disimpulkan olehJudex Facti karena jelas Jabatan Direktur Umum di RS PGI Cikini in casuPemohon Kasasi bukan berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan pengangkatan serta pemberhentianDirektur Umum justru berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Ayat (3)Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubahdengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (vide bukti T/PR1.A), dimana pengangkatan dan pemberhentian

jabatan Direktur Umumadalah kewenangan Pengurus Yayasan Perusahaan Pemohon Kasasi danbukan kewenangan Personalia;Patut untuk diperhatikan bahwa jabatan karir seorang pekerja dilingkunganYayasan RS PGI Cikini adalah diangkat secara berjenjang oleh DivisiPersonalia dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;.

2016ICU dan Dokter Anastesi di Perusahaan Pemohon Kasasi adalah benarsebagai jabatan karirnya sebagai Pekerja namun untuk jabatan Direktur Umumtidaklah dapat diartikan sebagai jabatan karir karena jelas pengangkatan danpemberhentian Direktur Umum didasarkan pada Pasal 35 Ayat (8) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (vide bukti T/PR1.A), dimanapengangkatan dan pemberhentian

jabatan Direktur Umum adalahkewenangan Pengurus Yayasan Perusahaan Pemohon Kasasi dan bukankewenangan Personalia;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Yayasan KesehatanPGI Cikini Nomor 15/Pngrs.1318/YKPGIC/SK/IV/2014 tertanggal 30 April 2014(Vide Bukti T/PR2.B) tidak menghilangkan hakhak Termohon Kasasi sebagaiPekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi;Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa sebagaimana dinyatakan dalamputusan Mahkamah Agung RI Nomor 788 K/Pdt.SusPHI/PN JKT.PST, tahun2012

Nomor 50 K/Pdt.SusPHI/2016hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/PemohonKasasi sebagai yayasan atas pemberhentian jabatan Penggugat/Termohon Kasasisebagai direktur umum dipertimbangkan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28Tahun 2004

No. 1545K/Pid.Sus/201 1Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut bertentangandengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor82 tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, PerubahanPeruntukan, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwapelepasan, perubahan peruntukan, sewa menyewa tanah kasdesa harus mendapat ijin dari Gubernur dan ditetapkan dalamKeputusan Gubernur ;Bahwa sampai dengan pemberhentian jabatan terdakwa selakuKepala Desa

No. 1545K/Pid.Sus/201 1Perubahan Peruntukan, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa diPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 2 yangmenyebutkan bahwa pelepasan, perubahan peruntukan, sewamenyewa tanah kas desa harus mendapat ijin dari Gubernurdan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;Bahwa sampai dengan pemberhentian jabatan terdakwa selakuKepala Desa Sinduadi, untuk tanah kas desa di DusunRogoyudan: Saksi TUNING SURYAJAYA, Saksi UDING dan SaksiRUDY HARTONO belum membayar uang sewa tanah kas desatersebut

Nomor 141/172, mengenaiRekomendasi Pemberhentian atas surat permohonan dari Kuwu ;Saksi mengatakan sudah memeriksa absensi dari masingmasingperangkat desa yang tidak hadir bekerja selama lebih dari 60 hari itu,dan di total sesuai dengan buktibukti absensi dan surat teguran ;Saksi mengatakan di Desa dapat mengangkat staff perangkat Desamanakala dianggap perlu oleh Desa ;Saksi mengatakan perihal dari perangkat Desa yang mempunyaiJabatan, Kuwu meminta kewenangan untuk melakukan rotasi atau yangdisebut Pemberhentian

Jabatan, Pemberhentian Jabatan dari Kadus danSekdes itu bisa di staffkan ;Saksi mengatakan terkait Peroup Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 4yaitu unsur staff itu bisa yang mempunyai Jabatan diberhentikan dariJabatannya itu merupakan kewenangan Kuwu, dari Sekdes bisa jadiStaff atau Kuwu dapat mengangkat Perangkat Desa dari Umum denganMekanismeMekanisme tertentu seperti adanya pengumuman, seleksidan Konsultasi dengan BPD dan kalau dari Perangkat Desa menjadiHalaman 42 dari 63 Putusan Perkara Nomor

permohonan dari Kuwu ; Saksi mengatakan sudah memeriksa absensi dari masingmasingperangkat desa yang tidak hadir bekerja selama lebih dari 60 hari itu,dan di total sesuai dengan buktibukti absensi dan surat teguran ; Saksi mengatakan di Desa dapat mengangkat staff perangkat Desamanakala dianggap perlu oleh Desa ; Saksi mengatakan perihal dari perangkat Desa yang mempunyaiJabatan, Kuwu meminta kewenangan untuk melakukan rotasi atau yangHalaman 40 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGdisebut Pemberhentian

Jabatan, Pemberhentian Jabatan dari Kadus danSekdes itu bisa di staffkan ; Saksi mengatakan terkait Perobup Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 4yaitu unsur staff itu bisa yang mempunyai Jabatan diberhentikan dariJabatannya itu merupakan kewenangan Kuwu, dari Sekdes bisa jadiStaff atau Kuwu dapat mengangkat Perangkat Desa dari Umum denganMekanismeMekanisme tertentu seperti adanya pengumuman, seleksidan Konsultasi dengan BPD dan kalau dari Perangkat Desa menjadiStaff Desa itu berdasarkan dari penilaian

., memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai Sekretaris di Dinas ESDM kemudiandipindah ke BKD sebentar dan sekarang Non Job di Dinas Perhubungan; Bahwa Saksi ketika menerima SK Non Job tidak pernah mendapat teguransebelumnya dari Tergugat; Bahwa tidak ada pola internal pembinaan karir di Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari; Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemberhentian jabatan Saksi oleh Tergugat; Menmbang,21Menimbang, bahwa

diatasyang berbunyi Sehubungan dengan butir kesatu di atas, penempatanselanjutnya diatur kemudian melalui Surat Keputusan Direktur Rumah SakitIslam Samarinda ,Bahwa menyangkut perselisihnan Pengangkatan dan PemberhentianJabatan dalam suatu Institusi tidak diatur dan tunduk pada UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan, begitu pula dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tidak mengatur tentang Perselisihan menyangkutPengangkatan dan Pemberhentian

Jabatan seorang Pekerja, olehkarenanya maka Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakanPerselisinan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56huruf a, b, c dan d, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Gugatandemikian tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan

Propinsi Papua terhadappengangkatan dan pemberhentian jabatan guru agama ; b. Bahwa SK pengngkatan kembali dalam jabatan guru Agama Katolikcacat hukum, karena penggugat diangkat kembali melampaui batasusia tertinggi untuk pengangkatan jabatan fungsional guru usiasetinggitingginya 51(lima puluh satu) tahun dan diangkat denganpendidikan SPG.

Propinsi Papua terhadap pengangkatandan pemberhentian jabatan guru agama ; b. Bahwa SK pengangkatan kembali dalam jabatan guru Agama Katolikcacat hukum, karena penggugat diangkat kembali melampaui batas usiatertinggi untuk pengangkatan jabatan fungsional guru usia setinggitingginya 51 (lima puluh satu) tahun dan diangkat dengan pendidikanSPG.

Putusan Perkara No. 121/G/2019/PTUNJktsudah melakukan pembelaan dan telah mengajukan keberatan mengenai haltersebut; Bahwa saksi diperiksapada tanggal 24 Juli 2018 dan SK Pemberhentian dari Jabatan terbit padatanggal yang sama yaitu tanggal 24 Juli 2018; Bahwa saksi mengetahuibahwa pergantian atau mutasi dalam jabatan selama masa kampanye pilkadaharus dilakukan dengan izin persetujuan dari Mendagri; Bahwa saksi tidakbersedia menerima SK Pemberhentian Jabatan tersebut dengan alasan tidaksesuai dengan

Dinas Kesehatan; Bahwa saksi melaporkantindakan kesewenangan tersebut kepada Komisi ASN, kemudian KASNmengeluarkan rekomendasi tentang pelanggaran UU Pilkada bahwa BupatiPetahana dalam melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPNS dalam jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor telah menyalahiatau melanggar sistem merit dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan melanggarpasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada; Bahwa atas rekomendasiKASN tersebut mutasi ataupun sanksi terkait pemberhentian

jabatan yangdikenakan oleh saksi, hasilnya adalah agar ditinjau ulang kembali namun hinggasampai dengan saat ini keputusan terhadap sanksi tersebut tidak berubah;SAKSI Il: ZET LAATANG: Bahwa saksi = pernahdipanggil untuk diperiksa terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS yaituPP Nomor 53 dengan alasan telah meninggalkan tugas selama 56 hari, sesuaidengan bukti yang diperlihatkan oleh tim penyidik yaitu berupa daftar hadirabsensi dari bulan januari hingga bulan maret yang tidak ada tanda tangansaksi

usia pensiun tersebut pada prinsipnya karena ada jabatan, artinyaselama Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Penggugat masihmenduduki Jabatan Eselon II atau dalam istilan UU Nomor 5 Tahun 2014Jabatan Pimpinan Tinggi maka batas usia pensiun menurut hukum adalahsampai dengan 60 (enam puluh) tahun.Berdasarkan uraian Pembanding diatas, Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat berpendapat dan menyimpulkan bahwa: UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan dalamperkara a quo mengenai pemberhentian

jabatan struktural oleh PejabatPembina Kepegawaian Daerah.

., (Ahli Hukum Administrasi Negara) ; e Persetujuan mutlak harus ada sedangkan konsultasi karena sifatnyakomunikasi tidak mutlak harus ada ; e Pejabat yang diangkat ada rekomendasi, tetapi dalam pemberhentiannyatidak, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hak prerogatif ;e Pemberhentian jabatan struktural ada pertimbangan baperjakat maka telahsesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak melanggar AAUPB;e Apabila peraturan tidak jelas mengatur, yang dipakai adalah AAUPB ;Menimbang, bahwa pada

PRANG, SH.LL.M., dipersidangan tanggal 7 Desember 2011 telah memberiketerangan sebagaiberikut : persetujuan mutlak harus ada sedangkan konsultasi karena sifatnyakomunikasi tidak mutlak harus ada ; pejabat yang diangkat ada rekomendasi, tetapi dalam pemberhentiannyatidak, hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hak prerogatif ; pemberhentian jabatan struktural ada pertimbangan baperjakat maka telahsesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak melanggar apabila peraturan tidak jelas mengatur,

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.27492 Tahun2005 dan No.132.27493 Tahun 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.No.131.27492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan BupatiHal. 28 dari 96 hal. Put.

No. 186 PK/Pid.Sus/2014105.106.107.108.109.110.111.112.2005 dan No.132.27493 Tahun 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.No.131.27492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupatidan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan ProvinsiLampung tanggal 13 Juli 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.No.132.27493 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005:1 (satu) eksemplar

Menteri Dalam Negeri DirekturOtonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihalPenyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27492 Tahun2005 dan No. 132.27493 Tahun 2005;1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.No.131.27492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov.

dalam waktu 2 (dua)bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati KutaiBarat ;Bahwa sebagai tindaklanjut surat Tergugat No.700/315/InspektoratTU.P/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 di atas, makapada tanggal 03 Juli 2010 telah diadakan rapat di KampungRambayan Kec.Mook Manaar Bulant, dihadiri oleh tokohagama, karang taruna, tokoh masyarakat, yang membahasmasalah kinerja Petinggi Kampung Rembayan (Sdr.Tarjidin),sebagaimana tertuang dalam Berita Acara. tanggal 3 Juli2010, yang hasilnya, antara, lain :Meminta pemberhentian

jabatan Petinggi KampungRambayan atas nama Sdr.

Meminta pemberhentian jabatan Petinggi Kampung Rambayanatas nama Tarjidin.66672. Pemilihan ulang ketua dan anggota BPK sesuai dengan mekanismedan peraturan yang berlaku (Perda. Kab. Kutai Barat Nomor 17Tahun 2006).3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dalambentikSkorsing Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiHalaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 225/G/2015/PTUNJKT.Jakarta Utara, Nomor 112 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Jabatan FungsionalGuru, atas nama IDA ROSIDA, S.Pd.l. , tanggal 11 Maret 2015;Dalam Pokok Perkara:1.2,6.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Kota Administrasi

Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tidak mengatur delegasiwewenang yang menyangkut pemberhentian jabatan Sekretaris Desa, tetapi hanyamengatur delegasi wewenang kepada Mendagri untuk menyusun pedomanpembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Delegasi wewenangdalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian melahirkan Permendagri No. 29Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan PeraturanDesa.

.), kepada yang bersangkutan sama sekali belum diberikan SuratKeputusan Pemberhentian Jabatan..... ;Tanggapan:1. Bahwa Majelis Hakim kurang akurat dan cermat dalam memeriksa tentangkedudukan perkara gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, terkaitdengan gugatan perbuatan melawan hukum;2.

Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000(satu. milyar rupiah) atau pemberhentian jabatan atau dariPegawai Negeri Sipil.Oo. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perhari jika lalai memenuhi isi Putusanterhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan.7.

Bukti P3 : Foto copy SKBupati Kepala Daerah Tingkat II Luwutentang Pemberhentian Jabatan Sdr.CHAERUDDIN, BA, tanggal 14. Pebruari(sesuai denganaSli) j eee ee4. Bukti P4 : Foto copy SuratPanggilan Kepolisian Resor PalopoNo.Pol.: S.Pgl/271/111/2010/Reskrim,tanggal 25 Maret 2010 (Foto copy darifotoCOPY) j 7 rrr rrr rrr rrr rr errr rrr eee5. Bukti P5: ..... ke halaman 175.

Muna menggantikan/merubah Komposisi Penggugat dari Partai Demokratsisa masa jabatan 20142019, tertanggal 7 Oktober 2015 (vide bukti T7 = T.IIIntv 5 ), yang kemudian diteruskan kepada Tergugat untuk ditindaklanjutidalam bentuk surat peresmian pemberhentian jabatan atas nama Penggugat(obyek sengketa) ; n nner nnn nner nnn cnc nnn nnn nnn cen nccncnsMenimbang, bahwa oleh karena pemberhentian jabatan atasPenggugat karena perubahan komposisi jumlah kursi akibat pemekaran, makapertanyaan hukum administrasi

Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No : 131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 tahun 2005 dan No. 132.27-493 tahun 2005.105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No : 131.27-492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov.

No : 131.27492 tahun2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati LampungSelatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005.106.1 (satu) eksemplar copy Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri R. No : 132.27493 tahun2005 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Lampung Selatan Prov.

No : 131.27492 tahun2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati LampungSelatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005.106. 1 (satu) eksemplar copy Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri R. No : 132.27493 tahun2005 tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Lampung Selatan Prov.

;Bahwa suatu perjanjian harus dibuat didepan Notaris;Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Perjanjian;Bahwa jabatan Penggugat sebagai Site Manager;Bahwa pemberhentian jabatan bisa dilakukan sewaktuwaktu oleh Direktur;Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat Perjanjian antara penggugat dengantergugat;Atas keterangan saksi tersebut, para pihak mengatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan.ANDI PRIYADI, ST. 24Bahwa penugasannya secara format di antara 2 (dua) pihak, kalau denganhal yang wajar ada hak