Bahwa yang benar adalah BeritaAcara Nomor : 141.1/08Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 Tentang Hasil KeputusanSeleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Proppo Tahun 2019 tanggal1 Agustus 2019 atas nama MOH. RAHEM.

MOH.RAHEM tertanggal 23 Juli 2019 Nomor : 141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo ada ketidaksesuaian yang tertulis di Blanko ljasah yangmengacu Daftar Nominatif Tetap (DNT) yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanPropinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2012 (tidak ditambah ataupunmengurangi biodata sebelumnya) hal sebagai dasar klarifikasi Berita AcaraPenelitian Berkas Bakal Calon Pilkades Proppo Nomor : 141.1/07.PanPilkades/Ds.Proppo/2019 sebagai hasil verfikasi tanggal 21 Juli 2019.

Induk : 0031 tertanggal 23 Juli2019 2Bahwa, Surat Tergugat Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal Calon KepalaDesa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019 tidaklah memenuhi unsurkeputusan Tata Usaha Negara secara komulatif karena setelah adanya objeksengketa masih ada Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Keputusan PanitiaPilkades Desa Proppo Nomor : 141.1/09.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, TentangPenetapan Bakal Calon menjadi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019tersebut, selanjutnyaTergugat menerbitkan Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal CalonKepala Desa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019; 7.4.

Raya BrangkalNo. 70, Kedung Maling Sooko, Kabupaten Mojokerto Nomor :141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo/ 2019 tanggal 20 Juli 2019,perihal : Surat Permohonan Verifikasi ljazah, (fotokopiS@SUAI ASIi) ooo enn nnn nn nnn nee ne eeBerita Acara Verifikasi Berkas Bakal Calon Pemilihan Kepala DesaProppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasantanggal01 Agustus 2019, (fotokopi Sesuai asll);Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 tanggal01 Agustus 2019

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwk.Tentang Pemberhentian Tetap/Permanen Sdr. Asep Sumpena(Penggugat) dari jabatan Kepala Desa Sukatani dengan alasanmelanggar ketentuan Pasal 29 Huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan hurufk Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa Pada dasarnyakekosongan Kepala Desa Sukatani yang terjadi adalah akibat dariKeputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/KEP.534DPMD/2017Tentang Pemberhentian Sdr.

/KEP.458DPMD/2017, karena menurut Pasal 45UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadinyatakan bahwa Dalam hal Kepala Desa diberhentikan Sementarasebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 Sekretaris Desamelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa di dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.458DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani dan Surat Keputusan BupatiPurwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang PemberhentianTetap/Permanen Sdr.

Bahwa akibat dari Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani telah mengakibatkan Penggugatkehilangan pekerjaan yang merupakan sumber mata pencaharian seharihari Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dengankehilangan pekerjaan ini PENGGUGAT menjadi mengalami kerugianmateriil berupa:a.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1/012/VI/2013 tanggal 28Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSaudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;3.Mewajibkan ...........3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor :141.1 / 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARIS SUPARMANdari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsarl; nnn nnn nnn4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat serta Mengembalikan harkat dan martabat Penggugatdalam kedudukannya Semula sebagai Kepala Dusun Mulyadadi,Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;5.

tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan ..........dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; one nn nnn ncn nnn ncnMenimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut utamanya denganpertimbangan: ns nnn nner r i nee nn e ennnennn nnn nnnnnnnnnananBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1

dalam Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor: 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa (vide posita gugatan No.3) ; 220000 Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata UsahaNegara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yangdalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan Surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1

/ 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARISSUPARMAN dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari ;Bahwa dari segi prosedur, penerbitan surat keputusan obyek sengketayang berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 /012/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, diterbitkan olehTergugat /Terbanding

TENGGANG WAKTUBahwa, obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Desember2019 berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwuserentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.1.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagaiKuwu Kanci Kecamatan Astanajapura;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tahun 2019 khusus Nomor : 6 atas nama SUNARYO,disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;3.

Bahwa pada tangal 13 Desember 2019, telah terbit Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atasnama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon. (vide bukti T4);2.

Bahwa terhadapa surat tersebut Penggugat mengajukan keberatankepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor :12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatanterhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734BPMPD/2019 (vide bukti T48);3.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala DesaSujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkat olehsurat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a quo;e.

Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;22.Bahwa atas terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;42.Bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, SdriHj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor : 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri Hj.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1/kep.578Huk/2015 tanggal 138 Agustus 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Desa Sujung,Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atas nama Hj. Eti 22a"3.

No.174/B/2012/PT.TUN.JKTIITit.DALAMPENUNDAANS322222nee enone cence nee cence nee cenec ene ceneeenesMenolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang PengesahanPemberhentian Sdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti KecamatanPamijahan Masa Bakti Tahun 20112017yang dimohonkanPenggugat ;DALAMEKSEPSI;= =oMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOKSENGKETA 5 == nnnMengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan PemberhentianSdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan MasaBakti Tahun 20112017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 TentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

Menyatakan menolak Permohonan Pembatalan terhadap Surat KeputusanBupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala DesaPurwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun20112017; 222 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn3. Menyatakan Sah dan berlaku menurut hukum Surat Keputusan Bupati BogorNomor : 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa TeterNomor : 141.1/17 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan DalamJabatan sebagai Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah DesaTeter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 besertalampiran atas nama Yohanes Hari Pramudiyasto sebagai SekretarisDesa, Jumadi sebagai Kadus tanggal 22 November 2017; 3.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang pada intinyamempermasalahkan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidaktransparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan KepalaDesa Nomor:141.1/17 tahun 2017 tanggal 22 November2017,dimana dalam gugatannya Para Penggugat hanyamenjadikan Kepala Desa Teter sebagai Tergugat tanpamenjadikan Camat Simo dan Tim Penguji sebagai pihak yangikut digugat.

Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desadi Desa Teter, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Tetermengajukan Surat Nomor : 141.1/14/VIII/2017, tanggal 11Agustus 2017 perihal Permohonan Pengisian PerangkatDesa.(Pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017); b.

Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengkatanperangkat desa, Kepala Desa menetapkan calon perangkatdesa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan SuratKeputusan Kepala Desa Teter Nomor:141.1/19 tahun 2017tanggal 23 Oktober 2017, yaitu: E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMANa.

Bukti T17Rekomendasi Nomor : 141.1/880/50/2017 tanggal14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh CamatSimo untuk formasi Sekretaris Desa atas namaYohanes Hari Pramudiasto, Kadus atas namaJumadi dan Kadus II atas nama KristiawanSudono (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Keputusan Camat Simo Nomor : 141.1/02/Tahun2017 tentang Pembentukan Tim Penguji TingkatKecamatan Pada Pencalonan Dan PengangkatanPerangkat Desa Se Kecamatan Simo KabupatenBoyolali Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober2017 beserta lampirannya

terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 159 PK/TUN/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il Ke2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali 1 2, Termohon Peninjauan Kembali 3 6/Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan didalam sengketa dandimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah:Surat Keputusan Bupati Kerawang Nomor : 141.1

/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal30 November 2012 yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa,Panitia Pemilihan Desa Sumurgede, Badan Permusyawaratan DesaSumurgede, dan Ketua LPM Desa Sumurgede juga diketahui oleh KepalaDesa Sumurgede serta Tripika Kecamatan yaitu Camat Cilamaya Kulon(Bapak Dedi Kurnaedi S.Sos), Kepala Kepolisian Sektor Cilamaya (BapakKompol Suprawadi, S.H.) dan Komandan Rayon Militer Cilamaya (BapakKapten Mari);Bahwa isi atau materi dari Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/

Kepala Desa tidak melakukan pemilihan ulang bahkanbukan pemilihan ulang yang terjadi melainkan Panitia Pemilinanmelaporkan hasil pemilinannya kepada Ketua Badan PermusyawaratanDesa;Bahwa walaupun Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)turut menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang isinya menyatakanTidak Sah Dan Dibatalkan Dan Dilaksanakan Pemilihan Ulang KembaliHasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018, akan tetapi KetuaBPD

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati KarawangNomor 141.1/Kep.861Huk/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluhtujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya Nomor Urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang;4.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, karena selain sangat tidak mungkin karenadengan dicabutnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di WilayahKabupaten Karawang Priode Tahun 2012 2018, Sdr.

UsahaNegara Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan posita perkara pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanggulangin, KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 September 2007, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

berlaku dan yang lebihparah lagi Penggugat tidak dapat mengambil hasil panen yang merupakan hakPenggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, hal ini diatur oleh Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;8 Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari(vide Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara) karena Penggugatmenerima Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

diputuskan dalam Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sepertiobjek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat;Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum,tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang;Bersifat final artinya sudah definitif yang tidak perlu lagi memerlukanpersetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang(Penggugat) atau badan hukum perdata;10 Bahwa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1

/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian KepalaDesa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama AgusYahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan yang diterbitkan olehTergugat;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PasuruanNomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentangPemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

Pasuruan;4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik, mengembalikanharkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala DesaTanggulangin;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 22/G/2010/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 adalah sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TergugatBupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013

Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Situdam, dan jumlahCalon Kepala Desa Situdam periode 2012 sampai dengan 2018 sesuaiSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situdam,Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang Nomor 141.1/027/BPD/2012tanggal 30 Oktober 2012 menetapkan 2 (dua) orang sebagai bakalCalon Kepala Desa yaitu: (1) lwan Kurniawan dan (2) Jejen (Penggugat),penerimaan dan penetapan Calon Kepala Desa tersebut dilakukan sesuaiPeraturan Bupati Karawang Nomor 141.1/3305/BPMPD

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.861Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Penjabat Kepala Desaserta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa hasil pemilinan Tahun 2012 diwilayah Kabupaten Karawang periode Tahun 20122018, sepanjangmengenai pengangkatan Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.861Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pengesahan PemberhentianHalaman 14 dari 27 halaman.

Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih MenjadiKepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di KabupatenPurbalingga Masa Jabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno, Spd;DASAR GUGATAN2.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan BupatiPurbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno,Spd;3.

Sumarno, ST.Hal 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smgdengan Nomor Surat Nomor 141.1/3230/2019 pada tanggal 27 Maret2019 dan dikirim langsung ke alamat Jalan Gunung Tugel KM 05Purwokerto namun alamat tidak diketahui; m.

(Fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar KabupatenPurbalingga kepada Bupati Purbalingga melalui CamatKaranganyar Nomor: 141.1/04 Perihal Usulan Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilihtertanggal 22 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurabalinga Nomor: 141.1/804 kepada Pit.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanHal 30 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg18.19.20.21.22.23.24.Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurbalingga Nomor: 141.1/790 kepada Sdr.

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tgl. 31 Maret 2016 yaitu : MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tanggal 31 Maret 2016 yaitu: MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Bahwa atas dasar diatas Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) mengeluarkan Surat keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tentang Pemberhentian TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) sebagai Perangkat DesaGempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 14 April 2016dan Membatalkan Surat keputusan Kuwu desa Gempol nomor141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol dan Surat Keputusan Kuwu DesaGempol Nomor 141.1

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2018Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol yang sudah dicabut atau tidakberlaku:Bahwa Pemberhentian Para Termohon Peninjauan Kembalidituangkan dalam surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) dengan Surat Keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tanggal 14 April 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para TerbandingVPenggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi ,ll dahulu sebagaiPembandingTerbanding Il/TergugatTergugat Il Intervensi di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa a quo adalahSurat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1

KarawangNomor 141.1/Kep.861 Huk / 2012, tanggal 138 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam PuluhTujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang ;Halaman 9 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014pernah mengeluarkan Surat tentang SKB Nomor :141.1/Kep01 Huk/Pan/2012 Tanggal 30 November2012 Surat SKB tersebut.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014mempertimbangkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012 tentangKepala Desa Terpilin atas nama Yahya (Bukti T14) tidak diusulkan KepadaBupati oleh Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa, hal tersebut telahdibantah oleh Saksi Tergugat FUAD HASAN yang menyatakan dalampersidangan bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012tentang Kepala Desa Terpilih

Bahwa karena Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KarawangNomor : 141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 yangditerbitkan Tergugat tersebut tidak bersifat eksekutif karena tidak adakehendak dan hak menolak dari Tergugat / Pembanding, melainkan hanyasekedar kewenangan aitributif yang merupakan suatu keputusan yangHalaman 31 dari 48 halaman.

nennnnn nnnTelah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangandari kedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dalam persidanganMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal22 Oktober 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2007 di bawah registerNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG, telah mendalilkan halhal yangintinya sebagai berikut :nsenemensnnnnsennmennannnscssOBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1

Wilopo sebagai KepalaDesa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;TENTANG DUDUK PERKARA :1.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat menerima SuratKeputusan Bupati Pati, dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

Wilopo sebagai Kepala Desa BulunganKecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan demikian memenuhi Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ( PTUN ) sebagaimana telah diuban menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;000220002Bahwa Konkrit yaitu dengan telah keluarnya Surat Keputusan BupatiPati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Sekiranya Tergugat bersikap terbukayaitu dengan membentuk Tim Penilai dari Kabupaten / PemerintahDaerah dan hasil Penilaian Tim Kabupaten disampaikan kepadamasyarakat Desa Bulungan, tentu saja dapat diterima oleh Penggugat;14.Bahwa mendasarkan halhal tersebut diatas, sudah sepantasnyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untukmenyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum SuratKeputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Wilopo sebagaiKepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;15.Bahwa sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkankepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, BPD Depok menetapkanKeputusan BPD Depok Nomor: 141.1/10/KEPBPD/2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa Desa Depok KecamatanKandeman Kabupaten4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pilkades mengadakanBimtek Petugas Pemutahiran Data Pemilin berdasarkan SuratUndangan Nomor: 141.1/06/PAN/2019 tertanggal 20 Juli 2019;5.

Halaman 36 dari 142 Halamanberdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019tertanggal 7 September15. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/09/PAN/IX/2019tertanggal 11 September16.

Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 16 September25. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmenetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertuang dalam KeputusanPanitia Pilkades Depok Nomor: 141.1/14/KEPPAN/2019 tentangPenetapan Daftar Pemilih Tetap26. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Panitia PilkadesPutusan No.16/G/2020/PTUN.Smg.

Halaman 38 dari 142 Halamanmengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/25/PAN tertanggal 28 September 2019.Dengan hasil tertuanga. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suaratanggal 29 September 2019;b. Berita Acara Pemungutan Suara Nomor: 141.1/30/BAPAN/2019tanggal 29 September 2019; dan;C.

Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pilkadesmelaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan KandemanKabupaten Batang kepada Ketua BPD Desa Depok, dengan SuratNomor:141.1/32/PAN; 2229222 n one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn30. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, BPD Desa Depokmengadakan rapat membahas laporan hasil penetapan Kepala Desaterpilin Desa Depok Kecamatan Kandeman Tahun 2019, dengan SuratNomor: 141.1/06/BPD; 772222 2 22 nnn none31.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam Register PerkaraNomor : 35/G/2013/PTUNSRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan terakhirkalinya pada tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut : nn nn non nnn nnn nnn nnn nen nnnc ncnAdapun dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaiberikut1.Bahwa Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan BupatiTangerang Nomor : 141.1

Bahwa ketidakpastian hukum mengenai waktu maupun administrasipenomoran surat yang diterbitkan oleh BPD di atas, adalah merupakandasar pertimbangan Bupati Tangerang dalam menerbitkan Keputusan TUNNo. 141.1/Kep.386Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang;13.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan BupatiTangerang nomor 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilihsebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan, yaitu Keputusan Bupati Tangerang nomor 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilin sebagai Kepala Desa DukuhKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;4.

Cikupa Tahun 2013 ; Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Dukuh serta PILKADES tersebut telahberjalan dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai dengan asas lansung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pertimbangan tersebut sehinggaTergugat mengeluarkan keputusan berupa : Surat Keputusan BupatiTangerang No, 141.1/Kep.386Huk/2013 tertanggal 22 Juli 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh, terpilin sebagai Kepala DesaDukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangeran atas nama H.

Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 PejabatKepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah KabupatenKarawang Periode Tahun 20122018, tertanggal 13 Desember 2012Khusus pada lampiran Il Nomor 50 atas nama Saudari Lia Amaliayang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2012;2.

Putusan Nomor 5 PK/TUN/201622.23.24.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 141.1/03/BPD tanggal27 November 2012 perihal permohonan penerbitan SK Kepala Desaterpilih; pada kenyataannya telah bertentangan atau tidak sesuaidengan point 18 (delapan belas) diatas, bahwa BPD pada tanggal 28November 2012 baru melaksanakan Rapat Paripurna tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin dan dikuatkan dengan SuratKeputusan BPD Nomor 141.1/03/BPD tertanggal 30 November 2012,jadi sangat tidak logis dan beralasan

hukum bagi BPD untuk membuatSurat Nomor 141.1/03/BPD tanggal 27 November 2012, oleh karenasurat yang dimaksud Tim Monitoring Kecamatan Majalaya adalahSurat Nomor 141.1/03/BPD tanggal 30 November 2012 tentang SuratKeputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilin hasil Pilkades,sehingga sangat tidak relevan Tim Monitoring Kecamatan Majalayamembuat surat laporan hasil Pilkades kepada Tergugat tertanggal 29November 2012 yang mendahului Surat Keputusan BPD tentangpenetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tanggal 13Desember 2012:b. Bahwa hal tersebut pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 juga telahditerangkan dibawah sumpah oleh Almarhum Bapak M. Yunus CamatMajalaya pada waktu itu, yang juga mengaku kurang teliti menandatangani surat tersebut karena menurut keterangan SekretarisKecamatan sudah selesai dan beres;c. Bahwa kesaksian Almarhum Bapak M.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor 141.1/KEP.861HUK/2012 tanggal 13Desember 2012:b. Bahwa hal tersebut pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 juga telahditerangkan di bawah sumpah oleh Almarhum Bapak M. Yunus CamatMajalaya pada waktu itu, yang juga mengaku kurang teliti menandatangani surat tersebut karena menurut keterangan SekretarisKecamatan sudah selesai dan beres;c. Bahwa kesaksian Almarhum Bapak M.

Obyek Sengketa :Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentangPENETAPAN CALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANGBERHAK DIPILIH; ll.

DesaKampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dantidak boleh diwakili; Bahwa pada tanggal 08 April 2015, penggugat mendapatkan hasilKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tentang Bakal Calon Kepala Desa KampungBesar Yang Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test TertulisKemampuan Dasar dengan meluluskan ke enam peserta pendaftarBakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan

Bahwa Penggugat telah melaporkan penyalahgunaan wewenangterhadap Tergugat atas ditetapkannya Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga KabupatenTangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015tentang Bakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Yang BerhakMengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test Tertulis KemampuanDasar dengan memiliki dasar fakta yang tidak relefan kepada TimPengawas Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang

Petitum/Tuntutan :Dalam Pokok Perkara Sengketa. 1.2.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/ Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPANCALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH;Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPAN

CALONKEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 12/G/2015/PTUNSRGTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa nomor 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.792Huk/2013 Tentang Pengesahan danPelantikan Calon Kepala Desa Terpilin Desa SukataniKecamatan Cikande Kabupaten Serang yang ditetapkandi Serang tanggal 18 Nopember 2013;3. Memerintahkan kepada Penggugat menjalankan Putusantersebut di atas;4.

/T30Surat Camat Cikande, Nomor: 005/86/Pemt, tanggal 13 Januari 2014, perihal:Undangan (fotokopi sesuai asili); 31.T31 Surat Camat Cikande, Nomor: 141.1/396/Pemt, tanggal 19 Nopember 2013,perihal: Jawaban Unjuk Rasa pada Pilkades Desa Sukatani (fotokopi sesuaiSli);

danmeneliti berkas perkara dan suratsuratbukti yang diajukan Para Pihak dalamsengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9Maret 2012 dengan Nomor Register Perkara: 25/G/2012/PTUNBDG dan telahdiperbaiki tanggal 28 Maret 2012 yang isi pokoknya sebagaiberikut :Bahwa,yang menjadi Objek Sengketa dalam hal perkara iniadalah :e Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

obyek sengketa a quo di atas merupakan Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukumyang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasa angka 9 Undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa pada tangal 7 Desember 2011, dilaksanakan Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu danberdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

ulang;e Bahwa bersumber dari dasar yang salah yaitu Berita Acara Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu dengan Nomor : 11/PANPILWU/XII/2011 yangdilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011, maka segala tindak lanjutdari hasil penghitungan tersebut seperti:1 Berita Acara Rapat Penetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang dilakukan padatanggal 22 Desember2 Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan BUPATI INDRAMAYU Nomor :141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama3.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan BUPATIINDRAMAYU Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Secara Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Desa LaranganJambe Kecamatan Kertasemaya KabupatenIndramayu; 5.