Jangka Waktu Pemanggilan RUPSLB

selambatnya 14 (empat belas hari) setelah PARA PEMOHON memperoleh salinan penetapan a quo, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB;

d.

sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT AMARA INDONESIA, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB PT AMARA INDONESIA tersebut;

RUPSLB melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional yang mana akan ditentukan sendiri oleh PEMOHON;

Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuaidengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.

Bahwa dengan tidak terkirimnya surat dimaksud pada angka 9(sembilan) di atas, maka sudah tentu kewajiban Termohon II yangdidasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 79 ayat (7) UU PT yangmengatur bahwa Termohon II wajio melakukan pemanggilan RUPSLB dalamjangka waktu paling lama 15 hari setelah surat diterima, jelas tidakterpenuhi;Pasal 79 ayat (7) UU PT.Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung

Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Ilselaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 1732016(tujlun belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

belas) hari sejak tanggal permintaanRUPS yang diajukan oleh PEMOHON, Dewan Komisaris tidak jugamelaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;12.Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidakmenerima undangan penyelenggaraan RUPSLB dari TERMOHON (videBUKTIP2 dan P3);13.Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTERMOHON tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan

RUPSLB sendiri.

diajukan oleh Pemohon, Termohon II dan Termohon III selaku DewanKomisaris Perseroan tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLBsebagaimana diminta;Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan

RUPSLB sendiri.

memintapersetujuan dari Para Pemegang Saham berkaitan dengan penanamanmodal perseroan (bukti P15).Tetapi rencana penanaman modal tersebut tidak mendapat tanggapanyang baik dari Termohon tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan

RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB dengan agenda *Pembubaran Perseroan olehkarena itu "Pereroan PT.

lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSyang diajukan oleh Pemohon, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakanpanggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Termohon (vide BUKTI P2 danP3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan

RUPSLB sendiri.

Menetapkan agar RUPSLB III dapat diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari setelah tanggal Penetapan Kuorum ditetapkan olehPengadilan Negeri, dan jangka waktu pemanggilan RUPSLB IIIdilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLBIll dilaksanakan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadirKuasa Pemohon yang bernama Herdiansyah, SH.

Oleh karena itu, penyelenggaraan RUPSLB Tergugat tanggal 24Agustus 2012 termasuk proses pemanggilannya yang dilakukan olehTergugat Ill bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah sesuaidengan prosedur dan hukum yang berlaku.Bahwa pemanggilan RUPSLB Tergugat Tanggal 24 Agustus 2012 yangdilakukan dengan cara diumunkan di media massa "Harian Pelita" padatanggal 9 Agustus 2012 adalah sesuai dengan UUPT dan Anggaran DasarTergugat , dan tidak diperlukan pemanggilan melalui Surat Tercatat lagi,Halaman

RUPSLB Tergugat Tanggal 21 September 2012 melanggar UUPT dan Anggaran DasarTergugat , adalah dalildalil Gugatan yang tidak benar, sehingga harusditolak.Halaman 95 dari 275 hal.

Oleh karena itu, dalam perkara ini Pemanggilan RUPSLB Tergugat Tanggal 21 September 2012 yang hanya dilakukan melalui Surat Kabaratau Media Massa, in casu "Harian Pelita" pada tanggal 6 SeptemberHalaman 96 dari 275 hal. Putusan No.31 2/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.27.28.29.Vill.30.2012, telah benar dan tidak menyalahi UUPT maupun Anggaran DasarTergugat .

Bahwa dari isi pemanggilan RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 yangdiumumkan melalui "Harian Pelita" pada tanggal 9 Agustus 2012 sertaketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Tergugat di atas, telah sangatjelas, bahwa pemanggilan RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 telahdilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena:73.1. Telah dilakukan melalui pengumuman di media massa atau SuratKabar.

jelas, bahwa pemanggilan RUPSLB tanggal 21 September 2012telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena:115.1.

HUMPHREYTHEDJA SUKMANA telah melaksanakan fungsinya berdasarkan UU PT danAnggaran Dasar PT SBTI, di antaranya:(1) Melakukan pemanggilan RUPSLB yang dilaksanakan pada 5Pebruari 2013; dan;(2) Melakukan pemanggilan RUPSLB yang dilaksanakan pada 28Maret 2013,5534yang dalam hal ini, pemanggilan RUPSLB dimaksud juga disampaikan kepadaPenggugat dalam kapasitasnya sselaku Pemegang Saham PTBahwa, atas pemanggilan RUPSLB yang dilaksanakan pada 5 Pebruari 2013,Penggugat menyampaikan kepada Direksi PT SBTI dengan

Menetapkan agar RUPSLB Ill dapat diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari setelan tanggal Penetapan Kuorum ditetapkan olehPengadilan Negeri, dan jangka waktu pemanggilan RUPSLB III dilakukandalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB III dilaksanakan.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannyadibacakan oleh Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk mendukung alasanalasan

Pikiran Rakyat Bandungbelum/tidak akan melakukan pemanggilan RUPSLB yangdimintakan oleh para pemegang saham (bukti P23);2.2.

Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

atau DewanKomisaris.Adapun alasan dari diajukannya permintaan RUPSLB tersebutdikarenakan terjadinya Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang(PKPU) yang melibatkan Perseroan/Termohon sehinggaperludilakukannya langkahlangkah penyelamatan strategis dan sinergisatas Perseroan/Termohon dan grup usaha secara keseluruhan.Atas Surat Permintaan RUPSLB yang ditujukan kepada Direksi dariTermohon tersebut, hingga jangka waktu sebagaimana yangditentukan dalam perundangundangan Direksi dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB bahkan tidak memberikan jawabansama sekali atas Surat Permintaan RUPSLB dimaksud.Atas hal itu. maka selanjutnya melalui Surat No. 054/L/DirutHK/mh/11/2018 tertanggal 19 November 2018 perihal PermintaanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Tiga Pilar Sejahtera (Surat Permintaan RUPSLB ke Komisaris) yangdikirimkan juga melalui surat tercatat, Pemohon mengajukanpermintaan kepada Dewan Komisaris Termohon untukmenyelenggarakan RUPSLB dengan agenda yang samasebagaimana yang dimaksudkan

tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan PerseroanHalaman 3 dari 78 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2018/PN Sgn10.untuk diberikan izin melakukan pemanggilan

RUPSLB yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 80 ayat (1) UUPT:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Oleh karena Direksi dan Dewan

RUPSLB tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang saham mayoritasatas Termohon yang berkedudukan di Kabupaten Sragen yang masuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengajukan permohonan RUPSLB PT.Dunia Pangan (Termohon) yang diterima Kepaniteraan Pengadilan NegeriSragen tanggal 5 Desember 2018;Menimbang, bahwa masuknya perkara permohonan ini ternyatasebelum jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya suratpermintaan RUPSLB yaitu tanggal 23 Nopember 2018 berakhir,

atauDewan Komisaris.Adapun alasan dari diajukannya permintaan RUPSLB tersebutdikarenakan terjadinya Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang(PKPU) yang melibatkan Perseroan/Termohon sehingga perludilakukannya langkahlangkah penyelamatan strategis dan sinergisatas Perseroan/Termohon dan grup usaha secara keseluruhan.Atas Surat Permintaan RUPSLB yang ditujukan kepada Direksi dariTermohon tersebut, hingga jangka waktu sebagaimana yangditentukan dalam perundangundangan Direksi dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB bahkan tidak memberikan jawabansama sekali atas Surat Permintaan RUPSLB dimaksud.Atas hal itu. maka selanjutnya melalui Surat No. 056/L/DirutHK/mh/11/2018 tertanggal 19 November 2018 perihal PermintaanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Tiga Pilar Sejahtera (Surat Permintaan RUPSLB ke Komisaris) yangdikirimkan juga melalui surat tercatat, Pemohon mengajukanpermintaan kepada Dewan Komisaris = Termohon untukmenyelenggarakan RUPSLB dengan agenda yang samasebagaimana yang

tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksudHalaman 3 dari 78 halaman Penetapan Nomor 239/Pat.P/201810.dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroanuntuk diberikan izin melakukan pemanggilan

RUPSLB yangselengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 80 ayat (1) UUPT:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Oleh karena Direksi dan Dewan

lambat 15 (limabelas) hari sejak tanggal 23 Nopember 2018 untuk menyelenggarakanRUPSLB, dan jika setelah 15 (lima belas) hari setelah tanggal 23 Nopember2018 ini Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPSLB, maka pemegangsaham setelan 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan

Menolak Permohonan agar Ketua Pengadilan menetapkan member ijinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT.SNAM; Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawabjinawab antara Pemohondan Termohon serta Termohon II, yang untuk singkatnya penetapan ini,jawabjinawab antara pihak yang tercantum dalam berita acarapersidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Menimbang , bahwa oleh karena dalil dalil Pemohon dibantah olehpihak Perusahaan (PT.SNAM) yang dalam hal ini diwakili

Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

MANUNGGALADIPURA, yang dikarenakanadiknyayang bernama SUSENOWINOTO dengan persetujuan HENY WIJAYANTI WINOTO (In casuPENGGUGAT) yvang dengan ITIKAD BURUK secaramelawanhukum, secaradiamdiamtanpasepengetahuan TERGUGATmelakukan RUPS Luar Biasa tentang Peningkatan Modal Dasar PTMANUNGGAL ADIPURA yang mengakibatkan DILUSISAHAM.Meskipun telah dilakukan pemanggilan RUPSLB lewatkoran, seharusnya adik, SUSENO WINOTO dan Ibu HENYWIJAYANTI WINOTO (In casu) PENGGUGAT) dapatmenghubungi TERGUGAT lewat telepon,sms

Bahwa Pemanggilan RUPSLB tanggal 21 Juni 2017 dilakukanoleh Komisaris adalah tidak sah, mengingat Komisaris tidakberhak untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum PemegangHalaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Padt.G/2017/PN TjbSaham Luar Biasa (RUPSLB) dikarenakan secara nyata Direksi(Tergugat dan Il) tidak pernah menerima Surat Tercatat dari ParaPenggugat selaku Pemegang Saham atau Komisaris (ic.

Apabila setelan Direksi menerima suratpermintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris dalam jangkawaktu 15 hari sejak tanggal permintaan tersebut tidak melakukanpemanggilan RUPSLB maka Dewan Komisaris baru memiliki hak untukmelakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimana yang tertuang dalamketentuan Pasal 79 ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan halhaltersebut maka Demi Hukum (By The Law Tergugat dr (ic.