Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan Tambak yangdimohonkannya;sementara Majelis Hakim hanya mengacu kepada pencantuman namaTermohon

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah);serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian atastambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;bahkan dalam persidangan

Uswatun Khasanah, MSi selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh

bentuk uang dengan jumlah besaranRp278.530.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluhribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen.Nilai Limit Objek Lelang juga bersifat terouka untuk umum danHalaman 14 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN Cbi17.dicantumkan dalam pengumuman pelaksanaan

Hal Pengajuan PembayaranPelunasan;P.3 Notulen/Pembicaraan Nasabah;P.4 Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1566/32/2018 tertanggal 11 Oktober2018P.5 Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor : 0471/KJPPG/BMIBGR/X/2015 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 1 Oktober2015;Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiP.6Laporan Penilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/P1/12/0018/0/IX/2019 dari KJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal19 September 2019;Buktibukti tersebut telah

Terggugat telah memenuhipersyaratan yang ditetapkan Terggugat Il antara lain yaitumenyampaikan Nilai Limit Lelang atas Objek yang akan dilelang,dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan oleh Terggugat Il kepadaTerggugat selalu ditetapkan berdasarkan hasil laporan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bersifat Independen(Bukti T.II11).

yang diaturdalam PMK No. 27 tahun 2016, yang mana dibuktikan oleh Tergugat Il dalambukti surat T.Il1 sampai dengan bukti surat T.II13.Halaman 59 dari 65 Putusan Perkara Perdata No.46.Pdt.G.2019.PN CbiMenimbang, bahwa Terggugat juga telah memenuhi persyaratan yangditetapkan Terggugat Il antara lain yaitu menyampaikan Nilai Limit Lelang atasObjek yang akan dilelang, dimana Nilai Limit Lelang yang ditetapkan olehTerggugat ditetaobkan berdasarkan hasil laporan penilaian dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

tigaratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P4 dan LaporanPenilaian Jaminan Kredit Nomor: 00704/2.013600/PI/12/0018/0/IX/2019 dariKJPP Gunawan No. 3.08.00002, tertanggal 19 September 2019 dengan nilaipasar atas objek jaminan adalah Rp. 1.248.500.000,00 (satu miliar dua ratusempat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana nilai pasar atasobjek jaminan padas kedua appraisal yang diminta oleh Pengggugat ke KJPPindependen lebih besar dari pada nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP

PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilaipublic (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan diwilayah Kab.PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIHWIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

MAPPI (Cert),selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannyakepada Bupati Kab.

dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi 9AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah padaBagian Pemerintahan Sekretariat Kab.

PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilaipublic (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan diwilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH2930WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

Pembanding/Penggugat : DRS MUCHDAN BAKRIE
Terbanding/Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kota Depok
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto Rekan
Terbanding/Tergugat IV : WINARDI PRAWIRA ATEN

Bengkalis, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa keberatan dari Para Pemohon Keberatan yang padapokoknya adalah mengenai penetapan besarnya nilai ganti kerugian tanah,telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum yaitu berdasarkan hasil penetapan lembaga yangbersifat independen dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

bahwa mengenai alasanalasan kasasi, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 3 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Tangerang ternyata tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa besarnya ganti rugi telah ditetapbkan oleh Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 946 K/Pdt/2021terkena proyek /anding point 150 Kv yang terletak di Jalan Pantai Asmara,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yangdilakukan tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Nanang RahayuSigit Parianto dan Rekan (NSR) dilakukan berdasarkan Pasal 63 ayat (1)juncto Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,sehingga tiap bidang tanah memiliki hasil penilaian yang berbeda sesuaidengan tolak ukur pada masingmasing bidang, sedangkan Pemohonsematamata

korespondensi sebelum gugatan ini disampaikan ke Pengadilanmelalui Surat Nomor 207/SBA/KMP.11.2/06/2011, Tergugat secara sepihakdengan berlandaskan pada ikhtikad tidak baik telah menentukan biayaperpanjangan penggunaan tanah industri sebesar Rp34.746.300.000,00 (tigapuluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);19.Bahwa penetapan biaya perpanjangan tersebut ditetapbkan oleh Tergugatdengan mendasarkan pada hasil survey lapangan dan penilaian aporaisalidan PT Sucofindo (KJPP

Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik PTSucofindo (KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan) sebagai Tergugat atausetidaktidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini Sebagaimanamaklum Penggugat dalam gugatannya menyinggung, bahwa biayaperpanjangan ditetapkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada hasilsurvey lapangan dan penilaian dan PT Sucofindo (KJPP Immanuel, Johnny danRekan) sehingga sangat beralasan apabila PT Sucofindo (KJFP Immanuel,Johnny dan Rekan) ditarik

Bahwa di dalam laporannya Appraisal KJPP Immanuel Johnny dan Rekanmenyatakan bahwa hasil laporan mereka tidak terikat dengan kode etikstandar penilai sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan juga selainitu, sampling yang diambil oleh appraisal adalah tanah sewa yang beradadisekitar kawasan PT KBN (Persero), sedangkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan sebagai pihak yang menyewa lahan tetapisebagai pemegang HGB di atas HPL, sehingga hasil appraisal tersebut tidakdapat diperlakukan untuk

Managam Manurung (Mantan Deputi dan Sestama BPN RI),sebagaimana dikutip dalam Laporan hasil penilaian (appraisal) dariLaporan Final Pekerjaan Penilaian Kewajaran Biaya PerpanjanganPPTI KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Nomor 107/IJRPST/PAAIV/11, menyatakan besarnya biaya perpanjangan HGB di atas HPLdisarankan tidak melebihi 5persen(lima persen) dari NJOP, karena diwilayah DKI Jakarta terdapat rujukan tarif, yaitu yang ditetapkanKeputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor122 Tahun

Nomor 2425 K/Pdt/2015Biaya Perpanjangan PPTI Ditetapbkan Dengan Cara Dan Prosedur YangSewenangWenang Dan Tidak Berdasar;41.Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan kedok sosialisasi, mengeluarkan hasil penilaian(appraisal ) dari Laporan Final Pekerjaan Penilaian Kewajaran BiayaPerpanjangan PPTI KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Nomor 107/lJRPST/PAAIV/11, khusus Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat nilaibiaya perpanjangan PPTI sebesar + 34 persen(tiga puluh empat persen

Nomor: 27/PMK.06/2016menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit,Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi;d) Berdasarkan ketentuan tentang Nilai Limit Lelang tersebut diatas, maka dalam permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yangdiajukan kepada Tergugat II, Tergugat selaku Penjual telahmenetapkan nilai limit lelang dengan mendasarkan pada hasilpenilaian Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Dimana KJPP Asmawi danRekan dalam penilaiannya tidak mempunyai kepentingan baik secaralangsung maupun tidak langsung atas hasil penilaian, serta dilakukansecara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya,karenanya hasil penilaian dari KJPP Asmawi dan Rekan adalah SAHMENURUT HUKUM;Atas jaminan SHGB No. 266/Terban diperoleh hasil penilaian, yaitu: Nilai Pasar sebesar Rp 3.260.400.000, Nilai Likuidasi sebesar Rp 2.282.300.000,Sedangkan atas jaminan SHGB No. 265/Terban diperoleh hasilpenilaian

Fotokopi dari Asli Laporan Penilaian Aset dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan, atas jaminan SHGBNomor : 265/Terban dengan Nomor Laporan : 00364/011900/P1/07/0222/1/IV/2020 tanggal 16 April 2020, yang diberi tandabukti T.121;22. Fotokopi dari Asli Laporan Penilaian Aset dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan, atas jaminan SHGBNomor : 266/Terban dengan Nomor Laporan : 00363/0119Putusan Perdata Gugatan Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN Yyk.

Fotokopi dari Fotocopy Laporan Penilaian Aset dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan, Nomor Laporan :00364/011900/P1/07/0222/1/IV/2020 tanggal 16 April 2020, yangdiberi tanda bukti T.1I24;25. Fotokopi dari Fotocopy Laporan Penilaian Aset dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan, Nomor Laporan :00363/011900/P1/07/0222/1/IV/2020 tanggal 16 April 2020, yangdiberi tanda bukti T.1I25;Putusan Perdata Gugatan Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN Yyk. Hal 43 dari 4926.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura
3.Aprilia
4.Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)
5.Kepala Kantor Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura

,M.SITermohon III: kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesiaTermohon IV: kjpp sudiono awaluddin dan rekan

Dan juga Bank sebeluum dilakukanpengalihan dengan cara lelang atau bawah tangan dengan membuat suratkuasa jual beli dari pemilik agunan, bank harus melakukan penilaianterhadap aset tersebut dengan menggunakan kantor jasa penilaian punlik(KJPP) untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialinkantersebut, oleh karena itu kami meminta dan memohon kepada Bapak danlbu Hakim memberikan bantuan dan keadilan yang seadiladilnya atasperlakuan PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL kepada kami yangtelah

:e Bahwa telah membuat kuasa Jual diawal perjanjian, menyalahi PPJB;e Bahwa telah melewati aturan hukum, yang seharusnya terlebih dahulumelalui KJPP dan Pengadilan;e PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL telah melelang Aset kamisebanyak 2 (dua) kali sebelum Putusan Pengadilan.Permintaan Restruktur adalah permintaan dari team lapangan PT.BPRNATURE PRIMADANA CAPITAL .PT.BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL.telan menyalahi aturan denganmembuat surat kuasa Menjual karena menurut aturan Badan PertanahanNasional (BPN

Penilai inilah yang dimaksud oleh Pelawan denganAppraisal Independen di dalam Positanya angka 11.Sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dariMenteri Keuangan sebagai wadah pagi Penilai Publik dalammemberikan jasanya (vide Peraturan Menteri Keuangan R.I No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik).b.

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Agunan Kredit Pelawan(tanah Hak Milik No. 1436 / Suka Ramai II terdaftar a.n Amaluddin),Terlawan telah menugaskan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam Laporan PanilaianNo.

Bahwa KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudan mendapat izin dariMenteri Keuangan R.I berdasarkan Surat Izin Usaha Kantor JasaPenilai Publik (SIUKJPP) No. 2.09.0027 tanggal 6 April 2009 danKeputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2009 yang berkantorpusat di Jakarta dan No. 226/KM.1/2011 untuk pembukaan KantorCabang di Medan.

Dalam pelaksanaan penilaian, KJPP bertindakHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2020/PN Mdnsecara objektif, independen, dan memiliki Kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilai tersebut dapatdipertanggungjawabkan..

Kulon Progodansaksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dansaksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya Termohon Keberatan 1);Serta telah pula diperlihatkan:= alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi

,MSi selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab.Kulon Progo dan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikandi bawah sumpah) saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya TermohonKeberatan 1);Halaman 16 dari 45 hal. Put.

Nomor 3669 K/Pdt/2016= saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi)

bentuk uang dengan jumlah besaran Rp274.820.000,00 (dua ratustujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehinggaPemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksi Handokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

TII9;10 Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi IV No.12246/KKKS/2014tanggal 06 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda TIII10;11 Foto copy Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi IV No.04059/KKKS/2014tanggal 07 April 2014 selanjutnya diberi tanda TIH11;12 Foto copy Risalah lelang 0326/2014, tanggal 06 Mei 2014, selanjutnya diberitanda TII12;13 Foto copy Surat pemberitahuan penyelesaian pinjaman KPR No.10171 /KKKS /2014 tanggal 07 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda TIT13;14 Foto copy Apprasial KJPP

Jimmy Prasetyo & Rekan No.085 /KJPP,JTP /BCAUBKK/IV/2010 tanggal 03 Mei 2010; selanjutnya diberi tanda THI14;15 Foto copy Surat Gugatan No 77/Pdt.G/2015/PN.Sda dan surat Gugatan No.79/Pdt.G/2015/Pn.Sda,selanjutnya diberi tanda TIT15;Suratsurat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dandisesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga dapatdiepertimbangkan sebagai alat bukti.TERGUGAT IV.1 Foto copy Buku tanah Hak Milik Nomor:922/desa Siwalanpanji atas namaYanuar

berdasarkanicompetensi yang dimilikinya.2 sec ove aes wae wee aes sen won SLBahwa sangat jelas bahwa dalam menentukan harga limit ditentukanberdasarkan pada hasil penilaian yang diberikan oleh Penilai yang merupakanpihak independen.5 Bahwa dengan demikian tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 4gugatan karena terbukti bahwa jaminan obyek lelang dilelang denganharga limit lelang yang ditetapkan oleh Penilai independen sebagaimanayang diamanatkan oleh peraturan lelang, yaitu melalui Apraisal/BadanPenilai/KJPP

debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor.e Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.e Salinan/fotocopy surat pembenitahuan rencana lelang kepada debitor.Menimbang, bahwa oleh karena penjualan lelang atas jaminan ini sifatnyaparate eksekusi, maka Tergugat I melakukan pengumuman lelang berdasarkan limitharga yang diminta oleh Tergugat II disesuaikan dengan appraisal dari kantorApprasial KJPP

Jimmy Prasetyo & Rekan nomor 085/KJPP,JTP/BCAUBKK/TV/2010tanggal 03 Mei 2010 sebagaimana pada bukti T 314, penentuan limit harga lelang initelah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 ayat 2 disebutkan : "Penetapan Nilai Limitmenjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang".

Bahwa dalam mengajukan gugatan a quo dalam positanyamempermasalahkan harga / nilai limit jaun berada dibawah harga pasardan atau jauh berada dibawah nilai limit likuidasi, semestinya pihakApressel (Kantor Jasa Penilaian Publik / KJPP) Doli Siregar & Rekanyang telah melakukan penilaian terhadap objek Hak Tanggungan ditariksebagai pihak dalam perkara ini.Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PkI4.

Bahwa disimpulkan, dengan tidak ditariknya pihak Apressel (Kantor JasaPenilaian Publik/ KJPP) sebagai pihak dalam perkara ini, maka telahnyata gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak (error inpersoon), oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksaPerkara, menolak gugatan PENGGUGAT dan biaya perkara dibebankankepada PENGGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan gugatantidak dapat diterima.b.

menjadi tanggung jawab Penjual.Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN PkI(3) Persyaratan adanya Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat1() dapat tidak diberlakukan pada Lelang Noneksekusi Sukarelaatas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum ataubadan usaha swasta.Pasal 44(1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir.16.Bahwa sesuai dengan peraturan tersebut diatas, penjual (TERGUGAT)telah menunjuk KJPP

Nilai limit lelang ditetaopbkan berdasarkan pada Nilai HakTanggungan dan Laporan Penilaian Property oleh KJPP DoliSiregar & Rekan, No laporan: DSRSMG/A/FAV/X1/18/0047,tertanggal 14 November 2018. Surat Keterangan No.3818/ LGLARM/BLS/AB/XII/2018 31Desember 2018 dari TERGUGAT mengenai perincian hutangdebitur ZACKY ABDUL AZIZ (PENGGUGAT) per tanggal 31Desember 2018.25.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi,Hendra Gunawan & Rekan (KJPP SAH & REKAN),berkedudukan di Graha ENKA Jl.

TJE yang belum dibayarkan, tujuan daripenarikan pihak ini agar Majelis Hakim dalam memutus perkaramendapatkan fakta dan informasi yang berimbang;Halaman 20 dari 74 halaman, Putusan No.1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi,Hendra Gunawan & Rekan (selanjutnya KJPP SAH & Rekan)selaku pihak yang melakukan penilaian asset Penggugat yangdiagunkan kepada Tergugat sebagai acuan penentuan nilai limitlelang agunan, hanya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan a quokarena

TERGUGAT sebagaiPemegang hak tanggungan melakukan upaya Eksekusi lelang melaluiTERGUGAT II.10.Bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 8 yang menyatakan bahwaharga lelang tidak sesuai dengan harga asset yang sebenarnya yangdi taksir oleh PENGGUGAT secara sepihak senilai Rp.910.000.000.000, (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) tanpa dasardan sumber penghitungan yang jelas, mengenai hal ini dapatdijelaskan sebagai berikut :10.1 Bahwa TERGUGAT telah menggunakan dua jasa Apraisal/Kantor jasa Peniai public (KJPP

dalil tergugat pada angka 10.2 yang menyakanbahwa objek agunan yang telah dilakukan appraisalpenilain agunan terdapat penurunan nilai taksiran karenaobjek agunan yang kurang terawat dan terjadinyapenurunan nilai taksiran harga di lokasi agunan karenalokasi yang saat ini tidak marketable lagi bagi duniausahaBahwa TERGUGAT dalam pokok perkara halaman 17mendalilkan bahwa TERGUGAT sebelummelaksanakan lelang harus melakukan apraisal/ penilaianterhadap objek agunan yang akan dilelang yang dilakukanoleh KJPP

SANGAT ANEHjika Ruko yang tahun 2012 dihargai sebesar RpHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 131/PDT/2018/PT.MTR.700.000.000, sekarang harga anjlok menjadi Rp410.000.000, ANEH TAPI NYATA. bahwa berdasarkan dari hasil penilaian yang dilakukanoleh PENGGUGAT dengan berdasarkan parameter danpenilaian yang dapat dipertanggun jawabkan,KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan maka nilai objeksengketa sebenarnya adalah Rp 912.000.000,(Sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Bahwa kedua KJPP tersebut berdasarkan Bukudirektori penilai publik & kantor jasa penilai publik yangdikeluarkan oleh pusat pembinaan profesi keuangan,sekretariat jendral kKementrian keuangan tahun 2016,tidak memiliki Kantor cabang termasuk perijinan di Kotamataram..

"Pejabat Lelang kelas wajib meneliti tentang legalitasformal subjek dan objek lelang " untuk itu maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK06/2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang pasal (30)Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal ( huruf e) . tidak memenuhiLegalitas Formal Subjek dan Objek LelangDikarenakan dasar KJPP yang digunakan oleh TERGUGAT untuk menentukan nilai lelang yaitu. berdasarkan

Terbanding/Tergugat III : KJPP TOTO SUHARTO & REKAN (Tangerang)
Terbanding/Tergugat IV : Slamet Musianto, SH
Terbanding/Tergugat V : Fardian, SH
Terbanding/Tergugat VI : KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : PT. Mitra Makmur Sejati
Terbanding/Tergugat VIII : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat X : KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN

Bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepadapemilik lahan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melaluisurat No. 120/584.b/Pem2016 tanggal 22 November 2016,menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Razak Uswatun & Rekan guna melakukan penilaianterhadap harga objek pengadaan tanah.d. Bahwa hasil penilaian ganti kerugian tersebut kemudian dilaporkanoleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmelalu' surat NO.

Bahwa berkenaan dengan penetapan harga objek tanah yang akandibebaskan, termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas 6.000m2 yang nilainya sebesar Rp. 667.200.000. , tentunya penetapantersebut didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh KJPP MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan.

Termohon Keberatan 2dalam memberikan ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkenapembangunan BP2IP sudah berpedoman dan didasarkan pada hasilpenilaian harga ganti kerugian yang ditetapkan oleh KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut.Berdasarkan alasanalasan serta halhal yang telah diuraikan di atas,Termohon Keberatan 2 memohon kepada Mejelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusandengan amarnya berbunyi sebagai berikut :1.