Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kgn
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MAHYUDIN Bin JAMHURI
5 — 2
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 04-12-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 322/Pid.Sus/2017/PN Dgl
Tanggal 29 Desember 2017 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.NAPRI MAHABARU alias PAPA SALMAN
2.SALMAN
66 — 15
  • Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa 1. NAPRI MAHABARU Alias PAPA SALMAN danterdakwa 2.
    Sulawesi Tengah sejaktahun 2004 sampai sekarang dan jabatan saya sekarang sebagai Staff BidangPengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang telah dilakukan oleh para ParaTerdakwa, sehingga Para Terdakwa ditangkap karena para Para Terdakwamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom).
    Pasal 8 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
    Pasal 8Ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 Ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 23-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
JUMADI Bin MANGKONA
51 — 19
  • No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin MANGKONAdengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair3 (tiga) Bulan kurungan.3.
    berisi serouk berwarnaabuabu dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004
    dengan massa 42,87 gram dilakukan pengujian oleh tim bidlabfordidapatkan hasil adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO)3, Sulfur (S) danAlumunium (Al) yang merupakan bahan peledak jenis low explosivesebagaimana tertuang dalam berita acara laporan forensik No.Lab 7453 / BHF /2020 tanggal 25 Agustus 2020.Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN BppPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 85Jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No31 Tahun 2004
    apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PN Bppalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA DWI GUNANDA, SH
Terdakwa:
1.MURDIN
2.ISWANDI Alias ISWAN
3.YANGKING
39 — 12
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.Ubaydillah,SH.,MH
2.Rista Erna Soelistiowati,SH
3.Hadi Sucipto,SH
4.Agustini, SH
Terdakwa:
1.Nur Hadi Eko Santoso
2.Nanda Barata
46 — 85
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 04-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Triman Santana.S.H
Terbanding/Terdakwa : Slamet Bin Kasimun
49 — 15
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 06-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Llg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NANDA HARDIKA,.SH
Terdakwa:
RAMA HANDIKA BIN SAYUTI
13 — 9
  • Sayuti berhasil melarikan diri dengan berlari.Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahu sekoci saksi Herman Sawiran,saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawa ke Polsek Muara Rupit.wn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat(1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan..Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangberdasarkanHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN LigPasal 1 angka 14 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikananadalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa adalah orang perseorangan, hal mana berdasarkanketerangan saksisaksi dan para terdakwa dalam persidangan, telah
    Tentang Perikanansebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semuakegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahansampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system perikanan(Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadirubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang,
    bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalahkegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 Angka 5 UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan UU RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalahkapal, perahu
    Selanjutnya Terdakwa dinaikan keperahusekoci saksi Herman Sawiran, saksi Samsul Bahri dan saksi Ahyan dan dibawake Polsek Muara RupitMenimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan MajelisHakim unsur ini telah terbukti menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
23 — 9
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI SH
Terdakwa:
WAGIMAN Bin NYAMAN Alm
36 — 12
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Paidi Bin Yono
30 — 10
  • Menyatakan Terdakwa PAIDI Bin YONO secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiketentuan menteri tentang persyaratan atau standar operasionalprosedur penangkapan ikan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf cdan e Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    Nomor42/PermenKP/2015 Tentang Sistem Pemantauan Kapal PerikananPasal 15 ayat (1) Permen KP No. 42 Tahun 2015 Setiap kapalperikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimanaHalaman 4 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpsdimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dandapat dipantau di PPKP.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c dan e Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004
    Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan. bahwa bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinyaterdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yangditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidanadengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratuslima puluh juta rupiah); bahwa sesuai dengan SIPI nomor 26.17.0001.01.56511 yangAhli linat
    Timur RI) itu merupakan WPPNRI 718 serta masih beradadalam jalur II, hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undangNo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikananwajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : c. Daerah, jalur dan waktu atau musin penangkapan ikan; bahwa KM.
    22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2017/PN Dpstahun 2004
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 14-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PN DONGGALA Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dgl
Tanggal 7 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.IRNA INDIRA RATIH, S.H., M.H
2.NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
3.MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H
4.RESKY ANDRI ANANDA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
HAMDAN BIN SAENI
29 — 18
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa II : MUSLIADI ALIAS MUS BIN SAMSUDIN
Terbanding/Terdakwa III : YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR
64 — 26
  • Sitompul dariPolres Tanjung Jabung Barat dan Sdr.ABDUL SAMAD dan Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Sdr.ABDUL SAMAD, Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yangberwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR danTerdakwa Il MUSLIADI ALIAS MUS BIN (ALM) SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikanmasyarakat ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal
    SeharusnyaMajelis Hakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakanpada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehinggaharus dibuktikan semua Unsur' temasuk Unsur penangkapan,pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.3.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY
Tanggal 29 Agustus 2023 — Pembanding/Terdakwa I : AHMAT DAHLAN NUGROHO Bin SUTIKNO Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Pembanding/Terdakwa II : DIDIK HENGKY PRASETYO Bin SUNARDI Diwakili Oleh : ABDULLAH AZIZ BALHMAR, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : NI PUTU PARWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAKHMAWATI UTAMI, SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA,SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUSTOFA,SH
70 — 46
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
22 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1883/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
2.ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
1.WIDARTO
2.LEON MANDAGI SHANKAR SINGH
31 — 20
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 27-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN POSO Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Pso
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Mugyadi, SH.
Terdakwa:
1.ADI FAJAR
2.BARMO BIN USMAN
3.RAHMAT S. SULING BIN SARPIN
4.FADLI SARPIN BIN SARPIN
5.ARYADI FAJAR BIN FAJAR
6.RUDI
16 — 9
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
45 — 4
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
Sani Bin Alm Basni
40 — 4
  • Menyatakan terdakwa SANI Bin (Alm) BASNI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenangkap' ikan dengan menggunakan alat' yang dapatmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009dalam Dakwaan Tunggal:;2.
    haruan/gabus sebanyak 2 (dua) ekor dan ikan papuyusebanyak 3 (tiga) ekor dengan berat keseluruhan sekitar 4% (Setengah)kilogram sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkandengan cara membeli dari seseorang di Batang Alai dengan harga Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengetahui kalaumenangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang olen Pemerintah.nonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut langsung mempertimbangkandakwaan tunggal Penuntut umum tersebut yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 30-05-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 20-07-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Dps
Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ni Kadek Ayunikha
25 — 3
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
26 — 14

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
    Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004