Ditemukan 138222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 02-03-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sml
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat:
1.DOMINGGUS KELBULAN
2.RIDOLOF KELBULAN.
Tergugat:
2.LUIS MASKIKIT
3.LAMBERT MASKIKIT
261 — 8
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PT AMBON Nomor 8/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 18 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : Ferdinad Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Pembanding/Penggugat II : Benoni Lunmisay Diwakili Oleh : KRESMON TOUWELY,S.H
Terbanding/Tergugat I : Badan Saniri Negeri Wotay
Terbanding/Tergugat II : Oryani Karesina
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Purmiasa
Terbanding/Turut Tergugat : Pejabat Pemerintah Negeri Wotay
254 — 132
  • Bahwa Negeri Wotay adalah kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat geologis,teritorial yang memiliki batas wilayah,berwenag mengaturdan mengurus kepetingan masyarakat setempat sehingga berdasarkan Asalusul negeri Wotay,denah pertuanan dan pisau pusaka dari raja ke6 (enam)maka matarumah para Peggugat termasuk dalam mata rumah parenta diNegeri Wotay;2.
    istiadat dan hukum adat di NegeriWotay berdasarkan profil matarumah/keturunan yang diajukan oleh semuamatarumah/keturunan sebagai matarumah/keturunan parentah, kemudianTergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan musyawarah denganmengundang para Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agamasehingga pada akhirnya Tergugat dan Turut Tergugat menetapkanTergugat II dan Tergugat Ill sebagai matarumah Parenta adalah pelecehanterhadap adat istiadat di Negeri Wotay sehingga dapat disebut sebagaiPerbuatan
    Melawan Hukum(PMH) ;Bahwa matarumah Para Penggugat merupakan matarumah parenta biladilihat dari simbol adat dan semua berkas sejarah asal usul pembentukanNegeri Wotay dan Hack Petuanan Mulamula semuanya telah diberikankepada Para Penggugat oleh Dinas Pendididikan dan Kebudayaan MuseumNegeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon dengan surat keteranagan Nomor :Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT AMB13.14.436.1/63/MS/2016 yang ditandatangani oleh Dra.Y.E.Saya.M.Hum sebagaikepala Museum
    ;Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan sewenangwenang melangarhak subjektif Para Penggugat maka sepatutnya perbuatan Para Tergugatdapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;Bahwa menurut Pasal 18B ayat(2) UndangUndang Dasar 1945 yangmenyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisonalnya sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembagan masarakat dan prinsip NegaraKesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam Undagundang;I.
    ,tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dan terhadaphasil kerja Saniri Negeri dan Pejabat Pemerintah Negeri Wotay tersebuttelah dinyatakan diterima oleh para tokoh adat, tokoh agama, tokohpemuda dan tokoh masyarakat lainnya bahkan telah disahkan olehBupati Maluku Tengah.
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 01-08-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 05-04-2023
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Bjn
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat:
PAINI
Tergugat:
1.SUKIRAN
2.SUPARMAN
3.SARINI
4.PATRIM
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BOJONEGORO
186 — 118
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dpu
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
SUHARNO H. HALIK, S.E.I
Tergugat:
1.HIDAYAT HAMZAH, SH
2.SUHARNO Alias DONA
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
585 — 473
  • G/2019/PN Dpuperorangan, karena Hukum adat tentang tanah memiliki kedudukan yangistimewa dalam UUPA (UndangUndang Pokok Agraria), adapun lokasitanah yang menjadi gugatan berada di SO Lakey Desa Huu KecamatanHuu dengan luas + 350 M2 ( 35 Are ) dengan batasbatas sebagaiberikut : Utara : TN / Sempadan Pantai Timur : Jalan Kunjungan Wisata Pantai Lakey Selatan : TN / Sempadan Pantai Barat : Bibir Pantai / LautDalam hal ini disebut sebagai tanah obyek sengketa2.
    Bahwa dalam pemberian ijin lokasi terkait dengan tanahtanah disempandan pantai harus dikeluarkan ijinnya oleh Pemerintah terkait(Bupati Dompu) dan diketahui oleh Masyarakat Adat Desa Huu jugaharus memperhatikan AMDAL dan ijin Kementrian Terkait, karena tanahsepandan pantai hanya bisa diberikan HGU atau Hak Pakai jika tanahtanah diperuntukan sebagai pelabuhan berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUNo.1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentangpengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil.4.
    sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di SO Lakey DesaHuu Kecamatan Huu dengan luas + 350 M2 ( 35 Are ), padahal sebelumproses penerbitan sertifikat oleh Tergugat III (BPN) untuk dan atas namaTergugat Hidayat Hamzah,SH oleh Penggugat telah berkalikalibersurat dan mendatangi pihak Tergugat III (BPN) agar tidak melanjutkanproses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat Hidayat Hamzah,SHkarena seluruh tanah yang dimohonkan oleh Tergugat HidayatHamzah,SH kepada Tergugat III (BPN) adalah Seluruhnya tanah adat
    Bahwa pada sekitar bulan Maret Tahun 2019, PARA PENGGUGATmendapatkan informasi bahwa tanah obyek sengketa keseluruhannyasudah dijual oleh Hidayat Hamzah,SH Tergugat kepada Suharno AliasDona Tergugat II, pada hal status kepemilikan atas tanah tersebut adalahTanah Adat (Ulayat) yang tidak bisa dimiliki secara pribadi dandiperjualbelikan.8.
    Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah tegalan SepandanPantai yang terletak di wilayah SO Lakey Desa Huu Kecamatan Huudengan luas + 350 M2 ( 35 Are ) dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : TN / Sempadan Pantai Timur : Jalan Kunjungan Wisata Pantai Lakey Selatan : TN / Sempadan Pantai Barat : Bibir Pantai / LautAdalah benar Bahwa seluruh tanah sempandan pantai Desa Huumerupakan tanah adat (tanah Ulayat) yang tidak bisa diperjual belikandan dimiliki oleh perorangan, karena Hukum adat tentang tanah
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 16-08-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 131/PDT/2012/PT PDG
Tanggal 21 Nopember 2012 — Pembanding/Tergugat : YULINAR
Terbanding/Penggugat : SY. DT. BINTARO RAJO, DKK
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintahan Negara Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
141 — 89
  • BINTARO HITAM, suku Tanjung, pekerjaan Swasta, lahirdiBelitang, tanggal 04 Juli 1977, bertempat tinggal di Jorong Sago, NagariManggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;Kesemuanya adalah selaku mamak Adat / Kepala Kaum / PenghuluSukusukuTanjung dan Penguasa Tanah Ulayat Suku Tanjung di NagariManggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan karenanyabertindak.................0..bertindak untuk dan atas nama kaum/ sukusuku Tanjung di NagariManggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
    Menyatakan sah Penggugat adalah Ninik Mamak/ Penghulu PucukAdat/Pemangku...............0Pemangku Adat, Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Sukusuku Tanjungdi Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ;3. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah Tanah Ulayat SukusukuTanjung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung KabupatenAgam ;4. Menyatakan perbuatan para Tergugat mensertifikatkan tanah objekperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;5.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 27-03-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
300 — 172
  • KASU KAKALUK /TEMPAT SIRI Alm. berupa uang perak 25 (dua puluhlima ) keping ;Pelaksanaan penyerahan adat tersebut diatas pada saat suku Tergugatmelaksana kan PESTA KENDURINYA Alm.
    Siprianus Seran / anggotaSuku Tergugat. dan pada saat itulah seluruh peristiwa Adat berupa Belisdan Adat lainnya yang disepakati antara Suku Tergugat dan SukuPenggugat sesuai aturan dankebiasaan hukum Adat yang berlaku di wilayahHalaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb13.14.15.16.17.Desa Asumanu,dan aturan hukum tersebut harus ditaati oleh Tergugat danPenggugat;Dengan dibayarkan/diserahkan dari kedua jenis Adat diatas sebagaikewajiban Suami / keluarga Alm.
    Bahwa hubungan antara Atok Tabora dengan Penggugat adalah sebagaiketua adat dari adat Bei Saur dan Penggugat II adalah anggota suku Beiusaur yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkanhukum adat setempat berhak menuntut dan menarik kembali harta suku BelSaur baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang masih beradadalam kekuasaan pihak lain untuk dikembalikan kedalam bundel warisansuku Bei Saur;Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Kuasa ParaTergugat yang menjadi
    menurut Ter Haar,hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang bertalian dengan dari abadke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidakberwujud dari generasi ke generasi.
    kepada ahli warisnya;Adapun sifat atau ciri Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengansifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :1.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
ABDUL ARIFIN
Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Cq DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Cq BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO
365 — 216
  • DUDUK SOAL1.Bahwa Penggugat merupakan Pemangku Adat berdasarkan WarkahPengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam Sungai Medangtertanggal 15 Juni 2011 M/bertepatan pada 13 Radjab 1432 H yangdikukuhkan oleh Bupati Pelalawan.
    Penggugatdalam hal ini merupakan tampuk anakkemenakan yang pula memilikihutan/ tanah ulayat adat dan seyogyanya dapat dikelola untuk diri dan/atauanakkemenakan adat demi kesejahteraan anakkemenakan yaknimasyarakat adat tesebut dalam hal ini masyarakat adat batin hitam sungaimedang;Bahwa Hutan Adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum Adat dan atauMasyarakat Adat Bathin Hitam Sungai Medang masuk kedalam pengertianHutan Negara akan tetapi tidaklan meniadakan hakhak masyarakathukum adat yang bersangkutan
    Petalanganberdasarkan Warkah Pengukuhan Adat Petalanagan telah memperlihatkankebaradaan Adat itu masih ada;Bahwa oleh karena pada tanggal 04 Mei 1998 Datuk Muhammad Husinselaku Batin Sungai Medang telah meninggal dunia, kemudian dilakukanmusyawarah anak dan kemenakan, cerdik pandai, dan orangorangkampung dalam persukuan Melayu Sungai Medang Tertanggal 10 Mei 1998maka melalui Surat keputusan Lembaga Adat Petalangan kabupatenKampar Nomor 04/LAP/VI/1998 tertanggal 04 juni 1998 ditetapkanlahABDUL MAJID
    bersama berdasarkanmusyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat, danberdasarakan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat;Bahwa adapun Salinan Tombo tertanggal 16 Maret 1990 seluas + 100.000Ha dengan batasbatas alam sebagaimana salinan tombo tersebutdilakukan ploting titik kordinat secara geografis letak dan posisi hutan tanahwilayat batin hitam sungai medang sebagai berikut:a.
    NanjakMakmur sudah mengakui keberadaan hutan Ulayat Masyarakat Adat bathinhitam dengan memberikan hakhak keperdataan masyarakat batin hitammelalui Pemangku Adat Bathin Hitam sugai Medang yang terdahulu;Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.663/MenhutII/2009 tentang perubahaan Fungsi sebagian kawasanhutan produksi terbatas kelompok Hutan Taman Nasional Teso Nilo yakniTergugat merupakan surat yang masih berstatus Penunjukan yang belummemiliki kepastian hukum dilapangan, tetapi
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 04-03-2024 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PT AMBON Nomor 22/PDT/2024/PT AMB
Tanggal 27 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat I : IKABOTH WATUTAMATA Diwakili Oleh : IKABAOTH WATUTAMATA
Pembanding/Penggugat II : BAREN WATUTAMATA Diwakili Oleh : IKABAOTH WATUTAMATA
Pembanding/Penggugat III : YUSAK WATUTAMATA Diwakili Oleh : IKABAOTH WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat I : JOCKSAN WATUTAMATA Alias JOCK
Terbanding/Tergugat II : CORNELES WATUTAMATA Alias NELES
Terbanding/Tergugat III : KIRIMASA WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat IV : DEREK WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat V : LAURENS WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat VI : Ny BERNARDA LODAR W Alias NARDA
Terbanding/Tergugat VII : LEONARD WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat VIII : SIMSON WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat IX : LUKAS WATUTAMATA
Terbanding/Tergugat X : REIMAN RENGRENGULU
Terbanding/Tergugat XI : AGABUS FENANLAMBIR
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA KAMATUBUN
43 — 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — RUSLI DJ (almarhum) vs BARUDIN, Dkk
225 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadengan tidak jelasnya kwalitas Tergugat A dalam perkara perdata Nomor3/PdtG/2014/PN Sw, ini berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (N.O);Bahwa gugatan tentang harta pusaka tinggi kaum menurut Adat Minangkabauharus dijukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, dalam perkara ini Barudinselaku Penggugat bukanian Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebabPenggugat tidak punya gelar Adat dan tidak diangkat secara Musyawarah dalamkaum Penggugat yang diakui oleh Ninik Mamak dalam Suku secara Adat,sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2007 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057/K/PDT/2006
Tanggal 10 April 2007 — Hengky dawir; H.Syamsudin bin Tumpa; Hj. Mantasia binti hama, modalky s.d; Pemerintah Republik Indonesia; Kepala Badan Pertanahan Nastonal; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura; Handoyo Tjondro Kusumo; Syamsudin; Suprakoso, SH.
92 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-04-2006 — Upload : 02-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294K/TUN/2002
Tanggal 5 April 2006 — Janda Engelista Kondoj Tamaka ; Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado ; Locky Tjipta Herlambang
84 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TAPAK TUAN Perdata
Register : 25-01-2016 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 2/Pdt.P/2016/PN.Ttn
Tanggal 1 Februari 2016 — Drs YUFRIZAL Bin NYAK UMAR
110 — 19
  • Menimbang, bahwa mengenai mengubah bulan lahir yang tercantum dalamakte kelahiran ADHA AKBAR KALAPANOV, Nomor : AL5140005682 tanggal 26Januari 2010 yang tercantum tanggal 27 bulan Nopember 2009 dirubah menjadiHal 5 dari 7 putusan nomor 2/Pdt.P/2016/PN.Ttnbulan lahir bulan 27 Juli 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yangdibuat oleh Hj UMI SALMAH yang dilampirkan sebagai bukti yang beri tanda P7;Menimbang bahwa pergantian nama, sepanjang nama tersebut tidakbertentangan dengan kepatutan, adat
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Nab
Tanggal 13 Desember 2016 — YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I; Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II; Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III; Wib Yogi sebagai Tergugat IV; Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;
257 — 0
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Bls
Tanggal 21 Juni 2016 — - KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT
68 — 20
  • - .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    - KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT
    Menyatakan terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADATGINTING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak ataumelawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dalam Pasal 112 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dalam Dakwaan Kedua.Ds Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARTO GINTING AliasKARTO Bin ADAT GINTING selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangkansepenuhnya selama
    (Dirampas untuk dimusnahkan)4,Menghukum terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGmembayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepadaMajelis Hakim untuk pengurangan Hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.BIsDAKWAANPertamaBahwa ia terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGpada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, bertempat diKedai Kopi Bilyard lorong tiga Komplek Lokalisasi Bukit Permai Kulim Km. 13Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih
    Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;ATAUHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.BlsKEDUABahwa ia terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGpada hari Sabtu tanggal
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTO GINTING Als KARTOBin ADAT GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,(delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.Bls3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;
98 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87K/TUN/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — Mawardi Sinulingga ; Minter Br. Sebayang ; Dame Br. Sebayang ; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
66 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-08-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 30-06-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Nab
Tanggal 14 Mei 2019 — Ny. SABATIAH sebagai Penggugat; MELKISEDEK RUMAWI sebagai Tergugat I; MARIAM RUMAWI sebagai Tergugat II; YAHYA RUMAWI, S.T. sebagai Tergugat III;
1457 — 1523
  • Berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provisi Papua dan Peraturan Daerah khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, maka SertifikatHak Milik Nomor 451 Kel.Oyehe, Surat Ukur tertanggal 19111990 Nomor1067/1990 seluas 725 M? terdaftar atas nama SABATIAH (Penggugat),kepemilikannya tidak sah ;2.
    Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak Perorangan WargaMasyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter Monginsidi Kel.Oyehe Nabire berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah ;b. Adanya perbedaan tanda tangan saudara Jus Rumsaury dalam suratyang dibuat pada tanggal 01 September 1986 ;c.
    Hukum Adat atas Tanah ;Bahwa bangunan yang didirikan Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) unitrumah kopel atau koskosan dan 1 (satu) unit rumah bertingkat dua lantaiyang semuanya semi permanen tidak sah karena dibangun diatas tanahHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah milik BapakLeonard Rumawi (Almarhum) ;Bahwa usaha koskosan Penggugat yang dibangun diatas tanah HakPerorangan Warga Masyarakat Adat atas tanah milik bapak LeonardRumawi (Almarhum) selama bertahuntahun tidak ada itikad
    SABATIAHkarena menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah milik HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah milik BapakLeonard Rumawi tanpa izin dan persetujuan serta tidak menyelesaikan hakahak adan dan pemilik.Bahwa selama 32 (tiga puluh dua) tahun penguasaan atas tanah HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah milik BapakLeonard Rumawi tidak ada sama sekali Kompensasi yang diberikan olehSaudara NY. SABATIAH bahkan saudara NY.
    Nabire ;Bahwa ada dua prosedur untuk memperoleh hak atas tanah, yaitu untukstatus tanah negara dan status tanah adat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2007 — Upload : 12-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477K/TUN/2006
Tanggal 22 Mei 2007 — Ny. Hj. Siti Rokayah vs. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung; Drs. Endang Hudaya Prawira; Sundrawan Surya Chandra; Adhi Romzy; Ny. Rita Tresnawati; Ny. Yeti Hermayati; Darma Setiawan, SE; Goenawan Setia Oetama; Tan Kinarya Tanjung; Ny. Enung Rokayah Sabana; Tommy Firman; Ir. Agung Setiabudi, M.Sc; Yutinawati Effendi; Ny. Zuryati; Janu Ryadi; Ir. Turchamun Muhamad Nuryan; Rinrin Dimyati Harvey
88 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 9 April 2020 — NIKMAWATI LATIF sebagai Penggugat; CONSTAN WARAY sebagai Tergugat I; SURIPTO sebagai Tergugat II; IMRAN sebagai Tergugat III; KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE sebagai Turut Tergugat;
626 — 434
  • Tidak adanya berita acara pelepasan tanah adat (BAP).2. Bukti Asli pembayaran (kwitansi, Nota, saksi) ataupun ganti kerugiankepada kami pemilik hak ulayat/datok.3.
    Tanpa ada negosiasi dan kesepakatan bersama atas pemindah tangankekuasaan hak atas tanah tersebut sampai terbitan sertifikat tersebut.Berita Acara Pelepasan tanah adat tertanggal 2 maret tahun 2002, yangditandatangani oleh Kepala Suku Besar Wate kabupaten Nabire Didimuswaray dinyatakan baru di terbitkan setelah 10 tahun terbit sertifikat tersebut.Maka kami selaku Tergugat 1 menyatakan tindakan Penggugat dan badanPertanahan Nasional melakukan tindakan sabutasi/penyerobotan tanahmilik masyarakat adat
    Foto Copy Kwitansi Pembayaran surat Pelepasan adat tertanggal 24Oktober 2018;8.
    di tari Adat ; Bahwasaksi sempat ikut waktu ada pengukuran terhadap tanah tersebut; Bahwasertifikat milik H.
    Ratna dan sebelah selatan berbatasandengan tanah Adat;Bahwa tanah tersebut panjang kebelakang berukuran 130 M?
Yurisprudensi Waris Waris Adat
Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
3/Yur/Pdt/2018
9986 — 0
  • Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

  • Hukum Adat (Customary Law) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganutpaham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagaipemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunanserta kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yangdapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandanghanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya

    Pertimbangan hukum yang senada dijumpai puladalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adatBatak Mandailing yang juga menganut paham patrilinialisme.

    Perkara ini terkait pembagian waris adatRote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukan ke dalam salahsatu putusan penting (landmark decision) Mahkamah Agung di Laporan TahunanTahun 2012.
    Artinya, hukum adat yang tidaksesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yangtidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagidipertahankan;

    Penyetaraan hak waris perempuan kembalidiputuskan Mahkamah Agung pada tahun 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017.

    Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutus perkara waris terkait adat Tionghoa.
    K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur.