Arie Kurnia Arnold tanggal21 Maret 2017, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 9; Undang undang R.I Nomor : 31 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, foto copy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 10; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUUXIV / 2016, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 11; Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130 / PUU XIII/2015, fotocopy dari foto copy selanjutnya diberi tanda bukti P 12; Putusan Pengadilan Tipikor pada

Kejaksaan kurang lebih tigakali; Bahwa saksi bertugas di BPMD Rokan Hulu sebagai honorer yang manatugas saya administrasi di kantor; Bahwa saksi sudah bekerja selama 10 (Sepuluh) tahun; Bahwa saksi menerangkan saat itu Ari Kurnia Arnol bertugas di BPMDdengan jabatan sebagai Kepala Bidang ; Hal. (25) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp; Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP di kantor Kejaksaan Negeri Rokan Huludan pada bulan agustus 2017, saat itu pak Arie Kurnia Arnold sudah disidangdi Pengadilan Tipikor

sesuai dengan undang undang kejaksaan; Bahwa dengan adanya penyidik pindah tugas maka seharusnya bukansurat perintah pergantian penyidikan akan tetapi surat pergantian penyidik; Bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah instansiyang berwenang; Bahwa pemeriksaan dalam orang yang berbeda tersangkanya tapi dalamperkara split keterangan saksi dalam tersangka yang satu tidak boleh diambiluntuk keterangan tersangka yang lain walaupun saksinya itu juga tetap harusdiperiksa; Bahwa setiap perkara tipikor

unsur kerugian Negara harus ada dalampenetapan perkara tipikor bahkan Ahli tidak akan mau duduk di persidanganperaka tipikor apabila tidak ada unsur kerugian negara ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Pemohonmaupun Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti Suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: Fotocopy dari aslinya Surat

TIPIKOR / 2017 / PT BNA tanggal19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna ;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan , sedangkan

TIPIKOR / 2017 / PT BNAtanggal 19 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal

(Copy sesuai dengan Aslinya); totSktinin Putusan Perkara Tipikor No: 25/Pid.SusTPK/K/2015/PN>Smg.Tanggal 17 Juni 2015 dari Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang. (Copy sesuai dengan.Salinan); totWtd dn gUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2015 TentangAdministrasi Pemerintahan. (Copy dari Internet); HPktatiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa mengajukan PraPeradilan, tetapi antaraTerdakwa dengan Pengacara dari Jakarta tidak akur dan setelah ituKuasa saksi ke Terdakwa saksi cabut, sebelum PraPeradilan ditolak,dan saksi meminta uang saksi sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa meminta biayaRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) untuk honornya, padahalbesar honor Terdakwa menjadi Pengacara, belum di bicarakan ;Bahwa untuk perkara Praperadilan, putusannya di tolak, sedangkanperkara pokok TIPIKOR

, Terdakwa tidak menjadi kuasa dan putusandari perkara TIPIKOR saksi dibebaskan ;Bahwa setelah dilaporkan telah dilakukan mediasi Saksi pernahmediasi dengan Terdakwa di ruang Penyidik, tetapi Terdakwa tidakmembawa uang dan pada tanggal 26 Juni 2011, Terdakwa berjanjiuntuk mengembalikan uang tersebut namun pada tanggal jatuh tempoTerdakwa tidak menepati janjinya ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakanketerangan saksi ada yang tidak benar yaitu :Ada telepon yang katanya sudah diel

Saksi NOVIA NUR RAHAYU N, SH.MKn., pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah temankuliah di Universitas Muhammadyah Malang ;Bahwa Terdakwa di hadirkan kepersidangan ini karena Terdakwamempunyai masalah dengan ibu saksi yaitu saksi Sri Utami yaitumasalah uang pengurusan SP3;Bahwa Terdakwa adalah Penasihat Hukum Ibu saksi pada tahun 2011,karena pada waktu itu ibu saksi kena kasus Tipikor di Bojonegorosehingga pada tanggal 05 Agustus 2011 dibuat

miliar tujuh ratusenam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),namun pencairan dana tersebut tidak jadi dikarenakan adanya kesalahanperhitungan pembayaran sehingga dana tersebut kembali kepada BendaharaUmum;Bahwa kemudian sehubungan adanya penyelidikan dari Mabes Polri ataspengadaan barangbarang berupa alatalat security menyerupai senjata apijenis pistol yang dapat mengeluarkan kejut listrik sebagaimana Surat BadanReserse Kriminal Polri Direktorat TPK Nomor B/27/I/2012/Tipikor

Nomor 581 K/Pdt/2016PPBJA//2011 sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor35 Tahun 2011 dengan tanggal mundur, yakni tanggal 30 Desember 2011.Hal tersebut dilakukan Tergugat sematamata untuk menghindarkanketerlibatan Tergugat dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polrisebagaimana Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat TPK NomorB/27/1/2012/Tipikor, tanggal 3 Januari 2012, dengan cara Tergugat seolaholah

tanggal 15 Februari 2012, dalam temuantersebut dikukuhkan sebagai berikut:"Atas Pengadaan Alatalat Keamanan senilai Rp13.439.250.000,00 yangpemenang lelangnya adalah PT BPN dengan surat perjanjian/kontrak nomor5/SPPPBJ/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, BPK RI tidak melakukanpengujian/pemeriksaan atau menerbitkan laporan hasil pemeriksaandikarenakan pengadaan atas alat tersebut sedang ditangani oleh BareskrimMabes Polri sesuai dengan surat Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTPK Nomor B/27/1/2012/Tipikor

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01Oktober 2015 ;8. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal O2Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01November 2015 ;9. Hakim Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiRiau sejak tanggal O2November 2015 sampai dengan tanggal 30Desember 2015 ;10.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 sampai dengantanggal 29Januari 2016 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengantanggal 9 April 2016;13.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendarisejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampaidengan tanggal 12 April 2018;Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengantanggal 12 Mei 2018;Halaman Idari 68 hal.

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendarisejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari,sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LM RUSLANAFFANDY, SH., HENDRO KUSUMA JAYA, SH., EDDY HARLIADI, SH., MH.,FATAHILLAH, SH., LA DASMAN, SH. dan TOMMY T.

2018/PN.Kdi.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2018;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingpada tanggal tanggal 3 Mei2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwasesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Hakim Tinggidan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 7 Juni2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut dibantu olehMATHIUS PULO LINTIN, SH. PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd.Ttd.DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

Bahwa tujuan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yangharmonis dan bahagia tidak tercapai sehingga sangat beralasan bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan perceraian ini; Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2021/PN.MndBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Tipikor Kls IA Manado melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagaiberikut:!

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Manado ataupejabat yang ditunjuk, untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara inibilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Bitung untuk sebagaimana mestinya;5.

hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;hal ini karena Judex Facti tidak memperhatikan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg;e Bahwa dalam proses pemeriksaan peradilan Tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 18Oktober 2011, bukan merupakan proses Pemberhentian PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,terbukti dalam amar Putusan Peradilan Tipikor

Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ObjekGugatan pada Konsideran menimbang huruf (b) Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi mendasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pada ketentuanPasal 8 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti bahwa Gubernur JawaTengah (Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi) dalam Menerbitkan ObjekGugatan bukan hanya mempertimbangkan Putusan Peradilan Tipikor

Umum untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam perkara lain;Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2634K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20 November 2017, yang amar lengkapnyasebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA tersebut:Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maulaboh Nomor53/Pid.Sus/ 2014/PN.MBO, tanggal 28 Januari 2016, khusus untukTerdakwa I/EDDY SUTJAHYO BUSIRI;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

olehpara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Judex JurisMahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20November 2017 juncto putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memahami penyebab yangmembuat Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, danPenggugat merasa bahwa penjatuhan hukuman disiplin in casu tidakprosedural serta bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan serta merupakan akibat dari KESAKSIANPenggugat di Pengadilan tipikor Jakarta yang mengadili dugaankorupsi Terdakwa Jeferson (Walikota Tomohon pada waktu itu),maka pada tanggal 20 Desember 2019, Penggugat mengajukanPermohonan Banding Administratif kepada

Bahwa sebagai latar belakang permasalahan, perlu Penggugatkemukakan bahwa pada sekitar bulan Februari 20102011,Penggugat memberikan kesaksian dalam perkara tipikor TerdakwaJeferson Rumayar (Walikota Tomohon pada waktu itu) di KantorKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Pengadilan TipikorJakarta, pada waktu itu atas perintah KPK untuk mengungkapkebenaran materiil terhadap perkara tipikor tersebut, namun ruparupanya keberadaan atau keterlibatan Penggugat sebagai saksidinilai memberatkan Terdakwa

Bahwa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangmengusut dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi denganTersangka Jeferson Rumayar dalam jabatan sebagai WalikotaHalaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mdo10.11.B.12.Tomohon, KPK menetapkan Penggugat sebagai Saksi, dan olehkarenanya Penggugat harus memberikan keterangan di Kantor KPKdi Jakarta dan di Pengadilan Tipikor Jakarta;Bahwa ruparupanya kesaksian Penggugat di Pengadilan TipikorJakarta, telah menyisakan dendampolitik

Soekarno Hatta No.02 Muara Rapak KotaBalikpapan, dalam hal ini bertindak baik secara bersamasama maupun secara sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012 ; PENGADILAN TIPIKOR tersebut :Telah membaca, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 03/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda;Membaca, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Samarinda tanggal 31 Juli 2012Nomor 03/Pid.Tipikor/20121PN.Smda diperiksa pada peradilan tingkat banding,permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal06 September 2012; Membaca , Akta Pernyataan Permintaan banding dari kuasa hukum TerdakwaNomor: 03.Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor

, tidak terdapat halhal dan fakta hukum baruyang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan alasan banding Terdakwa;Menimbang, selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tipikor akan mengkajipenerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan terdakwa dalam putusan72Hakim Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri terdakwakhususnya dikaitkan dengan bentuk dakwaan subsidaritas;Menimbang. bahwa dakwaan subsidaritas tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan tidakdianggap sebaai dakwaan

alternative semata, akan tetapi telah mempertimbangkan secaratertib seperti adanva dakwaan subsidaritas. maka dalam hal ini metode pertimbangan dananalisis sebagai demikian, dapat disetujui dan karenanya diambil alih oleh Majelis HakimTinggi Tipikor, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan dan /atau besarnya hukuman penjarapengganti atas diri Terdakwa aquo.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan kualifikasi perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa kecuali pada frasa DAN antara dua perbuatan

Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Oktobcr 2012 Nomor25/PID/TPK/2012/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota dan dibantu ABDUL HADI, SH.

MHNIP. 195303 13197803100211Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehMenimbang, bahwa Kua Panitera kanmemori banding pada tangge aanPengadilan Negeri Lhoksukon H.RUSLAN, SH.MHNIP.19530313 197803 1002Menimbang, bahwa n aulaTergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhoksukon, kepada Terbanding/semula Penggugat padatanggal 17 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding

Meterat...... eee : Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Pemberkasan ............. : Rp. 139.000,00, Plt.PaniteraJumlah : Rp. 150.000,00H. SAID SALEM, SH.MHNIP.19530313 1979 100221Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERA PENGADILAN TINGGIBANDA ACEHDrs. M. YUSUF USMAN, SH22

Pekerjaan : PNS (Ketua STIKIP Nuuwar Fakfak);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSPKap/48/X1I/2017/Reskrim tertanggal 6 Desember 2017, terhitung sejaktanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2017;1.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (TingkatPenuntutan) Nomor PRINT72/T.1.14/Ft.1/02/2018 tanggal 15 Februari2018 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 MaretMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura

Darussalam No. 60 Desa HaguSelatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING , semulaTERGUGAT.1;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 85/Pen.Pdt/ 2017/PT BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor: 43/Pdt/.G/2016/PNLsm dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat

Biaya proses...... .Rp. 139.000,Jumlah,.......... ...Rp. 150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 85/PDT/2017/PT BNA

memeriksa dan mengadili PerkaraPerkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkaraantara : ZULHAIDI : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Toko Mahligai jalan RayaAbepura Kota Jayapura Propinsi Papua dalam hal ini memberikankuasa kepada James Simanjuntak,SH.MH,Advokat/Pengacaraberkantor di Jaya Asri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

Advokat/ Pengacara danKonsultan Hukum berkantor di Komp KPR Reremi Permai Lt 2 No 8Manokwari Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/TIPIKOR/PHI Klas IA Jayapura Nomor W30U1/HK.02.04/2017tanggal 30 januari 2017;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING/ semula PENGGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PDT/2017/PT JAP,tanggal 07 juni 2017 tentang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari masingmasing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Jotam Rahajaan, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H.,M.H., dan DecyanaCaprina,S.H.

,M.H.Panitera Penggant,Ttd.Jotam Rahajaan,S.H.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN MnkUNTUK SALINAN YANG SAH.Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR ManokwariFRANDS, S.HNIP. 19670709 199303 1 004Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk

Tuduhan Termohon terhadap Pemohon bersamasama melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR,merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum, karena dalamPutusan No. 41 /Pl D.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST. nama Pemohontidak disebut dan bahkan tidak masuk dalam pertimbangan MajelisHakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai pihak yang turutserta melakukan tindak pidana (Uraian Permohonan Praperadilanpada Nomor 5 halaman 6 s.d 7);2.

Tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3UU Tipikor, Termohon harus membuktikan adanya unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan olehPemohon, mengingat kedudukan Pemohon pada waktu dugaantindak pidana aquo dilakukan adalah sebagai Ketua Fraksi PartaiGolkar.

,apabila tidak menjabat dapat menggunakan Pasal 2 UU Tipikor untukperseorangan.

PANGGIAN 00. seesee cee senseeceeseeeese cess aenensee Rp. 100.000,BiGVG PNBP vwscssscscssecssviemvceanrcnnaiares Rp. 5.000,Redaksi dees Rp. 5.000,MC CCT OE occ ee eeectesteeeeeeeeeeeeee ences aenaenecnees Rp. 6.000,JUMIGN weeeccceceseeees Rp.196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Nia Rizki; (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

,M.H,)ttd2 (GANJAR SUSILO, S.H)Panitera Pengganti :ttd(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERA,H. RUSLAN, SH..MHNip. 19530313 197803 1 002