Ditemukan 44599 data
Terbanding/Tergugat I : EDISON NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
11 — 2
Pembanding/Penggugat : SOUNGKILON MANIK
Terbanding/Tergugat I : EDISON NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Parepare
77 — 25
Habibah Abubakar, SH
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Kota Parepare
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
77 — 38
SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGORPemerintah RI C.Q Kementrian Agraria Dan Tata Ruangcq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di JI.Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor,SQDAQAI ..........0:0::eeeeeeeeeeeees Turut Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
Seharusnya sebelum membeli tanah PARA PENGGUGAT harusterlebih dahulu melakukan cek bersih ke TURUT TERGUGAT II sebagaiinstansi yang berwenang dalam hal pertanahan/agraria. Padahal secaraterang benderang telah diketahui jika tanah tersebut telah terbit SertifikatHak Guna Bangunan No. 80/Kel. Karadenan, pada tahun 2003 , jauhsebelum PARA PENGGUGAT membeli tanah tersebut dari MADALI danAIP.
KASLAN
Tergugat:
1.SUJONO
2.BAMBANG KUSNURI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BPN KABUPATEN GROBOGAN
34 — 0
Penggugat:
KASLAN
Tergugat:
1.SUJONO
2.BAMBANG KUSNURI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Bulukumba
95 — 0
MUAFFAH
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Bulukumba
Tergugat:
ABDUL NASIR
Turut Tergugat:
1.ANDI CHANDRA
2.HUSTIATI
3.EVERY
4.GO TIONG TJHO
5.PEMERINTAH R.I cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NAIONAL KOTA MEDAN
6.LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA
7.OEI GIOK LENG
9 — 10
AAW SIOE KIN
Tergugat:
ABDUL NASIR
Turut Tergugat:
1.ANDI CHANDRA
2.HUSTIATI
3.EVERY
4.GO TIONG TJHO
5.PEMERINTAH R.I cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NAIONAL KOTA MEDAN
6.LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA
7.OEI GIOK LENG
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWABARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG-DAWUAN dan Pemohon Kasasi II MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq.
MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN) REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWABARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN BANDUNG SELAKU KETUA PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, II. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYISUMEDANG-DAWUAN 1 DAN JALAN TOL SOREANLawanSALMAN FAISOL
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
112 — 77
Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RITri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
127 — 56
MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
Selain itu,Pasal 5 huruf J Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan PembaharuanAgraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesualdengan prinsipprinsip untuk mengakui dan menghormati hak masyarakathukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dansumber daya alam, dirasa masih sangat relevan;3.
Bahwa dalam hal ini juga Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai TurutTergugat tidak teliti dalam mengeluarkan HGU atas permohonan Tergugat;15.
Bahwa Turut Tergugat telan membentuk Panitia B yangseharusnya bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian danpengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantordalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan danHalaman 5 dari 88 Putusan Nomor 29/Padt.G/2020/PN Sbspembaruan Hak Guna Usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertahananNasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan danTata Cara
Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Lembar: 0114.032008 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Barat tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T.34;35, Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang TataCara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberitanda T.35;36.
3.TASRIAL
4.H.Ali Arben,SH
5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
58 — 17
PESISIR PRIMA
3.TASRIAL
4.H.Ali Arben,SH
5.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
55 — 52
SARI GAPERI
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT
2.PEMERINTAH RI C.q KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Titin Karwati
Tergugat:
Fara Yeni Astuti
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
70 — 28
Penggugat:
Titin Karwati
Tergugat:
Fara Yeni Astuti
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG
Tergugat:
Ruslan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
49 — 5
Tergugat:
Ruslan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Kab. Banggai
93 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKK
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
Intervensi:
Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
216 — 71
Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara
Intervensi:
Direktur Utama PT. ALNO AGRO UTAMA
JALALUDDIN
Tergugat:
1.AMELIA
2.SAMLIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. Majene
80 — 34
Penggugat:
JALALUDDIN
Tergugat:
1.AMELIA
2.SAMLIA
Turut Tergugat:
Pemerintahan RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kab. MajenePada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dantidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah olehpetugas kantor pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan asas Kontradikturdelimitasi yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukkan oleh Pemiliktanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.Selanjutnya diterbitkan SK pemberian hak, sesuai dengan PeraturanPemerintah nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepalabadan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,oleh karena penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yangdilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturanperundang undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat ;4.
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tsta Ruang RI, Kanwil Agraria JaTeng, cq. Kepala Kantor Agraria atau BPN Kab. Klaten
Turut Terbanding/Penggugat II : Mardi Suwarno Binti Kartorejo
Turut Terbanding/Penggugat III : Bimo Hasto Ganefiantoro Bin Soebagio
75 — 63
Sutarno
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tsta Ruang RI, Kanwil Agraria JaTeng, cq. Kepala Kantor Agraria atau BPN Kab. Klaten
Turut Terbanding/Penggugat II : Mardi Suwarno Binti Kartorejo
Turut Terbanding/Penggugat III : Bimo Hasto Ganefiantoro Bin Soebagio
137 — 36
Penggugat:SAHRIL MAHMUDTergugat:1.UMI SALAMA2.WAHYUDIN DARISTurut Tergugat:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kota, tempat kedudukan Jalan SKSD PalapaLingkungan Tanah Masjid, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,Maluku Utara, sebagai Turut TergugatPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Setelah membaca dan
184 — 110
PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional adalah mengenai keberatan atas nilaipenggantian terkait ganti rugi yang akan diterima Penggugat terhadapbidang tanah dan bangunan yang di klaim sebagai miliknya dalamrangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumyaitu Pembangunan Light Rail Transit (LRT) JakartaBogorDepokBekasi.
PenggunaLaporanKementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ProvinsiJawaBarat. Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.
Pengaturan Sertipikat mengenai bukti hak atas tanahjuga dijelaskan dalamPasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Agraria /Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 6Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yangHalaman 25 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrmenyatakan:Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria untuk Hakatas
Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pemberi Tugas: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanHalaman 28 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ProvinsiJawa Barat. Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat.
Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.
56 — 16
M HERU SUSILO, DKK ; Melawan MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON (DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG),DK