Ditemukan 4478 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2011 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-06-2011
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Mbl.
Tanggal 2 Februari 2011 — PENGGUGAT X TERGUGAT
166
  • untukmencari nafkah, saksi sering mendengar sendiripertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan ini,maka segala yan om roi persidangansebagaimana termuat merupakanbagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalamputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketaperkawinan (Cerai Gugat) antara orang orang yang beragamaIslam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndang
Putus : 06-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 B/PK/PJK/2007
Tanggal 6 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERJAYA MAKSATRA SEGARA
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undangNomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu' setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dariluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atauuntuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,dengan nama
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf aUndang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undangNomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ataspenghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataukegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterimaatau. diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri,wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji,upah, honorarium, tunjangan
Register : 05-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 2 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Rio Bataro Silalahi, SH
Terdakwa:
Mimpin Ginting Jawak Als Tupa
2812
  • dalamHalaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN StbBerita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.
Register : 04-02-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 74/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 28 Februari 2013 — NURFAHMI Pgl FAHMI dan Terdakwa II. USMAN PGL USMAN
357
  • didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifatalternative yaitu:Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dakwaan KesatuPasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti sesuai dengan faktafaktayang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    terdakwa telah meresahkan masyarakat;e Perbuatan para terdakwa tidak memdukung program pemerintah; HALHAL YANG MERINGANKAN: Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;e Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; Terdakwa masih muda dan masih ada waktu dan kesempatan untuk merobah sifat dan sikapnyadikemudian hari; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat pasal pasal dari UndangUndang yang bersangkutan dan pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
Register : 18-08-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 716/Pid.Sus/2020/PN Stb
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Obrika Yandi Simbolon, SH.
Terdakwa:
Tengku Zulkarnaen
7915
  • terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.
Register : 10-06-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 193/Pid.Sus/2014/PN.YK
Tanggal 4 September 2014 —
407
  • DESY KURNAENI Alias DESY, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatanmelakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirisendiri . sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) aUndang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanMenjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDREASSYAHPUTRA Alias ZAKI, dan terdakwa II.
Putus : 15-12-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 2802/Pid.Sus/2015/PN.SBY
Tanggal 15 Desember 2015 — SANJAYA Bin HARYONO GUNTARTO
253
  • diri sendiri.Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua pasal tersebut tidak terpenuhi maka dakwaantersebut harus dinyatakan tidak terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaanalternative yang telah dinyatakan tidak terbukti maka konsekwensi hukumnya seharusnya terdakwa1011dibebaskan, akan tetapi sesuai fakta hukum telah ternyata terdakwa terbukti secara melawan hukummenggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 127 huruf aUndang
    pasal yang tidak didakwakan karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidanganterdakwa hanya terbukti sebagai pengguna / pemakai narkotika ( pasal 127 Undang Undang No.35Tahun 2009 ); 29222 222222222 noni nn nnn nn nnn nnn nnn nananMenimmbang, bahwa dengan merujuk Yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendirian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 127 huruf aUndang
Register : 10-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1015/Pdt.G/2020/PA.Kra
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91
  • Akta Cerai Nomor745/AC/2020/PA.Smn;Karena perkara atas nama penggugat dan Tergugat telah putus dantelah terbit Akta Cerai, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkandan Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk semua halhal yang telah tercatat dalam berita acara sidang ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf aUndang
Register : 29-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Pre
Tanggal 21 Februari 2019 — Ilham Suherman Alias Illang Bin Suherman
404
  • Menyatakan Terdakwa Ilham Suherman Alias Illang Bin Suherman, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendirisebagaimana dalam Dakwaan Lebih SubsidairPenuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan4 (empat) bulan ;7.
Register : 22-07-2009 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-02-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0777/Pdt.G/2009/PA.TL
Tanggal 27 Agustus 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugatdan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta sebagaiberikut ; Bahwa Penggugat tidak mencamtumkan/menyebutkan agamadalam menguraikan identitas para pihak ; Bahwa alamat kantor kuasa Penggugat, dalam gugatandisebutkan berlamat di Jl. A.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 485/Pid.Sus/2015/PN SDA
Tanggal 27 Oktober 2015 — Agus Agung Subroto Bin Riduwan
213
  • berwenang yang terkait ataudokter ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;,Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    adalah orang yang sehat jasmanimaupun rohani hal ini terbukti dari keadaan Terdakwa diperisangan yangdapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dengan baik dan dapatmenceritakan kejadian yang dia alami dengan baik dan berurutan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak berhak untukmenggunakan narkotika jenis sabu tersebut oleh karena Terdakwa dalammenggunakan narkotika jenis sabu juga tidak ada ijin dari pihak yangberwenang, dengan demikian unsur kedua dari pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
Register : 19-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN STABAT Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Stb
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
Sri Makharani.SH
Terdakwa:
Suherman Alias Padang
3021
  • Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) JuntoPasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJunto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJunto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,adalah sebagai berikut:1.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Srg
Tanggal 13 Maret 2017 — ROMI ARDIAN BIN MUHTAR (ALM)
214
  • (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim akanmemilin salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yangmanakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukaan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaanalternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    No 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau sabusabutersebut dilarang untuk dikonsumsi sebab terdakwa tidak memilikikewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwajuga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi ,maka berdasarkanhalhal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
Register : 28-07-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN STABAT Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
RIO BATARO SILALAHI.SH
Terdakwa:
MHD. IMRON ROSSYADI HASIBUAN
5017
  • Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN StbMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang
    Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.
Register : 22-10-2010 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2010/ PTUN-JKT
Tanggal 8 Nopember 2010 — Eben Ezer, S.H;Jaksa Agung Republik Indonesia
7331
  • NegaraJakarta, oleh karena terhadap obyek gugatan harus terlebihdahulu ditempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal48 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir denganUndang Undang No. 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya akantetapi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadapkeputusan dari BAPEKMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatanPenggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf aUndang
Register : 29-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Pre
Tanggal 19 Februari 2019 — Andi Agung Mulya Putra Bin Andi Agus Salim Wana
484
  • Menyatakan Terdakwa Andi Agung Mulya Putra Bin Andi Agus Salim Wana, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Lebih SubsidairPenuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;7.
Register : 29-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pre
Tanggal 21 Februari 2019 — Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir
404
  • Menyatakan Terdakwa Taswin Amir Alias Taswin Bin Amir, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Lebih SubsidairPenuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;7.
Putus : 07-04-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PID/2009/PT.BTN
Tanggal 7 April 2009 — PITOYO SUDHARMONO, SE. Bin LAZIM
7741
  • Bin LAZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menempatkan warga NegaraIndonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksuddalam dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tantang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri danmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah tTerdakwa tetap ditahan
    orangperorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ;Menimbang, bahwa Pasal 10 UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 menentukan, bahwa :Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeriterdiri dari ;Pemerintah 5Pelaksanaan penempatan TKI swasta ;Menimbang, bahwa dengan demikian perobuatan yangdilakukan terdakwa dititik beratkan kepada Pelakunya adalahOrang perorangan bukan terletak pada kelengkapan dokumen danpersyaratan formal lainnya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 ayat 1 (satu) huruf aUndang
    Arles1 (satu) buah .............20Perancis untuk saksi Harun Alrosyid =;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa tersebut, PengadilanTingkat Banding, berkesimpulan bahwa penempatan saksi saksiHansen Rahardjo, Sudariyanto, Wawan Haryanto dan HarunAlrosyid tersebut, untuk bekerja di luar negeri, baru akandiberangkatkan dan dokumendokumennya tidak Ilengkap sertatidak memenuhi persyaratan formal lainnya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 ayat 1 (satu) huruf aUndang
Putus : 26-01-2011 — Upload : 27-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2784 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — MUHAMMAD SYAHLI LUBIS alias LUBIS, DK
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lab.3760/KNF/IX/2009, tanggal 7 September 2009 dari hasilanalisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barangbukti milik atas nama Terdakwa Anis Yahya Marzukialias Anis, Marzuki alias Siki, Muhammad Syahli Lubisalias Lubis dan Mochtadin adalah benar mengandungcannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 8 lampiran Undang UndangRI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf aUndang
    20103760/KNF/IX/2009, tanggal 7 September 2009 dari hasilanalisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barangbukti milik atas nama Terdakwa Anis Yahya Marzukialias Anis, Marzuki alias Siki, Muhammad Syahli Lubisalias Lubis dan Mochtadin adalah benar mengandungcannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 8 lampiran Undang UndangRI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) huruf aUndang
Register : 15-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Dps
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5346
  • Pemohon menitipkan Termohon pada keluarga Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf aUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut padaangka 8, yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan bahwaTermohon menderita ganggugan kejiwaan sejak bulan November 2017, dankemudian