Ditemukan 693 data
130 — 34
SHOLEHUDDIN,SH.
71 — 48
SHOLEHUDDIN ;dikatakan menimbulkan masalah ;Bahwa kontrak berlaku sebagai undangundang bagi parapihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangandengan aturan yang ada, misalnya tidak ada unsurpenipuan.Bahwa apabila melanggar kontrak berarti hal tersebutmenimbulkan perbuatan melawan hukum ;Bahwa bila kontrak yang dibuat bertentangan denganaturan yang ada, maka menyebabkan kontrak batal dan halini dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum ;Bahwa ahli di hadirkan di persidangan untuk memberikanketerangan
103 — 15
SHOLEHUDDIN, SH., MH. yang diajukan oleh PenasihatHal. 168 Putusan No.66/Pid.Sus.
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
180 — 35
SHOLEHUDDIN, SH. MHMenerangkan di Persidangan dan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikutworn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn Bahwa dalam Pasal 1KUHP adalah fundamental tindak pidana termasuk tindak pidanakorupsiHalaman ke 263 Putusan Perkara No. : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY Bahwa hukum pidana tidak boleh langsung masuksubtansinya, dengan kata lain harus ada acuan dasarnya,hukum pidana dapat berasal dari norma yang lain Bahwa Saksi ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.
221 — 350
SHOLEHUDDIN, SH., MH. yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangakan sebagaiberikut : Bahwa Ahli tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa teori kesengajaan sebagaimana dikatakan bahwa jika orang itumengetahui atau menghendaki sesuatu itu terjadi maka termasuk dalamkesengajaan, kesengajaan atau sengaja itu banyak diantaranya adalahkesengajaan dengan maksud, dengan maksud itu bentuk khusus darikesengajaan, tetapi secara hukum yang
368 — 102
Rinding;Luas Tanah : 440 m2;Pembeli : Sholehuddin (Jl. Gatot SubrotoRT 06 Sei Bedungun);No. Dasar Surat : 197/CTB/P.RD/III/2010;Harga Transaksi : Rp 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah)Transaksitercatat pada tanggal 28 November 2014;No. Register Tanah : 593/901/CTB/P.RD/X1/2014;Tanggal : 28 November 2014;Lokasi : Jl. Cut Nyak Dien, Gg. KelapaRT 11, Kel. Rinding;Luas Tanah : 220 m2;Pembeli : Hendra Saputra (JI. Yos SudarsoRT 04 Tanjung Redeb);No.
440 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemidanaan yang tidak proporsional akanbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi,edukasi, prefensi dan represi, mengingat dampak yang amat luas, baikterhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibatdilakukannya perbuatan tersebut;Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atauperlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapatmerugikan kepentingan masyarakat itu (Sari Kuliah Hukum Pidana Il,Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal.360) (oleh Sholehuddin
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
142 — 43
SHOLEHUDDIN, SH. MH yang telah diambilSumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu : Bahwa dalam Pasal 1 KUHP adalah fundamental tindakpidana termasuk tindak pidana korupsi Bahwa hukum pidana tidak boleh langsung masuksubtansinya, dengan kata lain harus ada acuan dasarnya,hukum pidana dapat berasal dari norma yang lain Bahwa Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.
285 — 88
;: Sholehuddin (Jl. Gatot Subroto: 197/CTB/P.RD/II/2010;: Rp 15.000.000,00 (lima belasTransaksitercatat pada tanggal 28 November 2014;No. Register TanahTanggalLokasiRT 11, Kel. Rinding;Luas TanahPembeliRT 04 Tanjung Redeb);No. Dasar SuratHarga Transaksirupiah): 593/901/CTB/P.RD/XI/2014;: 28 November 2014;: Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Kelapa: 220 m?;: Hendra Saputra (JI. Yos Sudarso 178/CTB/P.RD/IIV/2012;: Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutaTransaksitercatat pada tanggal 28 November 2014;No.
233 — 79
Dasar SuratHarga Transaksijuta rupiah): 440 m2;: Sholehuddin (Jl. Gatot Subroto: 197/CTB/P.RD/II/2010;: Rp 15.000.000,00 (lima belasTransaksitercatat pada tanggal 28 November 2014;No. Register TanahTanggalLokasiRT 11, Kel. Rinding;Luas TanahPembeliRT 04 Tanjung Redeb);No. Dasar SuratHarga Transaksirupiah): 593/901/CTB/P.RD/XI/2014;: 28 November 2014;: Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Kelapa: 220 m?;: Hendra Saputra (JI.
96 — 34
ZAENURI tanggal 22 September 2014.(132) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama SUGIHARTO tanggal 22 September 2014.(133) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama SHOLEHUDDIN tanggal 22 September 2014.(134) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama PUTRA MANGGALA W tanggal 22 September 2014.(135) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama RIYAN TOPAN tanggal 22 September 2014.(136) 1
105 — 0
ZAENURI tanggal 22 September 2014.132. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama SUGIHARTO tanggal 22 September 2014.133. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama SHOLEHUDDIN tanggal 22 September 2014.134. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama PUTRA MANGGALA W tanggal 22 September 2014.135. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai enam ribu atas nama RIYAN TOPAN tanggal 22 September 2014.136. 1 (satu
99 — 17
M SHOLEHUDDIN, SH.MH : - Bahwa perkara yang memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditarik dalam undang-undang itu sepanjang perbuatan materiil diatur dalam undang-undang itu.- Apabila suatu perbuatan materiil