Ditemukan 1173 data
AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN
Tergugat:
Kepala Desa Turirejo, Kec. Jepon, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
Intervensi:
DEWI SETYORINI, S.Pd.
316 — 233
BuktiP31 : Artikel Laporan Liputan6com.Blora tanggal O02 Mei 2021,15:00 WIB dengan judul Sikap Wagub Taj Yasin UsalDengar Santri Mbah Moen Terjegal Jadi Perangkat DesaDi Blora (Sesuai print out);33. BuktiP32 : Artikel Laporan Liputan6com.Blora tanggal 03 Mei 2021,00:30 WIB dengan judul Buntut Panjang Sanitri TerjegalJadi Perangkat Desa GaraGara ljazan Pesantren diBlora (Sesuai print out);34.
Ayat 1, mengatur: Pengawasan terhadap proses pengangkatanPerangkat Desa di wilayahnya dilaksanakan olen Camat setempat.Pada Ayat 2, mengatur: Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pengawas.Pada Ayat 3, mengatur: Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapbkan dengan Keputusan Camat.Pada Ayat 4, mengatur: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai tugas:a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desadi
67 — 17
Kas PemerintahaNo.Rek.0048005tjn100 tanggal 25/11/2015;36.12 (dua belas) lembar Kas Desa Bojonggede Unit Bojonggede Cibinong BankRakyat Indonesia Unit Bojong Gede tanggal 25/11/2015;37.2 (dua) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor141/16/Kpts/Huk/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa, Serta Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa DanPengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala DesaDi Kabupaten Bogor;38.2 (dua) lembar foto copy
Kas PemerintahanNo.Rek.0048005tjn100 tanggal 25/11/2015;39. 12 (dua belas) lembar Kas Desa Bojonggede Unit Bojonggede CibinongBank Rakyat Indonesia Unit Bojong Gede tanggal 25/11/2015;40. 2 (dua) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor141/16/Kpts/Huk/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang PemberhentianPejabat Kepala Desa, Serta Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa DanPengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala DesaDi Kabupaten Bogor;41. 2 (dua) lembar foto
1.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
2.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
3.RM INDRA ADITYO, S.H.
Terdakwa:
1.GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUIANI
2.HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ
3.MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID
4.SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN
135 — 23
Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01Kpt/6303/KPUKab/III/2019 tentangPenetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang IntanKabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d harisabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang IntanKabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Setiap Kelurahan/Desadi
Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01Kpt/6303/KPUKab/III/2019tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan KecamatanKarang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihnan Umum Tahun 2019.Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d harisabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang IntanKabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara Setiap Kelurahan/Desadi
Terbanding/Penuntut Umum : RIKI GUSWANDRI
64 — 27
Bahwa terdakwa menjual beras miskin tersebut kepada masyarakat desadi wilayan Kecamatan Darul Makmur dengan alasan beras tersebutterendam banjir akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukanbukti/dokumen tentang hal tersebut.
48 — 4
Padang Lawas Utara seluas 15 Ha sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2003yang dibuat dan ditandatangani oleh Masyarakat Desa Sitabar dan diketahui oleh Kepala Desa Sitabar yaituJulkipli Ritonga ;= Bahwa hal ini tidaklah benar karena pada tanggal 2 Oktober 1963 telah ditabalkan secara resmi oleh Masyarakatdan pengetua adat Batangtura Sirumambe nama suatu Dusun Sukadame dibawah naungan pemerintah Desadi Desa Sidodong yang saat itu telah ada Kepala Desa di Desa Sidongdong yang juga melayani
80 — 13
tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanakorupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa KAHONO SUPRIHATIN Bin RAJIMIN adalahsebagai Kepala Desa Mentawak kecamatan Nalo Tantan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desadi
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.LEBIH SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa KAHONO SUPRIHATIN Bin RAJIMIN adalahsebagai Kepala Desa Mentawak kecamatan Nalo Tantan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desadi
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
224 — 59
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.Halaman 20 dari 235 halaman Putusan Nomor : 07/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yangmenyebutkan bahwa : Keuangan desa dikelola berdasarkanasasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi
Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yangmenyebutkan bahwa : Keuangan desa dikelola berdasarkanasasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, yang menyebutkanbahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DanaDesa
melalaikankewajiban yang disebabkan kepadanya secara langsung merugikankeuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yangmenyebutkan bahwa : Keuangan desa dikelola berdasarkanasasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran;Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desadi
Bandung T.A 2018;e T.A. 2019 Berpedoman untuk Perbup No. 94 tahun 2018tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian danadesa setiap Desa Kabupaten Bandung tahun anggaran2019,Bahwa didalam penyaluran anggaran yang didapat oleh Desa,peran Saksi adalah selaku Ketua Tim Pendamping Kecamatan yangmana didalam melaksanakan tugas dalam Pengelolaan Dana Desadi Kab.
terkait dengan anggaran Alokasi Dana Perimbangan DesaTA 2019 per tahapannya sudah dicairkan oleh pihak DesaSukarame dalam hal ini oleh Penanggung Jawab / Kepala Desadengan Bendahara, hanya waktunya Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa terkait dengan penyaluran tahapan anggaran Desa berupaDana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)TA 2019 untuk pengajuannya telah dilaksanakan kegiatanpembinaan, dan fasilitasi dalam kegiatan sosialiasi danperencanaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Perimbangan Desadi
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 19 Tahun 2000 tanggal 11Desember 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDesa) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarangmelakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desadi luar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desatanpa adanya persetujuan BPD;Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah tidak melaksanakan
Desember 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa (APBDesa);6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2008 tentangSumber pendapatan Desa;7 Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentangKerjasama Desa;8 Keputusan Bupati Klaten No. 145/975/2001 tanggal 12 September2001 tentang Pedoman penyimpanan dan pengeluaran uang tunaikas desa di Kabupaten Klaten;9 Keputusan Bupati Klaten Nomor : 143/469/2001 tanggal 26 April2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desadi
44 — 10
Sambirejo tahun 2011 sebesarRp. 7.000.000, dari Kades Sambirejo kepada MIRUN;26. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayarankonsumsi nyadran dan uborampe di punden Ki Ageng Tawang pada tsyakuran bersih desadi Ds.
Sambirejo tahun 2011 sebesarRp. 7.000.000, dari Kades Sambirejo kepada MIRUN;26. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,, tertanggal 27 Juni 2011 untuk pembayaranDede28.konsumsi nyadran dan uborampe di punden Ki Ageng Tawang pada tsyakuran bersih desadi Ds.
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
AYU FITRI INDRA SARI
85 — 27
AYU FITRIINDRASARI dan mesti dilampirkan laporan realisasi penyerapan dana desadi setiap kKegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesaiterlaksana dan hal tersebut dilaporkan kepada Camat dan petugas padaBPKADBahwa dalam mengelola kegiatan desa pada berbagai bidangSdra.AGUSTIAN, sdra.HENDRI KURNIAWAN, Sdri.
perangkat daerah yang adadi kecamatan;v Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan; Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan danpengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuasberdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fsilitasi dan pembinaan Keuangan desadi
66 — 46
yang tidak benar dantidak pernah terjadi jual beli, dan adalah fakta persidangan bahwa asalobjek sengketa bukanlah milik dari Loq Tar sebagai orang yang berhakmenjual, dan pada tahun 1945, Syaripah Jahra sudah bertempat tinggal ditanah obyek sengketa, bahwa selain itu bukti P3 berupa Surat Pernyataantanggal 14 April 1987 yang dikaitkan dengak bukti P1 sifatnya berdiri sendiriatau hanya pernyataan sepihak dari yang membuat Pernyataansaja,demikian pula Keterangan Saksi Lalu Meywarta selaku Kepala Desadi
85 — 18
Di bawah sumpah saksimenerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, saksi tidak ada hubungan famili dengan Penggugat, hanyasaksi tetangga dekat dengan Maulidar (Penggugat III) saat saksitinggal di Gampong Keupula Tanjong ; Bahwa, saksi kenal dengan Maulidar karena kami tinggal satu desadi Gampong Keupula Tanjong; Bahwa, saksi kenal kedua orang tua Maulidar, ayahnya bernamaMarzuki dan ibunya bernama Rohani ;Penetapan, No. 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. Halaman. 20 dari 47 Halaman.
MAHRIP
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SELEBUNG REMBIGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018
109 — 52
MUHAMMADSUGIANTO, yang masingmasing di bawah sumpah telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:tlsKeterangan saksi ABDUL AZIS SAPUTRA, pada pokoknya sebagai berikutBahwa saksi tinggal dan menetap di Dusun Yangget Desa SelebungRembiga dan menyatakan bahwa saksi tahu ada pemilihan Kepala Desadi Selebung Rembiga;Halaman 27 dari 42 halaman.
77 — 32
karena itu menurut hemat Tergugat maka dalilPenggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya angka 8, 10, dan 15patut untuk ditolak ; 14 Bahwa dengan memegang prinsip kehatihatian dan kepastian, Tergugatmenentukan sikap untuk memberikan jawaban kepada PanitiaPemilihan ...............Pemilihan dituangkan dalam surat tanggal 18 Juli 2013 Nomor 05/BPDRGL/VII/2013 perihal tanggapan pemilihan kepala desa Rengel diulang, yang padaintinya menegaskan bahwa kewenangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desadi
79 — 12
Karawang Timur.Bahwa saksi saksi pernah mengisi rumah atau pernah menempati rumahmilik adik saksi di Desa Bengle, sewaktu adik saksi menjadi TKW.Bahwa saksi mendapat undangan untuk turut serta memilin Kepala Desadi Desa Bengle oleh Rt.
1.MUHAMMAD ASRAN DAULAY
2.ALI AMRIN NASUTION
3.HASMAR SIREGAR
Tergugat:
KEPALA DESA ALIAGA
112 — 46
Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnyauntuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi ParaPenggugat yakni diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;Halaman 40 Putusan No. 179/G/2020/PTUNMDNe.
Terbanding/Penggugat : DR. H. USMAN MAILAH
Turut Terbanding/Tergugat I : . SURIATMI Binti JABU BARAMBO
Turut Terbanding/Tergugat II : JUNAINAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat III : NURHASANAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : HIDAYATULLAH Bin MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat V : SAFITRI Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : RAUDATUL ALAWIYAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI ZURAIDAH Binti MOHAMMAD HASAN
149 — 76
Kemudian lebihkurang pada tahun 1990 Alm H Muhammad Hasan Maila (Suami Tergugat dan orang Tua Para Tergugat II sampai VII) pernah menjadi Kepala Desadi Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan dan keduaduanya pernahmenjabat bersamaan sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa padatahun yang sama yakni lebin kurang pada tahun 1990.
74 — 17
Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor :141.1/Kep.363PemdeS/2003 tanggal 17 Desember 2003 dan Keputusan Bupati GarutNomor : 141.1/Kep.385Pemdes/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentangPemberhentian Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desadi Kabupaten Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalamkurun waktu bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Nopember 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam tabun 2007 dan
33 — 12
tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan halhalsebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.141/1144/426.12/2008, terdakwa ISMAIL telah diangkat sebagai Kepala desaCurah Temu, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo ;e Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai Keputusan Bupati Probolinggo Nomor :188/91/426.12/2008, telah ditetapkan Alokasi Dana desa (ADD) diKabupaten probolinggo untuk tahun anggaran 2008 untuk seluruh desadi
1.SUTO RIYADI
2.LAILI
3.SURIYANTO
4.MAHLAWAN
5.MOHAMMAD NUR
6.TAJUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PANCOR
179 — 103
Bahwa Para Penggugat sejak dilantiknya kembali Tergugat sebagaiKepala Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenepmerasakan adanya kejanggalan kejanggalan yang terjadi di BalaiDesa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.Kejanggalan kejanggalan tersebut mulai dirasakan oleh ParaPenggugat yang masih sah secara hukum sebagai Perangkat Desadi Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, karena sejakmenjabatnya kembali Tergugat sebagai Kepala Desa Pancor,Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, sebagaimana