Ditemukan 7500 data
237 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan temasuk dalam objek keberatandan banding yang diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 27 UU No 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimana menurut Pasal 23 ayat (2)huruf b merupakan pengecualian dari objek Gugatan;Bahwa pertimbangan Majelis pada Putusan halaman 236 alinea 2, yangmenyebutkan
JIMMY ALIMWIJAYA
Termohon:
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
144 — 31
Dalam PeraturanMenteri tersebut telah ditetapbkan tempat pemasukan dan pengeluaranmedia pembawa hama dan penyakit karantina ikan di 46 (empat puluhenam) Unit Pelaksana Teknis karantina ikan di bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas/kantor pos.2) Terminal Bus Internasional ALBN Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya tidak temasuk dalam tempat pemasukan dan pengeluaranmedia pembawa hama dan penyakit karantina ikan.3) upaya pengeluaran media pembawa berupa Ikan Arwana Jardinidari wilayah Negara Kesatuan
111 — 158
Copy.Bahwa HPS yang dibuat dengan adanya merk/type Kendaraan merupakanbahan untuk panita pengadaan dan HPS yang dibuat sebanyak 1 (satu) set,yang disusun dan ditetapbkan oleh Drs.MARTIN ITAL ZENDRATO, MSPselaku PPK;Hal77Putusan Pengadilan TIPIKORNo .06 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnBahwa biaya BBNKB dan PKB untuk Kendaraan bermotor yang akan diadakansudah dihitung oleh PPK karena biasanya dalam proses pengadaanbarang/jasa pemerintah seluruh beban pajak kecuali PPh telah dihitung dalamHarga Perkiraan Sendiri temasuk
lampiran HPS termasuk RAB dan Spesifikasi dalam bentukHard Copy.Bahwa HPS yang dibuat dengan adanya merk/type Kendaraan merupakanbahan untuk panita pengadaan dan HPS yang dibuat sebanyak 1 (satu) set,yang disusun dan ditetapkan oleh Drs.MARTIN TALI ZENDRATO, MSPselaku PPK;Bahwa biaya BBNKB dan PKB untuk Kendaraan bermotor yang akan diadakansudah dihitung oleh PPK karena biasanya dalam proses pengadaanbarang/jasa pemerintah seluruh beban pajak kecuali PPh telah dihitung dalamHarga Perkiraan Sendiri temasuk
155 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersama oleh Para Tergugat;70) Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;71) Bahwa, oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersama samadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undang undang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugian a quodibebankan kepada Para Tergugat temasuk
307 — 233
Hakuawenma Jaya negara dirugikan sebesar Rp. 41.233.750, (empat puluh satu juta dua ratustiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh ibu rupiah) termasuk Ppn dan Pph;Menimbang, bahwa maka total kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa sebesar Rp.66.379.650, (enam pulu enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)temasuk PPN dan PPH;Menimbang, bahwa total kerugian negara setelah dikurangi dengan Ppn 10% dan Pph 2% sebesarRp.58.414.092, (lima puluh delapan juta
92 — 9
Parigi Moutong adalah saksi dansaksi DANAR temasuk 13 Faktur fiktif tersebut.
111 — 12
.= Bahwa HERIADIN PURNOMO adalah rekan sesama KonsultanPengawas dan dalam Kegiatan ini sebagai Pengawas Lapangan yangdigaji oleh saksi. setelah menerima laporan Progress dari sdr.HERIADIN PURNOMO, kemudian besoknya saksi turun ke Lokasimengecek bersama dengan Tim PHO dan di temukan antara lain:a List Plafon seharusnya menggunakan list Profil kayu, tetapi kenyataannyamemakai tipleks.b Plafon kurang rapih, temasuk banyak yang miringmiring.= Bahwa sebagai Konsultan Pengawas pernah memberitahukan kepadaPPK
154 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang bahwa mogok tidak sah yang tidak memenuhi tenggatwaktu sekurangkurangnya 7 hari kerja yang mana tenggat waktutersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepadapengusaha dan pekerja temasuk aparat kKeamanan merencanakan,mempersiapkan, mengatur pelaksanaan mogok agar efektif, amandan meminimalisir kKerugian bagi pengusaha dan pekerja, termasukmemberikan kesempatan kepada instansi ketenagakerjaan sesuaipasal 141 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyelesaikanpermasalahan yang menyebabkan
469 — 82
Yang temasuk dalampengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memu athasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut danalat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan danmembongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.
102 — 25
saksi tidak mengetahulperkembangan selanjutnya dari pembangunan Pemda Ogan llir karenatanggung jawab saksi hanya sampai pada proses persetujuan menteriBUMN;Bahwa benar, lahan yang dilepas ke Pemda Ogan Ilir sudah sertifikat HGU01 tahun 1995;Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa kawasan perkantoran terpadu (KTP)Pemda Ogan Ilir di bangun;Bahwa benar, pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Umum pernahbertugas dan beracara di sidang pengadilan mewakili dari PTPN VII;Bahwa aset kewajiban PTPN dilindungi temasuk
227 — 145
MELON INDONESIA jugamenjadi mitra yang melakukan maintenance agar layanan berlanggananNSP selalu tetap dinikmati pelanggan secara baik.Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan sebagaimana tersebut pada dalil 2diatas, Peggugat Intervensi mempunyai tugas untuk penyediaan layananmusik yang meliputi kegiatankegiatan temasuk tetapi tidak terbatas pada :i.
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
217 — 33
berikut:Ketua DPRD, mendapat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliarruptiah);Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapat sejumlahRp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) s.d.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Ketua Fraksi, masingmasing mendapat sejumlahRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat sejumlahRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);Banggar DPRD, masingmasing mendapat sejumlahRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);Anggota DPRD (temasuk
DPRD, mendapat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);e Wakil Ketua DPRD, masingmasing mendapat sejumlahRp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) s.d.Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);e Ketua Fraksi, masingmasing mendapat sejumlahRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);e Sekretaris Fraksi, masingmasing mendapat sejumlahRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);e Banggar DPRD, masingmasing mendapat sejumlahRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);e Anggota DPRD (temasuk
215 — 61
Ilham Teguh untukdilelang, karena tanah itu sudah disita oleh pihak Bank BPD namun apa sebabnyatidak juga dilelang terdakwa tidak tahu ;Bahwa, tujuan Bank memberikan Kredit kepada nasabahnya adaalh untuk mencarikeuntungan;Bahwa, perintah penghentian kredit dari pusat kreditnya sudah mencapai 12milyar ;Bahwa, pada saat telex dari Pusat datang tentang Penghentian Kredit sudah dalamposisi 14 milyar, itu karena sudah temasuk bunga sesuai rekening korannya ;Bahwa, yang mendatangkan team Independen dari
76 — 27
Papua Barat Nomor: 426 /29/X/2013TAHUN 2013 Tentang Pembentukan Tim Kerja, Official, Pelatin dan Atlet LigaPendidikan Indonesia/Piala Presiden Tingkat Nasional Tahun Pembinaan 20122013,dimana terdakwa selaku BENDAHARA KEGIATAN mempunyai tupoksi secara garisbesar yaitu "menerima dan mengolah keuangan kepanitian sesuai dengan kebutuhandan membuat laporan pertanggungjawaban setelah berkoordinasi dengan KetuaPanitia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai PegawaiNegeri Sipil telah temasuk
133 — 25
yang lainbukan dari pengumpul data yuridis;Bahwa di dalam pra pemberkasan ataupun di dalam pelaksanaankegiatan itu ada halhal yang menjadi kewajiban dari pemohon tetapipemohon secara umum atau mungkin secara khusus tidak bisamelakukan secara sendiri artinya melakukan pembicaraanpembicaraandengan kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat membuatkesepakatan artinya terhadap kewajibankewajiban ini jugapendampingan saat pelaksanaan ada pembicaraan antara pemohondengan dikuasakan atau yang mewakili temasuk
Bahwa terhadap' surat tersebut Kepala Desa Angsanadengan surat tanggal 02 Januari 2008 Nomor413/02/AGN/2008 membenarkan bahwa diatas tanah obyeksengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor31/Desa Sekapuk, Angsana, Sumber Makmur, Wonorejo,Puwodadi, Tegal Sari dan Sumber Baru atas namaTergugat II Intervensi.4.Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat/ MusyawarahDesa Angsana tanggal 17 Oktober 2009 dinyatakan bahwamasyarakat (temasuk Para Penggugat) sudah mengetahuikeberadaan HGU P.T.
87 — 47
Dari 9 (Sembilan) orang anaktersebut, anak lakilaki berjumlah 5 (lima) orang sedangkananak perempuan berjumlah 4 (empat) orang;Anakanak dari almarhum Haji Saleh Aziz adalah AbdullahSaleh Aziz, Halid Saleh Aziz, Alwiyah Saleh Aziz, LukmanSaleh Aziz, Fuad Saleh Aziz, Samira Binti Saleh Azizi, BeldaBinti Saleh Aziz, Aziza Binti Saleh Aziz, dan temasuk saksi ;Saksi masih ingat, yang memperkenalkan saksi korbankepada keluarga besar adalah terdakwa sendiri, tetapi saksitidak tahu apa alasannya sehingga
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD MARLI, S.Sos Alias MARLI Bin MARDIO
186 — 36
Kubu Raya padapemilu 2019 melalui partai PKS:Bahwa yang termasuk dalam 13 Desa yang ada di Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya yang temasuk didalam dapil II pemilinan Caleg atasnama SOLEHUDIN, SH adalah Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru,Desa Pulau Jambu, Desa Pulau Limbung, Desa Kali Bandung, Desa SungaiAsam, Desa Sungai Bulan, Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang, DesaSungai Ambangah, Desa Madu Sari, Desa Mekar Baru, Desa Kapur:Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr.
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
215 — 153
Ferry H.Amahorseya, SH. yang kenal dengan Notaris yang akan mengaktakanNotulen Rapat tersebut; Bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa semua berangkat ke Hotel Mulia termasuk Terdakwa kecualikuasa hukum Lusi dan Keane dengan beriringan menggunakanbeberapa mobil; Bahwa sesampainya di Hotel Mulia, saksi bersama dengan parapemegang saham lainnya temasuk Terdakwa dan sdr.
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
214 — 86
sengketa poin a, poin b dan poin c belumbersifat final karena masih perlu dan dibutuhkan diterbitkansejumlah keputusan Tata Usaha Negara berupa perizin lainnyaseperti izn lokasi, IUP ;Halaman 66 dari 115 HalamanPutusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.JBI.Belum Menimbulkan Akibat Hukum Bagi para PengqugatBahwa penerbitan objek sengketa poin a, poin b dan poin c BelumMenimbulkan Akibat Hukum Bagi para Penggugat, sekalipun telahditerbitkan objek sengketa poin a s/d poin c bukan serta mertasemua tanah yang temasuk