Ditemukan 224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1.944.000 1.059.000 1.494.000
Register : 22-11-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 315/Pid.C/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
Ir. Nice Yapanto, M.Sc
133
  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran Pasal 24 Ayat 1 Perda 7 Tahun 2010 Tentang Membangun Tidak Sesuai Ijin;
    • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah),-
    • Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
    • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Register : 13-09-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr
Tanggal 19 Februari 2018 — Penggugat:
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
8722
  • Bahwa para TERGUGAT tidak melaksanakan Surat KeputusanGubernur Kalimanatan Timur tentang UMP/UMK dan ditetapkan setiaptahun dan diberlakukan per Januari, Perusahaan wajib memberikanupah pokok minimal sama dengan Upah Minimum (UMKk)Kabupaten/Kota, dan untuk Kota Samarinda sebagai berikut : Tahun 2012 Rp. 1.250.000, Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000, Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056, Tahun 2017 Rp. 2.442.180, .
    Titian KekuranganUpah KekuranganUpah yang Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr Kaltim harus di bayar1 2012 Rp. 1.250.000 Rp. 400.000 Rp. 850.000 X12 Bin=Rp.10.200.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 400.000 Rp.1.352.500 X 12 Bin =Rp.16.230.0003 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.000 X 12 Bin =Rp.14.940.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp.1.250.000 Rp. 906.889 X 12 Bin=Rp.10.882.6685 2016 Rp. 2.256.056 Rp.
    Bahwa para TERGUGAT tidak melaksanakan Surat KeputusanGubernur Kalimanatan Timur tentang UMP/UMK dan ditetapkan setiaptahun dan diberlakukan per Januari, Perusahaan wajib memberikanupah pokok minimal sama dengan Upah Minimum (UMKk)Kabupaten/Kota, dan untuk Kota Samarinda sebagai berikut : Tahun 2012 Rp. 1.250.000, Tahun 2013 Rp. 1.725.500, Tahun 2014 Rp. 1.995.000, Tahun 2015 Rp. 2.156.889, Tahun 2016 Rp. 2.256.056,Tahun 2017 Rp. 2.442.180, 6.
    Rp. 750.000 Rp.1.245.00 X 12 Bin=1.995.000 0 Rp.14.940.0004 2015 Rp. Rp. Rp.906.000 X 12 Bin=2.156.889 1.250.000 Rp10.882.6685 2016 Rp. Rp. O Rp.2.256.05 X 12 Bin=> 256.056 6 Rp 27.072.6726 2017 Rp. Rp. 0 Rp.2.442.18 X 12 BIn=2.442.180 0 RP.29.306.160Jumlah Rp. Rp.9.052.62 Jumlah :2.800.000 5 Rp.108.631.500 Terbilang : (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu RibuLima Ratus Rupiah)3.
    Kekurangan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sebagaiHalaman 50 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr berikut: No Tahun UMK THR KekuranganYg Diterima THRKaryawan1 2012 Rp. 1.250.000 Rp.400.000 Rp.850.0002 2013 Rp. 1.752.500 Rp. 750.000 Rp.1.002.5002 2014 Rp. 1.995.000 Rp. 750.000 Rp.1.245.0004 2015 Rp. 2.156.889 Rp. 1.250.000 Rp. 906.8895 2016 Rp. 2.256.056 Rp.
Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2016.Smr
Tanggal 10 Januari 2017 — Iwan Setiawan Lawan Pt. Cahaya Arief Setia
624
  • Untuk tahun2014 Upah Minimum Kota Samarinda sesuai Surat KeputusanGubernur Kaltim No. 561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013sebesar Rp. 1.995.000, ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluhliam ribu rupiah ), namun Penggugat hanya menerima upah mulai daribulan Januari s/d Desember 2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulansehingga masih ada kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan = Rp.9.240.000..Untuk tahun 2015 mulai dari Bulan Januari s/d Bulan
    ;Tahun 2014 Upah Minimum Kota Samarinda sesuai Surat KeputusanGubernur Kaltim No. 561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013sebesar Rp. 1.995.000, ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluhliam ribu rupiah ), namun Penggugat hanya menerima upah mulai daribulan Januari s/d Desember 2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulansehingga masih ada kekurangan upah yang seharusnya diterima olehPenggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan= Rp. 9.240.000..Tahun 2015 Januari s/d Bulan Desember 2015 Penggugat hanyamenerima
    Untuk tahun 2014 Upah MinimumKota Samarinda sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim No.561/K.796/2013, tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp. 1.995.000,( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ), namunPenggugat hanya menerima upah mulai dari bulan Januari s/d Desember2014 sebesar Rp. 1.225.000/bulan sehingga masih ada kekurangan upahyang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar ( Rp. 1.995.0001.225.000) x 12 bulan = Rp. 9.240.000..Untuk tahun 2015 mulai dari bulan Januari s/d bulan
Register : 18-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Tgl
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Virgin Christina SS
Tergugat:
1.PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Artha Kota Tegal
2.FEBRINITA BUDI WINARTI, selaku Pribadi dan Pegawai PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Artha Kota Tegal
3.ISMIYANTO,S.H,M.H,M.M, selaku Pribadi dan Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Central Artha Kota Tegal,
4.THEA, PEMILIK NO.HAPE 081228597577, SELAKU TELLER YANG PADA SAAT KEJADIAN PENGGUGAT MENYERAHKAN KE TERGUGAT II BERSAMA DENGAN SDRI.THEA INI
5.SOLICHUL HADI, Selaku Suami Sah dari TERGUGAT II
Turut Tergugat:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Tegal
11219
  • Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp 1.995.000.- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);