paspor ATM BCA ; - 1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFC-PMD/K/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ; - 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta audit internal dan rekening Koran ;- 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekening Koran ;- 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpeng tanggal 17,18

satu) buah kartu paspor ATM BCA;1 (satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFCPMD/K/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ;25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC FarmasiFair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola AlIkhlas serta audit internal dan rekening Koran ;1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal besertarekening Koran ;47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpengtanggal 17,18

satu) buah kartu paspor ATM BCA;1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFCPMD/K/IV/2015tanggal 13 Pebruari 2015 ;25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25 kegiatanterhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC Farmasi Fair sampaidengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola Al Ikhlas serta auditinternal dan rekening Koran ;1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal beserta rekeningKoran ;47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpengtanggal 17,18

satu) buah kartu paspor ATM BCA; 1 (satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFCPMD/K/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015 ; 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC FarmasiFair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola AlIkhlas serta audit internal dan rekening Koran ; 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal besertarekening Koran ; 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpengtanggal 17,18

satu) buah kartu paspor ATM BCA; 1 ( satu) lembar surat konfirmasi jabatan No.220/KFCPMD/K/IV2015tanggal 13 Pebruari 2015 ; 25 (dua puluh lima ) bendel dokumen pengajuan dana dan 25kegiatan terhitung bulan Agustus 2014 untuk kegiatan KFC FarmasiFair sampai dengan Juli 2015 untuk kegiatan Renovasi Mushola AlIkhlas serta audit internal dan rekening Koran ; 1 ( satu) bendel dokumen pengajuan dana pohon natal besertarekening Koran ; 47 ( empat puluh tujuh ) bendel dokumen pengajuan dana tumpengtanggal 17,18

MULYANIHENI NURMELANIHARDJONOYADI CAHYADIDEDEN SUDIANAUJANG IIN S.MIMIN TARMINIDEDI HENDARWINTITA RATNINGSIHHJ.RATNA YANTIYUYUN HIDAYANIA.TOJO RAMELANEVI EVRILIANTIROBI RAHMANYUYUNUJANG JUHANA Rp.150.000,Rp.150.000,Rp.190.000,Rp.279.000,Rp.280.000,Rp.599.000,Rp.399.000,Rp.100.000,Rp.280.000,Rp.280.000,Rp.229.000,Rp.299.000,Rp.350.000,Rp.350.000,Rp.189.000,Rp.280.000,Rp.300.000,Rp.200.000,Rp.220.000,Rp.200.000,Rp.469.000,Rp.399.000,Rp.244.000,Rp.350.000,Rp.280.000,Rp280.000,Rp.500.000,Rp.389.000, 17,18

HJ.RATNA YANTI Rp.399.000. 17,18 1924. YUYUN HIDAYANI Rp.244.000. 425. A.TOJO RAMELAN Rp.350.000. 526. EVI EVRILIANTI Rp.280.000. 1727. ROBI RAHMAN Rp280.000, 1728. YUYUN Rp.500.000. 329.

Rp.200.000. 10MIMIN TARMINI Rp.220.000. 10DEDI HENDARWIN Rp.200.000. 6TITA RATNINGSIH Rp.469.000, 5HJ.RATNA YANTI Rp.399.000, 17,18 19YUYUN HIDAYANI Rp.244.000. 4A.TOJO RAMELAN Rp.350.000, 5EVI EVRILIANTI Rp.280.000, 17ROBI RAHMAN Rp280.000. 17YUYUN Rp.500.000. 3UJANG JUHANA Rp.389.000, 19 Bahwa uang sejumlah itu digunakan terdakwa untuk kepentingnpesta khitanan anak terdakwa.Bahwa terdakwa Kwitansisengaja tidak menandatanganiAngsuran Pembiayaan Konsumen (OD) dari 29 (duapuluhSembilan) konsumen agar

tetap dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifataantonder yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/suratyang mempunyai nilai uang dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam asal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Bahwa Tergugat menolak dasar dan alasanalsan hukumPenggugat sebagaimana diurai dalam surat gugatan Penggugatpada nomor urut 12 yang menyatakan bahwa dengan demikian10tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak procedural,sewenangwenang dan bertentangan dengan peraturan yangberlaku yaitu bertentangan dengan pasal 17,18, 19 PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danpasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/BadanPertanahan Nasional No.3 tahun 1997, melanggar

menerbitkanSertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/BontoSunggu/2005 tanggal 24032005 luas 13.493 M2 pemegang hakH.M.Yusuf Hamjal, diterbitkan sesuai dengan procedure PeraturanPemerintah dan PerUndangUndangan yang berlaku khusunyaUndang Undangn Pokok Agraria No.5 tahun 1960, PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun1997, Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 danproses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pasal 17,18

tersebut dapat dikreditkan dan tidak terdapat dugaanadanya unsur kerugian terhadap penerimaan negara dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

isteri yang sering kali berada dalam posisi lemahdan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannyaHal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P /2018/PATLG.selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariatIslam dan Peraturan PerundangUndangan :Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapatdiketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17,18

sifat aantonderbelastingen yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/suratyang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetapdapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Pajak memilikisifat aantonder yang dapat dikelompokkan sebagai suratberharga/surat yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur PajakMasukan tetap dapat dikreditkan, dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam pasal 17,18 ayat (1), dan 21 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)15.

tetap dapat dikreditkan, dan selebihnya atas in casu MajelisHakim Agung mempertahankan putusan a quo yang telah memutusberdasarkan alas pijak hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Faktur Pajak maka apabila mungkin akan terjadi kerugianyang mungkin akan timbul dalam in casu tidak dapat dilimpahkankepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapatdikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Putusan Nomor 1322/B/PK/Pjk/2020dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 1 angka 17,18, 23 Juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16F UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Keputusan Terbanding NomorKEP754/PJ./2001;4. b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan

GALIPUK BinDANURI dan terdakwa MAHFUDZ RIFAI Als RERE Bin JUMILAN bersamadengan anggota Satreskoba yaitu AIPDA PARYONO, BRIGADIR ADISURYANTO, SH dan BRIPTU DIAN WISNU dengan dipimpin oleh KasatReskoba AKP SUTRISNO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol :SP.Kap/17,18/V/2013/ Reskoba, tanggal 10 Mei 2013.bahwa Saksi menangkap KIRWANTO Als.

GALIPUK BinDANURI dan terdakwa MAHFUDZ RIFAI Als RERE Bin JUMILAN bersamadengan anggota Satreskoba yaitu AIPDA PARYONO, BRIGADIR ADISURYANTO, SH dan brigadIR KRESNO YUDHO dengan dipimpin oleh KasatReskoba AKP SUTRISNO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol :SP.Kap/17,18/V/2013/ Reskoba, tanggal 10 Mei 2013.bahwa Saksi menangkap KIRWANTO Als.

dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifataantonder belastingen yang dapat dikelompokkan sebagai suratberharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18

Keputusan Gubernur) barudiketahui oleh Para Penggugat sejak menerima salinan resmi putusanPengadilan Tinggi....... dan dalil pada angka 18 dan 19 pada pokoknyamenyatakan bahwa : Para Penggugat telah dirugikan atas terbitnya Suratkeputusan Gubernur dimaksud. dari dalil tersebut secara terang benderangdigambarkan bahwa alasan diajukannya gugatan dalam perkara a quoadalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 505 Tahun 1990 bukanSHP Nomor 97 Tahun 1993 (mohon dibaca kembali dalil pada angka 16, 17,18

Bahwaberdasarkan kewenangan hukum Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan keputusan in casu dilakukan tidakterukur secara hukum yaitu salah dalam menerapkan UndangUndangPDRD, sehingga tidak memiliki sifat erga omnes dan menimbulkan abuse of power (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun jo Pasal 17,18 dan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintah (UU AP).

Putusan Nomor 4218 B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.berdasarkan kewenangan hukum Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan keputusan in casu dilakukan tidakterukur secara hukum yaitu salah dalam menerapkan UndangUndangPDRD, sehingga tidak memiliki sifat erga omnes dan menimbulkan abuse of power (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun jo Pasal 17,18 dan Pasal 21 UU Administrasi

Karena itu pula cukup alasan untukmengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ;Menimbang, bahwaterkait dengan besaran nafkah Iddah, yang olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Bantul secara ex officio telah diputus sebesarRp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama 3(tiga) bulan,semuanya berjumlah Rp1.500.000,00,( satu juta lima ratus riburupiah) sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 17,18 dan 19,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat danakan

Putusan Nomor 2220/B/PK/Pjk/2020dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18, 23, juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal13 ayat (5) juncto Pasal 16F UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaijuncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 junctoKeputusan Direktur

Bahwaberdasarkan kewenangan hukum Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali menerbitkan keputusan in casu dilakukan tidakterukur secara hukum yaitu salah dalam menerapkan UndangUndangPDRD, sehingga tidak memiliki sifat erga omnes dan menimbulkan abuse of power (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun jo Pasal 17,18 dan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintah (UU AP).