Ditemukan 8359 data
112 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Murad Rawan Nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003telah memasukkan penawaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjodengan nilai Rp9.997.191.720,00 dan oleh Terdakwa selaku PemimpinKegiatan melakukan penawaran harga sebesar Rp9.968.882.600,00tanpa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadi menerima begitusaja apa yang ditawarkan oleh pihak PT. Balai Pustaka melalui H.
124 — 47
Pusat kota diseluruhNusantara yg dianggap potensial atau rawan atau yg dianggap pentingpemerintahan biasanya ditandai dengan adanya alun alun.
220 — 82
AZHAR UMAR, sejumlah 5.155 (lima ribu seratus limapuluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp.51.550.000,(lima puluh satu juta lima ratus lima puluhribu rupiah) ;Bahwa keputusan RUPSLB untuk menyetujui peningkatan modaldengan pengeluaran saham baru dengan jumlah yang begitu besaryang tidak ditawarkan kepada PENGGUGAT tersebut jelas tidak sahdan melanggar hukum dan mengakibatkan saham PENGGUGATterdilusi sehingga hak dan kepentingan PENGGUGAT dalam perseroanmenjadi sangat kecil dan rawan
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
diserahkannya bantuan BLMP RR susulan secara penuh kepadawarga masyarakat penerima bantuan yang berhak.Bahwa putusan pidana penjara yang sangat ringan tersebut tidakmemberikan pendidikan dan pembelajaran yang baik untuk mencegahterjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan danpenyaluran dana bantuan bencana alam yang berasal dari negara yangdisalurkan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat korban bencana alam ,mengingat seringnya terjadi bencana alam dan wilayah Republik Indonesiayang rawan
116 — 378
Namunbeberapa saat kemudian Brigadir HENDRA JACOB menghubungisaksi kembali dan memerintahkan agar tidak membawa kedua kopertersebut ke Citra Land karena menurutnya rawan, karena rumahnyamenjadi sorotan.
Tidak lamakemudian dia berkata lagi di HP bahwa jangan bawa di CL (citraland)karena rawan. Bawa saja ke rumah Bripka ARTHUR. Setelah sekitar30 menit, Bripka ARTHUR tiba di kontrakan JOLLY lagi. TibatibaBrigadir HENDRA langsung menembak kaki kiri. Kemudian BriptuGERRY dan Aipda YUNUS tiba di TKP. Lalu, Brigadir HENDRAmenyuruh Briptu GERRY untuk mendokumentasikan barang buktitersebut. Setelah itu kami langsung menuju ke Mako Brimob.
Saat itu saya sempat mendengar HENDRA JACOBmenelpon kepada ARTHUR MONUNUTU bilamana telah tiba dirumahnya di Citra Land membawa koper tersebut agar segeramencari EPENG, namun sekitar 2 menit kemudian saksimendengar lagi HENDRA JACOB~ menelepon ARTHURMONONUTU dan mengatakan jangan bawa uang tersebut kerumah Citra Land Manado yang mana kalau di rumah Citra LandManado rawan dan akan diketahui oleh orang lain, namun bawasaja di rumah dari ARTHUR MONONUTU.
239 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMINA, berkedudukan di Jalan Medan MerdekaTimur No. 1A, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusitertanggal 18 November 2009 dari Direktur Utama PT.PERTAMINA (PERSERO) memberikan kuasanya kepadaJaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha RepublikIndonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusitertanggal 20 November 2009 dari Jaksa Agung MudaPerdata dan Tata Usaha Republik Indonesia memberikankuasanya kepada RAWAN, SH., MH., dan kawankawanpara Jaksa Pengacara
No.600 K/Pdt/20101.di Jalan Perwira No. 06, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusitertanggal 01 Desember 2009 dari para Komisaris PT.PERTAMINA (PERSERO) memberikan kuasanya kepadaJaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha RepublikIndonesia dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusitertanggal 01 Desember 2009 dari Jaksa Agung MudaPerdata dan Tata Usaha Republik Indonesia memberikankuasanya kepada RAWAN, SH., MH., dan kawankawanpara Jaksa Pengacara Negara ;Para
93 — 43
C Desa, DHKP, Surat PernyataanTidak Sengketa, Surat Pernyataan (Akan Menjual), Surat Pernyataan(Telah Menjual), Surat Pernyataan (Tidak Sengketa), Gambar Situasi,Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan telahMenjual, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Keterangan Terima Luas,Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Waris, Surat Keterangan,SPH(1), SPH(2), Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak;Halaman 27 dari 129 Putusan Nomor 14/PID/2018/PT BTN80.81.82.83.84.Asli berkas tanah atas nama RAWAN
Asli berkas tanah atas nama RAWAN, yang terdiri dari foto, kwitansi,KTP, Kartu Keluarga, SPPT, PBB, C Desa, DHKP, Surat PernyataanTidak Sengketa, Surat Pernyataan (Akan Menjual), Surat Pernyataan(Telah Menjual), Surat Pernyataan (Tidak Sengketa), Gambar Situasi,Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan telahMenjual, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Keterangan Terima Luas,Surat Keterangan Waris, Surat Kuasa Waris, Surat Keterangan, SPH(1),SPH(2), Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak
284 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister yangberada di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:~ 9200 gelandangan;pengemis;perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil:;perempuan rawan sosial ekonomi:korban tindak kekerasan;pekerja migran bermasalah sosial:masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pascatanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelahkejadian bencana;Halaman 42 dari 93 halaman.
53 — 19
rehab.e Pada bulan Agustus 2013 Membuat draf rancangan gambar bangunan masjiddan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PA(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
78 — 29
rehab.e Pada bulan Agustus 2013 Membuat draf rancangan gambar bangunanmasjid dan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PA(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
bangunanmasjid dan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PAHalaman 13 dari 138 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
Hendra Lie selaku Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium
Tergugat:
1.PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo
2.PT. Pembangunan Jaya Ancol
172 — 117
ruangan yang akan disewa Penggugathanya berkapasitas maximal 13.000 penonton dan meski tidak sesuaiharapan penggugat namun akhirnya sewa ruangan a quo tetapdirealisasikan, dan ketika kegiatan usaha Penggugat sudah berjalan namunalangkah kecewanya Penggugat pada saat dilakukan beberapa kalipertunjukkan dengan penonton yang jumlahnya hampir maksimal ternyatabaru diketahui bahwa bangunan /konstruksi yang dibangun Tergugatternyata tidak kuat, tidak sekokoh yang disampaikan kepada Penggugat danberesiko rawan
137 — 56
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaran Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku.Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Angka 7 UndangUndang No.28 Tahun1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dannepotisme, meliputi :a.
277 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UndangUndangKUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapatbahwa telah terjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah padaDirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yangHalaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2017derajat atau tingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal iniUndangUndang KUP);e Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsisebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adilakukan oleh Menteri dengan memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP Penjelasan Pasal 15Ayat (1)Penunjukan kawasan hutan adalahkegiatan persiapan pengukuhankawasan hutan, antara lain berupa:pembuatan peta penunjukan yangbersifat arahan tentang batas luar;pemancangan batas sementara yangdilengkapi dengan loronglorong batas;pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan
EDMON RIZAL, SH
Terdakwa:
MUJIMAN Bin Alm. ROSIDIN
304 — 50
dampaknya sedikit yangdilakukan oleh masyarakat setempat, dan jika dapat pulih kembali dan luaskebakaran tidak terlalu luas oleh karena itu reselia faktor, sehingga Ahlisimpulkan yang diatur dalam UndangUndang Lingkungan Hidup hanyamengatur mengenai dampak besar dari amdal yang secara literlit diaturdalam UndangUndang Lingkungan Hidup; Bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajibmelakukan pengelolaan lingkungan hidupnya mengenai rencana kawasanrawan bencana, kawasan industri, dan kawasan rawan
1.HADIMAN, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
157 — 34
Morotaitahap tahun 2015 setahu saksi sudah dikerjakan 100% namun sayamelihat bahwa bangunan tersebut ada kerawanan pada aitem pekerjaanbalok top floor lantai atas yang hasilnya ada lendutan/lengkungansehingga rawan dan beresiko/patah karena bentangannyaterlalupanjang dan kurangnya/tidak adanya tiang penyangga pada balok topfloor lantai atas tersebut; Bahwa saat dilakukan pengecoran belum nampak adanyaendutan/lengkungan tersebut, setelah selesai pengecoran dan dibukabarulah endutan/lengkungan tersebut
Morotai Tahun Anggaran 2015 telah dikerjakan 100% namunsaya melihat bangunan yang telah dibangun tersebut ada kerawananpada aitem pekerjaan balok top floor (lantai atas) yang terpasang danhasilnya terjadi lendutan atau lengkungan sehingga rawan terjadinyaambruk/patah karena bentangannya terlalu panjang dan kurangnyapenyangga dari balok top floor tersebut;Bahwa terjadinya lendutan/lengkungan pada pekerjaan balok top floorkarena pada saat dilakukan pengecoran, pihak Rekanan terlalu cepatmencabut balok
55 — 22
Kemudian padatahun 1976, Para Penggugat membangun patane (kuburan keluarga) di bagiantimur tanah sengketa, yang sampai sekarang masih ada dan tidak pernah adayang keberatan, sedang tanah sengketa rawan longsor maka Penggugat IIpernah membuat talut pada sebelah selatan;.
Pada tahun 1976, Para Penggugat membangun patane (kuburan keluarga)di bagian timur tanah sengketa, yang sampai sekarang masih ada dan tidakpernah ada yang keberatan, sedang tanah sengketa rawan longsor makaPenggugat II pernah membuat talut pada sebelah selatan;.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H. Diwakili Oleh : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
94 — 43
kegiatan penanggulanganbencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintahdaerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usahapenanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganandarurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundangundangan;Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
kegiatanpenanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintahdaerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usahapenanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulanganbencana berdasarkan peraturan perundangundangan;Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
74 — 24
Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) diatur dalam :Pasal 4BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 mempunyai tugas :a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulanganbencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;b. menetapkan = standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraanpenanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
tiga) orang;Bahwa benar saksi diangkat sebagai Wakil Ketua SatgasPenanggulangan Bencana. adapun yang menjadi Ketua SatgasPenanggulangan Bencana pada tahun 2016 adalah saksi AnmadDumiyati ;Bahwa benar pada tahun 2017 saksi tidak diangkat berdasarkanSurat keputusan dan anggota relawan masih sama dengan yangada di tahun 2016;Bahwa benar tugas saksi sebagai relawan adalah membantumasyarakat yang terkena bencana alam seperti evakuasi korban,melakukan mitigasi yaitu pemetaan wilayahwilayah di Bekasiyang rawan
Mengadakan rapat koordinasi dengan Satpol PP, Dishub, DinasBimarta, Camat Kecamatan yang termasuk peta rawan bencana;b. Menugaskan Relawan/Satgas Penanggulangan Bencana dimasingmasing Kecamatan yang ada dalam peta rawan bencana.c. Menyiapkan peralatan untuk digunakan Satgas, peralatan ditempat pengungsian;d. Menetapkan jalur evakuasi;e.
Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikotasetiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidarurat bencana.f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.h.
Menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.Halaman 387 dari 428 halaman, Putusan Tipikor Nomor 01/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdge. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikotasetiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidarurat bencana.f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.g.
96 — 47
Terdakwa pernah tugas operasi Pam daerah rawan dua kali di PapuaHalhal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untukmelindungi anak dibawah umur.2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Sdri. Zivana DanellaFitriyani.3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD.