Ditemukan 810 data
Sudarsono Hari Prasetyo, S.H.
Terdakwa:
1.WINARKO als. EKO als. GUS EKO bin SUGITO
2.AFIFUDIN bin MARDIYO
23 — 4
terdakwa WINARKO ternyata sampaidengan sekarang saksi WANTINAH tidak pernah berhasil mendapatkan uangyang dijanjikan oleh terdakwa WINARKO tersebut, sementara uang yang telahHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Clpdiserahkan kepada terdakwa WINARKO tidak dapat dikembalikan lagi kepadasaksi WANTINAH, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa,saksi WANTINAH mengalami kerugian materiil Kurang lebih sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);Menimbang, bahwa dari uaraian pertimbanagn
58 — 32
belum dijatunkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akalsehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalamperkara ini talak belum dijatunkan, sehingga iddah belum dijalani, dan tidakterbukti pula selama ini Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka tidakmungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah,sesuai dengan kaidah fikin sebagaimana dinyatakan oleh AsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelisdalam pertimbanagn
71 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menyatakan dari Instansi Bea Cukai maupun KantorPajak Pademangan yang menyatakan surat yang telah dikeluarkanuntuk PT Raymark palsu atau dipalsukan.Bahwa pertimbangan judex facti halaman 25 alinea ke4 (empat),yang pada pokoknya keterangan Saksi Sony Haryono Susanto yangpada pokoknya menyatakan pelayaran PT CMACGM tidak pernahmengangkut barang/container atas permintaan eksportir PT RaymarkEximindo maupun PT Asia Citra Cemerlang di mana DirekturnyaTerdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali).Bahwa pertimbanagn
14 — 7
Penggugat Rekonpensitersebut karena adanya tekanan emosional yang disebabkan Tergugatmembawa wanita lain sebagai wanita idaman lainnya, hal ini diperkuat denganketerangan Saksi saksi Penggugat Rekonpensi, bahkan keretakan rumahtangga tersebut diakibatkan dari tingkahlaku Tergugat Rekonpensi, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tersebut tidaklahnusyuz, oleh sebab itu Tergugat Rekonpensi tetap diwajibkan membayar nafkahterhutang kepada Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa atas pertimbanagn
24 — 15
bahwa masa iddah belum dijalani oleh PenggugatRekonvensi karena memang talak belum dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi,maka menurut akal sehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belumterjadi, karena dalam perkara ini talak belum dijatunkan, sehingga iddah belumdijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuzselama masa iddah, sesuai dengan kaidah fikin sebagaimana dinyatakan olehAsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alin menjadipendapat Majelis dalam pertimbanagn
Terbanding/Penuntut Umum : MURNI, SH.MH
65 — 15
melunasi pinjamannya dan bukan bermaksud untuktidak membayar pinjaman setelah tanggal jatuh tempok cek undur dana tidakcukup pada rekening PEMBANDING/Terdakwa di Bank Mandiri CabangPalembang Sukajadi.Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukumadalah pendapat yang sangat keliru dan mengadaada;Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang dalam meriksa perkara a quo dan dalam pertimbanagn
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat IVPembanding mengajukan Memori Banding, bukan tanggapanmemori banding sebagaimana pertimbanagn hukum MajelisHakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalahHalaman 25 dari 31 hal. Put.
Gustian Juanda Putra, SH
Terdakwa:
ABDUL WAHID BIN AHMAD
60 — 18
tentangPerdagangan tanpa memiliki datadata perizinan pengiriman barang di bidangperdagangan seperti SIUP (Surat ijin usaha perdagangan) dan TDP (tandadaftar perusahaan) yang mana seharusnya kegiatannya tersebut haruslahdibekali dengan tanda pengenal sebagai importir berupa Angka PengenalImportir (API) untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dariKementerian Perdagangan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya sebelumdibawa masuk ke dalam Daerah Pabean;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagn
Pembanding/Tergugat II : Lakonding Bin Launa Diwakili Oleh : La Callu Bin Launa
Terbanding/Penggugat : Menteng Binti Laewang
85 — 28
KekuasaanKehakiman.Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karenajJabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidakdikemukakan para pihak yang berperkara.akan tetapi dalam perkara a quotidak ditemukan kejelasan apa saja yang diterangkan oleh saksisaksi dalampersidangan yang dapat ditarik sebagai fakta yang dapat dipahami sebagaialasan hukum dalam memutus perkara antara Penggugat dengan Tergugat.Bahwa bukti konkrik putusan a quo tidak jelas dan rinci sebagaimana dapatdililhat dalam pertimbanagn
272 — 205
Saksi Joko Susilo yang tercantum dalam BeritaAcara Penyidikan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, sebabperbedaan antara kedua keterangan itu, tidak dilandasi oleh alasan yangmampu untuk menegaskan kebenaran perbedaan tersebut artinya tidakdengan serta merta menyingkirkan ketentuan yang dimaskudkan oleh Pasal163 KUHAP, maka alasan mencabut keterangan Saksi di dalam berita acarapenyidikan tersebut tidak cukup alasan menurut hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selain dengan uraian pertimbanagn
25 — 22
Eksepsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkatpertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraianpertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor24/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 18 Nopember 2016 yang pada pokoknyaPutusan Nomor: 27/PDT/2017/PT.MDN Halaman 39 dari 44 Halamanmenolak eksepsi dari para Pembanding semula para Tergugat , olehkarenanya pertimbangan tersebut diambil alin sebagai pertimbanagn
119 — 35
dalamtata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dandiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatukeadaan dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atausesuatu keadaan yang diminta secara resmi (Pasal 176 huruf b29dan pasal 176 hurus c UU RI No 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer) dan berdasarkan hal tersebut maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidakdapat diterima.Ad.3 Terhadap keberatan dan menolak pertimbanagn
23 — 5
Charoen PhokPhand Medan dan tidak ada menguruskan saksi korban untuk menjadidistributor pakan ayam untuk wilayah Agam dan uang tersebut digunakanuntuk keperluan pribadi terdakwa.d Terdakwa meminta uang untuk biaya sopir Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) namun digunakan untuk keperluan sendiri.e Terdakwa meminta uang lagi untuk mobil yang sedang diservis sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun digunakan untuk keperluan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanagn
27 — 22
menyatakan bahwaobjek tanah sengketa atau benteng Sungai Rindam yang dipakai sebagaijalan untuk masyarakat, sebagai tanah Negara, dan dengan tidak hadirnyaTurut Terbanding dan Il/Turut Tergugat dan II dipersidangan, makagugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat asal ditolak;Bahwa, pertimbangan yang dipakai atau yang dijadikan Majelis Hakim untukdinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak kehadiranTurut Terbanding dan Il/Turut Tergugat dan Il, untuk menghadiripersidangan, bahwa pertimbanagn
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
84 — 28
Tentang Susunan PersonilSekretariat Badan Pertimbanagn Penyelesaian KasusKasusKepegawaian (BPPKk) Kabupaten Langkat;4. Bahwa adanya Berita Acara Rapat Badan PertimbanganPenyelesaian KasusKasus Kepegawaian Pemerintan KabupatenLangkat,pada tanggal 28 Mei 2018 dengan materi pembahsanKeputusan mengenai usul pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat kasus Korupsi yang telahberkekuatan hukum tetap. (Vide : Bukti T5);5.
Pembanding/Penggugat II : SARIBAN Diwakili Oleh : INDAH APRILIANA SUGIHARTATI SH DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : SUKOYO,S.PD, M.PD
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK DANAMON tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
45 — 21
Judex Factidalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 hanya menekankanjika Para Terbanding telah melakukan wanprestasi dan telahmenerima Surat Peringatan 1,2 dan 3 dari Terbanding II saja .Sedangkan bunyi pertimbanagn Judex Facti yang terdapat padahalaman 46 sebagai berikut :Menimbang bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan pelaksanaan lelang tersebut telah dilakukan secaradiamdiam tanpa memberitahu baik lisan maupun tertulis kepadaPara pelawan adalah tidak benar karena sebelum
45 — 26
Pertimbanagn ini disalahkan oleh mahakamah Agung dalamputusan No. 397 K/AG/2012 tanggal 29 Nopember 2012 MahkamahAgung memberikan pertimbangan "bahwa untuk kepentingan magangcalon Advokat pemegang izin praktek sementara dapat dilkutsertakandalam surat kuasa dengan syarat bahwa didalam surat kuasa terdapatAdvokat Pendamping, calon Advokat tidak dapat menjalankan praktikatas namanya sendiri, ia harus dapat berpraktik sebagai asisten dariAdvokat senior/pendamping.Dengan demikian atas Advokat magang
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.SHERTY YUNIA SAFITRI, S.H
Terdakwa:
Ahmad Irvandi Pgl. Ifan Bin Isal
75 — 8
RIKO USAK (DPO) yang mana perbuatan tersebut tidakselesai dilaksanakan bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena adapetugas kepolisian yang datang dan menangkap tangan terdakwa sertamengambil kantong plastik yang menjadi barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagn di atas, dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mencoba menggunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangantersebut di atas
93 — 31
JawaBarat.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanagn diatas, maka unsurini telah terbukti secara sah menurut Hukum.4.
307 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Settlement, sehingga simpulanyang diperoleh adalah apakah transaksi yang diuji masuk dalamrentang harga yang wajar atau tidak;Bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PemohonBanding, Majelis berpendapat bahwa harga penjualan ekspor yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasinyamasih dalam rentang harga wajar jika diukur dari tingkat hargamenurut Malaysia Derivative Exchange (MDEC) yakni beradadiantara Low Price, High Price dan Settlement Price;Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanagn