NUSANTARA JAYA MIX;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2018/PT.BJMVI.Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31Oktober 2018 dengan Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin Satrio Prayitno, S.H.

., tanggal 25 Oktober 2018, yang manapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Banjarmasin oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin berdasarkan Akta Pemberitahuan PermohonanBanding tanggal 6 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, S.H.

Jaksa Penuntut Umummengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2018 Nomor :25/PID.SUSTPK/2018/PN.BJM, dan Pernyataan Banding tersebut telahdiberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm.tanggal 5 Nopember 2018;Akta Penerimaan Memori Banding Nomor:09/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm

Surat Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggalDesember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padatanggal 17 Desember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;Vill.

Surat Kontra Memori Banding Terdakwa atas memori banding JaksaPenuntut Umum tertanggal 26 Desember 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 27 Desember 2018, danKontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin;IX.

Bahwa baik Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh maupunJudex Facti Pengadilan Negeri Tipikor telah MELAMPAUI BATASKEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH UNDANGUNDANG DALAMMENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA AQUO karena kedua JudexFacti tersebut telah memeriksa, memutuskan dan menjatuhi pidana terhadapdelik perbuatan materil Kejahatan Pidana Umum yang dilakukan Terdakwayang yang merupakan lingkup dan kewenangan Judex Facti PengadilanUmum yang pengaturannnya terdapat dalam hukum materil KUHP, akantetapi

Tipikor/2015/PTBNA, tanggal 16 Maret 2015 yang menguatkan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor23/PID.SUS/TPK/2014/PN Bna, tanggal 16 Desember 2014 harus diperbaikimengenai pertimbangan tentang pengertian setiap orang ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti :ttd.

ELKANA PINALIA, yang menyatakan dipersidangan pernah ditambang sedikitdibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangat tidakadil (onrechtwardig) dan telah salah dalam menentukan hukumnya, yakni dengankurang cukupnya memberikan Pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga CACAT hukum dan putusan DAPAT DIBATALKAN(Vernietigbaar

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri /HI / TIPIKOR/ SamarindaKelas 1A Nomor 88/Pdt.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A Nomor88/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4.

Nomor 1449 K/Pdt/2015telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memeriksa secarasaksama terhadap perkara a quo, sehingga dalam beberapa hal telahmengenyampingkan

Namun PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutuskan dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Sigli Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., dengan menyatakantanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie adalah sah milik Penggugat/Terbanding (lihat putusanPengadilan Negeri Sigli halaman 48);.

Tipikor/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkanbahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Apri12 Maret 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

No. 2536 K/Pid.Sus/2018dan selaku Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara yang melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum dantangggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan berdampak buruk padaprogram pendidikan dan juga merugikan masyarakat, maka dakwaansubsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahanTerdakwa oleh karena itu Mahkamah Agung haruslah membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PID.SUSTPK/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

tinggalAgamaPekerjaanPendidikanMARGELAP;Pamekasan;48 Tahun / 05 Januari 1967;Lakilaki;Indonesia;Dusun Malangan Tengah Desa PademawuTimur Kecamatan Pademawu, KabupatenPamekasan;Islam;Kepala Desa Pademawu Timur KecamatanPademawu, Kabupaten Pamekasan;PGA;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:1.Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal15 April 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19September 2016;9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 September 2016 sampaidengan tanggal 5 Oktober 2016;10.

,SH;Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor Advokat& Konsultan Hukum PL DADING.SH & ASSOCIATES di JalanWonoagung No. 09 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 Juli 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dandidaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 26 Januari 2016, Nomor 181/HK.07/7/2016;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Halaman 2 dari 52 Putusan NOMOR 86/PID.SUSTPK/2016/PT SBYTelah membaca Penetapan

DalamNegeri, Menteri pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor :15 tahun 2018, Nomor : 153/Kep/2018 Tentang Penegakkan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, sementara Penggugat telah divonisolejh Pengadilan Negeri kelas 1 B Tindak Pidana Tipikor

Ruang Penata Tingkat (III.d);(Sesuai denganTSurat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor549/1/KR.II/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihalPemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR; (Sesuai denganfOLOCOP)); nne nnn n nnn nn nn en nn nn ene nn ene n nn ne nn nn nn enna nn nene nn nenenHalaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDGT4 : Surat Bupati Cianjut Nomor 800/0616/BKPPD/2019, tanggal 22Januari 2019, Perihal Tanggapan Surat Keberatan; (sesuaiCENGAN ASli);nnn nnn nnn

saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi Penggugat bernama :2BACHRUDDIN ALI, Bahwa saksi menyatakan, Pada Tahun 2012, saksi tahu Penggugat kenamasalah, pada saat itu saksi sebagai Sekda Kabupaten Cianjur; Bahwa saksi menyatakan, posisi Penggugat pada saat itu sebagai KasubagRumah TanQQ@ 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn ence nnn cence nee Bahwa saksi menyatakan, Penggugat kena masalah Pidana Tipikor

Bahwa Ahli berpendapat SKB sudah sesuai kewenangan, ini ada kekeliruandari Menteri Dalam Negeri sebelumnya, ada SE Mendagri tanggal 29 Oktober2012, itu mengatakan bahwa kalau PNS yang dijatuhi hukuman yang sudahincraht itu masih dapat menduduki jabatan structural, kKemudian pada rapatsebelum keluar SKB dinyatakan SE yang lalu ada sesuatu kekeliruan, intinyasemua PNS yang melakukan tindak pidana harus dipecat; Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR

konsideran dan tidak menyebutkan SKB 3Menteri sebagai dasar penerbitan SK objek sengketa a QuO; Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, MajelisHakim telah mendengar saksi ahli yang bernama DEDI HERDI, SH., M.Si., yangpada pokoknya berpendapat sebagai berikut: Pada prinsipnya SKB bukan dasar hukum dalam menjatuhkan seorang ASNdiberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah Jabatan; Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketetntuan yang berlaku, pada saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR

Tidak menerapkan atau) menerapkan~ peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yangdalam pertimbangan hukum mengenai unsurunsur pasal yangdidakwakan terhadap terdakwa terlinat lebih cenderungmempertimbangkan halhal yang menguntungkan bagi terdakwa,sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiBandung tidak dapat mempertimbangkan secara maksimal terhadapseluruh unsurunsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa

Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI.Menurut Kami pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilanao fF wo DNTipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Bandung yang demikian tersebut tidaklahmempertimbangkan secara maksimal semua faktafakta yuridis yangterungkap di persidangan baik dari surat dakwaan jaksa penuntut umum,keterangan saksisaksi serta alat bukti surat yang telah terlampir dalamberkas perkara maupun yang dihadirkan dalam persidangan..

ADI MUTIARA AMD bin MUHIDINbahkan hakim ketua Majelis pada pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung sempat berkata barang kali Terdakwa DEDEHUTMAN DJUNAEDI mempunyai kembaran di Dinas Pendidikansehingga yang sering berinteraksi dengan para saksi tersebut adalahkembarannya selain itu pula terdapat faktafakta yang terungkapdipersidangan sehingga Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDIbersama dengan Sdr.

KESIMPULANBerdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas kiranya MajelisHakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat telah salah, tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan olehundangundang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat a quoHal. 158 dari 176 hal. Put.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.tid./ H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan dendasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukonkepada pemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruhkeberatan sehingga dengan memori banding ini kepada Ketua PengadilanTinggi/ TIPIKOR Banda Aceh untuk membuka kembali Perkara dengannomor : 29/Pid.Sus/2021/PNLSK.Untuk selanjutnya

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memoribanding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari beritaacara persidangan, salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Lhoksukon Nomor29/Pid.Sus/2021/PN Lsk, tanggal 1 April 2021, memori banding

yangbermoral kepada rasa keadilan yang rasa Hakiki bagi pemohon banding danmasyarakat secara umum ;Bahwa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesarRp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulanyang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Lhoksukon kepadapemohon/terdakwa, penasihat hukum pemohon banding menaruh keberatansehingga dengan memori banding ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR

Banda Aceh untuk membuka kembali Perkara dengan nomor :28/Pid.Sus/2021/PNLSK.Untuk selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:3:MENGADILI :Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh PenasihatHukum terdakwa Assyari Alias Ari;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor:28/Pid.Sus/2021/PNLSK tanggal 01 April 2021.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT : Telah Membaca ;1. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011;2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;3.

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :e Keterangan para saksi dan Terdakwa ;e PembacaanTuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg. Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa H.M.

MARKUS PATIUNG, MP telah salahmenerapkan hukum setidaknya tidak diterapbkan sebagaimana mestinya danjuga cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undangundang,karena ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menguatkan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, padahal putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum dan tidak tertib dalam melaksanakanketentuan hukum acara pidana (KUHAP) ;1.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau setidaknyamelaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Judex Facticq Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa dan begitu pula Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan pembinaan dariPenasihat Hukum Terdakwa ;Bahwa Judex Facti telah menyatakan unsurunsur dari pasal yangdidakwakan (Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999yang telah diubah dengan UndangUndang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

perbuatan persetubuhan tersebut setelah saksidiberi Kabar oleh pihak Polsek Metro Selatan jika Anak korban Bungadipergokioleh warga sedang bersama terdakwa dirumah kontrakannya ; Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dengan Anakkorban Bungaadalah sebagai seorang manager dan pemain volly yang manasaat Anak korban Bungamasih duduk di bangku SMA, terdakwa pernahHalaman 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Metmeminta izin kepada saksi untuk menjadikan Anak korban Bungasebagalpemain pada Tim Voly Tipikor

korbanBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanHalaman 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

korbanHalaman 20 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN MetBungaadalah berpacaran kemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawake Polsek Metro Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; Bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korban Bungasebuah kalungemas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa juga membantu Anak korbanBungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metro berikut biayakontrakannya ; Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban Bungakarena Anak korbanBungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

hubungan terdakwa dan Anak korban Bungaadalah berpacarankemudian terdakwa dan Anak korban Bungadi bawa ke Polsek Metro Selatanuntuk dimintai keterangan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan Anak korbanBungasebuah kalung emas 22 karat, dan cicin emas dan terdakwa jugamembantu Anak korban Bungasaat mendaftar kuliah di STO Darmawacana Metroberikut biaya kontrakannya ;Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban BungakarenaAnak korban Bungamerupakan anggota tim voly LSM LPI Tipikor

sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September2 Perpanjangan Penuntut Umum sejaktanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal2 Oktober 2014; 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014; 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 2 Nopember2014 sampai dengan tanggal 31 Desember5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Pekanbaru sejak tanggal 1Januari2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 31 Januari2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tumpal H.

,MH, Andriadi, SH berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman dari 415 halaman Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.PBRPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/SK/Pid/2014 tanggal 11 September 2014; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca : 792729 222n nnn nnn nn nnn nnn nnn7 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr tanggal 3 Oktober

,MH., dan Hakim Ad Hoc Tipikor RAKHMAN SILAEN,SH.,MH., masingmasing sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggall8 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YARNIS, Panitera Penggantipada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa. Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,MASRUL, SH.,MH.

PENGGUGATmenguraikan riwayat kepegawaian yang perlu dibuktikankebenarannya karena masih merupakan cerita dari PENGGUGATyang belum dilengkapi atau didukung dengan buktibukti ;Bahwa dalil GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT dalamPosita 8 sampai dengan Posita 11 merupakan pengakuan olehPENGGUGAT yang membenarkan mengenai fakta terjadinyatindak pidana yang telah dilakukan oleh PENGGUGATsebagaimana dalam putusan perkara pidana nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 45/Pid.sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg Tanggal18 Oktober 2011, telah diuraikan pertimbangan Hakim berdasarkanfakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah secara tegasdinyatakan dasar hukum dalam memutus perkara yaitu pada kalimatakhir sebelum amar putusan menyebutkan : Mengingat Pasal 3 joPasal 18 Undangundang RI.

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terbukti danterurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor danrumusan pasalpasal dan tersebut jelas bahwatindak pidana yang dilakukan oleh yangbersangkutan adalah telah memenuhikriteriatindak pidana yang diancam pidana penjara lebihdari 4 (empat) tahun, maka dalam menindaklanjutiPutusan Pengadilan tersebut terdapat alternatifpilihan yaitu pemberhentian dengan hormat ataupemberhentian tidak dengan hormat.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OB YEKGUGATAN telah secara cermat meneliti faktafakta yang terbukti dan terurai dalam PutusanPengadilan Tipikor yang pada akhirnyamenetapkan TERGUGAT berbukti sacara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana.

perdamaian ( acta van dading ) dan perjanjianya di addendum dankemudian oleh Penyidik pada Kejaksaan Agung kemudian saksi jugadijadikan terdakwa dalam perkara korupsi tersangkut pengadaan barangdan jasa pada Divisi Umum bank Bjb, Tbk dan oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung diputus bebas ;Bahwa dalam dakwaan, penuntut Umum dikatakan bahwa saksi bersamaTriwiyasa ( Pemohon dalam perkara a quo ) didakwa telah melakukantindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Hal.47 dari 6110.11.12.13.Bukti T8 1 (satu) bvundel Penetapan Penyitaan Ketua PengadilanNegeri Setempat, yaitu : Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4Februari 2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 2/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 4Februari 2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 08/Pen.Pid.Sus/

TPK/2014/PN.Bdg tanggal 28 Januari2014 ; Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 23/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27Agustus 2014 ;(Semua sesuai dengan aslinya);Bukti T9 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadan Gedung Kantordi Jin.

perundangundangan dengan mengacu kepada alat bukti yangdiajukan oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alat bukti berupa suratbukti bertanda T 3 dan T 4, yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 66/f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama Tersangka WAWAN INDRAWANdan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print67/f.2/fd.1/05/2013 tanggal 17 Mei2013 atas nama TRIWIYASA atau Pemohon dalam kasus a quo,dan alat buktibertanda P 42 yaitu) Putusan Pengadilan Tipikor

Hal.55 dari 61Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti bertanda P 42 yaituPutusan PN Tipikor Bandung sebagaimana terlihat dalam Dakwaan PenuntutUmum pada Kejaksaan Agung terhadap Terdakwa adalah Primair pasal 2 ayat(1) dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;Menimbang, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa unsur

tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umumyang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP , karena menurut Penasihat hukumterdakwa atas diri terdakwa semestinya diajukan penuntutan dengan dakwaan pasal3 Jo pasal 18 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya diajukan ke PersidanganPengadilan Tipikor

dimana tuntutan Jaksa39tersebut dipandang tepat, layak dan adil serta manusiawi darikacamata dan fungsi Jaksa selaku PenuntutUmum ;2 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannyamengemukakan aspek yang berbeda yaitu agar Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa atau menyatakan tidak dapat dituntut diPersidangan Pengadilan Negeri Lumajang, sebagaimana dalampledoinya yaitu tentang Pemeriksaan perkara Terdakwa UsmanBin Nuradin yang tidak bisa dilakukan di Pengadilan NegeriLumajang melainkan di Pengadilan Tipikor

pembacaandakwaan ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah memperhatikan halhaltersebut di atas serta berdasarkan pasal 156 (7) KUHAP. walaupun keberatan Penasihathukum Terdakwa diajukan setelah tuntutan atau pada saat kesempatan mengajukanpembelaan, namun karena materi eksepsi tersebut merupakan keberatan kenapa terdakwadiajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lumajang / eksepsi kewenanganmengadili , yang menurut Penasihat Hukum aquo harus diajukan dalam persidanganPengadilan Tipikor

kwalifikasidalam tindak pidana Umum, incasu pasal 378 jo pasal 64 (1) KUHP atau pasal 263 ayat (1)41jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim pendapat tersebut beralasanhokum, karena untuk tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Lumajang atau Jaksa aquoberwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Lumajang, juga ternyata bahwamenurut Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perbuatanterdakwa Usman Bin Nuradin, yang dijadikan alasan untuk membawa kasus ini kePengadilan Tipikor

Permintaan banding tersebutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 April 2021, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 27Pid.SusTPK

tanggal 19 April 2021 dalam waktuselama 7 (tujuh) hari;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :27/Pid.SusTpk/2020/PN.Tjk. tanggal 29 Maret 2021, pertimbangan hukum yang menjadidasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memoribanding dari Tim Penasihat Hukum , maka Majelis Hakim tingkat bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakanpengulangan dan penegasan sebagaimana yang didalilkan dalam NotaPembelaan

Salinan PUTUSANNomor 23/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1. RAFASAH Binti HUSIN PAKEH, Umur 72 tahun, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggaldidesa Jeungki Untuk selanjutnya disebutsebagai Pembanding / Semula Penggugat ;2.

,MH. sebagai Hakim Ketua, H.AMRON SODIK,SH. dan SUYADI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehNomor 23/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 13 Maret 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kKedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDto. Dto.H.AMRON SODIK, SH.