Ditemukan 30139 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 28-10-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 51/G/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 6 Maret 2013 — Penggugat: Direktur CV. Felinda; Tergugat: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9527
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);
    Bolaang Mongondouw Utara www.lpse.bolmutkab.go.id.beserta berita acara hasil pelelangan ; Bahwa berdasarkan jadwal pelelangan yang di umumkan melalui portal resmiLayanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bolaang Mongondouw UtaraHalaman 5 dari 34 Hal.
    Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkandiri; atau ; Halaman 6 dari 34 Hal.
    Menyatakan bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmenyatakan Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XI/2012 adalah benarmenurut hukum; 3.
    Felinda ;Bahwa tugas PPK memonitoring seluruh proses pelelangan adalah diatur dalamPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 70 tahun2012;Bahwa tidak boleh PPK menerbitkan Berita Acara Pelelangan Gagal ;Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang masuk dalam dokumen lelang dantermasuk CV.
    Pelaksanaan pelelangan / seleksi/ tidak sesuai atau menyimpang daridokumen pengadaang. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri;atauh. Pelaksanaan pelelangan / seleeksi/ pemilihan langsung melanggur peraturanpresiden ini.Menimbang, dari alatalat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap faktabahwa : Halaman 26 dari 34 Hal.
Register : 24-05-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Prg
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Asry
Tergugat:
1.Bank Rakyat Indonesia cabang Parigi
2.Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Palu
3.Fitria Sukardi
4.Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten parigi moutong
5.Notaris/PPAT Putu Agus Kristianto, SH
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi tengah
560301
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2, SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di Jalan Uwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

    - Sebelah utara : jalan

    tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    4. Menyatakan penguasaan Tergugat III atas tanah objek sengketa a quo saat ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    5. Memerintahkan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan

    hak tanggungan kepada Tergugat I, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu;

    6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tidak menggunakan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagai perbuatan melawan

    hukum;

    7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kembali hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pemenang lelang yakni Tergugat III sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

    8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sisa hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

    9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material

Register : 03-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 8 Mei 2018 — Sarana Kaltim Ventura
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
647
  • Sarana Kaltim Ventura
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Register : 15-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Titi Dg Ngai
2.Aco Osman Ecca
3.Noni
4.Agus Osman Ecca
5.Muhajirin Osman Ecca
Tergugat:
1.Bobe Osman Ecca
2.Julianer Aditia Warman
3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI PERSERO Tbk
4.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Palu KPKNL
3215
  • Penggugat:
    1.Titi Dg Ngai
    2.Aco Osman Ecca
    3.Noni
    4.Agus Osman Ecca
    5.Muhajirin Osman Ecca
    Tergugat:
    1.Bobe Osman Ecca
    2.Julianer Aditia Warman
    3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI PERSERO Tbk
    4.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Palu KPKNL
    PIHAK KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG PALU (KPKNL)., bertempat di Jl. Prof.
    tidak memenuhisyarat dan prosedur sesuai Peraturan tersebut diatas, maka TurutTergugat Il sebagai pelaksana lelang tidak akan melaksanakanlelang tersebut sampai dengan terjual kepada Tergugat Il, sepertifakta yang terjadi saat ini.Selain itu dalam gugatan halaman 5 angka 11 yang menyatakanpada intinya bahwa harga dari tanah dan bangunan yang diuraikanpada poin 4 halaman 34 adalah Rp. 600.000.000 merupakanpernyataan yang mengadaada dan tidak dipikirkan dengan akalyang sehat, karena sebelum melakukan pelelangan
    berdasarkan rasa kepastian hukum sekaliguskeadilan bagi pembeli lelang.Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012tentang Rumusan Hukum hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil RapatKamar Perdata angka romawi IX dinyatakan bahwa Perlindungan harusdiberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahuibahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)..Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14-G-2016-PTUN-BL
Tanggal 10 Nopember 2016 — P. Koperasi KM3 ( Mitra Mikro Mina )
19754
  • Menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Surat Perintah Membongkar Bangunan Kantor dan Tempat Pelelangan Ikan Milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3); 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Bongkar Nomor : 640/319/IV.37/2016 tanggal 11 April 2016 tentang surat perintah membongkar bangunan kantor dan tempat pelelangan ikan milik Koperasi Mitra Mikro Mina (KM3) ; 4.
Register : 07-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 21/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
1572229
  • 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan

dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;

3.

Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

I ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

5.

Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.
Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.
Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kementrian PerhubunganDirektorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Hasil Pelelangan Dalam PaketPekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBagan Siapiapi TA. 2018 Tanggal, 27 Maret 2018 yangHalaman 5 dari 64 Halaman dari Putusan No.21/G/2018/PTUN.PBRditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran KantorKesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi
Putus : 12-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 53/B/2009/PTTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2009 —
229
  • PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI; TERGUGAT I dan TERGUGAT II /TERBANDING
    PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA SATUANKERJA PENGEMBANGAN LLAJ. BALI, DINASPERHUBUNGAN PROVINSIBAL je as sees seenseaasenaseeeseneneSamasama ..............Samasama berkedudukan di Jalan Kapten CokAgung Tresna No.1 Renon Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Nopember 2008 memberikan kuasa kepada3.
    suratlain yang bertalian , antara pihak yang bersengketasebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperolehkronologis kejadian sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitumgugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar memberikan putusansebagaiDGTIICU Ie Shei Grins amie oe eee OMe Mee eee ne Bem OE weDALAM PENUNDAANe Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan dalam perkara ini yaitu) penunclaan tentangPelaksanaan Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan
    Tergugat II No.602.1.52/PPLLAJB/V1I11/2008, tertanggal 6 Agustus 2008yaitu. tentang Pengumuman Penetapan Pernenang Pelelanganatas pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 80.000M'. pada Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas AngkutanJalan Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali ;3.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat (Iluntuk mencabut Keputusan aquo no.602.1/52/PPLLAJB/VI1I1/2008., tertanggal 6 Agustus 2008yang diikeluarkan oleh Tergugat yaitu) tentang PengumumanPenetapanPemenang Pelelangan
    Pradhana teknik atas'Pekerjaan Pengadaan dan pernasangan Marka Jalan sepanjang80.000 M' pada Satuan kerja Pengernbangan Lalu LintasAngkutan Jalan Bali ;4.Memerintahkan kepada tergugat dan/atau Tergugat Iluntuk menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara baru untukmengadakan "Pelelangan Ulang" atas Pekerjaan Pengadaandan Pemasangan Marka jalan sepanjang 80.000 M padaSatker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Bali,Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran2008 ; ee ee eee eee eeee5.
    umum/publik ; berisi11tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku yakni berupapenetapan pemenang ; yang ini mengandung nilaikehendak/Wilsverklaring dari pejabat tun dan dasardikeluarkannya Penetapan Pemenang Lelang ini adalahKepres No,.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; selanjutnya obyek sengketa konkret ;individual karena jelas ditujukan kepada Tergugat IlIntervensi dan final karena dengan penetapan pemenanglelang ini maka proses pelelangan
Register : 23-03-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 24/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
9438
  • Perihal Pelelangan Ulang ;4.
    Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagal dan harus~ diulangberdasarkan alasan : karena terdapat sanggahan banding dariPT.
    Percetakan Bali)berhasil mendownload Berita Acara Hasil Pelelangan PengadaanSKPDKB dan Label Edar Mikol tahun 2010, lengkap dengan hasilevaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang ULPPemerintah Propinsi Bali Bahwa dalam Dokumen Pelelangan aquo terdapat ketentuanyang menyatakanbahwa : Proses dan hasil evaluasi penawaran, keteranganketerangan lain yang terkait dan usulan penetapanpemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam BeritaAcara Hasil Pelelangan oleh Pokja Pengadaan Barang bersifatrahasia
    Tanggal 4Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang, Tergugat terbitkanberawal dari pelelangan pengadaan barang/jasa telahdilakukan proses pelelangan dengan Pengumuman PelelanganUmum Nomor : 027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010,terhadap peserta sudah disampaikan atau diintruksikanberupa Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) berikuturaian uraian dari Bab sampai Bab IV secara terincipenjadwalannya.
    PercetaanBali pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita melalui LPSEyang semestinya baru boleh = diumumkan tanggal29 April 2010 karena bersifat rahasia Bahwa terlepas dari itu) semua yang jelas pelelangan tanggal29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, telah tidaksesuai atau menyimpang dari ketentuan Keppres No. 80 tahun2003 beserta lampirannya, sehingga adalah pantas dan wajarTergugat melakukan Pelelangan Ulang terhadap PekerjaanPengadaan Blanko
Register : 06-03-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Mkd
Tanggal 29 April 2024 — Penggugat:
BRI KC Muntilan
Tergugat:
1.Haryanti
2.Sutarno
1510
  • Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.149.741.283,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
  • Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek agunan kepada Penggugat, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka obyek agunan milik Para Tergugat akan dilakukan dijual/pelelangan
  • oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut dan kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat;
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai diucapkan sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Register : 07-06-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 26-09-2011
Putusan PN WATES Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Wt.
Tanggal 22 Agustus 2011 — TUKIJO als KELEP
14526
  • gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa sepeda motor saksi diparkir di luar dankuncinya dibawa seorang perempuan dalamkerumunan itu.
    Terdakwa sedang meneleponmenggunakan HP dan tidak lama kemudian banyakorang yang datang ke gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainberada di dalam gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainHal 33 dari 101 halaman, No. 83/Pid.
    tertekan dankeinginan saksi saat itu hanyalah ingin segerapulang dengan selamat;Bahwa akhirnya saksi bisa pulang setelah aparatkepolisian datang ke gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi merasa tidak nyaman diberhentikan,ditahan di gedung pelelangan cabai dan dipaksamembuat surat pernyataan dan saksi juga merasatakut terhadap terdakwa dan rekan rekannyaketika diancam akan dibunuh di tempat mereka ditahan oleh terdakwa di gedung pelelangan cabai;Bahwa saksi dan rekanrekan saksi yang lainberada di dalam
    gedung pelelangan cabai kuranglebih selama 2 (dua) jam dari jam 16.00 WIBsampai dengan 18.00 WIB;Bahwa saksi mengenali barang bukti yangdiperlihatkan di persidangan;Hal 41 dari 101 halaman, No. 83/Pid.
    saksi menanyakan ada apa,dan dijawab oleh orang yang tIlewat tersebutbahwa ada orang ditahan; Bahwa kerumunan warga semua berdirimengililingi gedung pelelangan cabe; Bahwa sesampai di gedung pelelangan cabai,ditempat tersebut sudah banyak orang;Hal 58 dari 101 halaman, No. 83/Pid.B/2011/PN.Wt.
Register : 04-03-2010 — Putus : 11-08-2010 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 11 Agustus 2010 — - PT. JASUKA BANGUN PRATAMA vs - PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA
14838
  • 2009tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat Individual, yaitu satudiantaranya PTJasuka Bangun Pratama (Penggugat) calon penyedia jasaPekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana IIKapasitas 260 liter/ detik menjadi 900liter/detik; e Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat finas karean merupakanakhir dari pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up RantingIPA Cendana II Kapasitas 260 liter/ detik menjadi
    900 liter/detik;Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentangPengumuman Hasil Pelelangan, menimbulkan akibat hukum bagi PT.JasukaBangun Pratama (Penggugat);Adapun duduk perkaranva sebagai berikut:1.
    sistim evaluasi (scoring) yang dilaksanakan pada pelelangan tersebut;Penggugat juga mempertanyaakan apa yang menyebabkan Penggugat dianggap tidak memeanuhi syarat pada pelelangan tersebut;Untuk itu Penggugat mengharapkan transparansi dari pihak panitia lelang untukmenjelaskan sistim evaluasi (scoring) serta halhal yang membuat Penggugattidak memenuhi syarat pada pelealangan tersebut;6.
    P.8 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM KotaSamarinda Nomor : 224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009,Perihal : Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Atas PengumumanHasail Pelelangan, (foto copy);279.
    Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / Jasa lainnya denganmenggunakan metode pelelangan umum meliputi; b. dengan pasca kualifikasi:1). Pengumuman pelelangan umum; 2). Pendaftaraan untuk mengikuti pelelangan; 3). Pengambilan dokumen lelang umum; 4). Penjelasan; 5). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;6). Pemasukan Penawaran; 7). Pembukaan Penawaran; re8). Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 9). Penetapan Pemenang;10.)
Putus : 08-02-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G.TUN/2006/PTUN-Pbr
Tanggal 8 Februari 2007 — CV. ASRI KONSTRUKSI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR SUMBER DANA, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA PENDAMPING APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2006
13876
  • Maka sesuai Lampiran I Bab II huruf Aangka 1 huruf mi : Pelelangan gagal danPelelangan ulang, Angka 2 : Pelelangan ulanghuruf b) : pelelangan gagal karena tersebut padabutir 1 huruf oc dilakukan Pelelangan ulangdengan cara mengundang ulang semua pesertalelang yang tercantum dalam daftar peserta untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap(Administrasi, Teknis dan MHarga) ;Berdasarkan dari apa yang Tergugat uraikandiatas jelas jelas perbuatan Tergugat telahsesuai dengan prosedur dan aturan aturan
    ulangtersebut ; Bahwa setahu Saksi, dalam pelelangan gagal/ulang tidakada dikenal media sanggah ; Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada PejabatPembuat Komitmen setelah Panitia Pelelangan mengumumkanPemenang Lelang pada pelelangan ulang ;2.
    Hidayah Utama ; Bahwa tidak tahu alasan dari Panitia menggugurkanPenggugat dalam pelelangan pertama ; Bahwa Jangka Waktu Penawaran CV.
    Aangka I huruf M pelelangan gagal dan pelelangan ulang angka 2pelelangan ulang huruf b pelelangan gagal karena tersebut pada butir1 (c) dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semuapeserta lelang yang tercantum dalam daftar peserta lelang untukmengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis danharga) ;Menimbang ..............Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantaholeh Tergugat, maka kebenaran akan dalil dalil gugatan Penggugatharus dibuktikan dalam
    Si. yang padapokoknya menerangkan : Bahwa ada 45 CV yang mengikuti tender ini,dan dari keseluruhan peserta tidak satupun yang memenuhipersyaratan, oleh karenanya Panitia Pelelangan mebuat usulan kePejabat Pembuat Komitmen agar dilakukan pelelangan ulang danmengundang kembali semua rekanan untuk mengikuti pelelangan ulang ;Menimbang, bahwa Penggugat digugurkan karena jangka waktupenawaran yang diajukan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalamdokumen pelelangan ;Menimbang ...............Menimbang
Register : 30-05-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
1.IR FRANS NGANTUNG
2.NINING HAMZAH
Tergugat:
1.TONTJE THENOOH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON
3.PT BANK EKONOMI RAHARDJA
4.KANTOR PELELANGAN NEGARA SULAWESI UTARA DIMANADO
5.BOY ROMPIS POLII
6.CAROL A.J.SENDUK
120
  • Penggugat:
    1.IR FRANS NGANTUNG
    2.NINING HAMZAH
    Tergugat:
    1.TONTJE THENOOH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON
    3.PT BANK EKONOMI RAHARDJA
    4.KANTOR PELELANGAN NEGARA SULAWESI UTARA DIMANADO
    5.BOY ROMPIS POLII
    6.CAROL A.J.SENDUK
Register : 23-10-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 25 Februari 2014 — -CV. MUGEN PERKASA lawan -KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
9727
  • Maka proses pelelangan HARUS DINYATAKAN BATALsecara Hukum dan dilakukan PELELANGAN ULANG KEMBALIT (Buktiakan diberikan dalam persidangan nantinya) ; B Bahwa adanya Penyalahgunaan Wewenang dan UNSUR KESENGAJAANyang dilakukan untuk BERSEKONGKOL dan BERKOLUSI secarabersamasama Dengan CALON PEMENANG dengan cara Mempercepatdan MEMPERSINGKAT WAKTU dalam proses Pelelangan dan secara taklangsung sudah menghalangi peserta lain termasuk Penggugat untuk ikutmenawar pada pelelangan ini maka akan mengakibatkan
    TIDAKmencantumkan, membuat/menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)pada Kolom Dokumen Berita Acara Saat menampilkan Pengumuman PemenangLelang secara SPSE pada tanggal 11 September 2013, Maka ProsedurPelelangan bertentangan dengan DOKUMEN PENGADAAN Nomor:280/26.01/Pokja ULP/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 BAB II INSTRUKSIKEPADA PESERTA (IKP) bagian E, PEMBUKAAN DAN EVALUASIPENAWARAN Point 30 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan menyatakan : Acara Hasil Pelelangan menyatakan : Pokja ULP harus
    Maka daridalil di atas prosedur pelelangan sudah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan ketentuan Dokumen Lelang di atas ; Bahwa dengan tidak mencantumkan, membuat/menerbitkan Pengumuman padakolom Pengumuman secara SPSE maka proses pelelangan bertentangan denganDOKUMEN PENGADAAN Nomor: 280/26.01/Pokja ULP/VII/2013 Tanggal22 Juli 2013 BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) bagian F tentangPENETAPAN PEMENANG PELELANGAN point 31 yang dinyatakan padapoint 31.1.
    Sekolah dilakukan pokja VI ULPKota Padang, berupakealpaan mengupload BeritaAcara Hasil Pelelangan(BAHP) 10Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkanterima kasih.Hormat kami,Pokja VI ULP Kota PadangMaka dari dalil di atas proses pelelangan harus dinyatakan batal atau tidak sahdan melakukan pelelangan ulang kembali, maka dalam pelelangan ini sudahterjadi Perbuatan Melawan Hukum;4 Bahwa Pengumuman Pemenang yang dilakukan pada SPSE Tidak PunyaLegalitas secara Hukum yang
    Umum/ Seleksi Umum/ PelelanganTerbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawabansang gahan;Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan JaminanSanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari sejak pengajuansanggahan banding untuk pelelangan umum/seleksi umum/ pelelanganterbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksisederhana/ pemilihan langsung;Jaminan sanggahan banding
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
4327
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan proses Pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III cacat hukum, karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan proses pelelangan kembali atas barang hak milik Pelawan;
    4. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan III terhadap
    di umum di mediamassa lokal minimal dua kali.Bahwa Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisalsebelum melakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah diatas Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuanundangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar sertatidak menrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan olehTerlawan , Terlawan II dan Terlawan III sangat tidak sesuai dan tidak wajarserta tidak memenuhi rasa keadilan bagi
    dan menghadirisendiri pelelangan tersebut sesuai pada Posita angka 10Pelawan.15.
    Pelelangan ini juga telahdiberitahukan kepada debitor/Pelawan oleh Terlawan dengan surat nomor B9684KCXVIII/ADK/11/2016 tanggal 7 November 2016.
    Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Terlawan II pernah mengundang Pelawanuntuk mengikuti pelelangan di kantor Terlawan Il, atas undangan tersebutPelawan hadir di kantor Terlawan II selama 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014,2015 dan 2016 namun tidak ada pertemuan untuk pelelangan dimaksud.
    Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisal sebelummelakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah di atas Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuan undangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar serta tidakmenrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan oleh TerlawanHalaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN Son, Terlawan II dan Terlawan Ill sangat tidak sesuai dan tidak wajar serta tidakmemenuhi
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) LHOKSEUMAWE,
5022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTORPELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKLN) LHOKSEUMAWE,
    2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kondisikesehatan yang sangat menurun dibuktikan dengan adanya dilakukan 2 (dua)kali operasi pada tahun 2014 yang mengharuskan Penggugat tidak bolehbekerja keras dan harus banyak beristirahat sesuai dengan anjuran dokter;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Tergugat telah melakukanPengumuman Lelang Tahap Pertama yang diterbitkan Harian SerambiIndonesia terbit tanggal 2 Maret 2015, dimana agunan milik Penggugattermasuk kepada salah satu objek yang akan dilakukan Pelelangan
    padatanggal 31 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Tergugat juga mengeluarkan Pengumuman Pelelangan tahap II yang diumumkanmelalui Harian Serambi Indonesia Edisi ke II tanggal 17 Maret 2015, dimanaagunan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan pada tanggal 31 MaretHalaman 2 dari 12 hal.
    Nomor 1291 K/Pdt/20162015;Bahwa pelelangan objek perkara milik Penggugat, oleh Tergugat memintakepada Tergugat II untuk melakukan pelelangannya pada tanggal 31 Maret2015 bertempat di Aula kantor PT.
Register : 19-08-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 12/G/2010/ PTUN.Dps
Tanggal 28 Desember 2010 — Penggugat :
- PT. Aria Multi Graphia
Tergugat :
- Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali
13755
  • Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikoldinyatakan sebagai pelelangan gagal, sehingga harusdiulang ;8.
    Tanggal 4 Agustus2010 perihal Pelelangan Ulang masih memerlukan persetujuan(belum bersifat final).
    Dengandinyatakan batalnya pelelangan tersebut secara otomatissurat Tergugat tertanggal 4 Agustus Nomor 027/4361/Dispendatanggal 4 Agustus 2010 perihal Pelelangan Ulang sudah tidakberlaku lagi.
    Tanggal 4Agustus 2010 ~~ perihal Pelelangan Ulang, Tergugatterbitkan berawal dari pelelangan pengadaanbarang/jasa telah dilakukan proses pelelangan denganPengumuman Pelelangan Umum No. 027/327/PB/ULP.Aset.tanggal 29 Maret 2010, terhadap peserta sudahdisampaikan atau diintruksikan berupa InstruksiKepada Peserta Pengadaan (IKPP) berikut uraian uraiandari Bab I sampai Bab IV ;Proses lelang sesuai jadwal lelang yang telahditetapkan oleh ULP. barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali
    Menyatakan sah surat Tergugat tertanggal 4 Agustus 2010 No.027/4361/Dispenda perihal pelelangan ulang ;3.
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
3411
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan proses Pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III cacat hukum, karena tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan proses pelelangan kembali atas barang hak milik Pelawan;
    4. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan III terhadap
    di umum di mediamassa lokal minimal dua kali.Bahwa Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisalsebelum melakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah diatas Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuanundangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar sertatidak menrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan olehTerlawan , Terlawan II dan Terlawan III sangat tidak sesuai dan tidak wajarserta tidak memenuhi rasa keadilan bagi
    dan menghadirisendiri pelelangan tersebut sesuai pada Posita angka 10Pelawan.15.
    Pelelangan ini juga telahdiberitahukan kepada debitor/Pelawan oleh Terlawan dengan surat nomor B9684KCXVIII/ADK/11/2016 tanggal 7 November 2016.
    Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 Terlawan II pernah mengundang Pelawanuntuk mengikuti pelelangan di kantor Terlawan Il, atas undangan tersebutPelawan hadir di kantor Terlawan II selama 3 (tiga) kali yaitu tahun 2014,2015 dan 2016 namun tidak ada pertemuan untuk pelelangan dimaksud.
    Terlawan dan Terlawan Il juga harus melibatkan Tim Appraisal sebelummelakukan pelelangan, karena nilai obyek pelelangan adalah di atas Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), sebagai mana ketentuan undangundang dan nilai pelelangan tersebut harus sesuai dan wajar serta tidakmenrugikan Pelawan, namun nilai pelelangan yang dilakukan oleh TerlawanHalaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN Son, Terlawan II dan Terlawan Ill sangat tidak sesuai dan tidak wajar serta tidakmemenuhi
Register : 24-08-2009 — Putus : 03-02-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 23/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 3 Februari 2010 — PT. PUTRA SIKKA MANDIRI vs KEPALA BANDAR UDARA GEWAYANTANA LARANTUKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
11535
  • KP.309/19 BM/07/GWT2009, Tanggal 4 Juli 2009, Tentang PenetapanHasil Pelelangan Pekerjaan Pemotongan Tanah danPematangan Persiapan Perpanjangan lLandasan PacuTahap I (Target 208.800 M MP) 138.227 M, LokasiBandar Udara Gewayantana Larantuka TahunAnggaran 2009, Jelas merugikan kepentinganPenggugat, yaitu : Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan UmumNomor : 23/PAN/GWT2009, tanggal 22 April 2009oleh Panitia Pelelangan Barang dan Jasa BandarUdara Gewayantana Larantuka, makaselanjutnya Penggugat telah
    CitraSarana Raya dengan penawaran tertinggi yakniRp. 5.346.000.000 dan 2 (dua) penawarandinyatakan Gugur ;Bahwa berdasarlan hasil evaluasi dari penawaranyang masuk ke Panitia Pelelangan, maka padatanggal 9 Juni 2009, Panitia Pelelanganmengumumkan bahwa Pelelangan dinyatakan Gagalkarena semua penawaran yang masuk tidakmemenuhi seluruh persyaratan yang dimintadalam dokumen lelang dan karenanya dilakukanpelelangan ulang ;Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2009, telahdilakukan pelelangan ulang yang diikuti
    ' oleh 8(delapan) perusahaan, dan penawaran~ dinyatakanlengkap oleh panitia pelelangan, dan dalampembukaan dokumen penawaran, penawaran terendah /berada pada peringkat I (satu) adalah Penggugat(PT.
    80 Tahun 2003 beserta perubahannyatentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, danDokumen Pelelangan serta Adendumnya, dengan kronologissebagai berikut : Bahwa pada tanggal 22 April 2009, Tergugat mengadakanpengumuman pelelangan melalui' media massa harianumum Media Indonesia dan Pos Kupang serta papanpengumuman Bandar Udara Gewayantana Larantuka ;Bahwa pada tanggal 23 April 2009 13 Mei 2009,dilakukan proses pendaftaran dan pengambilandokumen pelelangan.
    Komitmen (PPK) BandarUdara Gewayantana Nomor : KP.309/20.1 BM/07/GWT2009tanggal 14 Juli 2009 perihal : Jawaban sanggahan, yangpada pokoknya menyatakan Panitia pelelangan telahmenyelenggarakan pelelangan dengan melakukan~ evaluasipenawaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalamdokumen pelelangan dan addendumnya (vide Bukti 1.12) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukansanggahan banding yaitu Surat Direktur utama PT.
Register : 12-08-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 59/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2014 — CV. Akawy Mandiri diwakili Direktur Hajjah Munirah Selanjutnya disebut sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Kelompok Kerja 2 (POKJA 2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat - I 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barru Selanjutnya disebut sebagai Tergugat – II
11641
  • Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 MeiBahwa Penggugat sebagai Perseroan Komanditer adalahbergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, sehinggadengan usaha ini Penggugat telah banyak berkontribusi dalampembangunan konstruksi di Kabupaten Barru;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Tergugat I telahmengeluarkan Pengumuman Pascakualifikasi atas PaketPekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TahunAnggaran 2014 ;Bahwa oleh karena pelelangan tersebut adalah denganmenggunakan metode pelelangan eLelang
    Rp.587.256000.00, (Lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratuslima puluh enam ribu koma nol), sehingga ada selisih anggaransebesar Rp. 163.841.000,00 (Seratus enam puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh satu ribu koma nol);Bahwa oleh karena pelaksanaan pelelangan ini menggunakanmetode eLelang Pemilihan Langsung/Pelelangan UmumDengan Pascakualifikasi dengan menggunakan StandarDokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yangditentukan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/P.16KONSTRUKSI/POKJA
    ; 234Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa : BeritaAcara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Penetapan Pemenang LelangPaket Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No.08/P.16KONSTRUKSI/POKJA TULP/BR/VI/2014 tanggal 12 JuniMemerintahkan kepada Tergugat I KELOMPOK KERJA 2 (POKJA2) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BARRUmencabut Keputusan Objek Sengketa : Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) dan Penetapan Pemenang Lelang Paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga No
    dan telah dilakukanPengumuman Pelelangan pada tanggal 16 Mei 2014;Bahwa semua prosedur pelelangan yang dilakukan olehTergugat 1 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 Pasal 57 ayat (2) yang menyebutkan : Pemillhandengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk PenyediaPekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagaipemasukan
    Akawy Mandiri Nomor: 48 tanggal 10 Mei2 Bahwa benar Penggugat sebagai perseroan komanditer yang bergerakdibidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang telah berkontribusidalam pembangunan konstruksi diBartu ;3 Bahwa benar Penggugat mengikuti pelelangan elelang PemilihanLangsung/ pelelangan umum nomor 01/P.16KONSTRUKSI/POKJAIIlULP/BRN/2014 tertanggal 16 Mei 2014 pada paket PekerjaanRehabilitasi Saluran Pembuang Ceppaga TA. 2014 sampai denganterbitnya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket PekerjaanRehabilitast