Ditemukan 150467 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-05-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 89/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANA POTTERINDO INDUSTRI diwakili oleh PAULUS BONDAN,S.H
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
Intervensi:
SATUKAH, dkk (10) Orang
91 — 35
  • ISTANA POTTERINDO INDUSTRI diwakili oleh PAULUS BONDAN,S.H
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
    Intervensi:
    SATUKAH, dkk (10) Orang
    Bahwa, dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Tergugatadalah Kepala Dinas Tenga Kerja Kabupaten Mojokerto dikarenakanstruktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi penanggungjawab tunggal adalah Kepala Dinas ;3.
    Bahwa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto,tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416107/2017, Perihal :Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku KuasaHukum PT. Istana Potterindo Industri merupakan pelaksanaanPutusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUUI/2003 ;b.
    Menyatakan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto,tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416107/2017, PerihalPengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa HukumPT. Istana Potterindo Industri adalah sah secara hukum ;3.
    Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;1.Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikanoleh Tergugat dan seterusnya.......... , karena Tergugat mengeluarkanobyek sengketa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.
    asli ataupun fotocopynya sebagai berikut :1.2.3.4.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa HukumPenggugat kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKab.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 285/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Desember 2022 —
Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
128 — 6

  • Terbanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-12-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 142/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 28 Desember 2021 — CAHAYA CINTA KELUARGA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
Terbanding/Tergugat III : Menteri Ketenagakerjaan RI
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
223 — 142
  • CAHAYA CINTA KELUARGA
    Terbanding/Tergugat II : Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
    Terbanding/Tergugat III : Menteri Ketenagakerjaan RI
    Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
    Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
    Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah,tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 16 PleburanKec. Semarang Selatan, Kota Semarang, JawaTengah, Pleburan, Semarang Selatan, KotaSemarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebutsebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan KiMangunsarkoro No. 21 Karangkidul Kec. SemarangTengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Drs.
    Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Daerah Khususlbukota Jakarta.4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTengah, beralamat di JI. Pahlawan No. 16, Pleburan, KecamatanSemarang Selatan, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.5) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, beralamat di Jl. KiMangunsarkoro No. 21, Karangkidul, Kecamatan SemarangTengah, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.2.
    Bahwa Penggugat mendalilkan terkait permasalahan tenaga kerja(asisten rumah tangga), sehingga sudah sepatutnya GugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehinggayang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrialbukan Pengadilan Negeri..
    Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PerlindunganPekerja Rumah Tangga, intinya mengatur terkait upaya yang harusdilakukan dalam pemyelesaian permasalahan tenaga kerja.Bahwa mengingat Penggugat berselisinh mengenai Ketenagakerjaanseharusnya menempuh terlebin dahulu) supaya penyelesaianperselisihan dengan Mediator tenaga kerja atau Pengawas tenaga kerjadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Mengingat Penggugat belum menempuh hal tersebut maka GugatanPenggugat dapat dinyatakan Prematur karena belum menempuh
    Semarang Tengah, KotaSemarang, Jawa Tengah yang kesemuanya berdomisili di Kota Semarangmaka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg / Pasal 118 HIR ayat (2)maka pihak Tergugat sebagai pihak yang merupakan Penyedia Pekerjaatau penjamin (tenaga kerja) yang locus serta tempus perjanjianPenyerahan Tenaga Kerja Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (bukti awal P.3) dihubungkan pula dengan bukti T.II8 (Berupa Berita Acara PemeriksaanInterogasi atas nama Nur Khuniiifah Binti Jimin tertanggal 16 AgustusHalaman
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 10 Juli 2018 — MENARA NUSANTARA PERSADA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
112 — 40
  • MENARA NUSANTARA PERSADA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    Nomor : 168, Kawasan Industri Ketapang Temberan Bukit Intandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018memberi Kuasa kepada : 0 20202022020 22AHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD PT.Menara Nusantara Persada Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya disebut .... 2.0.0... eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    ,Berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Halaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGAudrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKota Pangkalpinang
    dan Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraIndonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSe@but ................cceeeeeeecee cee ceeteeeteeessstseeee DERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.
    gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padaHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGtanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor22/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
    selanjutnya PihakTergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 23-08-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 325/PDT/2012/PT DKI
Tanggal 8 Nopember 2012 — KOSINDO PRADIPTA
Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Terbanding/Tergugat : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
64 — 17
  • KOSINDO PRADIPTA
    Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
    Terbanding/Tergugat : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
    DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,Beralamat di Jin. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam halint diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Sunarno, SH.MH. Cs. KepalaBiro Hukum Kemnakertrans, JIn. Gatot Subroto Kav. 51 JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: Terbanding II semula Tergugat Il;3. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.beralamat di JIn. MT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 19/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juni 2021 — CITRA NUTRINDO LANGGENG diwakili CHRISTOPHER TJOKROSETIO
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Intervensi:
TEGUH HARIANSYAH
272 — 123
  • CITRA NUTRINDO LANGGENG diwakili CHRISTOPHER TJOKROSETIO
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
    Intervensi:
    TEGUH HARIANSYAH
    Provinsi.Salah satu tugas Dinas adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur merupakan Pimpinan Unit Kerja dari PegawaiPengawas Ketenagakerjaan.
    Bahwa Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalamperkara Aquo adalah Nota pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.560/8536/108.5/2020 tertanggal 28 Desember 2020.2.
    Bahwa terkait obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimanadinyatakan oleh penggugat dalam surat gugatnnya adalah Notapemeriksaan (pertama) Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;5.
    Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor : 560/8536/108.5/2020, Sifat : Rahasia, Perihal : Nota Pemeriksaan ,tertanggal 28 Desember 2020;Fotokopi sesuai asli, Tanda terima Surat Jawaban NotaPemeriksaan tertanggal 26 Januari 2021;Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor : 560/267/108.5/2021, Sifat : Penting, Perihal : Panggilan Dinas, tertanggal 4Februari 2021;Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi
    ;Fotokopi sesuai asli, Surat Pemerintah Provinsi Jawa TimurDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.Tanggal : 28 Desember 2020, Nomor : 560/8536/108.5/2020. Perihal : Nota Pemeriksaan . Yang ditujukan kepadaPimpinan Perusahaan PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 09-12-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 305/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Maret 2014 — SUMBER TENAGA LESTARI, diwakili oleh REFDINAL IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
122 — 11
  • SUMBER TENAGA LESTARI, diwakili oleh REFDINAL IBRAHIM
    Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 23/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 10 Juli 2018 — MENARA NUSANTARA PRATAMA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
59 — 30
  • MENARA NUSANTARA PRATAMA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    ., Bangka danberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 memberiKuasa kepada : 9 222 nnn nn nnn nn nn nnn nn nn nnn nn nc ncn eensAHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD CV.Menara Nusantara Pratama Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya diSebut .... 2.00... cee eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,Berkedudukan
    di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Audrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaHalaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUNPLGKota Pangkalpinang dan
    Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraIndonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSebut ............. cee eee ee ttteetettteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.
    gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor23/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUNPLGberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
    diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : sna nnn no ne nnn nc nnnnnne=Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
71 — 19
  • Penggugat:
    SUBAGIO
    Tergugat:
    1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
    2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
    Turut Tergugat:
    PT. Indako Trading Coy
    MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :S UBA GIO, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Buruh PT.1.Indako Trading Coy NIK 1207261611720002, alamat Dusun ,Kelurahan Klambir V, Kampung, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnyadisebut PENGGUGAT;Melawan:KEPALA DINAS TENAGA
    KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA,yang beralamat kantor di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Jl.Asrama No. 143, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara 20126, selanjutnya dalam gugatanini disebut sebagal TERGUATI;GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, yang beralamat di Jl.Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20152, selanjutnya dalamgugatan ini disebut sebagai TERGUGATII;PT.
    Dinas TenagaKeija Provinsi Sumatera Utara.Bahwa kesalahan dalam menentukan Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini kesalahan sebagaimanadiuraikan diatas yang merugikan pekerja, tentunya harus dijadikan ajangevaluasi oleh TergugatIl, knhususnya evaluasi cara penentuan KepalaDinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia memerintahkan TergugatIl untukmengevaluasi sistem, penentuan Kepala Dinas
    Indako Trading Coy yang disahkanmelalui Surat Keputusan Tergugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja ProvinsiSumatera Utara) No.316/DTK/2017 tertanggal 16 Mei 2017 tentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Indako Trading Coy, merupakanproduk Administrasi Pemerintahan ?
    ;Menimbang, bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembagapemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikandan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagicalon pekerja agar memiliki Keahlian khusus Sesuai dengan permintaan parapencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas,peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikaninformasi pasar kerja dan bursa kerja;Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat(Kepala
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 27 September 2018 — SELATANPRIMA SEJAHTERAJAYA dalam hal ini diwakili oleh HARTONO WIDJAJA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
2.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU
97 — 82
  • SELATANPRIMA SEJAHTERAJAYA dalam hal ini diwakili oleh HARTONO WIDJAJA
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
    2.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI RIAU, berkedudukandi Jalan Pepaya No. 5759 Kota Pekanbaru,Propinsi Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Agustiawirman, S.T.,warga negara Indonesia,beralamat di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Riau, Jalan Pepaya No. 5759 KotaPekanbaru, pekerjaan PengawasKetenagakerjaan dan PPNS pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.
    PENGAWAS KETENAGAKERJAANPADA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROPINSI RIAU, berkedudukandi Jalan Pepaya No. 5759 Kota Pekanbaru,Provinsi Riau;Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Penetapan Pencabutan Nomor 42/G/2018/PTUNPbr, Halaman 2 dari 61. Telahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor42/PENDIS/2018/PTUN.Pbr tanggal29 Agustus 2018tentang Lolos Dismissal;2.
    Irma dihadapan pihak Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Riau (Para Tergugat) ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat(1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 28-09-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2023 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURWAKARTA
249 — 242
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURWAKARTA
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 11-04-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk
Tanggal 27 Juni 2023 — Penggugat:
1.TB HUSEN WIRA BUANA
2.AMBAR KUSWARI
Tergugat:
2.PT SINTANG RAYA
3.KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA
98 — 42
  • Penggugat:
    1.TB HUSEN WIRA BUANA
    2.AMBAR KUSWARI
    Tergugat:
    2.PT SINTANG RAYA
    3.KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUBU RAYA
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2018 — SURYA MEDISTRINDO
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU I PINTU
47 — 17
  • SURYA MEDISTRINDO
    2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU I PINTU
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 22-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN TEBO Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Mrt
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
HJ. mustaqim
Tergugat:
pemerintahan RI cq pemerintahan daerah kabupaten tebo provinsi jambi cq dinas perindustrian perdagangan dan tenaga kerja / pengelolaan pasar kabupaten tebo provinsi jambi
72 — 32
  • Penggugat:
    HJ. mustaqim
    Tergugat:
    pemerintahan RI cq pemerintahan daerah kabupaten tebo provinsi jambi cq dinas perindustrian perdagangan dan tenaga kerja / pengelolaan pasar kabupaten tebo provinsi jambi
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 12-07-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Srl
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
ANDRIAN EVENDI SH
Tergugat:
1.JONET JUNAIDI
2.PT.BAHANA KARYA SEMESTA
Turut Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI BIDANG PENGAWASAN
76 — 9
  • Penggugat:
    ANDRIAN EVENDI SH
    Tergugat:
    1.JONET JUNAIDI
    2.PT.BAHANA KARYA SEMESTA
    Turut Tergugat:
    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI BIDANG PENGAWASAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — JHONSON LUBIS, DKK VS KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “UPAYA KARYA” PELABUHAN BELAWAN
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JHONSON LUBIS, DKK VS KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 10 Juli 2018 — BANGKA PUTRA PERSADA KOTA PANGKALPINANG diwakili oleh TJIOE KHIUK KIAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
84 — 28
  • BANGKA PUTRA PERSADA KOTA PANGKALPINANG diwakili oleh TJIOE KHIUK KIAN
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
    ,Bangka, Indonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12April 2018 memberi Kuasa kepada : AHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD CV.Bangka Putra Persada Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya diSebut .... 2.0.0... eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeseeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,Berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang
    ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Audrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKota Pangkalpinang dan Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraHalaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUNPLGIndonesia
    ., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSe@but ................cceeeeeeecee cee ceeteeeteeessstseeee DERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.
    gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor24/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 24/G/2018/PTUNPLGTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
    diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : nnnnnn none nnn nn nnnnnnneKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 08-10-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 63/PDT.G/2012/PN.KTG
Tanggal 1 Mei 2013 — Penggugat:
UKASE DAMOPOLII, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
168 — 62
  • Penggugat:
    UKASE DAMOPOLII, DKK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-03-2004 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 19/PDT.G/2003/PN.DUM
Tanggal 4 Maret 2004 — Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (d/h Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis).
81 — 20
  • Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (d/h Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis).
    TERGUGAT I;Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis (d/hKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis).Selanjutnya disebut ..............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-08-2024 — Upload : 14-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 27 Agustus 2024 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 3. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA 3. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA