MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Bahwa para TERGUGAT tidak melaksanakan Surat KeputusanGubernur Kalimanatan Timur tentang UMP/UMK dan ditetapkan setiaptahun dan diberlakukan per Januari, Perusahaan wajib memberikanupah pokok minimal sama dengan Upah Minimum (UMKk)Kabupaten/Kota, dan untuk Kota Samarinda sebagai berikut : Tahun 2012 Rp. 1.250.000, Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000, Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056, Tahun 2017 Rp. 2.442.180, .

Titian KekuranganUpah KekuranganUpah yang Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr Kaltim harus di bayar1 2012 Rp. 1.250.000 Rp. 400.000 Rp. 850.000 X12 Bin=Rp.10.200.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 400.000 Rp.1.352.500 X 12 Bin =Rp.16.230.0003 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.000 X 12 Bin =Rp.14.940.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp.1.250.000 Rp. 906.889 X 12 Bin=Rp.10.882.6685 2016 Rp. 2.256.056 Rp.

Bahwa para TERGUGAT tidak melaksanakan Surat KeputusanGubernur Kalimanatan Timur tentang UMP/UMK dan ditetapkan setiaptahun dan diberlakukan per Januari, Perusahaan wajib memberikanupah pokok minimal sama dengan Upah Minimum (UMKk)Kabupaten/Kota, dan untuk Kota Samarinda sebagai berikut : Tahun 2012 Rp. 1.250.000, Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000, Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056,Tahun 2017 Rp. 2.442.180, 6.

Rp. 750.000 Rp.1.245.00 X 12 Bin=1.995.000 0 Rp.14.940.0004 2015 Rp. Rp. Rp.906.000 X 12 Bin=2.156.889 1.250.000 Rp10.882.6685 2016 Rp. Rp. O Rp.2.256.05 X 12 Bin=> 256.056 6 Rp 27.072.6726 2017 Rp. Rp. 0 Rp.2.442.18 X 12 BIn=2.442.180 0 RP.29.306.160Jumlah Rp. Rp.9.052.62 Jumlah :2.800.000 5 Rp.108.631.500 Terbilang : (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu RibuLima Ratus Rupiah)3.

Kekurangan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sebagaiHalaman 50 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr berikut: No Tahun UMK THR KekuranganYg Diterima THRKaryawan1 2012 Rp. 1.250.000 Rp.400.000 Rp.850.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 750.000 Rp.1.002.5002 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp. 1.250.000 Rp. 906.8895 2016 Rp. 2.256.056 Rp.

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa

Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000. Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056. Tahun 2017 Rp. 2.442.180, 7. Bahwa para TERGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal90 ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UpahMinimum Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UU No 13 Tahun 2003;8.

Kekurangan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sebagai berikut: No Tahun UMK THR Kekurangan THRYg DiterimaKaryawan1 2012 Rp. 1.250.000 Rp.400.000 Rp.850.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 750.000 Rp.1.002.5003 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp. 1.250.000 Rp. 906.8895 2016 Rp. 2.256.056 Rp. 0 Rp.2.256.0566 2017 Rp. 2.442.180 Rp. 0 Rp.2.442.180Jumlah : Rp. 8.702.625 Terbilang ( Delapan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus dua puluh limarupiah )4.

Kekurangan Tunjangan Hari Raya keagamaan ( THR ) sebagai berikut:No Tahun UMK THR Yang Kekurangan THRDiterimaKaryawan1 2012 Rp. 1.250.000 Rp. 400.000 ) Rp. 850.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 750.000 Rp. 1.002.5003 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp. 1.245.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp. 1.250.000 Rp. 906.8895 2016 Rp. 2.256.056 Rp. O Rp. 2.256.056 Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr 6 2017 Rp. 2.442.180 Rp.

Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000. Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056, Tahun 2017 Rp. 2.442.180., 7. Bahwa para TERGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal90 ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UpahMinimum Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UU No 13 Tahun 2003;8.

Kekurangan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sebagai berikut: No Tahun UMK THR Kekurangan THRYg DiterimaKaryawan1 2012 Rp. 1.250.000 Rp.400.000 Rp.850.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 750.000 Rp.1.002.5003 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp. 1.250.000 Rp. 906.8895 2016 Rp. 2.256.056 Rp. 0 Rp.2.256.0566 2017 Rp. 2.442.180 Rp. 0 Rp.2.442.180Jumlah : Rp. 8.702.625 Terbilang ( Delapan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus dua puluh limarupiah4.

Memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih kekurangan pembayaran gaji/upah Penggugat dengan rincian sebagai berikut :- Kekurangan upah bulan Juni s/d Desember 2013Rp. 1.752.500,- - Rp. 1.500.000,- x 7 bln = Rp. 1.767.500,-- Kekurangan upah bulan Januari s/d Desember 2014Rp. 1.995.000,- - Rp. 1.500.000,- x 12 bln = Rp. 5.940.000,-- Kekurangan upah bulan Januari s/d September 2015 Rp. 2.156.889,- - Rp. 1.500.000 ,- x 9 bln = Rp. 5.912.001,-5.

mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timurtentang Penetapan Upah minimum Kota Samarinda tahun 2013No.561/K.42/2013 tanggal 17 Januari 2013 bahwa Upah Minimum KotaSamarinda Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.752.500, (satu juta tujuhratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh) per bulan, dan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.796/2013 tanggal 02Desember 2013 tentang Penetapan Upah minimum Kota Samarinda tahun2014 adalah sebesar Rp.1.995.000

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),- Subsidair selama 3 (Tiga) hari kurungan;
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa

Untuk tahun2014 Upah Minimum Kota Samarinda sesuai Surat KeputusanGubernur Kaltim No. 561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013sebesar Rp. 1.995.000, ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluhliam ribu rupiah ), namun Penggugat hanya menerima upah mulai daribulan Januari s/d Desember 2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulansehingga masih ada kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan = Rp.9.240.000..Untuk tahun 2015 mulai dari Bulan Januari s/d Bulan

;Tahun 2014 Upah Minimum Kota Samarinda sesuai Surat KeputusanGubernur Kaltim No. 561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013sebesar Rp. 1.995.000, ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluhliam ribu rupiah ), namun Penggugat hanya menerima upah mulai daribulan Januari s/d Desember 2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulansehingga masih ada kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan= Rp. 9.240.000..Tahun 2015 Januari s/d Bulan Desember 2015 Penggugat hanyamenerima

Untuk tahun 2014 Upah MinimumKota Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim No.561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 1.995.000,( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ), namunPenggugat hanya menerima upah mulai dari bulan Januari s/d Desember2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulan sehingga masih ada kekurangan upahyang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan = Rp. 9.240.000..Untuk tahun 2015 mulai dari bulan Januari s/d bulan

Untukitu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatandinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur (Obscuur Libelum) KarenaMengandung Kontradiksi Antara Dalildalil Dalam Posita Dengan TuntutanDalam Petitum (Contradictio In Terminis)Lebih lanjut, Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatan a quo,upah per bulan adalah sebesar Rp. 1.947.000,, Rp. 1.995.000, dan Rp.1.310.000,, namun dalam Petitum Gugatan a quo, Para Penggugatmendasarkan

Bahwa Para Penggugat adalah buruh yang berkerja kepada tergugattepatnya di PT Dizamatra Powerindo, mulai kerja sejak dan gaji terakhirsebagai berikut:Nama Mulai Kerja Gaji/Bulan terakhirditerimaRikki Teta Ginting 23 Juli 2011 Rp. 1.947.000,Rahmat Ginting 1 Desember 2011 Rp. 1.995.000,Halaman 18Putusan PH! Nomor :172/Pdt.

SusPHI/2016/PN.MdnRahmat Ginting (Penggugat II) mulai kerja 1 Desember 2011 s.dDesember 2015, masa kerja 4 tahun, dengan upah terakhirRp.1.995.000, (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah) dengan hakhaknya (Pesangon + Penghargaan masakerja + ganti kerugian)sebesar = Rp. 30.715.391, (tiga puluh juta tujuhratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dan upahselama proses sebesar Rp.26.709.036, (dua puluh enam juta tujuhratus sembilan ribu tiga puluh enam

para Penggugat adalah Karyawan Tergugat di PT.DizamatraPowerindo dengan masa kerja masingmasing yaitu Rikki Teta Ginting(Penggugat ) awal masuk kerja 23 Juli 2011 s/d 31 Desember 2015dengan masa kerja 4 (empat) tahun dan 5 bulan, dengan upah terakhirsebesar Rp.1.947.000,/oulan (satu juta sembilan ratus empat puluhtujuh ribu rupiah), Rahmat Ginting (Penggugat II) awal masuk kerja 1Desember 2011 s/d 31 Desember 2015 dengan masa kerja 4 (empat)tahun dan 1 (satu) bulan, dengan upah terakhir sebesar Rp.1.995.000

mulai kerja 23 Juli 2011 s.d Desember 2015, masa kerja 4tahun dan 5 (lima) bulan dengan upah terakhir yang diterima Rp.1.947.000, (satujuta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), atas nama Rahmat Ginting(Penggugat Il) mulai kerja 1 Desember 2011 s.d Desember 2015, masa kerja 4tahun dan 1 (satu) bulan, dengan upah terakhir Rp.1.995.000, (satu juta sembilanratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Armadi Ginting (Penggugat III) mulaikerja 1 November 2012 s/d 31 Desember 2015 dengan upah terakhir

MENGADILI :

• Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
• Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
• Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Samin);

tigapuluh ribu rupiah)Outlet Kedai Minyak Campur membeli produk Cocacola Rgb sebanyak 4 FCE,Sprite Rgb sebanyak 5 FCE, dan Fanta Rgb sebanyak 5 FCE dengan total senilaiRp. 1.330.000, (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)Outlet Kedai Dewi membeli produk Cocacola Rgb sebanyak 14 FCE senilaiRp.1.330.000, (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)Outlet RM Top membeli produk Cocacola Rgb sebanyak 2 FCE, Sprite Rgbsebanyak 12 FCE, Fanta Rgb sebanyak 7 FCE dengan total pembelian senilaiRp. 1.995.000

NAM Divisi Sampoerna menggelapkan 30 TShirt dan 30Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter mengalami kerugian sebesar Rp.1.995.000, (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; Atas keterangan saksi, mereka terdakwa keberatan yaitu bahwabarangbarang berupa rokok dan TShirt sudah dikembalikan kepadaCV. NAM Divisi Sampoerna, atas keberatan mereka terdakwa, saksitetap pada keterangannya..

Yunius Hermes Nomlene dan terdakwa 3 Erwin Achmad, CV.NAM Divisi Sampoerna menggelapkan 30 TShirt dan 30 Rokok Dji SamSoe Magnum Filter mengalami kerugian sebesar Rp. 1.995.000, (satu jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;22 halaman Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 3 (tiga) lembarlaporan program Fortress Periode Maret May 2014, week program 14atas nama Salesman Hermes, Erwin Ahmad dan Jemmi Elik, sehinggalaporan tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara