PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

Namun setelah adanya OTT KPK,baru diberikan uang perawatan mobil;Sepengetahuan saksi, di Lapas Sukamiskin untuk napi pidanaumum dan tipikor digabung dan mulai ada pemisahan blok antaranapi pidana umum dengan tipikor dimulai tahun 2013;Sepengetahuan saksi, Fahmi Darmawansyah adalah napi tipikor;Sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah napi pidana umum;Saksi menjadi supir ambulance Lapas sejak tahun 2017;Surat tugas izin pengawalan dan berobat diterbitkan oleh bagianKamtib dan Perawatan serta harus ditandatangani

Arahan tersebut sekitar satu atau dua kali ;Renovasi yang dilakukan Terdakwa ANDRY RAHMAT adalahsepengetahuan WAHID HUSEN ;Selama saksi menjadi PLh KPLP yang melakukan renovasiadalah hanya Terdakwa ANDRY RAHMAT ;Saksi mengetahui Terdakwa ANDRY RAHMAT sering dipanggiloleh WAHID HUSEN untuk melakukan pijit urut ;Saung besar letaknya di dekat masjid jumlahnya sekitar 32.Tetapi sekarang sudah dihancurkan ;Yang memiliki saungsaung tersebut adalah napi tipikor ;FAHMI DARMAWANSYAH, TUBAGUS CHAERI WARDHANA

yangdi putus oleh PN Tipikor Jakarta Pusat, PN Tipikor Bandung,dil.Hal.106 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Bahwa saksi saat menjabat selaku kepala Lapas Sukamiskindi tanggal 17 Maret 2018 saat apel sertijab saksi, kemudianselang berapa hari setelah pelantikan saksi, ada perkumpulanpaguyuban warga binaan Tipikor Lapas Sukamiskin yang inginmenghadap saksi, saat itu yang menghadap saksi kurang lebih6 orang menghadap saksi diantaranya Djoko Susilo, yanglainnya saksi lupa, pada saat itu mereka

Sebelumnya Terdakwamenjadi tamping CHARLES MAHESANG tahanan tipikor juga.Terdakwa sempat menjadi tamping 2 tahanan yaitu CHARLESMAHESANG dan Fahmi Darmawansyah.Bahwa jaman DEDY HANDOKO (kalapas lama), FahmiDarmawansyah pernah ijin berobat ke luar lapas. Bahwa yangmengurus perijinan berobat Fahmi Darmawansyah adalahHal.163 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Terdakwa.

,MH, (hakim adhoc tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga RABU, tanggal 20 Maret 2019, olehHal.227 Putusan Nomor 111/Pid.SusTPK/2019/PN.Badg.Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu olen NOKROHAYATI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi PenasihatHukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH.,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.

(satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami.15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000.16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

., M.H. yang berdasarkan Srat KuasaKhusus tertanggal 27 Juni 2014;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :1 Penyidik: sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengantanggal 25 April 2014 ;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni2014 ;4 Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal

21 Nopember 2014 ;9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Nopember 2014sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi: sejak tanggal 20 Desember 2014sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1 Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2 Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Tipikor

Penuntutan Perkara Pidana = 58.250.000,00Umum pada Kejari Wamena Penuntutan Perkara Pidana 398.300.000,00Umum pada Kejari Wamena Sub Jumlah 3 456.550.000,00 Program Penanganan danPenyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yangBerat dan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus = 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

oleh I Putu Suarjana.14 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami15 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maretsampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000;1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.JayaWijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada KantorKejaksaan Negeri Wamena tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura Nomor 36

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

mampu memperbaiki sikap dankebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itufungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal denganapa yang telah diperbuatnya, Dari segi Represif, hukuman tersebutbelum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubatdan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Alasan Sosiologis ;Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor

Namun kenyataannya tidak sebagaimana yangdiharapbkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telahmengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya danpembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukumankepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlaluringan.

Hal ini sebagai wujud dari tindakanpenegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak,mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsiyang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yangdampaknya dirasakan oleh selurunh masyarakat Indonesia padaumumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya; Alasan Filosofis ;Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmemenuhi nilai kKeadilan bagi

, karena dalam tuntutan kamiJaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannyatidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukumansebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud,mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimanayang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkancitacita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiappenerapan itu harus nencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannyadapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis.Namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat,sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yangtelah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Makassar tersebut dianggap

Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

dalam waktu paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang unutk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunya harta benda mencukupui untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa akan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun;

4.memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

5.menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara nomor 101/pid.sus/tipikor

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepadaTerdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura No. 13/Tipikor/2011/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena

CB030300;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura No. 17/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui;e Menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura

No. 13/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 20 Juni 2012, batal demi hukum;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRITS AYERI

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/ PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dan amarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaikipertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh

JPR, tanggal 4 Oktober 2012 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jayapura No. 13/Tipikor/2012/PN.JPR, tanggal 20 Juni 2012 sekedarmengenai pertimbangan dan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;3 Menyatakan Terdakwa FRITS AYERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Rutengdan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr.Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkantindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;3.

Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor diRSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikorPenggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan /dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;5.

Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dariPengadilan Tipikor Kupang.

PhilipusMantur sebagai Kepala Dinas Keshatan Kabupaten Manggarai Timur yangtelah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara Nomor62/Pid.Sus.TPK/2016/PN Kpg pada tahun 2016.

Sebab hal tersebut telah menjadikompetensi absolut dari Pengadilan Tipikor Kupang.

M E N G A D I L I :

-Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

-Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tpk. Smg., tanggal 24 Juli 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

-Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. SUNAR WIBOWO, M.

;Yang beralamat di Kantor LAW ENFORCEMENT WATCH (LEW) Jalan Salemba RayaNo. 49 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 6 September 2013 Nomor : 71 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK.

., tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta turunan resmiputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 30/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31Januari 2013 No Reg.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TipikorSemarang masingmasing pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam masingmasingAkta Permohonan Banding Nomor : 98 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. JoNomor 30 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor.

Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam relasnya masingmasing tertanggal 30 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding masingmasing tertanggal 27 dan 28Agustus 2013 yang telah diterima dikepanitaraan Pengadilan Negeri Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang masingmasing tertanggal 27 dan 28 Agustus 2013 dan

Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis, H. DJOHAN AFANDI., SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Semarang dan Hj. ELIS RUSMIATI , SH, MH. sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggotadan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 9 OKTOBER 2013 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dandibantu P.