2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

PesawatPemohon, yang manahakupayapemulihaniniadalahsama dengan tindakansementarayang dimaksud dalamPasal 13 Ayat (1) (b) Konvensi Cape Town.Bahwa, Pasal 43 Ayat (1) Konvensi Cape Town mengatur bahwa wewenang pemberiantindakan sementara berupa penguasaan kembali Pesawat Pemohon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (6b) Konvensi Cape Town diberikan oleh Pengadilanyang berada di wilayah dimana objek pesawat (Pesawat Pemohon in casu) berada.Berikut kutipannya:Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:... the courts

Berikut kutjpannya:Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:... the courts of the Contracting Siate on the temtory of which the object is situatedhave junsdicton to grant relief under Article 13(1)(a), (6), (c) and Article 13(4) inrespect of that objectTerjemahanresmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:Halaman 12 dari 36 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/2019/PN Nab.... pengadilan dar Negara Peserta pada suatu wilayah di mana objekberada, memiliki yurnisdiksi untuk memberikan tindakan berdasarkan Pasal13

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.DumIn all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA.Dum.interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga

Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014(iii)brought in the courts of the State of New York or ofthe United States for the Southern District of NewYork, and, by execution and delivery of thisAgreement, the Borrower hereby irrevocablyaccepts for itself and in respect of its property,generally and unconditionally, the jurisdiction of theaforesaid courts";Diterjemahkan oleh Lisa Setiastuti, PenerjemahResmi dan disumpah sebagai berikut:bene Setiap tindakan hukum atau proses. hukumterhadap Debitur (Borrower) (yaitu

A few highprofile cases in which Indonesian companieshave used "frankly insane" judgments by local courts toevade debt payments to foreign creditors also have damagedthe countrys investment climate; Mr. Lash said;He cited cases in which Indonesian units of Asia Pulp &Paper Co. have sited creditors, claiming bonds issued severalyears ago in international markets were illegal underIndonesian law and as a result, dont need to be repaid ...

Any legal action or proceeding against the Borrower with respectto this Agreement or any other Credit Document may be brought inthe courts of the State of New York or of the United States for theSouthern District of New York, and, by execution and delivery of thisAgreement, the Borrower hereby irrevocably accepts for itself and inrespect of its property generally and unconditionally, the jurisdictionof the aforesaid courts ...";Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:"...

, based on the statements ofexpert witnesses, those courts will be in position to determine theapplicable rules of New York law.

We do not believe that there areany considerations of the Indonesian public policy that would causesuch courts not to recognize and give effect to such choice of law."Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Hal. 188 dari 280 Hal.

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

anak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall be a primaryconsideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan

35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Ajrticle 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Inthe event of any proceedings or suits commenced against usarising out of or in connection with this Credit, we agree tosubmit to the nonexclusive jurisdiction of the Courts in HongKong and Singapore, at your option, in respect of anydisputes arising out of in connection with the Credit. Withoutpejudice to the foregoing, we undertake not to commenceproceedings or suits against you in the courts of any otherjurisdiction.

In the event of any proceedings or suitscommenced by us (Plaintiff 1) against you (Defendant III),we agree that Singapore Courts shall have exclusiveHalaman 27 Putusan No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst10.jurisdiction in respect of any disputes arising out of or inconnection with the CreditTerjemahan Bahasa Indonesia tidak tersumpahnya adalah sebagaiberikut :20. Syarat dan ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesualidengan hukum Singapura.

You agree that any disputes connected withthis agreement may be brought before the courts ofSingapore. Any action brought by you in connection withthis agreement must be brought before the SingaporeCourts.

You agree to be bound by the decision of theSingapore courts in any action brought by us in Singaporeagainst you although you also agree that we have the right tobring action in any other court in connection with thisagreement.Terjemahan Bahasa Indonesia tidak tersumpahnya adalah sebagaiberikut :11. Hal7.7 Hukum dan Yurisdiksi Peraturan negara terkait danperaturan standar ini diatur berdasarkan hukum RepublikSingapura.

2014 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaktersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Berikut kutipannya:Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:.... the courts of the Contracting State on the territory of which theobject is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a),(b), (c) and Article 13(4) in respect of that objectTerjemahan tidak resmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:.... pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah di manaobjek berada, memiliki yurisdiksi untuk memberikan tindakanberdasarkan Pasal 13(1)(a), (b), (c) dan Pasal 13(4) sehubungandengan objek

Berikut kutipannya:Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Nab25.26..... the courts of the Contracting State on the territory of which theobject is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a),(b), (c) and Article 13(4) in respect of that objectTerjemahan resmi Pasal 43 (1) Konvensi Cape Town:.... pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah di mana objekberada, memiliki. yurisdiksi untuk memberikan tindakan berdasarkanPasal 13(1

dilaksanakan berdasarkan atau menurut teks yangdimintakan oleh pihak yang memintakan sumpah pemutus ini dilakukan.Permohonan Sumpah Pemutus Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan mengingat Tergugat telahmembuat pernyataan tertulis dalam Bukti T11 perkara No. 665/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, sebagai berikut:neither nor PT APCO Indonesia, have made any public statementexpressing any judgment or opinion that DNC (in casu para Penggugat) is adisreputable law firm that had been involved in bribery in courts

(b) that the statement of case is an anse of the courts process or isotherwise likely to obstrct the just dispsal of the proceedings.(C) .....Terjemahan:Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 2807 K/Pdt/200812.13.(2) Pengadilan dapat menolak statement of case apabila ternyatapengadilan melihat, diantaranya:(B) ssnex(6) Bahwa statement of the case merupakan penyalahgunaan dari prosespengadilan atau dengan cara lain mungkin menghalangihalangipelaksanaan pemeriksaan yang adil.

(Cc)Komentar sebagaimana terdapat pada bagian 3.4.1 sampai dengan 3.4.3dalam buku Civil Procedure, Volume 1, Spring 2002, London Sweet &Maxwell (bukti T1 dalam rekonvensi);Although the term Abuse of the courts process is not defined in the rulesor practice direction, it has been explained in another context as using thatprocess for a purpose or in a way significantly different form its ordinaryand proper use (Attorney General V.

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Kai.the child) adalah merupakan asas hukum universal sebagaimana tercantumConvention on the Rights of the Child, 20 November 1989 Article 3 poin 1 yangmenyatakan: /n all actions concerning children, whether undertaken by publicor private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall be a primaryconsideration, yang kemudian diadopsi dalam Penjelasan Pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

" adalah surat keterangan yang membuktikanHalaman 17 dari 23 halamanPenetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Sqgu.bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts

sebutkan : "Yang dimaksud dengan "buktibuktipendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts

35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak(the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or pnvatesocial welfare institutions, courts

sebutkan : "Yang dimaksud dengan "buktibuktipendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts

2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public orprivate social welfare institutions, courts