M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,MM, NIP.196312311989031143 ;

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.

Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30April 2019 oleh TERGUGAT sebagaimana pada point 1 diatas,PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada TERGUGAT padatanggl 26 Agustus 2019 dan diterima tanggal 29 Agustus 2019;3.

Bahwa Obyek Sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Drs.

Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/IIl.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Drs. Sugiarto,MM, NIP. 19631231 198903 1143;2.

Bahwa Obyek Gugatan dalam pekara ini adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 888/III.1148/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak PidaNA Kejahatan yang ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Drs.

Banyuasin GedungNomor 1 Sekojo Pangkalan Balai, Kabupaten BanyuasinPropinsi Sumatera Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiBanyuasin Nomor 290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr HamzahLubis, S,IP NIP. 197012291993031002;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan danmengembalikan hakhak kepegawaian Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata (lIll/c);5.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;3. Mewajibkan Termohon Kasasi / Dahulu Terbanding / Tergugat untukmencabut keputusan Bupati Banyuasin Nomor290/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 5 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat kepada saudara Hamzah Lubis, S.IP.NIP.197012291 993031002;4.

H Sulaiman, M.M;Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya administratifberupa keberatan, berdasarkan Keberatan atas terbitnya SKBupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H. AndiMusakkir, M.M., dan No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana,S.Sos., M.Si., (vide : Pasal 129 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Jo. Pasal 75 Ayat (2) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Jo.

BupatiLuwu No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos., M.Sitentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan atas nama PENGGUGAT yangyang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Mei 2019,kemudian tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;Vi.

., M.Si:;Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan 65/G/2019/PTUN.MksMewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama H.

Bukti P.9Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.1/BKPSDM/V/2019atas nama H. Andi Sana, S.Sos.,M.Si.;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Bupati Luwu Nomor:800/314/BKPSDM/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal:Usul Pensiun BUP PNS An. Drs. Andi Musakkir, M.M.

AndiSana, S.Sos, NIP. 195812311980111008 ditujukan KepadaKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMKabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM ~ danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019 ;Fotokop dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.

.> Selanjutnya terdakwa kemudian membuat surat dengan meniru kopsurat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan pengembangan SumberDaya Manusia) Kabupaten Ciamis yang ditandatangani oleh terdakwasendiri dengan meniru tanda tangan dari Kabid Bangrir Kab.

) Kab Ciamis yangisinya anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Ciamis untuk mengambil surat keputusan calon pengisiankekosongan formasi kepegawaian pad tanggal O03 April 2019 danterdakwa mengatakan agar saksi korban menunggu surat tersebutdikirimkan oleh BKPSDM Kab.

Ciamis yang dibuat sendiri oleh terdakwadengan tujuan agar terdakwa dapat mengulur waktu pengembalian uangmilik saksi korban;Bahwa isi surat dengan KOP BKPSDM Cliamis yang dibuat danditandatangani oleh terdakwa dengan memalsukan tanda tangan dari KabidPengembangan Karir Mutasi dan Kepangkatan sdr. RISSA SUGARAS.STP, M.Si berisi anak saksi korban agar datang ke BKPSDM Kab.

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/06/BKPSDM/IV/2019,tertanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama lbrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati LuwuUtara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip. 19761128200502 1 004;4.

perkara yangtimbul;Dan AtauMohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM

Putusan Nomor 33 K/TUN/2021Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor 888/06/BKPSDM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E., Nip 197611282005021 004 sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor94/PID.SUS/2015/PN.Mks., tanggal 12 Mei 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) setelah tanggal

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;

Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan BUPATIBARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama ANDI WAWO S.Sos tanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan BUPATI BARRU No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama ANDI WAWOS.Sos tanggal 30 April 2019;4.

Menyatakan Keputusan Bupati Barru (Tergugat) Nomor:888/37/IV/BKPSDM/2019 adalah sah menurut hukum= danmengikat;3.

Mks.Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialahKeputusan Bupati Barru Nomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30 April2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BarruNomor: 888/37/IV/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 30April 2019, atas nama Andi Wawo, S.Sos.

Dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkansurat keputusan nomor 880 / 01MDI / BKPSDM / 2017 maka Tergugat telahmelanggar Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertaAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik.ALASAN GUGATANl. DUDUK PERSOALANPEMECATAN TERHADAP PENGGUGAT SANGAT BERLEBIHAN1.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDV/BKPSDM/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama FAHRULARMIS.T. tertanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dikeluarkannyaKeputusan yang berkekuatan Hukum tetap.DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Dan padatanggal 25 Januari 2017 telah diserahkan secara nyata Keputusan BupatiTanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi,ST, tanggal 23 Januari 2017) yang dituangkan dan dilengkapi dengan BeritaAcara Penyerahan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 880/01MDI/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DinasPendidikan untuk diberitahukan

Menolak Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TanahLaut Nomor: 880/01MDIV/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepada Fahrul Armi, ST,tanggal 23 Januari 2017);. Menolak untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat dalamkedudukan semula;.

Bukti P7Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:880/01MDI/BKPSDM/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atasnama Fahrul Armi, ST (potokopi sesuai asli);Surat Nomor:800/100MDI/BKPSDM, tanggal 24 Januari2017 perihal Pemanggilan Menghadap (potokopi sesuaiasli);Surat Nomor:800/84MDVBKPSDM, tanggal 23 Januari2017 perihal Penyampaian Surat Keputusan PenjatuhanHukuman Disiplin (potokopi sesuai asli);Surat ditujukan kepada Bupati Tanah Laut dari FahrulArmi, ST (potokopi

Usaha Negara dan sebelumnyatelah diterbitkan surat keputusan Bupati nomor : 888 / III.1151 /A.SK /IV / BKPSDM / 2019.

Bahwa nama Penggugat sesuai KTP adalah HJ.SYARIPA MAEMUNAH akan tetapi nama penggugat yang dituliskan dalam Surat Keputusan BUPATI KUTAI KARTANEGARANomor : 888 / Ill.1151 / ASK IV / BKPSDM / 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN adalahSYARIFAH MAEMUNAH.

Bukti P1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1halaman 42 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMD151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti T1 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/III.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau' Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;2.

Bukti T6 : Foto Copy sesuai denganFoto Copy Tanda Terima tanggal 6 Mei 2019, SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 888/Ill.1151/A.SK/IV/ BKPSDM /2019, tanggal 30 April 2019,tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,atas nama Syarifah Maeminah;7.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 19680727 200212 1 006:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E., NIP 196807272002121006:4.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya

GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON;

;Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telahmengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan perundangundangansebagai berikut. ;1.

Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanNomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yangditerbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTONIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINATK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan olehTERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkanhalaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN.BDGoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT.Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPAPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAINEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadapKeputusan Bupati Lahat Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat, beserta Lampirannya sampai dengan adanyaPutusan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/20213.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor821.2/135/KEP/BKPSDM/2019, tanggal 31 Desember 2019 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat besertalampirannya;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan keadaan ParaPenggugat seperti semula;5.

Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2.029/KEP/BKPSDM/2020, tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di LingkunganPemeritah Kabupaten Lahat, tanggal 12 Februari 2020, denganmemperbaiki cacatcacat yuridis yang terdapat pada Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo, sehingga Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa a quo tidak berlaku lagi; Bahwa sesuai dengan asas spontane vernietiging dalam hukumadministrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-405/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos, M.Si., NIP. 198010141999121001

;

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan kepada JOKO PITONO, S.Sos.,M.Si, NIP198010141999121001 ; ll.

/VII/BKPSDM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugat telahmenerima Surat Keputusan Nomor: 888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebutditerima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerimaSurat Tanggapan No.

/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada JOKO PITONO, S.SOS.,M.SI.

dan tugas saksi Pengadaandan Pemberhentian Pegawai; Bahwa benar di BKPSDM sejak tanggal 9 Januari 2019 sebelumnya diSatpol PP; Bahwa benar selama saksi berada di lingkungan Pemkab KutalKartanegara, belum pernah diberikan sosialisai mengenai UU AdministrasiPemerintah; Bahwa benar khususnya di BKPSDM belum pernah dilakukan supervisiUU Administrasi Pemerintah minimal oleh Kepala Dinas:;Bahwa benar pernah mendengar UU No.30 tahun 2014;Bahwa benar belum pernah ada supervisi oleh Kepala Dinas atau Bupati

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

/VII/BKPSDM/2019 Diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,dalam hal ini Bupati adalah pejabat pemegang kewenangan untukpemberhentian Tergugat.

/VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM. Tanggal 30 Juli2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888/Ill.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.

sejak 9 Januari 2019; Bahwa sebelum di BKPSDM saksi bertugas di Satpol PP dari 4 Januari 2017 9 Januari 2019; Bahwa adapun tupoksi saksi di BKPSDM adalah tentang Kepegawaian danPelatihan; Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada Kasubag KepegawaianDinas Pendidikan bahwa Penggugat tidak terima diberhentikan dengan tidakhormat dan akan mengajukan gugatan ke PTUN; Bahwa data PNS yang berkaitan dengan kasus korupsi didapat dari Pimpinandan diberi perintah untuk memperoses administrasi pemberhentian

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888jIII.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama H. Hairuni,SH., MM., NIP 196809041992031006;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 888/III.1403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama H. Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;4.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

KEWENANGAN PENGADILANBahwa Obyek sengketa Nomor : 888/IIl.1 140/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si.

UPAYA ADMINISTRASI1.Bahwa setelah PENGGUGAT, menerima Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019, per tanggal30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si., NIP : 19641223 199803 1002;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Pakhruddin, SE.

Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :810/I1.1238.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 23 Mei 2018 TentangPemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil atas nama PAKHRUDDIN,SE.,M.SI; Bahwa saksi pernah melihat Surat dari Kantor Advokat & Pengacara SAKIR, ZSH dan Rekan tanggal 26 Agustus 2019.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin,SE.,M.Si, NIP.196412231998031002 ;3.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 109 PK/TUN/20203.

Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.;4.

Putusan Nomor 109 PK/TUN/2020Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor66/G/2019/PTUN.MKS yang dimohonkan Peninjauan Kembali;Dengan Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya

;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor888/11/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Andi Musakkir, M.M.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/2020Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004;4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/1/BKPSDM/2019tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An.Sitti RakhmahSE, NIP 196312021985032004:4.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 20181 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILANSUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON ~~ Nomor:877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018.1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari :9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon Il, Ill, danIV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umumdan penataan Ruang Kab.

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas namaIr. GATOT RACHMANTO7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 20187.3.

Kaban BKPSDM...

Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan AdministratorDi Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober2018 beserta Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor :821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atasnama Ir. GATOT RACHMANTOb. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/5038/BKPSDM/2018tanggal 3 Oktober 2018c.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi, NIP 196601252007011014:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. HamidSanubi NIP 19660125200701 1014:4.

SORONG, tempat kedudukan di Jalan Kurana Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam pokok perkara:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota SorongNomor 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Drs. Markus lek, M.Si.;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/20214. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong Nomor888/03/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 71 K/TUN/2021Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Drs. Markus lek, M.Si.,tanggal 04 Oktober 2019;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mencabutKeputusan Walikota Sorong Nomor 888/03/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Markus lek, M.Si., tanggal 04 Oktober 2019;4.

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018.

SUPANDI tanggal 2 Mei 2018; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. SUPANDI tanggal 2 Mei 2018;4.

BuktiP.1 : Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tanggal 2Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.(fotokopi Sesuai asli);2. BuktiP2 =: Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol Tanggal 15 Mei 2018.

(Fotokopi Sesuai asli);Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor:991/62/VI/SKPP/BKPSDM/2018 Tanggal 21 Juni 2018.(Fotokopi sesuaiasli);Kutipan Daftar Pidana Nomor: 132/Pid.Sus/2010/PN.Bul Tanggal 7April 2011.

Bukti T.6: Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/229.26/V/BKPSDM/2018 Tanggal 2Mei 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil.(fotokopi Sesuai asli);Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018, Tanggal 23 Maret 2018 Perihal TindakLanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.(Fotokopi sesuaiasli);Tanda Terima dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor:800/167.20/BKPSDM/2018 Tanggal 30 April 2018.