Tipikor/2017/PT.Bna tanggal 10Juli 2017 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi danmenjalani hukumannya sebagai Narapidana di Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Banda Aceh dan begitu pula dengan saksi Kafrawi D Bin Dewi (Alm)yang juga dinyatakan bersalan melakukan tindak pidana korupsi olehPengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor : 11/Pid.Tipikor/2017/Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 191/PID/2018/PT BNA.PT.Bna tanggal 11 Juli 2017 dan menjalani hukumannya sebagai Narapidanadi

yangmeringankan dan memberatkan dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.Terlepas dari alasanalasan kasasi Terdakwa danJaksa Penuntut Umum, Judex Facti telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu kurang sempurnadalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaanseharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkanhukuman pidana tambahan sebagaimana diatur danditentukan dalam Pasal 17 UndangUndangTipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

,bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Terdakwa dapat dijatuhipidana tambahan sebagaimana ditentukan dalamPasal 18 Tipikor No.31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 ;Ternyata Terdakwa telah menerima dan menikmatiuang sebesar Rp.112.000.000, yang diperolehsecara tidak sah melalui pemotongan danahibah PSSI Kabupaten Jombang yang telah dicairkan tahap pertama pada tanggal 30April 2008 sebesar Rp.300.000.000,.Akibat perbuatan Terdakwa bersamasama denganH.

Samsul Rakan Chaniago, SH.MH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut,dan Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum. ttd.ttd/H.Samsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

., dalam jabatannya sebagai Bupati Waropen, didugadan didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perkarayang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas A Jayapura dengan registerperkara Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.JAP Tanggal 2 Desember2014, sebagaimana keterangan yang juga diuraikan dalam KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.9197 Tahun 2015Tanggal 3 Februari 2015 pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan:Memperhatikan : Surat Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Kelas

A Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas AJayapura Nomor W30U1/93/HK.07/1/2015 tanggal 14Januari 2015 perihal Pemberitahuan Nomor RegisterPerkara Tipikor an.

Bukti T3 : Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Klas IA Jayapura Tahun2014 Nomor : 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 14 April2014 (fotokopi dari fotokopi);4. Bukti T4 : Surat Gubernur Papua Nomor : 32/SusGub Papua/V/2015tanggal 13 Mei 2015 Perihal Mengaktifkan Kembali BupatiWaropen Provinsi Papua (Ssesuai dengan aslinya);5.

Hal 2 dari 70 halPasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

;Pasal 3 UU Tipikor : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dir!sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk dapatmenetapkan seseorang sebagai tersangka harus telah diperolehminimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakanterhadap PEMOHON, dapat diuraikan sebagai berikut :> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu

Hal 13 dari 70 halpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);0 ne nnenonc ne nne nee> Pasal 3 UU Tipikor :"setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau

Imam Munandar Nomor 123C Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 28 Juli 2011,yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 22 Juni 2012, dengan Nomor : 134/SK/PID/2012 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; 2022222 e nnn n ne nnn nen ne neTelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.25/Pen.PID.SUS/2012/PNPBR, tanggal, 15 Juni 2012 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa perkaraPI Geomna nn nnn nnn tenn nnennnnnnnenonnennnnnns2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 25/Pid.Sus/2012/PNPBR, tanggal 15 Juni 2012 tentang PenetapanhariSUCEELIIG Geese eer ere nc nar ar ce3.

PUTUSANNomor.18/TIPIKOR/ 2017/PT.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilantingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Drs. ARMAS FARMAS, MM Bin (Alm) NATAAMI PRAJA;.Tempat lahir : CilamisUmur / Tg.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenis tahanankota sejak tanggal O8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember2016 ;5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal O05 Februari 2017;6. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi JawaBarat sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;7.

Hakim Tinggi sebagai KetuaMajelis dengan Sulaiman.SH,MH. dan H.Mugyana Sukandar.SH.MH.sebagal HakimHakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal21 Juni 2017,Nomor.18/PEN/TIPIKOR/2017PT.BDG .untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiriHakimHakim Anggota dibantu H.Apay Syahidin,SH.

Kec.KedungpringKab.Lamongan.Agama : IslamPekerjaan >: PNSPendidikan : Strata 2.Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota di Lamongan berdasarkan Surat PerintahPenahanan dari :1 Penyidik di kota Lamongan tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal10 Juni 20152 Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni2015.3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri lamongan, Tahanan kota sejak tgl 7 Januari 2015sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2015 ;4 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, Tahanan Kota sejak tgl 02 Juli2015 sampai dengan 31 Juli 20155 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tahanan Kotasejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 29 September 2015 ;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya tahanan kota sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 29 Oktober2015 ;7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi

., tanggal 28 Agustus 2012:Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:Daftar

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telahdiperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari Para TerdakwaPerkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012:12.

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denganPenetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa PerkaraBansos Nomor RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan BendaSitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;12.

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 06/TIPIKOR/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 juncto putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.

Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung);Bahwa, hal tersebut dipertegas dengan keterangan di bawah sumpahdari saksi Dr.

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsiuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau saranatersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan olehsubyek tindak pidana korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenagan.Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan daripelaku tipikor

dapat merugikan keuangan Negara atau Perkenomian Negara ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yangdilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkankerugian keuangan Negara atau perekonimian Negara dengan demikian jika salahsatunya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini terpenuhi ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 katadapat menunjukkan bahwa tipikor

merupakan delik formil yaitu cukup dengandipenuhinya unsurunsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibatdari perbuatan pidana dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UU tipikor dijelaskanbahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalammnya segalabagian, kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.

Menunjukkan bahwa tindak pidana pada pasal 3 adalah delik formil dengandemikian UU Tipikor Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 62beveeeeeeeeanaes demikian pula didalam perkara Aquo kerugian keuangan Negara dapatdihitung dan berdasarkan keterangan ahli Andi Hamsah, SH.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak berrgerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari Tipikor termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tipikordilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;b. Pembayaran Uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyanya samadengan harta benda yang diperoleh dari Tipikor ;c. Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan untuk waktu paling lama1 (Satu) tahun ;d.

dengankonstitusi sehingga menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor menjadi delik materiel dan karenanya seseorangtidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor apabila tidak ada kerugian negara riil berdasarkanHasil Audit institusi berwenang;Bahwa sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari 2017 namun Putusantersebut berlaku dan mengikat serta menjadi pegangan para Hakimuntuk membuat Putusan terkait dengan pelanggaran

2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan tersebut maka jelas Judex Facti telahmelakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016pada tanggal 25 Januari 2017 menyatakan frasa kata dapat dalamrumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UndangUndang Tipikor

) bertentangan dengankonstitusi sehingga menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor menjadi delik materiel dan karenanya seseorangtidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor apabila tidak ada kerugian negara riil berdasarkanhasil audit institusi berwenang;Bahwa sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari 2017 namun Putusantersebut berlaku dan mengikat serta menjadi pegangan para Hakimuntuk membuat putusan terkait

Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UndangUndang Tipikor);5.13.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juns tersebuttidak jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya antarapenerimaan uang dengan kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasisebagai wakil rakyat, bila penerimaan uang tambahan diaggapsebagai korupsi, quod non, maka semestinya Para Terdaka dituduhmelakukan tindak pidana menerima suap bukan pelanggaran Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;7.3.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari : Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami: WAHIDIN, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTY, SH.

M.Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 April 2015, Nomor : 54/Pen.Pdt/2015/PT- BNA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Lumme, S.H., Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIdan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, Ttd / MS. Lumme, S.H., Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.Ttd / Dr.

pada tanggal 1 Juni 2015 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari dan tanggal itujuga ;Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.2085 K/Pid.Sus/2015dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd.ttd/MS. Lumme, S.H. Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;8.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PNLSK, tanggal 19 Februari2019

perkaraTerdakwa:Nama Lengkap > RIZALAMERANG MADETempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1973Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Mangadel No.8/10 MakassarAgama : IslamPekerjaan : Mantan Kepala Seksi Pemasaran BankBPD Sulsel Cabang PalopoPendidikan 5 BelTerdakwa ditahan oleh: Penyidike tidak ditahan ; Penuntut Umume Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dari tanggal 28 Nopember 2013sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor

Menyatakan barang bukti berupa: SuratSurat dikembalikan kepada Penyidik Tipikor Polda SulSelbarvlMenetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umumtersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyisebagai berikut: Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE tidak terbuktisecara

mempelajari berkas perkarapidana Korupsi Nomor : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;88 Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan olehUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Nopember 2013 No : 59/Pid.Sus.K/2013/PNMdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan,Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 danKontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Februari2014, serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) pada Pengadilan Tinggi Medanberpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan pertimbangandibawah ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi setelah membaca dan meneliti Memori Banding Jaksa Penuntut Umumdan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyatatidak ada halhal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahaslebih lanjut dan harus dikesampingkan

; Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertamatelah berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hukum yangtepat dan benar, maka dengan demikian alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertamadiambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi (Tipikor) sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,oleh karenanya

Kepri.Agama : IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dII (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padapengadilan Tipikor TanjungPinang.Penahanan oleh Penuntut : Sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/dUmum tanggal 9 November 2016.Halaman 1 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua 99Maret 2017Pengadilan Tinggai PekanBaru.

Nomor : 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20: Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumRegister Perkara Nomor : PDS13/Ft.I/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraPengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:e Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengantanggal 5 Juni 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;e Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampaidengan tanggal 2 Agustus 2016;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;e Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;e Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;e Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan

TIKe Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.

Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)Hal. 50 dari 84 hal. Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.

PNBP....... ccc ccceee cee eee ee nee eee eee eeeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun tidak berlakupada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanHalaman 47Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKL(tipikor) artinya walaupun di hukum pidana penjara satu hari PNStersebut tetap diberhentikan tidak dengan hormat.Demikian di jelaskan mohon kiranya Majjelis Hakim yang terhormat dapat menolak dan mengesampingkannya.Bahwa terhadap dalil dan alasan hukum Penggugat pada angka 20sampai dengan

Bahwa pada bulan Juni tahun 2018,Penggugat menemui Saksi dengan membawa Surat dari siaran pers dariBKN Nomor: 005/RILIS/BKN/V/2018 dengan judul BKN Gandeng KPKBerantas PNS Tipikor. Kemudian Saksi melakukan analisa dan akanmemberikan bantuan hukum kepada Penggugat.

Saksi dan Penggugatbersamasama bertemu dengan Sekretaris Daerah Seluma yaitu Irihadi,ia mengatakan bahwa benar Gubernur dan seluruh Bupati dikumpulkanuntuk membahas masalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagiASN yang tersangkut masalah Korupsi dengan putusan yang telah Inkrah.Apabila tidak dilakukan maka akan memberikan kerugian negara apabilaNarapidana Tipikor tetap digaji.

Kami belum mendapat keputusan Inkrah, lalu kamimeminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor. Setelah kami mendapatsalinan putusan tersebut, kami mengajukan nota dinas ke Pak Sekda laluPak Sekda mendisposisi surat dan mengkoordinasikan ke bagian hukum.Setelah SK tersebut sudah disiapkan baru kami nuat nota dinas dariSekda ke Bupati untuk mendatangani SK tersebut. Bahwa Saksi menyatakan Ada 27 orang yang diberhentikan secara tidakhormat pada saat itu.

Bahwa Saksi menyatakan Penggugat adalah Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Seluma.Bahwa Saksi menyatakan Menteri Memerintahkan Bupati dan Gubernurseluruh Indonesia untuk memberhentikan ASN yang menyalahgunakanJabatan, itu yang Saksi tahu.Bahwa Saksi menyatakan Sekda Se Provinsi Bengkulu sudah mendatangi BKN, dan berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu,hasilnya tidak ada pilihan pegawai yang terlibat Tipikor harusdiberhentikan sesuai dengan UndangUndang.