KUWU KUBANGDELEG, KECAMATAN KARANGWARENG, KABUPATEN CIREBON.;SUHARTONO DKK.;

0n2 on eoeeKUWU KUBANGDELEG, KECAMATAN KARANGWARENG, KABUPATENCIREBON, berkedudukan di Jalan Raya Kubangdeleg No. 01Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon selanjutnyadisebut TERGUGAT / PEMBANDING MELAWAN:1 SUHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desabertempat tinggal di Dusun 4, Rt. 01 Rw. 009 Desa Kubangdeleg, KecamatanKarangwareng, KabupatenCirebon;Sebagai Penggugat I ;2 WARMUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,bertempat tinggal di Dusun 4, Rt. 02 Rw. 008

Taryono sebagai KepalaDusun (Kadus) V Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng,Kabupaten Cirebon;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1Surat Keputusan Kuwu Kubangdeleg No. 141.1/03SK/XII/Des tanggal 04Desember 2013 tentang Pemberhentian Sdr. SUHARTONO sebagai KepalaUrusan (Kaur) Keuangan Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng,Kabupaten Cirebon;Surat Keputusan Kuwu Kubangdeleg No. 141.1/04SK/XII/Des tanggal 04Desember 2013 tentang Pemberhentian Sdr.

Warmudi sebagai Kepala Urusan(Kaur) Ekonomi dan Bangunan Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng,Kabupaten Cirebon;Surat Keputusan Kuwu Kubangdeleg No. 141.1/08SK/XH/Des tanggal 07Desember 2013 tentang Pemberhentian Sdr. Carim sebagai Kepala Dusun(Kadus) II Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, KabupatenSurat Keputusan Kuwu Kubangdeleg No. 141.1/08SK/XH/Des tanggal 07Desember 2013 tentang Pemberhentian Sdr.

BUPATI CIREBON.;DUDI SUHAEDI.;Y A D I .;

BUPATI CIREBON Berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 SumberKabupaten Cirebon ;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaH.

UUS HERIYADI , Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenCirebon;AGUNG HARIAJI, SH,MPA, Jabatan Kasubag Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ISNAENI JAZILAH,SH Jabatan Kasubag Informasi dan Dokumentasi padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;TAUFIQ SAELAN ,S,STP,MSi Jabatan Kasubid Kelembagaan danPerangkat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa( BPMPPD) Kabupaten Cirebon ;DETI SRI APRIANTI,SH, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;GALIH

YUANA DARMANTO UTOMO, SH, Jabatan Pelaksana padapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;Hal 1 dari 17 hal.

UUS HERIYADI, SH., CN, Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKTYAODI2 AGUNG HARIAJI, SH., MPA, Jabatan KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon ;3.

., Jabatan Pelaksanapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;4 GALIH YUANA DARMANTO UTOMO,SH,jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon ;Keempatnya, berkewarganegaraan Indonesia,Kesemuanya Tim Bantuan Hukum PemerintahanKabupaten Cirebon, Beralamat di Jalan Sunan KalijagaNo. 7 Sumber Kabupaten Cirebon, Berdasarkan SuratKuasa khusus tertanggal 4 PebruariSelanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / PEMBANDINGMELAWANWarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal

Penggugat:
ETI
Tergugat:
Bupati Cirebon

Bahwa setelah Timwas Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan/meminta tambahan keterangan dari para pihak yang terkait danmengumpulkan serta meminta buktibukti yang diperlukan TimwasKabupaten Cirebon menyampaikan hasilnya kepada SekretarisDaerah Kabupaten Cirebon di rauang rapat Bupati Cirebon pada hariSenin tanggal 02 Desember 2019, penyampaian laporan pengaduanhasil perolehan suara Desa Buyut Kecamatan Gunungjati KabupatenCirebon oleh Timwas Kabupaten Cirebon telah memtuskan plenopenyelesaian pengaduan

Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap ObjekSengketa telah lewat waktu (kada/uwarsa);Bahwa Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandi,tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu BuyutKecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat padatanggal

Sekretaris Desa sesuai dengan kewenanganyang diberikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, Pasal 49 ayat(1)...dst nya... adalah dalildalil yang keliru, karena perlu diketahui PeraturanDaerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon beserta PeraturanPelaksanaannya sudah dicabut

WANDI selaku Calon Kuwu Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon yang memperoleh suara terbanyak dalamhalaman 34 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDGPemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yangdilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan danditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BuyutKecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Pengesahan danpelantikan Calon Kuwu Terpilin dalam Pemilihan Kuwu Buyut KecamatanGunungjati Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melaluiCamat Gunungjati Kabupaten Cirebon;Bahwa Camat Gunungjati Kabupaten Cirebon telah mengusulkanPengesahan dan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan KuwuBuyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon(Tergugat) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Penggugat:
TITIN UMARI SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
WALIKOTA CQ PEMKOT CIREBON BAG.ASET PEMKOT CIREBON

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, berkedudukan di JalanDR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Cirebon;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:153/SKK32.74.MP.02.02/VII/2019, tertanggal 2 Juli2019 memberikan kuasa kepada:1. Jamaludin, SH., MH, Jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan PengendalianPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;Halaman 1 dari 54 hal Putusan 64/G/2019/PTUN.BDG2.

., M.Si, Jabatan Kepala SeksiHubungan Hukum Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Cirebon;3. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST. Jabatan KepalaSubseksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;4. Oni Karmoni, S.SiT Jabatan Kepala SubseksiPengendalian Pertanahan Pada Kantor PertanahanKota Cirebon;5. Lukmanul Hakim, SH.

Jabatan Kepala SubseksiPenetapan Hak Tanah & PemberdayaanMasyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KotaCirebon, Berkedudukan di Jalan Dr. WahidinSudirohusodo Nomor 44 Cirebon;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2. WALIKOTA CIREBON CQ.

PEMERINTAH KOTA CIREBON SUB ASETPEMERINTAH KOTA CIREBON, berkedudukan diJalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor:180/SK.35/BKD/2019 tertanggal 7 Agustus 2019memberikan kuasa kepada Tim Bantuan HukumPemerintah Kota Cirebon bernama:1. Chandra Bima Pramana SH., MM, Tim BantuanHukum Pemerintah Kota Cirebon;2. Fery Djunaedi SH., MH Tim Bantuan HukumPemerintah Kota Cirebon;3. Yeti Sunarti SH., MH Tim Bantuan HukumPemerintah Kota Cirebon;4.

Permasalahan tanah Jalan Evakuasi Kota Cirebon atau disebutTanah Lapangan Bola Jalan Evakuasi sudah menjadi temuanBPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Permasalahan tersebutdimuat pada bagian temuan pemeriksaan No.7 Pengelolaan AsetTetap Pemerintah Kota Cirebon belum memadai, point d. TanahLapangan Bola Jalan.Evakuasi sebesar Rp.10.662.240.000,00milik Pemerintah Kota Cirebon belum tercatat di NeracaPemerintahan Kota Cirebon per 31 Desember 2015;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIREBON ELECTRIC POWER

ETTY HERAWATY ; PT BANK BTN (PERSERO) Cabang Cirebon.

Rausuna Said No.21 Jakarta ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PT BANK BTN (PERSERO) Cabang Cirebon , berkedudukan diJalan Siliwangi No. 16 Cirebon ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan P4DPengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa

Bahwa pihak PT BTN Kacab Cirebon wajib mengajukan permohonanpenetapan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial berdasarkan dengan Pasal 155 ayat 1UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4. Bahwa pihak PT BTN Kacab Cirebon wajib membuat Peraturan Perusahaan,sesuai Pasal 108 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo Kepmenaker No.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak hanya mempermasalahkansurat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Cirebon yaitu,Hal.7 dari 19 hal. Put.

Eksepsi Error in Persona :Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat PT Bank TabunganNegara (Persero) Cabang Cirebon sebagai Tergugat. Padahal PT BankTabungan Negara (Persero) Cabang Cirebon hanya merupakan KantorCabang dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang berkantor pusatHal.8 dari 19 hal. Put. No. 526/Pdt.Sus/2007di Jakarta.

No. 390/Crb.II/F.Ace/2005 (bukti T 21/bukti PR 21) atastemuan tertanggal 5 April 2005 dan 8 April 2005 tersebut pihak BTN KantorCabang Cirebon menyampaikannya ke Kantor Pusat Bank BTN untuk memintabantuan BTN Pusat menelusuri kembali selisih jurnal ATM tersebut;Bahwa atas permintaan tersebut Divisi Audit Intern BIN Pusatberdasarkan Memo No. 423/M/RHS/D A I/PS A/X11/2005 (bukti T 22/bukti PR22) telah menugaskan Tim Audit untuk melakukan Audit Khusus/Investigasipada kantor cabang Cirebon ;Bahwa berdasarkan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER

CABANG CIREBON, tersebut;

CABANG CIREBON VS NURWATA

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk.CABANG CIREBON, berkedudukan di Komplek CSB(Cirebon Super Blok), Ruko Berry Green Kav. Nomor 56,Jalan Dr.

Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan,Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat,diwakili oleh Njauw Vido Onadi dan Anthony /Y.Panggabean, selaku Para Direktur, yang dalam hal inimemberi kuasa kepada Anang Lady Puspawan, dankawankawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanNURWATA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal Di Dusun Karya Sembada, RT 003, RW 002, DesaCirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan,dalam hal ini memberi

CABANG CIREBON, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,dan Dr.

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Cabang Cirebon;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung KlasIA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihanhubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:NURWATA, yang beralamat Di Dusun Karya Sembada, RT. 003 RW. 002, DesaCirea, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT.Wahana Ottomitra Multiartha Tok Cabang Cirebon

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Cabang Cirebon, yangberalamat di Komplek CSB (Cirebon Super Blok), RukoBerry Green Kav. No. 56 JI. Dr.

BOX 4 Sumber Cirebon 45611, dan keesokanharinya atasan langsung Penggugat Bpk ANDI HIDAYAT beserta rekankerja yaitu Bok SENDI AGUSTIN, Bpk IRAWAN dan Kepala Cabang PT.WOM FINANCE Cirebon menengok ke rumah Penggugat, sehinggaHal. 6 dari 29 Put.

Bahwa Penggugat pernah bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 20Juni 2005 sampai dengan tanggal 01 Juli2017 (masa kerja 12 Tahun ) denganjabatan terakhir sebagai Collection Supervisor di cabang Cirebon.

Ceremai Raya No. 114 Perumnas Cirebon Tertanggal 24032017;Hasil Photo Rontgen atas nama Penggugat 03/24/2017. 10;58;05 AM;Hasil Photo Rontgen atas nama Penggugat 03/24/2017. 11;10;02 AM;Map / bungkus photo Ronitgen dari Instalasi Radiologi Rumah sakitPutera Bahagia Jl. Ceremai Raya No. 114 Perumnas CirebonTertanggal 28042017;Hal. 17 dari 29 Put.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon ; R. HARDADI

Wahidin No. 44 Kota Cirebon dan KantorPengadilan Negeri Cirebon Kota Cirebon atau pada suatu tempat yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja memakaisurat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itudapat menimbulkan kerugian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 Terdakwa mengajukanpemblokiran terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang sudah bersertifikat yangterletak di Jalan Dr.

Suryadi dan Persil 288 atas nama Ganda Sudirja,dengan demikian suratsurat yang telah digunakan Terdakwa untukmengajukan blokir kepada BPN Kota Cirebon untuk melakukan gugatanperdata ke Pengadilan Negeri Cirebon dan memberitahukan ke Rabo Bankdi Jakarta untuk meninjau ulang tentang nama nasabah pemegang SHM No.4838, 4839 dan 4840, adalah tidak asli dan Terdakwa menggunakan suratsurat tersebut sebagai sarana untuk mengelabui orang lain, sehingga oranglain tersebut (BPN Kota Cirebon, Rabo Bank dan Pengadilan

Cipto MangunkusumoKelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;Bahwa setelah dilakukan Eksekusi Pengosongan Objek tanah olehPengadilan Negeri Cirebon sesuai dengan Berita Acara EksekusiNomor: 08/BA.Pdt.X/2008/PN.Cn. tanggal 21 Agustus 2009,kemudian oleh Dr. H. PRA.

Kasan Djajadiningrat, yang ditandatangani Djakfar;Bahwa permohonan pemblokiran atas sertifikat tanah milik saksiSuhanto Suhartono, Sugiono Suhendang dan Engniati ke KantorPertanahan Kota Cirebon dengan maksud digunakan untukmelakukan gugatan perdata kepemilikan atas tanah SHM No. 4838,SHM No. 4839 dan SHM No. 4840 ke Pengadilan Negeri Cirebon,dan pihak Kantor Pertanahan Kota Cirebon mengabulkanpermohonan yang diajukan Terdakwa dengan memberitahukanpemblokiran sesuai dengan suratnya No. 466/73274/

tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Cbn. tanggal 12 Mei 2015 tersebut;MENGADILI SENDIRI :1.

BISRI MAHDOR ZAENANAI vs BTN SYARIAH CIREBON, dkk

P U T US ANNomor 0310/Pdt.G/2014/PACN.ps Sls 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkaraEkonomi Syariah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara yang diajukan oleh :BISRI MAHDOR ZAENANI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Blok Petuanan RT.12/RW.05, Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang,Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini memberi kuasakepada IBNU KHOLIK, SH

BaktiNomor 3 Kota Cirebon (samping PDAM Kota Cirebon),berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2014,yang memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnyaselanjutnya disebut PENGGUGAT ;melawan:1 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor CabangSyariah Cirebon yang beralamat di Ruko Cirebon CityCentre Jl. Sisingamangaraja Nomor 2728 Kota Cirebon,selanjutnya disebut TERGUGAT I2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGCIREBON, yang beralamat di Jl. Dr.

BankTabungan Negara (persero), Tok Kantor Cabang Syariah Cirebon selakuTergugat dan bukan oleh Tergugat Il sebagai pelaksana lelang ;.

Fotokopi Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor117/S/KCS.CRB/CWO/IIV2012 yang dimohonkan oleh PT BTN (Persero) TokKantor Cabang Syariah Cirebon kepada KPKNL Cirebon (TIL4) ;5. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang dari KPKNL Cirebon kepada PTBTN (Persero) Tok Kantor Cabang Syariah Cirebon Nomor S34/WKN.08/KNL.06/2013 tanggal 20 Maret 2013 (TIL5) ;6.

Kabupaten Cirebon diterbitkan Surat KeteranganPendaftaran Tanah Nomor 30/SKPT/2013 tanggal 6 Maret 2013 atas tanahyang menjadi objek sengketa ;Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 19 April 2013 telah dilaksanakandihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Cirebon yang merupakan pejabat Negara yang diberiwewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang.

Cirebon di Cirebon Cq. Kepala Satauan Serse Kriminal
2.KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER

PT CIREBON ELECTRIC POWER

PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA VS PEMERINTAH KOTA CIREBON

Rosita Siagian, SH,tanggal 31 Januari 2012 dengan Akta Nomor 206,dan registrasi di Pengadilan Negeri Bekasitanggal 12 Nopember 2013, dengan register No.31/PKL/2013/PNBks, Beralamat di Jalan DahliaRaya No. 195 Perumnas 1 Jakasampurna BekasiBarat Kota Bekasi ,Selaku pihak Pemohon Keberatan ;MelawanPEMERINTAH KOTA CIREBON, Tempat Kedudukan di Jalan SiliwangiNomor 84 Kota Cirebon ;halaman dari 23, Perkara Nomor 53/G/2014/PTUNBDGDalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaDOGS VEAT TE Seer errr errr1.

,Ketujuhnnya Warganegaralndoensia, PekerjaanPNS pada Pemda Kota Cirebon beralamat di JalanSiliwangi Nomor 84 Kota Cirebon;Selaku pihak Termohon Keberatan;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; 1. Telah membaca Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Tanggal 3 Juni 2014, kepada Ketua Komisi InformasiKota Cirebon, Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan danBerkas Nomor: 001/V/KIKC/PCA/2014, Tentang SengketaInformasi antara PSMI (diwakili Sdr.

danPemohon/Termohon Keberatan masingmasing pada tanggal 15 JuliMenimbang, bahwa Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatannya atas putusan Komisi Informasi Kota Cirebon a quo ke PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juni 2014 , yang pada pokoknyaberdasarkan dalildalil sebagaia aAdapun yang menjadi alasan Keberatan adalah sebagai berikut ;Bahwa, Putusan Komisi Informasi Kota Cirebon Nomor 001/V/KIKC/PCA /2014,tanggal 8 Mei 2014, yang menyatakan permohonan penyelesaian sengketainformasi

Bahwa, putusan Komisi Informasi Kota Cirebon Nomor : 001/V/KIKC/PCA/2014 dalam pertimbangan hukumnya telah medalilkan PeraturanKomisi Informasi Publik pada Pasal 36 ayat (!)

Menyatakan putusan Komisi Informasi Kota Cirebon Nomor : 001/V/KIKC/PCA/2014 tetap berlaku. dan mempunyai kekuatan3.

CIREBON, CS.

PUTUS ANNomor : 189/Pdt/2011/PT.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antaraIING SODIKIN, (Direktur PT Iraga Shakti Sejahteradan Direktur CV Iraga Shakti), beralamat di JlKaryabakti Blok Tugu Dalem No. 03, = KalijagaHarjamukti, Penggung Kota Madya Cirebon, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Sahroni Iva. 5S,SH, Advokat, yang berkantor dan beralamat

Iva Sembiring, SH dan Associates, Jl.Cemara No. 23 Kota Cirebon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2011 ;PEMBANDING, SEMULA TERLAWAN L A W A NPT BANK NEGARA INDONSIA (Persero) Tbk Pusat diJakarta Cq. PT BANK NEGARA INDONSIA (Persero) Tbk Cabang Cirebon Jawa Barat, yang berkantor Pusatdi Jakarta, dengan alamat Jl Jenderal SoedirmanKav I ;TERBANDING , SEMULA PELAWANDANPEMERINTAH RI. CqMenteri Keuangan RI.

CqDirektorat Jenderal Piutang dan Lelang NegaraKantor Wilayah VIII DJPLN Bandung, Cq KantorPelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon, yangberalamat di Jl.

Wahidin Sudirohusodo No. 8Cirebon ;TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERLAWAN PENGADILAN TINGGI tersebutTelah membaca .........Telah membaca dan memeriksa semua surat suratyang ada dalam berkas perkara tersebut :TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip uraian tentang hal inl, segalapertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusanPengadilan Negeri Cirebon, tanggal 9 Maret 2011, Nomor47/Pdt.Plw/2010/PN.Cn, yang amarnya berbunyi sebagaiberikutDALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sertamengangkat sita eksekusi yang telah dilakukanoleh juru sita Pengadilan Negeri Cirebon No.06/BA.Pdt.Eks/2010/PN. Cn tanggal 15 September2010 ;5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CIREBON ELECTRIC POWER

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIREBON ELECTRIC POWER;;

BUPATI CIREBON., II. DODI;

BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Kantor BupatiCirebon Sumber, Kabupaten Cirebon;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H.UUS HERIYADI, S.H., CN., jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;2. AGUNG HARIAJI, S.H., MPA., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianInformasi dan Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;4.

Putusan Nomor 200 K/TUN/2017Kesemuanya kewarganegaraaan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Cirebon, BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupetan Cirebon, PusatPerkantoran Pemerintah Kabupetan Cirebon, Jalan SunanKalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.143/8684/Huk tanggal 18 November2016;ll.

) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, makaberdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96Tahun 2015 tentang Pemilinan Kuwu di Kabupaten Cirebon, seharusnyaBupati Cirebon harus sudah menyelesaikan perselisihan dimaksudHalaman 9 dari 31 halaman.

telah melaksanakansesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, sedangkan BupatiCirebon (Tergugat) belum melaksanakan yang seharusnyadilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati CirebonNomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilinan Kuwu di Kabupaten Cirebon;Bahwa, berdasarkan Pasal 62 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, dinyatakanbahwa:a.

Nomor : 96 tahun 2015 tentangPemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, dinyatakanbahwa:Pasal 53(1) Surat suara yang dianggap sah, apabila:a.