Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Dum
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
TABAH SANTOSO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
THAN HTIKE
61 — 0
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
28 — 19
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-05-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
20 — 8
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AKBAL PURAM, SH
Terdakwa:
FRANSISCO ALEXANDER
35 — 16
  • tanggal 31 Mei2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FRANSISCO ALEXANDER, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasa 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    PPH pasal 25 DoJumlah : Rp.18.427.500, (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN TtePerbuatan Terdakwa FRANSISCO ALEXANDER sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan
    Pasal 7ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yang unsurunsurnya yaitu:1. Unsur setiap orang;2.
    Pasal7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JUMADI Bin MANGKONA
60 — 19
  • No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin MANGKONAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair3 (tiga) Bulan kurungan.3.
    berisi serouk berwarnaabuabu dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004
    dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 85Jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No31 Tahun 2004
    apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bppalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
29 — 23
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IRMA LESTARI.SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin ITO
2.ALKONI Bin BUKHORI
34 — 25
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
60 — 20
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 30-05-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Dps
Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ni Kadek Ayunikha
30 — 3
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Prg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.RINAL alias UTI
2.FIRMANSA alias KOMAR
39 — 0
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dgl
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
2.NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
3.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMDAN BIN SAENI
31 — 19
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 28-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2014/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
26 — 1
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
48 — 4
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
24 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 28-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
La Ode Muhammad Nuzul, SH.
Terdakwa:
RUSLIN SADO alias SADO
48 — 18
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdi
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWIS BIN YANDANG
26 — 5
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum
Register : 01-12-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Rkb
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO SH
2.Nia Yuniawati. SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, S.E., S.H., M.H
4.RISKI HARUNA, S.H.
5.BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
6.ELFA FITRI NABABAN, SH
Terdakwa:
1.SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL
2.HARTONO Bin MISTAR
37 — 23
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
28 — 11
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
    di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
26 — 11
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
Sani Bin Alm Basni
42 — 4
  • Menyatakan terdakwa SANI Bin (Alm) BASNI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenangkap' ikan dengan menggunakan alat' yang dapatmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009dalam Dakwaan Tunggal:;2.
    haruan/gabus sebanyak 2 (dua) ekor dan ikan papuyusebanyak 3 (tiga) ekor dengan berat keseluruhan sekitar 4% (Setengah)kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkandengan cara membeli dari seseorang di Batang Alai dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang olen Pemerintah.nonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut langsung mempertimbangkandakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004