2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor:.

Majelis Hakim Tipikor pada tanggal 21 Januari 2014 , Nomor : 05/PID/Tpk/2014/PNTKsejak tanggal 21 Januari 20014 s/d 20 Februari 2014.8.

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungKarang sejak tanggalTerdakwa didampingi penasehat hukum Fauzi ArifinSH yang beralamat Jl Jend.Sudirman,Suntama Ramanuji No.12/14 Kota Bumi Lampung Utara.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebutTelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No : 05 /pid.TPK/2014/PN.TK tanggal 22 Januari 2014.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 07APRIL 2014, oleh Ketua Majelis yang sama dengan didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh: SUHARTINI, SH,Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dihadiri oleh :NURMAJAYANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kerjaksaan Negeri Kota Bumidan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiSUHARTINI, SH45

rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

:Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 193/Pat.P/2019/PN Bgl

Praperadilan samasekali tidak melakukan suatu bentuk upaya atas keberadaan praperadilan yangdiajukannya, sehingga dapatlah dinilai bahwa Pemohon tidak secara sungguhsungguh melakukan permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan alamat Kuasa HukumPemohon Praperadilan tidak diketahui, mengakibatkan Pemohon tidak menghadiripersidangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya sehubungan dengankeberadaan pokok perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kePengadilan Negeri/Tipikor

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANMUD TIPIKOR,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP: 19651120 198903 1 004.Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 883/PID.B/2021/PT MKS

Nomor 594 PK/Pdt/2018Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/Tergugat ; Membatalkan putusan Putusan Pengadiilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 juncto Putusan PengadilanNegeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhumSyamsudin, dan kawankawan;Atau: Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2019/PN Mdnyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Penasihat HukumPara Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Hal. 4 dari 10 hal.

;Bahwa objek sengketa a quohanya bersifat rekomendasi dan informatif,yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindaklanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifatrekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam prosespenggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkannya objek sengketa aquo kepada penyidik,

KALIMANTAN BARAT TENTANG .....; Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru danmenyesatkan karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturanperund angundangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata; Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat bukan audit terhadap wajibbayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi audit tersebut dilakukanterhadap suatu kasus TIPIKOR

Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (PenuntutUmum) yang didukung oleh alatalat bukti yang kuat serta hakim memperolehkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor; Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah gunamelaksanakan perintah undangundang di bidang hukum pidana (UU Tipikor,Bahwa Tergugat harus mendapat perlndungan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat

(2) hurufe UU Tipikor yang menyatakan: hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : LD) cag weene rene nnn cence nnn nce ne nce nce nnn nnn nn nen ene nen neem ne nnenennnnnes2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; ; Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapanPenggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upayahukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagaiTersangka dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa a quotidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materilkarena objek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagaiTersangka dalam perkara Tipikor

asec enneeennneKebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Amalou, RT.013 > RW.007, Desa Modosinal,Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; Agama : Kristen ; Pekerjaan : Kepala Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut,Kabupaten Rote Ndao ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13Desember 2013 ; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neeWakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24Februari 2014 ; e = Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;e Diperpanjang oleh Wakil

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14Mei 2014 ;e Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengantanggal 03 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum LUIS BALUN, S.H dan WILLEMERENS M.KAUSE, SH berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 03/Pen.PH/Pid/ 2014/ PN.KPG tanggal 24 Februari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku WakilKetua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.Reg.1/1795 C/2018 Perihal : Tindak Lanjut PegawaiNegeri Sipil Yang Melakukan Tipikor tertanggal 24 Agustus2018.

Kabupaten Tegal dilakukan Rapat lagi yangdilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan rapattersebut juga belum mengambil keputusan, baru disepakati untukKonsultasi ke BKN Pusat terkait daftar nama PNS PemerintahKabupaten Tegal yang telah dihukum pidana berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada perbedaan jumlah; Bahwa dari dasar surat permohonan kami dari BKD ke BKNPusat terkait dengan kejelasan permohonan penggantian daftar PNSyang terlibat Tipikor

di Pemerintah Kabupaten Tegal maka terbit suratjawaban dari BKN Pusat tanggal 21 Desember 2018 perihal:Penambahan daftar nama PNS yang terlibat Tipikor di Kabupaten Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;A. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6.

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Hal 39 Puts.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari2016 Nomor: 02/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 16Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 jenis penahanan3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartanggal 01 Maret 2016 Nomor: 02 / Tah.Ket /Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016Jenis Tahanan Rutan ;4.

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 75/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;6.

PUTUSANNomor : 52/TIPIKOR/2011/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanAgamaTempat tinggalPekerjaanPendidikanDEDI HAMDAN ;Bandung ;50 tahun / 15 Oktober 1960 ;lakilaki

2012 dan diterima di Kepaniteraan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Ba ndung tanggal 11 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 20 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung tanggal 23 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 04 Januari 2012 ; Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum olehPanitera Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc pada PengadilanTinggi Bandung, masingmasing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28Desember 2011 No. 52/TIPIKOR/2011/PT.Bdg, Putusan mana diucapkan pada hari Kamistanggal 09 Pebruari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu SAIFULASNURI, SH.