Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT AMBON Nomor 13/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Diwakili Oleh : Azwar Patty,S.H
Terbanding/Penggugat : Abubakar Tehuayo
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Maluku Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Saniri Negeri Telutih Baru
150 — 346
  • terbentuk berdasarkan Sejarah dan Asal Usulberfungsi untuk mengatur adat istiadat, hukum adat serta budayamasyarakat setempat.
    Saneri tentang PenetapanMatarumah Parenta di Negeri Adat Telutin Baru kecamatan Tehorukabupaten Maluku Tengah;Bahwa sebenarnya gugatan ini adalah gugatan yang salah alamat dansama sekali tidak berdasar karena segala sesuatu yang telah dilaksanakandan telah dijalankan oleh Lembaga Adat Saneri Negeri Adat Telutin Baruadalah merupakan representasi dari seluruh warga masyarakat adat NegeriAdat Telutin Baru sebagaimana yang telah ada dan telah berlaku selama inisecara turuntemurun sejak zaman penjajahan
    Itulan cara dan bentuk dari kekerdilan cara berfikirPenggugat yang telah tergambar selama ini yang kemudian dipertontonkankepada masyarakat adat Negeri Adat Telutih Baru.
    Meskipun demikianTergugat dapat memahami dan memaklumi karena sejak kecil (SMA)Penggugat ini tidak pernah tinggal lama di Negeri Telutinh Baru sehingga diasudah lupa dengan tatanan adat kebiasaan, kebersamaan,Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBkegotongroyongan dan toleransi yang selama ini ada dan dianut olehmasyarakat adat Negeri Adat Telutin Baru;Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 seperti yang disebutkan pada poin 3(tiga) sudah ada keputusan tentang dua Matarumah parentah
    Coba/silahkan Penggugat tunjukkan fakta sejarahyang mana, kapan dan Siapasiapa dari Matarumah / Keturunan Tehuayoyang menjadi raja, coba saudara Penggugat sebutkan serta berikan buktisecara fisik ;Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, berdasarkan sejarah pulabahwa Matarumah / Keturunan Tehuayo pernah diberi mandat olehmasyarakat adat Negeri Adat Telutin Baru kecamatan Tehoru kabupatenMaluku Tengah melalui Lembaga Saneri untuk memerintah (menjadiRaja/Kepala Pemerintah Negeri) di Negeri Adat Telutin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-10-2006 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982K/PDT/2005
Tanggal 16 Oktober 2006 — M. Yunus alias Koloden; Jhoni Utih vs Munir Rajo Mangkuto; Umar.a; Tiranyam; Muslim Alek,Zainuddin Enek; Tiben; Handani; Darwia Ayang; Ermawati; (Tiben); Efrizal; Roslaini (Tocos); Rahmadani; Jang Pardi; Safaruddin
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 21-10-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 66/PDT/2017/PT MDN
Tanggal 11 April 2017 — Pembanding/Penggugat VIII : Mhd. Taon Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat VI : Maraimpun Lungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat IV : Ali Lubis Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat II : Payungan Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat VII : Rahmad Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat V : Asmuri Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat III : Darajat Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Pembanding/Penggugat I : Imbalo Pulungan Diwakili Oleh : H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH.
Terbanding/Tergugat I : Manab Lubis Diwakili Oleh : SYAMSIR ALAM NASUTION, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : H. Ali Ardi Diwakili Oleh : SYAMSIR ALAM NASUTION, SH.,MH.
92 — 5
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 35/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 7 Agustus 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
144 — 79
  • /Marinyo Wasa danNukuri/Jabatan adat di daerah Folley);Keret/Marga FADIMPO, (Jabatan selaku Kapitan Selatan/Jabatan Adat diLimalas);Keret/Marga ALKADRY,Keret/Marga WAILEGI;Keret/Marga LEWATAKA;Keret/Marga MJAM;Keret/Marga MLUI;Keret/Marga FAAM;8.
    Menyatakan Petuanan Adat di wilayah Misool Kabupaten Raja Ampat denganbatasbatas : Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan laut dan gugusan pulaupulau petuanan adat RAJA LILINTA; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah perairan laut dan gugusan pulaupulau petuanan adat KAPITAN LAUT FAFANLAP; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah perairan LAUT SERAM; Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah petuanan adat JOJAUWAIGAMA;Adalah Hak Ulayat Petuanan Adat JOJAU GAMTA yang terdiri dariKeret/MargaWIHEL
    JOJAUGAMTA; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah laut Petuanan Adat JOJAUGAMTA; Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah laut Petuanan Adat JOJAUGAMTA;5.
    Bahwa dalil para penggugat dalam poin 6 tidak beralasan hukum dankabur demi hukum oleh karena Petuanan Adat JOJAU Gamta harusdibuktikan secara tegas apalsgi dalam hal pemberian tugas dantanggung jawab adat dalam Struktur Masyarakat Adat Suku MatabtL~ME)yakni secara khusus JOJAU Gamta dalam perkara perdata ini..
    JOJAUGAMTA; Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah laut Petuanan Adat JOJAUGAMTA; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah laut Petuanan Adat JOJAUGAMTA; Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah laut Petuanan Adat JOJAUGAMTA;Adalah hak ulayat masyarakat adat JOJAU GAMTA yang terdiri dari dariKeret/Marga WIHEL dan Keret/Marga WAILEGI, ALKADRY, LEWATAKA,UMBALAK,KAPOUNON, JEMPUT, HAMUI, DAUTOT, HAY, BOTOT,KAMOUSUM, MOOM, FADIMPO, FALON, MJAM, MLUI dan FAAM:5 Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata
Register : 21-03-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Sml
Tanggal 12 Oktober 2023 — Penggugat:
1.IKABOTH WATUTAMATA
2.BAREN WATUTAMATA
3.YUSAK WATUTAMATA
Tergugat:
1.JOCKSAN WATUTAMATA Alias JOCK
2.CORNELES WATUTAMATA Alias NELES
3.KIRIMASA WATUTAMATA
4.DEREK WATUTAMATA
5.LAURENS WATUTAMATA
6.Ny BERNARDA LODAR W Alias NARDA
7.LEONARD WATUTAMATA
8.SIMSON WATUTAMATA
9.LUKAS WATUTAMATA
10.REIMAN RENGRENGULU
11.AGABUS FENANLAMBIR
Turut Tergugat:
KEPALA DESA KAMATUBUN
73 — 0
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT PADANG Nomor 167/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : CONDRIZAL Diwakili Oleh : Khairul Azwar Anas, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : YURMAN DT. TUAH
Terbanding/Tergugat II : SOFIAN GINDO
Terbanding/Tergugat III : MAWI DUNIA KAYO
Terbanding/Tergugat IV : FAUZI ST. KAYO
Terbanding/Tergugat V : ARNIDA
Pembanding/Penggugat II : ANDRIAL Diwakili Oleh : Khairul Azwar Anas, SH., MH
68 — 15
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bjn
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
SAAD
Tergugat:
1.KASRI
2.ENI ZULIA FRANSISKA
140 — 78
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — RUSLI DJ (almarhum) vs BARUDIN, Dkk
220 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadengan tidak jelasnya kwalitas Tergugat A dalam perkara perdata Nomor3/PdtG/2014/PN Sw, ini berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (N.O);Bahwa gugatan tentang harta pusaka tinggi kaum menurut Adat Minangkabauharus dijukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, dalam perkara ini Barudinselaku Penggugat bukanian Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebabPenggugat tidak punya gelar Adat dan tidak diangkat secara Musyawarah dalamkaum Penggugat yang diakui oleh Ninik Mamak dalam Suku secara Adat,sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-04-2006 — Upload : 02-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294K/TUN/2002
Tanggal 5 April 2006 — Janda Engelista Kondoj Tamaka ; Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado ; Locky Tjipta Herlambang
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-06-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Nab
Tanggal 13 Desember 2016 — YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I; Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II; Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III; Wib Yogi sebagai Tergugat IV; Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;
253 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2007 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057/K/PDT/2006
Tanggal 10 April 2007 — Hengky dawir; H.Syamsudin bin Tumpa; Hj. Mantasia binti hama, modalky s.d; Pemerintah Republik Indonesia; Kepala Badan Pertanahan Nastonal; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua; Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura; Handoyo Tjondro Kusumo; Syamsudin; Suprakoso, SH.
91 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TAPAK TUAN Perdata
Register : 25-01-2016 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 2/Pdt.P/2016/PN.Ttn
Tanggal 1 Februari 2016 — Drs YUFRIZAL Bin NYAK UMAR
108 — 19
  • Menimbang, bahwa mengenai mengubah bulan lahir yang tercantum dalamakte kelahiran ADHA AKBAR KALAPANOV, Nomor : AL5140005682 tanggal 26Januari 2010 yang tercantum tanggal 27 bulan Nopember 2009 dirubah menjadiHal 5 dari 7 putusan nomor 2/Pdt.P/2016/PN.Ttnbulan lahir bulan 27 Juli 2009 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yangdibuat oleh Hj UMI SALMAH yang dilampirkan sebagai bukti yang beri tanda P7;Menimbang bahwa pergantian nama, sepanjang nama tersebut tidakbertentangan dengan kepatutan, adat
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Bls
Tanggal 21 Juni 2016 — - KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT
65 — 20
  • - .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    - KARTO GINTING Als KARTO Bin ADAT
    Menyatakan terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADATGINTING telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak ataumelawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dalam Pasal 112 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dalam Dakwaan Kedua.Ds Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARTO GINTING AliasKARTO Bin ADAT GINTING selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangkansepenuhnya selama
    (Dirampas untuk dimusnahkan)4,Menghukum terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGmembayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepadaMajelis Hakim untuk pengurangan Hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.BIsDAKWAANPertamaBahwa ia terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGpada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, bertempat diKedai Kopi Bilyard lorong tiga Komplek Lokalisasi Bukit Permai Kulim Km. 13Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih
    Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;ATAUHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.BlsKEDUABahwa ia terdakwa KARTO GINTING Alias KARTO Bin ADAT GINTINGpada hari Sabtu tanggal
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTO GINTING Als KARTOBin ADAT GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,(delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/201 6/PN.Bls3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;
93 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) III KOTO VS I. PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PPWN) NAGARI III KOTO., II. BUPATI TANAH DATAR., III. MOHD. HATTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87K/TUN/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — Mawardi Sinulingga ; Minter Br. Sebayang ; Dame Br. Sebayang ; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 9 April 2020 — NIKMAWATI LATIF sebagai Penggugat; CONSTAN WARAY sebagai Tergugat I; SURIPTO sebagai Tergugat II; IMRAN sebagai Tergugat III; KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE sebagai Turut Tergugat;
615 — 417
  • Tidak adanya berita acara pelepasan tanah adat (BAP).2. Bukti Asli pembayaran (kwitansi, Nota, saksi) ataupun ganti kerugiankepada kami pemilik hak ulayat/datok.3.
    Tanpa ada negosiasi dan kesepakatan bersama atas pemindah tangankekuasaan hak atas tanah tersebut sampai terbitan sertifikat tersebut.Berita Acara Pelepasan tanah adat tertanggal 2 maret tahun 2002, yangditandatangani oleh Kepala Suku Besar Wate kabupaten Nabire Didimuswaray dinyatakan baru di terbitkan setelah 10 tahun terbit sertifikat tersebut.Maka kami selaku Tergugat 1 menyatakan tindakan Penggugat dan badanPertanahan Nasional melakukan tindakan sabutasi/penyerobotan tanahmilik masyarakat adat
    Foto Copy Kwitansi Pembayaran surat Pelepasan adat tertanggal 24Oktober 2018;8.
    di tari Adat ; Bahwasaksi sempat ikut waktu ada pengukuran terhadap tanah tersebut; Bahwasertifikat milik H.
    Ratna dan sebelah selatan berbatasandengan tanah Adat;Bahwa tanah tersebut panjang kebelakang berukuran 130 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2007 — Upload : 12-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477K/TUN/2006
Tanggal 22 Mei 2007 — Ny. Hj. Siti Rokayah vs. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung; Drs. Endang Hudaya Prawira; Sundrawan Surya Chandra; Adhi Romzy; Ny. Rita Tresnawati; Ny. Yeti Hermayati; Darma Setiawan, SE; Goenawan Setia Oetama; Tan Kinarya Tanjung; Ny. Enung Rokayah Sabana; Tommy Firman; Ir. Agung Setiabudi, M.Sc; Yutinawati Effendi; Ny. Zuryati; Janu Ryadi; Ir. Turchamun Muhamad Nuryan; Rinrin Dimyati Harvey
87 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-08-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 30-06-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Nab
Tanggal 14 Mei 2019 — Ny. SABATIAH sebagai Penggugat; MELKISEDEK RUMAWI sebagai Tergugat I; MARIAM RUMAWI sebagai Tergugat II; YAHYA RUMAWI, S.T. sebagai Tergugat III;
1427 — 1495
  • Berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus bagi Provisi Papua dan Peraturan Daerah khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah, maka SertifikatHak Milik Nomor 451 Kel.Oyehe, Surat Ukur tertanggal 19111990 Nomor1067/1990 seluas 725 M? terdaftar atas nama SABATIAH (Penggugat),kepemilikannya tidak sah ;2.
    Saudara Jus Rumsaury bukan sebagai pemilik Hak Perorangan WargaMasyarakat Hukum Adat atas tanah di Jalan Wolter Monginsidi Kel.Oyehe Nabire berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi PapuaNomor 23 Tahun 2008 tentanh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat danHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas tanah ;b. Adanya perbedaan tanda tangan saudara Jus Rumsaury dalam suratyang dibuat pada tanggal 01 September 1986 ;c.
    Hukum Adat atas Tanah ;Bahwa bangunan yang didirikan Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) unitrumah kopel atau koskosan dan 1 (satu) unit rumah bertingkat dua lantaiyang semuanya semi permanen tidak sah karena dibangun diatas tanahHak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah milik BapakLeonard Rumawi (Almarhum) ;Bahwa usaha koskosan Penggugat yang dibangun diatas tanah HakPerorangan Warga Masyarakat Adat atas tanah milik bapak LeonardRumawi (Almarhum) selama bertahuntahun tidak ada itikad
    SABATIAHkarena menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah milik HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah milik BapakLeonard Rumawi tanpa izin dan persetujuan serta tidak menyelesaikan hakahak adan dan pemilik.Bahwa selama 32 (tiga puluh dua) tahun penguasaan atas tanah HakPerorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah milik BapakLeonard Rumawi tidak ada sama sekali Kompensasi yang diberikan olehSaudara NY. SABATIAH bahkan saudara NY.
    Nabire ;Bahwa ada dua prosedur untuk memperoleh hak atas tanah, yaitu untukstatus tanah negara dan status tanah adat.
Yurisprudensi Waris Waris Adat
Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
3/Yur/Pdt/2018
9768 — 0
  • Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

  • Hukum Adat (Customary Law) di sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganutpaham patriarki dengan mengutamakan laki-laki dan anak laki-laki sebagaipemimpin keluarga yang mempunyai peran publik dan akan meneruskan keturunanserta kepemimpinan keluarga sehingga hanya laki-laki dan anak laki-laki yangdapat memperoleh warisan, sementara perempuan dan anak perempuan dipandanghanya dapat berperan di ranah domestik (rumah tangga), karenanya

    Pertimbangan hukum yang senada dijumpai puladalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adatBatak Mandailing yang juga menganut paham patrilinialisme.

    Perkara ini terkait pembagian waris adatRote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukan ke dalam salahsatu putusan penting (landmark decision) Mahkamah Agung di Laporan TahunanTahun 2012.
    Artinya, hukum adat yang tidaksesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yangtidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagidipertahankan;

    Penyetaraan hak waris perempuan kembalidiputuskan Mahkamah Agung pada tahun 147 K/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017.

    Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutus perkara waris terkait adat Tionghoa.
    K/Pdt/2017 tanggal 10 Juli2017 terkait pembagian waris dalam adat Manggarai Nusa Tenggara Timur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-04-2005 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6K/Pdt/2004
Tanggal 28 April 2005 — Paulus An ; Euis Kartiwi Napitupulu
127 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembar 15 kotak B/3 BlokCibakom sebagai konversi dari Persil Milik Adat No. 130 b S IJ Kohir Nomor 661tertulis atas nama MADHAJI yang selanjutnya telah menjadi milik Tergugat Asliberdasarkan Akta Jual Beli No. 126/Bdg/1984 tanggal 23 Agustus 1984 yang aktanyadibuat oleh dan di hadapan Raden Soesilo Djatmiko, SH.
    yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, yang dahulumerupakan bahagian dari Tanah Adat Persil No. 130 B S. II Kohir No. 661 luas 1700m? tertulis atas nama MADHAJI, sesuai dengan Buku Letter C yang ada di KelurahanSukarasa maupun buku Letter B yang ada di Kantor Kecamatan Sukasari sertaberdasarkan peta lokasi tanah : Ur. Lembar 15 kotak B/3 Blok Cabakom, yang telahdikonversi menjadi SHM No. 1326/Kel. Sukarasa, GS No. 157/1984 tanggal 15Pebruari 1984 luas 340 m?
    Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mempertimbangkan suatu putusan dengandidasarkan pada keteranganketerangan saksi dan buktibukti yang bercerita tentang16tanah adat dengan persil No. 130 S.
    HERNAWAN KS dan saksi UNDANGENJUM yang menjelaskan tentang riwayat tanah didasarkan pada tanah adat tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;6.