., tanggal 4 November 2010;9 Keberatan Keenam;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan pertimbanganhukum Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh MajelisHakim Tingkat Banding mengenai surat ijin mendirikan bangunan sampai denganselesainya pemeriksaan perkara tidak ada bukti yang cukup, membuktikankeberadaan dari surat ijin mendirikan bangunan tanah dan rumah objek sengketa;Pertimbangan hukum sedemikian sangatlah tidak logis, tidak berdasar, terlalumengadaada

Sehingga, atas dasar apa Majelis Hakim tingkatpertama mempersoalkan dan mempertanyakan relevansi Surat Ijin MendirikanBangunan transaksi jual beli atas nama obyek sengketa;Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang kini disimpan oleh Pemohon Kasasiadalah berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 7269 /IMB/1995, dandikirimkan bersamaan dengan Memori Kasasi, karena saat pembuktian di PengadilanNegeri Jakarta Barat IMB masih dipegang oleh Penjual;10 Keberatan Ketujuh;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembading/Tergugat

Cipta Karya & Pemukimantentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/01 1/423.113/2005 adalah sah,tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat ; 2.

disebabkan telah ada Peraturan Daerah Kota PasuruanNo. 13 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2000 yang menjadilandasan penerbitan IMB, sehingga mengesampingkan berlakunya kedua surat Walikota sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ; 147 Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Surat jinMendirikan Bangunan ( IMB ) ( Reguler ) Nomor 648/01 1/423.113/2005, tanggal 08Juni 2005 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; Yang benar adalah bahwa Surat

Ijin Mendirikan bangunan ( IMB ) ( Reguler )Nomor 648/011/423.113/2005, tanggal 08 Juni 2005 adalah sah dan tidakmengandung cacat hukum sebagaimana disampaikan Penggugat.

Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berkenan memutuskan 1 Menerima permohonan ikut campur tangan sebagai pihak ketiga atau sebagai ParaTergugat II Intervensi dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 56/G.Tun/2005/PTUN.SBY. antara Para Penggugat Tony Satrio dkk, melawan Tergugat Kepala Kantor19Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan ; 2.Menolak..........2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 3 Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 08 Juni 2005 Nomor :648

PejabatLelang Kelas I berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Serpong atas lelang:Sebidang tanah dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM)No.05552/Cilandak Barat, yang terdaftar atas nama TJANDRA, seluas773 M2 (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sesuai Surat UkurNo.09.02.07.0304263/2000, tertanggal 20 Maret 2000, yang terletak di Jl.Batong Raya H10 Rt007/Rw006, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan bangunan yang didirikanberdasarkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 5734/IMB/1994tanggal 10 Oktober 1994, setempat dikenal dengan tanah dan bangunanbeserta turunannya yang terletak di JI.

upayahukum banding dan kasasi dari Tergugat, sehingga Penggugat dapatmenguasai dan menempati tanah dan bangunan berdasarkan :Sertipikat Hak Milik (SHM) No.05552/Cilandak Barat, yangterdaftar atas nama Penggugat (SONY YUDHANTO), seluas 773 M2(tujuh ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sesuai Surat UkurNo.09.02.07.0304263/2000, tertanggal 20 Maret 2000, yang terletak di Jl.Batong Raya H10 Rt007/Rw006, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan bangunan yang didirikanberdasarkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 5734/IMB/1994tanggal 10 Oktober 1994, lengkapnya tanah dan bangunan besertaturunannya yang terletak di Jl.

Putusan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Walikota Madya KepalaDaerah Tingkat Il Malang Nomor : 640/1505/428.33/1992 tertanggal12 Oktober 1992/PK.2 ;Dengan demikian jelas bahwa tanah Pemohon Peninjauan Kembali yaitutanah dan bangunan di Jalan Kolonel Sugiono No.33B (bukti PeninjauanKembali sampai dengan Peninjauan Kembali 2) ; Bahwa bangunan Jalan Kolonel Sugiono No.39B dahulu No.33 Malangsebagaimana gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali danbuktibukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali

: Peruntukan lahan : Perumahan; Penggunaan Bangunan : Rumah Tinggal; Syarat zoning : Tertera dibalik surat keteranganrencana kota ini beserta lampiran1(satu) lembar Gambar NomorSSWN14101628SKRK/TR/RT/X/201 4;Bahwa oleh karena Penggugat berencana akan mendirikan bangunanrumah tinggal di atas tanah Hak Milik, milik Penggugat tersebut makaPenggugat telah mengajukan/mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)kepada Tergugat dan untuk itu telah terbit Surat Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 188/455591/436.6.2

suatu Keputusan TataUsaha Negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangansampai menimbulkan bermacam macam penafsiran, disamping itu Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dengan mudah begitu sajamenarik kembali atau mengubah Keputusan Tata Usaha Negara yang telahditerbitkan;Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Tergugat telah mengeluarkan SuratKeterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 653/4529/436.6.2/2014 yangperuntukannya adalah untuk perumahan/Rumah Tinggal kepadaPenggugat, dan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 188/455591/436.6.2/2012 tanggal 18 November 2014 tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) kemudian pada tanggal 2 Juli 2015 Tergugatmengeluarkan objek sengketa yaitu surat Nomor 653/3656/436.6.2/2015tentang Surat Keterangan Rencana Kota, dan pada tanggal 23 Juli 2015,Halaman 5 dari 17 halaman.

Menyatakan barang bukti berupa :Surat perjanjian pembayaran;Surat kuasa;Identitas nasabah antara lain : 1 lembar foto kopi KTP suami/istri; 1 lembarfoto kopi akte perkawinan; 1 lembar foto kopi surat keterangan usaha; 1lembar foto kopi rincian pembayaran gaji dan tunjangan; 1 lembar foto kopisurat keterangan domisili; 1 lembar foto kopi surat pajak bumi danbangunan; 1 lembar foto kopi surat ijin mendirikan bangunan; 1 lembar fotokopi rekening BRI; 1 (satu) lembar foto kopi NPWP;Akta dan sertifikat

Menetapkan barang bukti berupa :Surat perjanjian pembayaran;Surat kuasa;Identitas nasabah antara lain : 1 lembar foto kopi KTP suami/istri; 1 lembarfoto kopi akte perkawinan; 1 lembar foto kopi surat keterangan usaha; 1lembar foto kopi rincian pembayaran gaji dan tunjangan; 1 lembar foto kopisurat keterangan domisili; 1 lembar foto kopi surat pajak bumi danbangunan; 1 lembar foto kopi surat ijin mendirikan bangunan; 1 lembar fotokopi rekening BRI; 1 (satu) lembar foto kopi NPWP;Akta dan sertifikat

Tim Penasihat Arsitektur Kota kemudianmenyetujui permohonan tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan seluruhpembayaran retribusi, kemudian dikeluarkanlah Ijin Persiapan yang berlanjut denganterbitnya Surat Ijin mendirikan Bangunan Nomor 10609/IMB/2008 tanggal 17September 2008 atas nama EDDY SUJONO MULIADI ;Bahwa setelah memperoleh IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tersebut, Terdakwakemudian melakukan pembongkaran dan mendirikan bangunan baru yang kemudiandijadikannya sebagai Rumah Duka Santo Jusuf ;

Ijin Mendirikan Bangunan atas namaTerdakwa dalam surat penetapan No.10609/IMB/2008tertanggal 17092008;Bahwa setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunantersebut Terdakwa terus membangun gedung yayasanSanto Yusuf diatas tanah yang telah diakui milikTerdakwa pada tahun 2008 yang terletak di Jalan GedongPanjang No.47 Kel.Penjaringan Jakarta Utara;Bahwa dua bidang tanah tersebut dalam SHGB No.2195dan SHGB No.2929 atas nama Terdakwa ternyatamenjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri JakartaBarat dalam

Janda Lauw Eng Kwan( bekas HGB 253 )Untuk selanjutnya disebut sebagal............ ce eeeeeeeseeeeeseeeee OBJEK GUGATAN;3 Bahwa, pada tahun 1999 setelah terjadinya jual beli Bangunan kuno sebagaimana dalilangka 1 diatass PENGGUGAT membangun ulang Bangunan Obyek Gugatanmenjadi Bangunan rumah tempat tinggal Permanen bertembok Bata denganbiaya sendiri sebagaimana bukti Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) nomor 534tahun 1999 tanggai 24 Mei 1999, dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2005PENGGUGAT

Kelurahan Jagalan tanggal29102005, dan setelah terjadinya pemisahan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 336dan 337, sehingga sisa luas HGB No. 253 hanya seluas 1.959 M2 sampai saat ini belumdiajukan perpanjangan hak/pembaharuan haknya kepada Turut Tergugat;Bahwa Penggugat pada posita gugatannya mendalilkan sejak tahun 1999 telah terjadi jualbeli bangunan kuno, dan telah membangun ulang bangunan obyek gugatan menjadibangunan rumah tempat tinggal permanen bertembok bata dengan biaya sendiri,sebagaimana Surat

Ijin Mendirikan Bangunan / IMB Nomor 534 tahun 1999 tanggal 24Mei 1999, selain itu Penggugat juga mendalilkan telah memiliki Surat jin MendirikanBangunan / IMB Nomor 989 tahun 2005 tanggal 05 072005 yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Kediri.Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut diatas, Penggugat menyatakan teiah menempatiserta memanfaatkan obyek gugatan serta tidak ada gangguan dari pihak manapun, makaPenggugat mengajukan gugatan agar memperoleh hak atas tanah Negara bekas HGB No.253/Kelurahan

ijin mendirikan bangunan(IMB) No 989 tahun 2005 tanggal 5 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Kediri.Bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah Yayasan Tjoh Djoe Hoo Soen Lauw yangsertifikat Hak Guna Bangunannya telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2005 dan tidakdiperpanjang lagi dan sekarang tanah atau obyek sengketa tersebut telah menjadi tanah Negara.Bahwa penggugat adalah orang yang telah menempati obyek sengketa tersebut sejak tahun 1999sampai dengan sekarang (2014), sehingga

ijin mendirikan bangunan(IMB) No 989 tahun 2005 tanggal 5 juli 2005 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Kediri.Bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah Yayasan Tjoh Djoe Hoo Soen Lauw yangsertifikat Hak Guna Bangunannya telah berakhir pada tanggal 19 Oktober 2005 dan tidakdiperpanjang lagi dan sekarang tanah atau obyek sengketa tersebut telah menjadi tanah Negara.Bahwa penggugat adalah orang yang telah menempati obyek sengketa tersebut sejak tahun 1999sampai dengan sekarang (2014),sementara

No.204PK/Pdt/2011diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga pengajuan Tergugat I dan Illdimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Umum ; Bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadiliperkara ini menjadi semakin nyata jika dirujukpetitum No.6 yang meminta agar pengadilanmenyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan(SIMB) yang diterbitkan Tergugat II kemudianatas bangunan terperkara tidak berkekuatanhukum ; Bahwa petitum yang demikian nyata nyatamerupakan wewenang PTIUN karena berkaitandengan keputusan

pejabat TUN dalamkapasitasnya sebagai pejabat publik dan bukanperbuatan yang bersifat Orechtmatige overheidsdaad ; Bahwa lagi pula mengajukan petitum denganmenyebut "Surat Ijin Mendirikan Bangunan yangditerbitkan Tergugat II" sangat kabur, sebabtidak menyebutkan nomor dan tanggal dari suratyang diterbitkan kemudian itu, dan sejumlahYurisprudensi memang menolak' petitum yangdemikian ;Berdasarkan alasan alasan hukum di atas, Kami mohonkiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya

BUKtE P 26;27.Fotocopy Surat Tanda Terima dari Bank Dagang Negara kepada PT.RED RIBBON INDONESIA CORPORATION tertanggal 05 April 1986(Fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dantelahdisesuaikan dengan Aslinya), diberi tandaCENGAN, ... 0.0 oo eee ee eee ee cette cet eet ee tte tte teeteees eee DUKE P 27 ;28.Fotocopy surat IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN No.0168/5/RKTS/MDL/1984 tertanggal 19 September 1984, atas nama PT.RED RIBBON INDONESIA CORPORATION (Fotocopy tersebut telahdibubuhi materai

secukupnya dantelah disesuaikan dengan Aslinya),diberi tanda dengan,,............ 0.0... cece cee cee eee cee eee eee ese sees BURKE P 28 529.Fotocopy surat IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN No. 0486/648.1/MDL/148tertanggal 6 Juli 1980, atas nama PT.

RED RIBBON INDONESIACORPORATION (Fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnyadantelah disesuaikan dengan Aslinya), diberi tandaCENGAN, ... 0... eee ee eee ee cee tee tee et tet et ttetteteseeseeseees BUKHE P 29;30.Fotocopy surat IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN No. 0137/647/MDL/281,atas nama PT.

RED RIBBON INDONESIA CORPORATION (Fotocopytersebut telah dibubuhi materai secukupnya dantelah disesuaikan denganAslinya), diberi tanda dengan,,....................0:::0e2 0 Bukti P 30 531.Fotocopy surat IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN No. 217/641.6/MDL/367tertanggal 1 September 1987, atas nama PT.

Fotocopy surat IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN No.0417/647/MDL/328/1997 tertanggal 20 Agustus 1997, atas nama IDRISMARPAULI/An. PT. RED RIBBON INDONESIA Co (Fotocopy tersebuttelah dibubuhi materai secukupnya dantelah disesuaikan denganAslinya), diberi tanda dengan.....................606:0 ee.

.;7) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 10336/IMB/2001 terhadap tanah bangunan yang terletak di JI.K.H.

No. 620 K/PID/20161) Fotocopy Salinan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 74 tanggal 10 Desember2009 Notaris Syafril Lubuk, SH.;2) Fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor 1449 atas nama Djhon Sumardy Ateng;3) Fotocopy yang telah dilegalisir Akta Jual Beli dan Penyerahan Hak Nomor14 tanggal 05 Juni 200 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, SH.:4) Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 10336/IMB/2001 terhadap tanah bangunan yang terletak

sebidangtanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 yang di kenal terletak diJalan Pembangunan Cikarang Kota dengan batasbatas sebagaimana tersebutdalam surat gugatan Rekonvensi;Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Sertifikat Hak MilikNo.1134 seluas 100 M2 setiap tahunnya dan sampai sekarang ini telah di bayaroleh Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti T.II4);Hal.5 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007Bahwa diatas tanah milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensitersebut terbit Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No.626 PU.030/I.B/1987, No.Situasitanggal 16 September 1987 atas nama Pemohon Udin Bin Rasiman, yangditerbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, danijin tersebut masih berlaku dan belum dicabut dan atau dibatalkan (bukti T.II5);Bahwa tanah milik Tergugat Il Konvensi/Penggugat RekonvensiSertifikat Hak Milik No.1134 seluas 100 M2 tersebut telah diserobot/dikuasai olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dengan mendirikan Rumah danToko (Ruko

Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat (BPN) yangmerupakan Instansi yang mempunyai tugas dan wewenang tentangterbitnya sertifikat termasuk peralihannya, dalam gugatan Rekonvensiantara lain menyebutkan :Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanahdengan Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota seluas 100 M2.Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota dibayar oleh Pemohon Peninjauankembali/ Tergugat II sejakmembeli sampai sekarang.Sudah adanya Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No.626 PU.030/I.B/1987,tanggal 16 September 1987.Sertifikat Hak Milik No.1134/Cikarang Kota sampai sekarang ini belumpernah dialinkan hak kepemilikannya kepada siapapun juga.Bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diatas dari Tergugat (BPN) tidakdiakomodir atau tidak diresepsi secara sempurna, bahkan telahdikesampingkan.Hal.16 dari 19 hal.Put.No.157 PK/Pdt/2007Dengan demikian Majelis Kasasi dan Majelis judex facti telah melanggarPasal 30 jo Pasal 28 jo Pasal 35 dan Pasal 41 UndangUndang

Terhadap pendirian bangunan dimaksud PENGGUGATtelah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 188/348791/436.6.2/2013 tanggal 28 Oktober 2013, didalamnya dilampir SuratKeterangan Rencana Kota Nomor : 653/1478/436.6.2/2013 tanggal 16April 2013;Bahwa setelah memiliki SKRK dan IMB PENGGUGAT mulaimelaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar, specific danketentuan yang ada di SKRK maupun peraturan (Perda Kota SurabayaNomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan), termasuk keberadaan pendirianbangunan

Putusan Nomor 133 PK/TUN/201710.11.12.Tata Kota yang digunakan dasar PENGGUGAT membangun ada yangsalah, mereka menjawab tidak ada masalah atau tidak salah;Bahwa sesuai dengan siteplan sebagaimana gambar yang tercantumdalam Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 653/1478/436.6.2/2013tanggal 16 April 2013 sebagai lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor : 188/348791/436.6.2/2013 tanggal 28 Oktober 2013, didepan tanah/persil dan atau bangunan milik PENGGUGAT merupakanjalan selebar sekitar 25

Tangerang milik saksi Alexander Candratanpa adanya surat ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kab.Tangerang karena tanah tersebut diakui terdakwa milik orang tua terdakwa yangbernama Iyang (alm) dan terdakwa merasa sebagai anak kandung adalah menjadiahli waris dari Lyang (alm) dan berhak memiliki tanah tersebut ;Bahwa saksi Alexander Chandra sebagai pemilik Asli Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 132 Surut Ukur 4031 dengan luas dengan luas tanah 910 M? di Kp.Sukabakti Rt.001/001 Ds.

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formil dan materiil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopiFotokopi Surat Ijin mendirikan bangunan atas nama PT Sarindo Nusa Pertiwialamat jalan PM Noor Perum Bumi Sempaja Blok HH 20 yang dikeluarkanHalaman 5 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018

., tanggal 09 Agustus 2017 tentang Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) The Kuningan Place, Nomor 931/GBS/JS/SB/VI/2016, tanggal 18 September 2006;

., tanggal 09 Agustus 2017 tentang RencanaTata Letak Bangunan (RTLB) The Kuningan Place, Nomor931/GBS/JS/SB/V1/2016, tanggal 18 September 2006;1 (satu) bundle foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TheKuningan Place a.n PT.

Jaya Utama AnugerahPerkasa tertanggal 4 September 2012 oleh Penterjemah tersumpahatas nama EKO TJAHYADI.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir oleh Notaris YUNITACRISTINA WINATA, S.H., tanggal 09 Agustus 2017 tentang RencanaTata Letak Bangunan (RTLB) The Kuningan Place, Nomor931/GBS/JS/SB/V1/2016, tanggal 18 September 2006;1 (Satu) bundle foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TheKuningan Place a.n PT.

Jaya UtamaAnugerah Perkasa tertanggal 4 September 2012 olehPenterjemah tersumpah atas nama EKO TJAHYADI.21.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir oleh NotarisYUNITA CRISTINA WINATA, S.H., tanggal 09 Agustus 2017tentang Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) The KuninganPlace, Nomor 931/GBS/JS/SB/VI/2016, tanggal 18 September2006;22.1 (Satu) bundle foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)The Kuningan Place a.n PT.

yang berlakuyaitu melanggar Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12 tahun 2011 tentang TataRuang Wilayah Kota Mataram, dimana dalam Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Kawasan Pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai,Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru atau kawasan di pesisirpantai bagian barat kota sepanjang kurang lebih sembilan (sembilan) kilometer ;Dan dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) yang diperuntukkan sebagai syarat untuk mendirikan bangunan sebagaimanaPeraturan Daerah Nomor : 4 tahun 1995, tentang Peraturan Tata Bangunan dan12Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor : 11 tahun 2000 tentang Retribusi jinMendirikan Bangunan, harus memenuhi syarat syarat yaitu :1.

dilaksanakan ;Maka dengan adanya keadaan yang sangat mendesak tersebut para Penggugatmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untukmengeluarkan penetapan penangguhan terhadap obyek sengketa mengingat prosespemeriksaan terhadap perkara ini sedangberjalan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAMPENANGGUHAN : 277 002222e Menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap : Surat

Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, yangdiberikan kepada Hj.

Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.

PERDA) NO. 12 Tahun2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Mataram, dimana dalam Pasal 38ayat (2) menyatakan bahwa; Pengembangan Kawasan Pariwisata pantai sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan TanjungKarang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru ataukawasan di pesisir pantai bagian barat kota sepanjang kurang lebihsembilan (sembilan) kilometer;Dan selain itu syarat yang patut dan wajib dipenuhi didalam mengajukanpermohonan penerbitan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diaturdidalam ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995,Halaman 10 dari 28 halaman.

menerbitkan obyeksengketa Tergugat tidak pernah melakukan crosscek kelapangandan tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap rencanapembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerahTanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, oleh karenaitu Para Penggugat sangat dirugikan dan sangat keberatan dengandikeluarkannya/diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat ljin Lokasi (ILOK) Nomor 282.a/KPTS/ILOK/SKB//2013, tanggal 11 Desember 2013, an PT Bugak BrawangCemerlang dan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013, tentangHalaman 12 dari 28 halaman.

ijin mendirikan bangunan (IMB) diatur didalam Perda Nomor 4 Tahun 1995 tentang Peraturan Tata Bangunan danLingkungan dan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi jjinMendirikan Bangunan yang harus memenuhi syaratsyarat:1.

Bangka Tengah pada tanggal 9 November 2016 ( bukti T 03) sebagaimana yang disebutkan dalam petitum Penggugat nomor 3 atas perbuatanMelawan Hukum adalah merupakan sengketa yang masuk dalamyurisdiksi/ranah Peradilan Umum; Sedangkan gugatan Para Penggugat/ParaTerbanding yang mohon agar tidak menghentikan Surat Ijin penjualan Minumankeras beralkohol serta Petitum yang mohon agar Turut Tergugat menerbitkanSurat Ijin Usaha Pergadangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) atas namaPenggugat I dan untuk menerbitkan Surat

Ijin Mendirikan bangunan ( IMB) atasnama Penggugat II adalah perbuatan tata usaha Negara yang masuk dalamyurisdiks/ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis hakim Banding berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat/ParaTerbanding adalah tidak jelas/kabur (obcsuur libel), yang seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bukan pejabat tata usaha negara diajukan tersendiri yaitu di Peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan sengketatata

Surat Pajak Bumi atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya. ( P20 ) ; Foto copy Surat Pajak Bumi atas nama XXXX tahun 1966, bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya. ( P21 ) ; Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milk Indonesia, bermaterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya. ( P22 ) ; Foto copy Surat Jual Beli, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. ( P23);Foto copy Surat Jual Beli, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. ( P24);Foto copy Surat

Ijin Mendirikan Bangunan atas nama XXXX, bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya. ( P25 ) ; Foto copy Surat Ijin Renovasi Rumah atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya. ( P26 ) ; Foto copy Kwitansi tertanggal 06 Nopember 1957, bermaterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya. ( P27 ) ; Foto copy Kwitansi tertanggal 06 Nopember 1957, bermaterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya. ( P28 ) ; Foto copy Surat Ijin Tambahan Bangunan / Perubahan Bangunan atas nama XXXX,