdakwa meminta uang untuk biaya sopir Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) namun digunakan untuk keperluan sendiri.e Terdakwa meminta uang lagi untuk mobil yang sedang diservis sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun digunakan untuk keperluan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanagn
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
90 — 31
Tentang Susunan PersonilSekretariat Badan Pertimbanagn Penyelesaian KasusKasusKepegawaian (BPPKk) Kabupaten Langkat;4. Bahwa adanya Berita Acara Rapat Badan PertimbanganPenyelesaian KasusKasus Kepegawaian Pemerintan KabupatenLangkat,pada tanggal 28 Mei 2018 dengan materi pembahsanKeputusan mengenai usul pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat kasus Korupsi yang telahberkekuatan hukum tetap. (Vide : Bukti T5);5.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Diwakili Oleh : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Terbanding/Penggugat : DJAMAL ABDUL NASIR
Terbanding/Tergugat II : SUBAGIO
Terbanding/Turut Tergugat I : ASYURA NURYANI, SH., M.Kn
65 — 28
Hakim Ketuatelah memberi pertimbanagn hukumnya dengan penuh rasa keadilan,terperinci, jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga secaramutatis mutandi menjadi dalil keberatan Pembanding terhadap pertimbanganhukum Hakim lainnya.Bahwa alatalat bukti tersebut adalah pernyataan sepihak dan merupakanalat bukti surat dibawah tangan yang sudah dibantah oleh Pembandingdipersidangan dan dapat dipatahkan oleh Pembanding dengan Akta Otentikdan Akta Pejabat yang berwenang.
103 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
,tanggal 09 Agustus 2012;Bahwa dalam mengambil pertimbanagn hukum Hakim Pengadilan TinggiJakarta sudah keliru dalam menafsirkan dalam pertimbangan hukumnya;Halaman 21 dari 30 hal. Put.