Ditemukan 7965 data
50 — 21
untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukummateriil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran ataukonsep melawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan MahkamahKonstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan TerdakwaAhmad Rojadi (Kasus KPU
52 — 19
pengelolaan dana SPP pada Program PNPM di KecamatanKalanganyar sebelumnya;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak adatanggapan dan keterangan Saksi sudah cukup;Saksi Tedy Kurniadi, SIP.MSi, menerangkan : Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keteranganyang diberikan sudah benar;Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kalanganyar sejak 7 Maret2014 sampai dengan 1 September 2015 dan sekarang sebagaiSekretaris KPU
70 — 19
bahwauntuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagimempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yangpositif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;Menimbang, bahwa namun demikian pasca putusan Mahkamah Konstitusitersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 2608 K/Pid/2006 dengan Terdakwa Ahmad Rojadi (Kasus KPU
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
124 — 90
BOGOR UTARA/ KEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2 MELALUIKEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2804. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor 82165 tahun 2017tentang pengangkatan dan alih tugas dari dan dalam jabatanadminister setara kepala bagian, secretariat dinas, sekreteriat padaskretariat KPU, wakil direktur RSUD dan kepala bagian RSUD,Halaman 108 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG805.806.807.808.kepala bidang serta secretariat camat dilingkungan pemerintahankota bogor, dra. Hj.
BOGOR UTARA/ KEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2 MELALUIKEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2804. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor 82165 tahun2017 tentang pengangkatan dan alin tugas dari dan dalamjabatan administer setara kepala bagian, secretariat dinas,sekreteriat pada skretariat KPU, wakil direktur RSUD dan kepalabagian RSUD, kepala bidang serta secretariat camatdilingkungan pemerintahan kota bogor, dra. Hj. Arni Suhaerni,M.pd.
BOGOR UTARA/ KEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2 MELALUIKEPALA SEKOLAH SDN CILUAR 2804.805.806.807.808.2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor 82165 tahun2017 tentang pengangkatan dan alin tugas dari dan dalamjabatan administer setara kepala bagian, secretariat dinas,sekreteriat pada skretariat KPU, wakil direktur RSUD dan kepalabagian RSUD, kepala bidang serta secretariat camatdilingkungan pemerintahan kota bogor, dra. Hj. Arni Suhaerni,M.pd.
130 — 37
KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10.
KPU untuk Pemilu 2010 sebesar Rp.19.674.758.000,00 ; 10. PANWASLU sebesar Rp. 6.271.438.100,00 ;Sedangkan untuk dan Bantuan Sosial untuk tahun 2010 sudah terealisasi 100 % diantaranyadipergunakan untuk : 3s4.YangOrganisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 10.650.000.000,00 ;Kelompok hn sovarakat/perorangan sebesar Rp. 3.350.000.000,00 ; .
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
138 — 76
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.10.Ade.12.13.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan
kotaksuara Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
136 — 81
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara
Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
141 — 87
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.10.Ade.12.13.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan
kotaksuara Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
76 — 40
Saksi ELIYUSMAN SH.MM :Bahwa benar saksi pernah menjabat pada Biro Perlengkapan SekretariatDaerah Propinsi Sumatera Barat.Kemudian mutasi sebagai Kepala BagianKeuangan, Umum dan Logistik KPU Sumbar. Pada tahun 2010 mutasisebagai Kepala Bidang Aset DPKD Propinsi Sumatera Barat. Tahun 2012mutasi sebagai Kepala Bagian Pembinaan aset Biro Pengelolaan AsetSetda Propinsi Sumatera Barat. Pada bulan Oktober tahun 2013 mutasisebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Propinsi SumateraBarat.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
179 — 81
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara
Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
1.BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA
2.SULARNO, SE bin KARYO MISDI
338 — 154
Bahwa setelah adanya Lawyer yang ditunjuk oleh Mr.Raef Syaraf,adalah Ibu Chandra Motik, (berkantor di Jakarta), saksi mempersiapkanpengajuan berupa: Permohonan Pilot Pandu ditujukan kepada Pelindo,Surat permohonan Asis Tug ditujukan kepada BP Batam, SuratPermohonan 12 Kru ditujukan ke Imigrasi, Permohonan KeberangkatanKapal MVNeha bendera Djibouti ditujukan kepada KPU Bea Cukai Batam,Surat ke perhubungan Navigasi pelunasan pembayaran VTS, Suratpermohonan pelunasan Labu/Parkir dan Surat Pernyataan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
156 — 94
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara
Pemilu KPU;Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
149 — 68
, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU
;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
IRMA ARIANI, SH
Terdakwa:
Dra. Hj. BUNSUHARI BASO TIKA Binti BASO TIKA
146 — 18
Jeneponto TA 2013 adalahkurang lebih Rp.600.000.000.000,00;Bahwa pada tahun 2013 ada perubahan / penambahan anggaran, yakniuntuk dana KPU / Pilkada dengan jumlah antara Rp10 Milyar sampaidengan Rp20 Milyar;Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.
88 — 11
pendapatmembenarkan;19 DESI FITRIANI, SMN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;e Bahwa saksi PNS di BKD Lahat;e Bahwa saksi ada tugas dalam kegiatan simpeg sebagai staf pelaksanadalam kegiatan simpeg;e Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan diBAP adalah benar;e Bahwa tugas saksi adalah sebagai berikut;1 Dinas Pendidikan;2 Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD);3 Bagian Ekonomi Pemda Lahat;4 Kantor KPU
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
83 — 89
Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/97/ I /2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang sebagai Personil yang mengawaki pelaksanaan pengamanan tahap penetapan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau;
- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/461/ IV /2018, tanggal 02 April 2018 tentang patroli dan pengamanan di kantor KPU
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/706.b/ IV /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/707/ VI /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juni 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
- 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/ / VI /OPS.1.3/2018, tanggal 24 Juni 2018 tentang melaksanakan pengamanan di Kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/821/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang melaksanakan pengamanan di kantor KPU Kab. Sanggau dalam rangka Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 di Wilkum Polres Sanggau.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Perintah Kapolres Sanggau Nomor : Sprin/822/ VII /OPS.1.3/2018, tanggal 01 Juli 2018 tentang pengamanan di kantor Panwaslu Kab.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Pengamanan Kantor KPU bulan Juni 2018 Polres Sanggau.
- 1 (satu) bendel dokumen asli Perwabku Asistensi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 oleh Satgas Perwabku Polda Kalbar tanggal 16 s.d. 17 Juli 2018 di Polres Sanggau.
- 1 bendel dokumen asli Perwabku Pamwil Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 Polres Sanggau.
135 — 49
Tata Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang HukumPidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaatau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana ;Halaman 35 dari 173 halaman Putusan Nomor: 118/G/2014/PTUN.JKT.e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usahaTentara Nasional Indonesia ;g) Keputusan KPU
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
166 — 380
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara
Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
158 — 84
Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, sertapersidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan PengadilanTipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun ABPD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :1.Kasus korupsi pengadaan SegelPemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan kotaksuara
Pemilu KPU;Kasus korupsi pengadaan alatlaoratorium Dep.
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
156 — 51
Bahwa PanitiaMusyawarah yang pada saat Rapat Umum Anggota Luar Biasa(RUALB) berperan sebagai panitia pemilihan sekaligus pengawasJalannya pemilihan (analoginya seperti anggota Komisi PemilihanUmum KPU dan Badan Pengawas Pemilu BAWASLU yangtidak boleh mencalonkan diri menjadi caleg atau capres) akhirnyamereka sendiri yang menjadi pengurus / pengawas PPPSRS,menunjukkan bahwa TERGUGAT selain TIDAK CERMAT danHalaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor: 137/G/2019/PTUNJKTTIDAK ADIL juga secara kasat mata