M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 tanggal 19 Desember 2023;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan sebagian

Berikut Kami lampirkanPutusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 006/IV/KIDIYPS/2016 tertanggal 22 April 2016 dan Surat Lembaga Ombudsman DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 50/PEMLO DIY/REKOM50/IV2016 tertanggal3 Februari 2016 perihal Kesimpulan dan Rekomendasi;Apabila Majelis Hakim memiliki putusan lain maka mohon putusan seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebutTergugat Il telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa benar di Desa Glagah

Sentono aliasSomodikromo maupun ahli warisnya;Bahwa benar yang saya tahu tidak ada Surat Letter C Nomor 172 atas namaMarto Sentono alias Somodikromo, yang ada atas nama Somodimejo;Bahwa benar pada tahun 2013 tidak ada nama wajib pajak atas namaSomodimejo, karena pada tahun 2000 sudah disertifikatkan atas nama ahliwarisnya (Suminem, Triyoko Sudarmo, Subiyah);Bahwa benar saya pernah diminta) memberikan keterangan di PolresKulonprogo dan atas pengaduan dari para penggugat saya juga mengikutisidang di Komisi

Informasi Indonesia Yogyakarta.

Dan darihasil persidangan tersebut di atas Komisi Informasi Indonesia Yogyakartamenyatakan bahwa pengaduan dari para penggugat tersebut ditolak;Dan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan nama orang untuk suratmaupun dokumen penting selalu ditulis nama asli dulu bukan aslinya.Jadi tidak pernah ada Surat Letter C No 172 atas nama Marto Sentono aliasSomodikromo.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebutTergugat V telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :halaman 12 dari

bersangkutan, membaca alat buktiPara Pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannyatertanggal 27 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 27 Januari 2020, dengan Register perkaraNomor: 7/G/2020/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon untukdinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:Keputusan Gubernur Banten Nomor 491.05/Kep.348Huk/2019, Tanggal 30Desember 2019, Tentang Penetapan Komisi

Informasi Provinsi BantenPeriode 2019 2023,Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penggugat telahmenyerahkan Suratnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk kemudian diteruskan kepadaMajelis Hakim dalam perkara ini, yaitu Surat Nomor 041/MBITUN/III/2020,tertanggal 2 Maret 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan TataUsaha Negara Nomor Perkara 7/G/2020/PTUN.SRG, yang isinya menyatakanbahwa, Penggugat mengajukan Permohonan untuk mencabut Gugatannyadidasari

Tahap kedua7.2.1.Apabila tanggapan atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi dalam proses keberatantidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, Upayapenyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukankepada Komisi Informasi Pusat dan/atau KomisiInformasi provinsi dan/atau.

Pasal 1 angka 7 UU No 14/2008:Ajudikasi adalah proses penyelesaiansengketa informasi publik antara para pihakyang diputus oleh komisi informasi.7.2.2. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsidan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harusmulai mengupayakan penyelesaian SengketaInformasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasinonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerjaHal. 26 dari 126 Hal.

UU No 14/2008 memiliki lembaga penyelesaian sengketaInformasi Publik yaitu Komisi Informasi yang memiliki tugasMenerima, memeriksa, dan memutus permohonanpenyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasidan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiapPemohon Informasi Publik berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini (VidePasal 26 ayat (1) huruf a UU No 14/2008) ;Berdasarkan tugas dari Komisi Informasi, maka dapatdipahami penyelesaian sengketa informasi diselesaikanmelalui

Bahwa Pasal 38 ayat (1) UU No 14/2008 telah memberikanketentuan yang senyatanya belum dilakukan atau dilalui olehPara Penggugat, ketentuan dimaksud yaitu:Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsidan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulaimengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publikmelalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi palinglambat 14 (empat belas) hari kerja setelan menerimapermohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;Sebagaimana dalil Para Penggugat, Perkara

a quomerupakan sengketa informasi publik sebagaimana UU No14/2008 maka dalam menyelesaikan sengketa informasiyang diatur dalam UU No 14/2008 terdapat alurpenyelesaian melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi yangdilakukan oleh Komisi Informasi ;3.

Febrizal, S.H.didalam Pemeriksaan Persiapan yang keempat dengan agenda PerbaikanGugatan dari Para Penggugat pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 telahmengajukan Surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam PerkaraNomor 13/G/2018/PTUN.JBI, tertanggal 25 Mei 2018 dengan alasan karenaGubernur Jambi sudah melantik Anggota Komisi Informasi Provinsi JambiPeriode 20182022 pada tanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor64/V/KIProv. JatimPSA/2018;3. Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuaiProsedur dan ketentuan yang berlaku;4. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi Oleh Termohon KeberatanKepada Pemohon Keberatan Telah Ditanggapi Pemohon Keberatan;5. Pemohon tidak Memiliki Kepentingan Hukum (/lega/ standing) terhadapInformasi yang dimohonkan dalam perkara a quo;6.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Nomor167/XI/KIPBKL.PSI/2018:4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, TermohonKeberatan tidak mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 7 Mei 2019;Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 73/G/KI/2019/PTUN.BKL.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor:029/IV/KI BANTENPS/2020, tanggal 10 November 2020, dan3.

Makmur tentangpenutupan kasus, setelah diperlihatkan ternyata Fotocopy dariFotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 3;Foto Copy Surat keluhan Ketua Kelompok Tani Dalam Desa TepianKandis pada Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Mei 1989, setelahdiperlinatkan ternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandaidengan : P. 4;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 6 Februari 2012, setelah diperlinatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya

ditandai dengan: P. 5;Foto Copy Surat Tentang Pengakuan dari Dinas Perkebunan PropinsiSumatera Barat, tanggal 2 Mei 2012, setelah diperlinatkan ternyataFotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 6;halaman 13 dari 27 halaman Perkara Nomor 09/Pdt.G/2019/PN.Lbb.10.11.12.13.14.15.16.Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2012, setelah diperlinatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 7;Foto

Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2013, setelahdiperlinatkan ternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandaidengan: P. 8;Foto Copy Surat Hasil Keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentangkesepakatan Perdamaian tanggal 7 Februari 2012, setelah diperlinatkanternyata Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya ditandai dengan : P. 9;Foto Copy Surat Sekda Agam, tanggal 24 April 2012, setelahdiperlinatkan ternyata Fotocopy dari Fotocopy

atas nama SUTOYO, bahwa Pemilik Sertipikat a quotidak pernahmemberitahukan kepada Penggugat, dan Penggugat mengetahuisecara pasti terhitung setelah menempuh upaya pengajuan sengketainformasi publik di Komisi Informasi Propinsi Lampung ;2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuhUpaya Adminstrasi, menyebutkan :(1).

Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa a quo,setelah melakukan Pengajuan Upaya Penyelesaian SengketaInformasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung dan telah terjadiPerdamaian melalui Kesepakatan Mediasi Nomor : 005/V/KIProvHalaman 8 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.

Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23012002, Luas: 2.485 Matas nama SUTOYO, yang Penggugatanggap jawaban yang ada kurang lengkap informasi yang dimintaakhirnya Penggugat mengajukan Permohonan PenyelesaianSengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung, padatanggal 6 Mei 2021 antara Penggugat selaku Pemohon denganKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran (Tergugat) selakuTermohon ;Halaman 13 Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran selakuTermohon di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung telah selesaidengan adanya Perdamaian melalui Kesepakatan Mediasi Nomor :005/V/KIProvLPG/2021 tanggal 24 Juni 2021, namun PembacaanPenetapan Keputusan Mediasi Nomor : 005/V/KIProvLPGPSM/2021 oleh Majelis Komisioner KI tertangggal 30 Juni 2021, dansemua dokumen yang ada diterima dan diketahui oleh Penggugatpada tanggal 7 Juli 2021 ;10.Bahwa dimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diKomisi

Bahwa selain itu dari bukti T6 yaitu Akta Registrasi Sengketa 05/REGPS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, bukti P3 = bukti T8 yaitu Berita AcaraMediasi No. 005/V/KIProvLPGPS/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan buktiP4 = bukti T7 yaitu Kesepakatan Mediasi No. 005/V/KIProvLPGPS/2021 tanggal 24 Juni 2021, diketahui pada pokoknya bahwaPenggugat telah mengajukan Permohonan Infomasi Publik kepadaTergugat melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung dan permohonantersebut telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung

;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.seluruhnya;Menerima Keberatan Pemohon Keberatan sebelumnya Termohon untukMembatalkan Putusan Komisi Informasi SerangBanten Nomor 016/III/KIBANTENPS/2020 tanggal 30 September 2020; danHalaman 1 dari 6 halaman

benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Termohon Keberatan in casu Bupati Karanganyar bukanlahmerupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DesaKaliboto maupun selaku atasan PPID Desa Kaliboto, oleh karenanyapermohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepadaBupati Karanganyar atas permohonan informasi Pemohon Informasi yangtidak ditanggapi oleh Pemerintah Desa Kaliboto bertentangan denganketentuan Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang StandarLayanan Informasi Publik Desa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

:
1.PT Bank OCBC NISP Tbk
2.Parwati Surjaudaja
3.Emilya Tjahjadi
4.Hartati
5.Martin Widjaja
6.Andrae Krishnawan W
7.Johannes Husin,
8.Low Seh Kiat
9.Lili Surjani Budiana
10.Ka Jit
11.Yogadharma Ratnapalasari
12.Rama Pranata Kusumaputra
13.Mirah Dewi Wiryoatmodjo
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia
2.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
3.Komisi

Informasi Pusat Republik Indonesia

Bahwa sesuai Amar Putusan dari KIP (Komisi Informasi Provinsi) SemarangNomor : 0003/PTSA/IX/2013 tanggal 23 September 2013, seharusnya almariyang berisi Daftar Hadir dan Arsip/Dokumen Undangan yang telahmenggunakan hak pilihnya dibuka untuk memberikan informasi kepadaPemohon dalam jangka waktu 10 (Ssepuluh) hari kerja, namun oleh Termohonbaru dibuka pada tanggal 23 Oktober 2013, berisi antara lain : Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 21 Bendel; Salinan Dokumen Undangan sebanyak 437 Bendel ;(Berita

Bahwa oleh karena dari pihak PPID Pembantu Desa Mojodoyong danBupati Sragen tidak menanggapi permohonan Penggugat dan sebagianWarga Desa Mojodoyong, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2013 mengajukanPermohonan Sengketa Informasi ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) diS@MALan J j $22 no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nnn nn nn nnn nen cece ren ceceg.

Membatalkan putusan Komisi Informasi Daerah DIY Nomor 002/IV/KIPDIYPS/2019;6.

Eksepsi Kompetensi AbsolutBahwa Penggugat meyampaikan gugatannya melalui PengadilanNegeri Malang, hal tersebut sangat keliru sebab obyek gugatansebenarnya adalah surat yang bersifat informasi, serta gugatanPenggugat dalam Posita maupun Petitumnya adalah kewenangandari Komisi Informasi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikpasal 23 yang menyebutkan : Komisi Informasi adalah lembagamandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini danperaturan

pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standarlayanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa InformasiPublik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi sehinggagugatan penggugat seharusnya melalui Komisi Informasi karenaberkaitan dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Publik.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mengenaieksepsi yang diajukan oleh Tergugat, perkenankanlah Tergugatmengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikandibawah

Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor69/V/KIProv. JatimPS/2017;c.

BADRIA DEWI tanggal 25 Juli 2002diterimaANSANUL HUDA , diberi tanda bukti P.4;Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor :811//735.15/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012 kepada NURUL HADI, PerihalJawaban Penjelasan Status Tanah Sawah Milik Alm. lbu Badiyah Dewi(Badriyah) dan Pemblokiran Sertipikat, diberi tanda bukti P.5;Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, tanggal 14Pebruari 2013 tentang Kesepakatan Perdamaian antara NURUL HADI danKantor Pertanahan Kabbupaten

Informasi ada pihak BPN, itu saksi hanyamenyaksikan dengan keterangan damai begitu saja;Bahwa yang dimaksud damai adalah damai tentang jual beli tanah, tetapitetap tidak ada kompensasi pembayaran apapun yang diterimaPenggugat;Bahwa setahu saksi mereka tetap maksudnya disuruh melanjutkan kepihak kepolisian saja kalau ada pemalsuannya itu;Bahwa bukti P11 tentang Surat Kuasa dan Bukti P12 tentangPernyataan Bersama, baru saja ditunjuklan, sebelumnya saksi tidakpernah melihat, dan barusan ini tadi saksi

itudengan membawa surat kosong bersegelbermeteral dan juga kwitansikosong bermeterai Penggugat disuruh tanda tangan tidak mau karenabelum diisi masih kosong.Bahwa karena tidak pernah tanda tangan itu Penggugat pernah laporpolisi;Bahwa berita acaranya yaitu ditemukan beberapa penyidikan baru yaitusemua ahliwarisnya tidak pernah bertanda tangan di surat pelepasan hakatas tanah sawah itu termasuk Penggugatpun tidak pernah tanda tangantetapi disitu ada tanda tangan palsu;Bahwa Penggugat dapat dari Komisi

Informasi, Kepala Desa, makaPenggugat mengajukan pemblokiran ke Bumi Mega Pratama danPertanahan;Bahwa Penggugat melakukan pmblokiran tersebut atas sepengetahuansaudarasaudaranya;Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 239/Pat.G/2021/PN Sda Bahwa Penggugat ke Kepala Desa dan Camat tidak pernah ditanggapisama sekali lalu akhirnya lari ke Komisi Informasi pada tanggal 14Pebruari 2021 akhirnya turunlah surat pernyataan pelepasan hak tetapifotokopi dengan tanda tangan yang palsu.

Bahwa Penggugat tidak tahu dimana Komisi Informasi tersebut; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.5 ; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.7, berupa Pelepasan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.10, berupa surat Penyidikan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.11, berupa Surat Pernyataan; Bahwa saksi pernah melihat bukti P.12, berupa Surat Kuasa; Bahwa saksi melihat surat bukti pelepasan itu kirakira tahun 2005,karena saksi tahun 2005 tinggal di Desa Pagerwojo.; Bahwa saksi tahu ada pelepasan hak tahun

di Jalan Kampung Mariuk RI/RW 01/04 DesaPasirwaru, Kecamatan BL Limbangan Garut, pekerjaanWiraswasta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan Putusan sebagai berikut:1.BrMenerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon;Menyatakan Batal Putusan Komisi

Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor1045/PTSNMK.A/KIJBR/IX/2019 tanggal 26 September 2019;Menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan/Pemohon berupa:Halaman 1 dari 5 halaman.

penjabat yang berwenang;Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa):1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali TerhadapPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap berdasarkan novum (bukti baru) dalam bentuk Alat Bukti Suratyang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam pembuktiansengketa informasi publik di Komisi

Informasi Pusat R.I.;2 Bahwa novum tersebut bersifat menentukan karena berisi KesepakatanPerdamaian Sengketa Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011 antara Pemohon Said Sutomo denganTermohon Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan tentang pengertian ancamanpidana maksimal 5 tahun yang dimaksud Pasal 374 dalam KUHP denganancaman minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang dimaksud Pasal 36 ayat (1)dalam PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 adalah

tidak sama(Bukti P1);3 Bahwa Pemohon menemukan novum dalam bentuk Alat Bukti Surat pada hariSenin tanggal 13 Mei 2013, Pemohon menyatakan di bawah sumpah dengan keImanan Agama Islam:Demi Allah saya bersumpah, bahwa novum (bukti baru) berupa alat bukti surattertanggal 22 juli 2011 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timuryang berisi kesepakatan perdamaian sengketa informasi publik antara Pemohon SaidSutomo dengan Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan yang menerangkan bahwapengertian