Ditemukan 6762 data
214 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut :KPP Wajid Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugasmelaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualanatas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayahwewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) diatur bahwa :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:a wsb
94 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BOP Penanggung jawab ADD/N Rp. 6.000.000, wsb. BOP LPMN Rp. 3.000.000, Rp. 3.000.000, c. Insentif LPMN Rp. 5.280.000, Rp.5.280.000, .d. BOP PKK Negeri Rp. 2.500.000, < :e . Sosialisasi di Tingkat Negeri Rp. 3.300.000, Rp.3.300.000, f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri Rp. 1.331.699, = Sosialisasi Kegiatan Seni dan Budaya Lokal Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000, Kemasyarakatan ja. Bantuan akibat bencana alam bagieae penduduk yang kurang mampu Rp. 1.000.000, b.
BOP Penanggung jawab ADD/N Rp. 6.000.000, wsb. BOP LPMN Rp. 3.000.000, Rp. 3.000.000, c. Insentif LPMN Rp. 5.280.000, Rp.5.280.000, d. BOP PKK Negeri Rp. 2.500.000, < :e . Sosialisasi di Tingkat Negeri Rp. 3.300.000, Rp.3.300.000, f. Pengadaan dan Pengisian Profil Negeri Rp. 1.331.699, 4 Sosialisasi a. Kegiatan Seni dan Budaya Lokal Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000, Kemasyarakatan b. Bantuan akibat bencana alam bagi penduduka ang kurang mampu Rp. 1.000.000, f.
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakanpenyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas BarangMewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) diatur bahwa:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPPWajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:a. wsb
46 — 5
Surat dari Brigadir HARIWonosobo NomorPermohonan Bantuan dan PasehatGUSWANTO Nrp.81080791,R/315/V/2011/Res Wsb tanggalHukum ;jabatanAnggota Polsek Mojotengah Polres Wonosobo perihal PermohonanBantuan Hukum/ Penasehat Hukum .Pengadilan Negeri tersebut:= Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;* Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa;= Telah memeriksa barang bukti;" Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;" Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:a. wsb.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut.Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat(3) UU PPN maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1)UU PPN dan penjelasannya.Bahwa Pasal 16B ayat (1) UU PPN menyatakan bahwaPajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuksementara waktu maupun selamanya, untuk:a. wsb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ataupenyerahan Jasa
20 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila dalam batang tubuhbelum memberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapatdilihat dalam penjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal 16B ayat(3) maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) danpenjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupunselamanya, untuk:a. wsb.
63 — 30
Berkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriWonosobo Nomor. 31/Pdt.G/2017/PN Wsb. tanggal 12 Maret 2018;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatantertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Wonosobo' pada tanggal 23 Agustus 2017Hal. 3 Putusan No.206/PDT/2018/PT.SMGNo.31/Pdt.G/2017/PN.Wsb. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :1
27 — 2
Wsb.
41 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan demikian untuk memahami Pasal 16B ayat (3)maka harus dilihat dahulu Pasal 16B ayat (1) danpenjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPN menyatakanbahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnyaatau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementarawaktu maupun selamanya, untuk:a. wsb. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahanJasa Kena Pajak tertentu;CG. o.sd. ...; danQsdiatur dengan Peraturan Pemerintah.Penjelasan Pasal 16B ayat (1) menyatakan salah
SAIDI
Tergugat:
BUPATI WONOSOBO
467 — 226
diberikanPERINGATAN LISAN SECARA LANGSUNG, PERINGATANSECARA TERTULIS TERLEBIH DAHULU, SEBELUMDIBERHENTIKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGANTIDAK HORMAT DAN TIDAK MENERIMA HAK PENSIUN;Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai Anggota Partai PolitikNasdem dan Pengurus Partai Nasdem Kecamatan Watumalang,dan telah dikabulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai PolitikNasdem Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tersebut dalam SuratNomor : 23/SI.2/DPD Nasdem Wsb
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabiladalam batang tubuh belum memberikan kejelasanbunyi pasalnya maka dapat dilihat dalampenjelasan pasal tersebut;Bahwa dengan demikian untuk memahami pasal16B ayat (3) maka harus dilinat dahulu pasal 16Bayat (1) dan penjelasannya;Bahwa Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa Pajak terutang tidak dipungutsebagian atau seluruhnya atau dibebaskan daripengenaan pajak, baik untuk sementara waktumaupun selamanya, untuk:Halaman 59 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017a. wsb.
103 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor545/KMK.04/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalamrangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:a. wsb. ....5Hal. 23 dari 63 halaman Put. Nomor 1053 K/Padt/2014Ce wxoxyd. ....;e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak;5.
196 — 138
Sekretaris DPD Partai Golkar RembangRembangtertanggal 5 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.03/GolkarDPD/Wsb/XH/2014 a.n. H.Rudi Suharyadi, SE. Jab. Wakil Ketua DPD Golkar Kab.Wonosobotertanggal 6 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat a.n. Zaenal Arifin Jab. Wakil Ketua GolkarKota Kediri dan a.n. Bambang Margono Jab. Wakil SekretarisDPD Golkar Kota Kediri tertanggal Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.43/DPD.II/PG/XII/2014 a.n. Ir. SujonoJab. Wakil Sekretaris dan a.n. Suhartono, A.Ma.
77 — 6
Pol : LP/B/06/XII/2012/JTG/RES WSB/Sel Lksn dibuat tanggal 23 Desember 2012dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Desember 2012 keluar SuratPerintah Penyidikan No.
103 — 19
Bahwa selanjutnya Terdakwa secara lisan melaporkan kepadaPangdam VII/Wrb tentang adanya wacana penjualan asset PuskopadEs wsB Dam VII/Wrb berupa SPBU di JI. Anmad Yani Jl. Bethesda Kec.Sario Manado dan Toko Kartika di JI. Suprapto No. 1 Kota Manadodengan alasan adanya rencana tata Kota. Padahal fakta yangsebenarnya tidak pernah ada wacana dari Anggota Puskopad BDam VII/Wrb untuk melakukan penjualan asset Puskopad B DamVII/Wrb berupa SPBU yang terletak di JI. Anmad Yani JI. BethesdaKec.
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
109 — 60
Adapun ketentuan tersebutmenyatakan sebagai berikut:(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib memuat ketentuanketentuan pokok yaitu:A. wsb.
229 — 452
Bukti P 7 : Berita Acara Perhitungan dan PemotonganDenda dibawah Nomor. 0360/BA/LOG.00.01/ WSB/2015 ;Bukti P 8 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0026/BAPPD/DAN.02.03/DISTJATIM/2015 tertanggal6 Oktober 2015 ;Bukti P 9 : Berita Acara Perhitungan Pemotongan DendaNo. 0019/ BAPPD/DAN.02.03/DIS JATIM/2015 tertanggal31 Agustus 2015 ;7910.
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1176 K/Pid.Sus/2011A. 6 (enam) unit Chain Saw, yaitu 2 (dua) unit Chain Saw merk Husparnawarna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merek Stihl warna orange, 1(satu) unit Chain Saw Merk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Sawmerk Stihl warna Orange, 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil warnaOrange, 1 (satu) unit computer (CPU) merk Power Logic, monitor merkPlatron L 177 WSB dan Printer merk Canon Pixma 1980 dan 3 (tiga) unitmesin chain saw dalam keadaan rusak, d/rampas untuk Negara;B. 1 (satu) unit
494 — 1491
Sekretaris DPD Partai Golkar RembangRembangtertanggal 5 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.03/GolkarDPD/Wsb/X1V/2014 a.n. H.Rudi Suharyadi, SE. Jab. Wakil Ketua DPD GolkarKab.Wonosobo tertanggal 6 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat a.n. Zaenal Arifin Jab. Wakil Ketua GolkarKota Kediri dan a.n. Bambang Margono Jab. Wakil SekretarisDPD Golkar Kota Kediri tertanggal Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat No.43/DPD.IVPG/XIV2014 a.n. Ir. SujonoJab. Wakil Sekretaris dan a.n. Suhartono, A.Ma.