Ditemukan 73630 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pt. busana perwira gemilang vs
pemerintah republik indonesia
Penghinaan kepada pemerintah indonesia
Sutrisno vs presiden republik indonesia;;
Peraturan pemerintah
Dewan pimpinan pusat federasi advokat republik indonesia (ferari) vs presiden republik indonesia;;
Pemerintah daerah
Keputusan badan pertimbangan kepegawaian
republik indonesia
Membantu melakukan pemberotakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah
republik indonesia
Register : 23-06-2011 — Putus : 24-10-2011 — Upload : 11-04-2012
Putusan PT PALU Nomor 19/PDT/2011/PT.PALU Tanggal 24 Oktober 2011 — YENNY UMAR
melawan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
27 — 14
27 — 14
YENNY UMARmelawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA CqMENTERI DALAM NEGERI RI di JAKARTA Cq GUBERNURKEPALA DAERAH SULAWESI TENGAH di PALU, sebagaiTERBANDING I Semula TERGUGAT I ;2. PT.
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Plg Tanggal 2 Desember 2015 —
56 — 12
56 — 12
ANWAR SATAR-LAWAN-Pemerintah Republik Indonesia
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3Palembang selaku Tergugat , PT Pos Indonesia (Persero) selaku Tergugat ll,dan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Palembang selaku Tergugat Ill.Atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapyang memenangkan Tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea danCukai cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagianSelatan cq.
Register : 04-01-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/PDT/2021 Tanggal 13 April 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq. WALIKOTA BAUBAU Cq. CAMAT BETOAMBARI KOTA BAUBAU, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
103 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq. WALIKOTA BAUBAU Cq. CAMAT BETOAMBARI KOTA BAUBAU, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
Putus : 11-10-2021 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 PK/Pdt/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 — SALMAN JUNAID VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALMAN JUNAID VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Putus : 20-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 50/PDT/2011/PT.MDO Tanggal 20 Juni 2011 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
33 — 17
33 — 17
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MenteriPertahanan Republik Indonesia CQ.Panglima TNI Cq. Pangdam II/Wirabuana (Cq.Komandan Korem 131/Santiago. yangberalamat di jalan Sam Ratulangi Manado,yang dalam hal ini diwakili oleh KaptenChk SUSILO, SH dan Kapten Chk NOVY SS.MEWOH, SH berdasarkan Surat kuasa khusustanggal 1 Juli 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No :337/SK/2010 tertanggal 12 Juli 2010,semula sebagai Tergugat, sekarangTERBANDING;2.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KepalaBadan Pertanahan Cq. Kakanwil BPN PropinsiSulawesi Utara, Cq.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 14-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594K/PDT/2000 Tanggal 11 Januari 2007 — Bank Rakyat Indonesia; Pemerintah Republik Indonesia Cq.
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Rakyat Indonesia; Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kantor Cabang Pemalang, danPemohon Kasasi II / PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DepartemenKeuangan Republik Indonesia Cq.
Putus : 12-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 45/PDT/2014/PTK Tanggal 12 Juni 2014 — - MUHAMAD NADJIB vs - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta, cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
93 — 42
93 — 42
- MUHAMAD NADJIB vs - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta, cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan
., tanggal OS April 2013, selanjutnya disebutsebagai semula Penggugat sekarangPembanding ;MELAWAQNMELAWAN1 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri PekerjaanUmum Republik Indonesia, di Jakarta, cq. Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupangcq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan yang dulunya pada saat perkara a quo adalah KepalaDinas Prasarana Jalan dan Pengembangan dan PengairanKabupaten Timor Tengah Selatan beralamat di Jln.
LaksamanaYos Sudarso Oenali, Kabupaten Timor Tengah Selatan, semulaTergugat I sekarang Terbanding2 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pekerjaan UmumRepublik Indonesia, cq. Kepala Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yangdulunya pada saat perkara a quo adalah Kepala PrasaranaJalan dan Pengembangan dan Pengairan Kabupaten TimorTengah Selatan, cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanberalamat di JIn.
Laksamana Yos Sudarso, Oenali, KabupatenTimor Tengah Selatan, semula Tergugat II sekarangTerbanding II ;3 Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri diJakarta, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq.Bupati Timor Tengah Selatan beralamat di JIn.
Pemerintah Republik Indonesia, cq. Jaksa Agung RepublikIndonesia di Jakarta, cq. Kepala Kejaksaan Tinggi NusaTenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kejaksaan Negeri SoEalamat Jin. Soekarno Nomor 58 SoE.Dalam hal ini diwakili oleh Gerson A. Saudila, SH., dkk.,Jaksa padaKejaksaan Negeri SoE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK01/04/2013, tanggal 10 April 2013 dan Surat Kuasa KhususNomor : SK02/11/2013, tanggal 06 Nopember 2013, semula TurutTergugat I sekarang Turut Terbanding6.
Pemerintah Republik Indonesia, cq. BPKP Pusat di Jakarta, cq.BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur Jin. Palapa, Kupang.notte ene nen nen nen nen nnn ne een nne Dalam hal ini diwakili oleh TriyonoHaryanto, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKK6/SU04/2/2013, tanggal 14 Mei 2013, yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So Edi bawah Register Nomor: 16/SK/PDT/2013/PN.SOE, tertanggal 15 Mei 2013, semula TurutTergugat II sekarang Turut Terbanding II ;7. POLITEKNIK 7.
Register : 03-02-2012 — Putus : 09-03-2012 — Upload : 19-12-2012
Putusan PT PALU Nomor 7/PDT/2012/PT.PALU Tanggal 9 Maret 2012 — RUSLIN TJOBA DKK VS Pemerintah Republik Indonesia dkk
19 — 13
19 — 13
RUSLIN TJOBA DKK VS Pemerintah Republik Indonesia dkk
Putus : 19-08-2010 — Upload : 07-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/PDT/2008 Tanggal 19 Agustus 2010 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI MALANG VS SHOIM
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI MALANG tersebut tidak dapat diterima ;
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI MALANG VS SHOIM
PUTUS ANNomor : 151 K/Pdt/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI MALANG,berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor : 3 Malang, dalamhal ini memberi kuasa kepada A.M. Sulistyadi Tikno, S.H.
merupakan materi dariSengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor : 3 Tahun 1986 Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Sengketa TataUsaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara,baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara termasuk Sengketa kepegawaian berdasarkan perundangundangan yang berlaku ;Disamping itu, yang digugat pun adalah Pejabat dan/atau Badan Tata UsahaNegara, disebutkan yang digugat adalah Pemerintah
Republik Indonesia Cq.Bupati Malang, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnyadilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;Untuk itu Gugatan haruslah tidak dapat diterima dan/atau ditolak karenaPengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini ;Gugatan Penggugat Salah Pihak :Dalam gugatan disebutkan bahwa yang digugat adalah Pemerintah RepublikIndonesia Cq.
PihakPihak Tidak JelasSebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa yang digugat dalam perkaraini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Malang.Dengan menuliskan demikian terdapat halhal yang menjadikan pihakpihakTergugat dalam perkara ini tidak jelas, yakni Hierarki yang tidak sempurnadan tidak lengkap, dalil ini mendukung bahwa gugatan ini Obscuur Libeltentang pihaknya, untuk itu harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;b.
Register : 09-03-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 05/PID.PRAP/2015/PN Rap Tanggal 12 Mei 2015 — RASTA PERANGINANGIN
LAWAN
- Pemerintah Republik Indonesia
99 — 22
99 — 22
RASTA PERANGINANGINLAWAN- Pemerintah Republik Indonesia
Handoko, beralamat diKompleks Tomang Elok, Blok C, Nomor 114,Lantai II, Medan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;MELAWAN1 Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Sumatera Utara di Medan c.q Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan batu di Rantauprapat c.qKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara ResorLabuhan batu sektor Torgamba
Manalu, SH, Bambang.W.Siagian, SH berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 26 Maret 2015 yang dalam hal ini memilih domisiliHukum pada Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu Jalan M.H.Thamrin Nomor 7 Rantauprapat, dan Surat Perintah Kepala Kepolisian ResorPraperadilan 05Halaman dari 56 PutusanLabuhan Batu Nomor : Sprin/ 891/HI/ 2015 selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON I ;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian Negara
Thamrin Nomor 7 Rantauprapat, danSurat Perintah Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu Nomor : Sprin/ 891/II/2015 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II ;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Sumatera Utara di Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AmanGane, SH, Dadi Purba, SH, Ramles Napitupulu, SH, Agustami Lubis, SH, RamliSiregar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2015
yang dalam hal inimemilih domisili Hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda Sumut JalanSisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60 Medan, dan Surat Perintah KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Sprin/ 563/IV/ 2015 selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON III;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c.q Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ricky H.PSitohang, SH, Dr.
Republik Indonesia di Jakarta c.g.
Putus : 23-01-2008 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868K/PDT/2003 Tanggal 23 Januari 2008 — ACHMAD SANTOSO ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; MENTERI KESEHATAN, dkk
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD SANTOSO ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; MENTERI KESEHATAN, dkk
Putus : 12-04-1972 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180K/Sip/1971 Tanggal 12 April 1972 — Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen keuangan Republik Indonesia
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen keuangan Republik Indonesia
Register : 15-03-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Tanggal 18 Juli 2017 — SALMAN JUNAID,Cs X PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
88 — 23
88 — 23
SALMAN JUNAID,Cs X PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
Putus : 02-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 3/Pdt.G/2013/PN-SGI Tanggal 2 Januari 2014 — WAHAB BIN HANAFIAH LAWAN Pemerintah Republik Indonesia
48 — 3
48 — 3
WAHAB BIN HANAFIAH LAWAN Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q BupatiPidie c/q Camat Simpang Tiga c/q Keuchik GampongPadang, beralamat di Gampong Padang, Kecamatan Slmpang Tiga,Kabupaten Pidie, Selanjutnya disebut sebagai ......... TERGUGAT I;2.
Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Aceh c/q BupatiPidie c/q Camat Simpang Tiga c/q Keuchik Gampong Padangc/q Sekretaris Gampong Padang, beralamat di GampongPadang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie,selanjutnya disebut Sebagai 0.0.0... ceesceceecceceseeeeeeeeeeeteeeeeaes TERGUGAT II ;Tergugat I dan tergugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. H.T.Anwar ZA, M. Si, Mustafa Kamal, SH, M.
Putus : 30-11-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2829 K/Pdt/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 — SALMAN JUNAID DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALMAN JUNAID DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Register : 16-02-2015 — Putus : 17-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Mnd Tanggal 17 Juni 2016 — - RUDY JANSEN TAKALAMINGAN, DKK MELAWAN Pemerintah Republik Indonesia
70 — 6
70 — 6
Menghukum tergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara cq.
- RUDY JANSEN TAKALAMINGAN, DKK MELAWAN Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur / Kepala Daerah Propinsi SulawesiUtara cq. Walikota Manado yang beralamat diJalan Balai Kota No. 1. Manado;Yang selanjutnya disebut : TERGUGAT;2.
(satu miliyar rupiah).12.Menghukum ~tergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur/Kepala Daerah PropinsiSulawesi Utara cq. Walikota Manado) untuk mebayar kerugianHal 1 1dari Hal79 Pts No: 72/ Pdt.G /2015/ PN. Mdo.baik materil maupun imateril kepada masingmasing parapenggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliyar rupiah),13. Menghukum tergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq. MenteriDalam Negeri cq. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi SulawesiUtara cq.
Menghukum tergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq. MenteriDalam Negeri cq. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi SulawesiUtara cq.
Republik Indonesia cq.Menteri Dalam Negeri cq.
Register : 05-04-2012 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA MUNGKID Nomor 0673/Pdt.G/2012/PA.Mkd. Tanggal 10 Mei 2012 — M. Arif As'ad bn Kobil
Supriyati bt Suradi
18 — 10
18 — 10
Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas; Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon,agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersamaTermohon kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap padapendirian semula memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon; Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah ataupatut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, namun Termohon telah tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimwakilnya sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadiran Termohontersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal125 HIR, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus tanpa dihadiri Termohon(Verstek); Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkanpada alasan
antara Pemohon dan Termohonsudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceralan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonanPemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhimaksud pasal 39 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimanaketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diijinkanmengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dan berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon danTermohon belum pernah bercerai, dalam keadaan badaddukhul, maka MajelisHakim
Register : 04-01-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/PDT/2021 Tanggal 12 April 2021 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Gubernur Bank Indonesia Cq. Bank Indonesia Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari di Kendari, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
100 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Gubernur Bank Indonesia Cq. Bank Indonesia Pusat di Jakarta Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari di Kendari, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
Register : 05-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Pti Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 12
75 — 12
Register : 14-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pti Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat
lawan
Terguggat
74 — 53
74 — 53
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin seringterjadi sejak tahun 2019 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaransehingga Tergugat sejak bulan Mei 2020 pergi dari rumah dan sejak berpisahantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah serumah lagi dan tidak adaharapan untuk rukun kembali.Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pti, halaman 7 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena antara suami danisteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, dan Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga petitum keduaini patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka