Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-09-2012 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Oktober 2013 — DAVID M.L TOBING, S.H. M.KN. Lawan 1. PT PLN (PERSERO). 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
116 — 103
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyYogyakarta, pada halaman 39 40, tentang pengertian kepentingan yangdapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lainmenyatakan:Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapatmengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1356 — 1547 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam tulisannya mengenai Peranan Mahkamah Agung dalamPembinaan Hukum Nasional yang dimuat dalam bukunya yang berjudulPembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1981, halaman 2742:(i) Dalam menerapkan hukum atau undangundang yangberlaku Pengadilan tidak hanya melakukannya dengansilogisme belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adilitu harus dicari dan hakim merupakan pula penemu hukum(halaman 29);(ii) Katakata dalam suatu undangundang seringkali barumenemukan artinya yang tepat dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — 1. PT BMW INDONESIA, dk. VS PT IFCA CONSULTING INDONESIA
206 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua, Penerbit SinarGrafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:Pengadilan hanya terbatas mengabulkan halhal yang diminta secarategas dalam petitum gugatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/MIL/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — SUGENG WINARTO
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lamintang S.H. dan Theo Lamintang, S.H.dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut IlmuPengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, penerbitSinar Grafika halaman 418 yang menjelaskan bahwa Hakimcukup mendengar keterangan satu orang Saksi saja, apabilaTerdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya(putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 November1957 Nomor 81 K/Kr/1957).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Desember 2015 — PT. KARYA BANGUN SEJAHTERA, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya No.56 Ciputat Raya, Jakarta Selatan, 12310, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; PT. AMANAH VENTURA SYARIAH, beralamat di Gedung Anakida, Lantai 6, Ruang 602, di Jalan Supomo, SH., No. 27, Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II. Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya David H. Siregar, SH., Aleksky Bagoes MB, SH., MH., Christian P. Tambunan, SH., dan Jonathan Sembiring, SH., berdasarkan surat kuasa No. 17/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015 dan surat kuasa No. 18/SK/PR/III /15 tertanggal 27 April 2015, dari Kantor Penasehat Hukum dan Asisten Advokat “Pardede & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Sari III No. 17, Blok C 4, Jakarta Pusat;
61 — 33
  • Satrio, S.H.dalam bukunya yang berjudul CESS/E, SUBROGATIE, NOVATIE,KOMPENSATIE & PENCAMPURAN HUTANG yang menyatakan unsurHal 62 dari 75 hal.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
SINANG
Tergugat:
1.ELSA MURNI
2.NOVA FEBRIANTI
3.YOSMAINI
4.YULIASTUTI
5.Hj. NURAINI
6.EMI WATI
7.HALIMATUSADIAH
8.FARIDAWATI
9.GUSTINI
10.YUSNA
11.MARDIANA
12.IDA HARTATI
13.AMBRI
14.Badan Pertanahan Nasional
55 — 33
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, terbitan Liberty Yogyakarta,hal. 35 menyebutkan Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri daridua bagian, bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian atauperistiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum; didalam gugatantidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja,akan tetapi harus pula disebutkan kejadiankejadian yang nyata yangmendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu;Bahwa
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2010 — Putus : 12-08-2010 — Upload : 19-08-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 123 /Pdt.G/2010/PA JS
Tanggal 12 Agustus 2010 — Mohamad Kamal bin Anas Pamuntjak melawan Nunung Wijayani binti Gembong Soejito
71 — 30
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Menyatakan:HIR hanya mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakimuntuk memeriksa gugatan(pasal 125 ayat 2, 133136 HIR, 149ayat 2, 160162 Rbg).Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmemahami dan sangat mengetahui tentang adanya ketentuan dalamPasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil Jo.
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mre
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
287 — 348
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 523menjelaskan sebagai berikut:pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dan PMH ditinjau darisumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskanposita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukanwanprestasi dengan PMH...3 Bahwa hal ini telah dipertegas oleh:a.
    Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 523menjelaskan sebagai berikut:pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dan PMH ditinjau darisumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskanposita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukanwanprestasi dengan PMH...3. Bahwa hal ini telah dipertegas oleh:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 —
43 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratHalaman 37 dari 74 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-08-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 124/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 24 April 2018 — PT.KARYA BANGUN SEHAJTERA CS >< IBU TUA MANGULAHI SIAHAAN
71 — 53
  • Satrio, S.H.dalam bukunya yang berudul CESSIE, SUBROGATIE, NOVATIE,KOMPENSATIE & PENCAMPURAN HUTANG yang menyatakan unsurunsur Subrogasi adalah penggantian hakhak kreditur oleh pihak ketiga,pembayaran dan terjadinya baik karena perjanjian maupun undangundang.Bahwa Subrogasi merupakan caracara yang diperbolehkan oleh hukumuntuk melindungi hakhak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpameminta persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensisebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 127/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 6 September 2018 — Pembanding/Penggugat : Kamil Alfian
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
38 — 19
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, makaPada umumnya segala akibat dari pada perbuatan pegawai itu haruslahditanggung oleh negara ;D. PERBUATAN PARA TERGUGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 03-01-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 2/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 5 Maret 2018 — RUSTIDA BR SIANTURI, DKK VS Drs. SONTAN SIMANJUNTAK, DK
144 — 133
  • Napitupulu, S.H. disebut sebagaisalah satu yang ditetapkan sebagai pelaksana wasiat (executeurtestamentair) sedangkan nama tersebut tidak dikenal dalam Surat WasiatNomor 25 tanggal 13 Nopember 1982 melainkan nama ManaorHalaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT MDNNapitupulu, S.H.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa karena dalam poin 1 petitum dinyatakan bahwa objek perkaraadalah harta peninggalan kakeknya yaitu Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2481 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — H.Dasni Yuzar,S.H,M.M Bin Muhammad Daud
106 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., disamping itu saksi Amir Nizamtelah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagaipendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolaholah benaradanya untuk mempermudah menggunakan Yayasan Cakradonyasebagai sarana/alat mendapatkan bantuan dana hibah sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pandangan penuntut umumsejalan dengan pertimbangan Hakim adhoc Syaiful Hasari, S.H.dalam perbedaan pendapat terhadap Putusan Bebas tersebut(dissenting opinion) dengan 2 (dua) Majelis Hakim lainnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-12-2011 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2013 —
348 — 2236
  • Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, CetakanKelima, April 2007 halaman 437 (vide Bukti TIV1) yang menyebutkan bahwasemua syarat surat kuasa yang telah diuraikan adalah bersifat kumulatif, yangselengkapnya pendapat yang disampaikan tersebut berbunyi sebagai berikut:Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satusyarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110
Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
40 — 26
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yangdimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungi olehhukum (dalam hal ini hukum positif yang berlakudi Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukumharus ditafsirkan bahwa perbuatan
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
1.DAHLAN
2.NAHIRA
3.YANI
Tergugat:
1.SUDDING
2.LEHA
89 — 42
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alat buktiyang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan denganbukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alatbukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 24-11-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 143/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Bangkinang (“Bank BTPN”) LAWAN Yuli Fitriani
245 — 79
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang HakTanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan daripemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapandari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas HakTanggungan
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 44-K/PM.I-05/AL/IX/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
138 — 40
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,edisi kedua halamam 387 menjelaskan sebagaiberikut: Rumusan dakwaan harus sejalandengan hasil penyidikan. Rumusan yangmenyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikanmerupakan surat dakwaan yang palsu dan tidakbenar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HARI LIEWARNATA, DK VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
235 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundanganlain yang bersifat hukum pidana;Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku Beracaradi Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa mengenaipenilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUNyang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHAP dan Ketentuan Pidanalainnya adalah masuk kompetensi peradilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2. Sengketa Koreksi atas Penjualan yang belum dilaporkan sebesarRp. 258.836.370.827,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) TidakSependapat dengan Majelis terkait Materi Sengketa Koreksi atasPenjualan yang belum dilaporkan sebesar Rp. 273.223.759.944,00;a.