Ditemukan 184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gemente geminte
Putus : 26-10-2006 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238K/PID/2005
Tanggal 26 Oktober 2006 — Izaak Markus Armelius Paliama bin Marthin Ernst Paliama; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri bandung
9626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sukajadi Gambar Situasi No.204/1937 tertanggal 22Mei 1937 atas sebidang tanah seluas 1.323 M2 terletak di JalanCipaganti No.43 Bandung, atas nama Protestante Kerk InWestelijk Indonesia Gemeente Bandung (Gereja Protestan diIndonesia Bagian Barat di Bandung) ;. 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanahseluas 1.323 M2 terletak di Jalan Cipaganti No.43 Bandung atasnama Protestante
    Kerk In Westelijk Indonesia Gemeente Bandung(Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung) ;1 (satu) lembar photo copy kwitansi No.781/2004 tertanggal 23 Juli2004 senilai Rp. 26.332.000, (dua puluh enam juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas nama Gereja Protestan di IndonesiaBagian Barat di Bandung, dari Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung ;1 (satu) lembar photo copy bukti pembayaran Pajak Bumi danBangunan Tahun 2004 atas nama GPIB (Drs.
Register : 16-07-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 61/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : USMAN Diwakili Oleh : KASUWAN, SH., CIL., Dkk
Terbanding/Tergugat I : HERPIYANTO
Terbanding/Tergugat II : MERRI
Terbanding/Tergugat III : MAD JASA, alias SAMUEL MAD JASA
Terbanding/Tergugat IV : SAMUEL DEDE LELE
Terbanding/Tergugat V : ARMUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : AMIRUDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KELURAHAN SAIGON
11939
  • Untuk tanahtanah hak milik adat yang ada di wilayah Gemeente :Verponding Indonesia;. Untuk tanahtanah hak milik adat luar wilayahn Gemeente :Landrante atau Pajak Bumi.. Kemudian ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 digantidengan nama luran Pembangunan Daerah (IPEDA) danberdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 berganti nama menjadi PajakBumi dan Bangunan.Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata No. 61/PDT/2020/PT.Ptk2.
Register : 23-07-2012 — Putus : 21-12-2012 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/TUN/2012
Tanggal 21 Desember 2012 — WALIKOTA SURABAYA VS TUAN BANADJI, DKK, DAN 1. KEPALA BPN RI, 2. KAKAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA;
9541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Penguasaan Tanah Negara yang berbunyi :Kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang undang atauperaturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telahdiserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, makapenguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri;Memahami Ketentuan tersebut, berarti tanah tanah Negara yang dikuasaioleh daerah Swatantra, termasuk tanah tanah dengan status Hak Eigendomatasnama Kota Praja (salah satunya Eigendom 1304 atas nama Gemeente
    BahwaSertipikat Hak atas Tanah hanya merupakan alat bukti hak, sedangkanhaknya sendiri sesungguhnya telah jelas data yuridis (hak Eigendom atasnama Gemeente de Soerabaja) dan data fisiknya (objek tanahnya);Bahwa di dalam Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Daerahadalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atauberasal dari perolehan lainnya yang sah;Bahwa kepemilikan tanah Pemerintah Kota Surabaya atas Eigendom1304 sisa didasarkan
    IIdiberikan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerahberupa Tanah;Bahwa penjelasan mengenai Kompetensi penerbitan Ijin Pemakaian Tanah olehPemohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Pembanding / TergugatIntervensi II adalah sebagai berikut :a Eigendom 1304 Sisa merupakan tanah aset Pemerintah Kota yang sah;Bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3Kelurahan Barata Jaya merupakan tanah aset Pemerintah Kota yang berasal dariEigendom 1304 Sisa atas nama Gemeente
    Bahwa Sertipikat Hak atas Tanah hanya merupakan alat buktihak, sedangkan haknya sendiri sesungguhnya telah jelas data yuridis (hakEigendom atas nama Gemeente de Soerabaja) dan data fisiknya (objektanahnya);Bahwa di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalahsemua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dariperolehan lainnya yang sah;Bahwa kepemilikan tanah Pemerintah Kota Surabaya atas Eigendom 1304 sisadidasarkan
Register : 24-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1711/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa saksi tahu Keluarga kedua belah pihak telah berusahamenasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali denganTergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berceraidengan Tergugat ;Saksi kedua:Re Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat kediaman ci iSaksi tersebut telan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:@ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksisebagai lbu Kandung Penggugat;Gemeente
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 115/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : Hj. DARNAWATI
Terbanding/Tergugat : LA ONDING Bin ANASE
Turut Terbanding/Penggugat II : H. ABD. HAMID MAGGALATUNG
4325
  • Pengenaan Pajak Bumi (Landrente) di Sulawesi dimulai sejak tahun 1927dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), dimana ketentuantersebut membagi tiga obyek pajak yaitu tanah Verpoding (Tanah Barat) dantanah Gemeente (Tanah Adat) dan Non Gemeente (Tanah masyarakatbiasa), sedangkan wajib pajaknya adalah para pemilik tanah,ARTINYA selaindari pemilik tanah, yaitu anggota masyarakat lain yang tidak memilikitanah, tidak dapat membayar pajak atas tanah sehingga bukti pembayaranpajak atas tanah
Register : 18-12-2014 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 14-05-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 2147/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 4 Mei 2015 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
120
  • sekarang telahpisah selama 1 tahun 7 bulan, Tergugat sejak bulan Juli 2013 pamitpergi kerja, tetapi ternyata telah meninggalkan Penggugat hinggaSOKAIANG j one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen on ne ec nn nnn ne noe ene ene nee enone Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugatbertengkar, tetapi saksi mengetahui Tergugat kurang memperhatikandalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena penghasilanTergugat digunakan untuk kesenangannya sendiri mabuk minumanKSreUS AT TAIN JUNGLE Gemeente
Register : 05-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 1736/Pdt.G/2015/PA.Pbg
Tanggal 1 Desember 2015 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
81
  • Undangundang 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan salinan putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempatdilaksanakan perkawinan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakanLITEUIK, TE Gemeente
Register : 06-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 449/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : MOCH NUR BIN M TOHA Diwakili Oleh : SUGIHARTO, SH. MH.
Pembanding/Tergugat : Rustyo Alamsjah Sheyoputra Diwakili Oleh : Dody Eka Wijaya, SH., MH
Pembanding/Penggugat : PANG PRAWIRO MARTO SASTRO Diwakili Oleh : ANDY SOEMARJONO,SH.,MH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
145103
  • Yap Sin Fong warga negaraBelanda, sehingga terhadap status tanah sengketa berlaku ketentuan UndangUndang Nomor 3/Prp/1960 yaitu bahwa status tanah sengketa adalah tanahnegara dibawah penguasaan Menteri (Muda) Agraria c/q Panitia P3MBDaerah.Bahwadengan alasan untuk pengamanan administrasi, tanahobyek sengketatersebut diakui Terbanding sebagai tanah bekas Eigendom Verponding Nomor1304 tercatat atas nama de Gemeente Soerabaja, dan dilakukan pencatataninternal dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8536
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek tanah dalam keadaan kosong semulatercatat Eigendom Verpondings nummer 6941,6942 en Gemeente Grond ged aan Mr. Ir. J.F. JASSEN VAN RAAY yang sekarang telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.9/Kel.Kacapiring, tanggal 19 Januari 1998 dengan Kode Barang 01.01.13.01.05 dan KodeWilayah 17.10.12.04 yang berlokasi di JI. Jend. A Yani No. 286 Bandunng ;. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rug!
    tertanggal 25091908 Nomor 40 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 17101918dan berdasarkan berita acara Rapat Anggota yang dibuat dibawah tangantertanggal 04042017 bermaterai, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatAkta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Sidolig 1903tertanggal 21 Juni 2017 Nomor 6, sehingga dengan demikian Penggugatadalah sah selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Sidolig 1903 yang berhakatas tanah semula tercatat semula tercatat eigendom verpondings nummer6941, 6942 en Gemeente
    Petitum Penggugat diatas adalah permohonan yang mengadaada dantidak beralasan hukum sama sekali, hal mana fakta hukumnya dankenyataannya lokasi obyek perkara adalah merupakan asset PemerintahDaerah Kota Bandung yang dikuasai dan sebagai pemegang alas hakkepemilikan berdasarkan proses verbal tangal 5 Juni 1930 Jawatan gedunggedung departemen Pekerjaan Umum dan Perusahaan Jawatan Kereta Api(sekarang Perumka) telah menyerahkan tanah yang dikuasainya masingmasing 12.700 m2 dan 216.080 M2 kepada Staats Gemeente
Register : 11-03-2011 — Putus : 01-02-2012 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pdt.G/2011/PN Pdg
Tanggal 1 Februari 2012 — ANDHY MULIA melawan RAMAINI CS
9114
  • Pengugat melaporkan bahwa kami tidak pernah membayar sewatanah, sedangkan kami para tergugat sudah menempati tanah inisemenjak tahun 1928 yang mana rumah ini dibangun oleh orang tuakami sesuai dengan surat dari GEMEENTE PADANG yang dikeluarkantanggal 23 agustus 1928 dan 6 september tahun 1928 yang jelasjelas disurat itu kami telah dapat izin dari pemerintah untukmembangun sebuah rumah di tanah Negara bekas eig verp No.1133Terlampir.3.
    Putusan Perdata No. 31/Pdt.G/2011/PN.PDGdengan surat dari GEMEENTE PADANG yang dikeluarkan tanggal 23agustus 1928 dan 6 september tahun 1928 dimana ada izin daripemerintah untuk membangun sebuah rumah di tanah negara bekas eigverp No.1133 .
Register : 19-05-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA WONOSOBO Nomor 1025/Pdt.G/2014/PA.Wsb
Tanggal 16 Juli 2014 — Penggugat dan Tergugat
90
  • Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orangtua Penggugat selama 07 tahun, dantelah dikaruniai anak satu bernama anak Penggugat danTergugat , umur 08 tahun;Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal selama 01 tahun lebih, Tergugat yang pergimeninggalkanPGNOGU Ga ~ ~~ nnn nnn nnn nnn rnin nnn nnnnnnnnmrinmnnmemenBahwa penyebab Tergugat pergi karena Penggugat danTergugat sering bertengkar masalah ekonomi (nafkah).Tergugat tidak pernah memberi uang kepadaPGPIQGU Gia Gemeente
Register : 20-05-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 508/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 April 2016 —
425100
  • Tunas Artha Gardatama/ TAG/ BCA) di BPN WilayahPropinsi DKI Jakarta terdaftar dalam akte van eigendom nomor : 6393tertanggal 23 Augustus 1921 atas nama De Gemeente Batavia (sekarangPemerintah Provinsi DKI Jakarta), dan dari Catatan Eigendom Vervonding atastanah tersebut tidak pernah tercatat nama W.L. LIM KIT NIO.
    Tunas Artha Gardatama/ TAG/ BCA) di BPNWilayah Propinsi DKI Jakarta terdaftar dalam akte van eigendom nomor : 6393tertanggal 23 Augustus 1921 atas nama De Gemeente Batavia (sekarangPemerintah Provinsi DK! Jakarta), dan dari Catatan Eigendom Vervonding atastanah tersebut tidak pernah tercatat nama W.L. LIM KIT NIO, gunamemperoleh kompensasi dari PT. Bank Central Asia, dengan menggunakandana dari Terdakwa .
    Putusan No. 508/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa dalam kartu eigendom tidak ada tercatat luas tanah, hanyalokasinya saja ;Bahwa saksi lupa, apakah yang diperlihatkan oleh Penyidik padanyaadalah eigendom yang asli atau foto copy ;Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan letak tanah, hanya warkahnya saja ;Bahwa dari kartu eigendom tidak ada peralinan dari De Gemeente Bataviakepada Lim Kit Nio ;Bahwa berdasarkan Kartu Eigendom di BPN Kanwil DKI Jakarta, jika diaadalah pemilik akte van eigendom, maka tercatat dalam
    KaretSetiabudi Jakara Selatan, dengan Nomor 6393 No. 5, yang ada adalahnomor 6393 dan tercatat atas nama De Gemeente Batavia (PemerintahPropinsi DKI Jakarta) ;Bahwa saksi membenarkan foto copy legalisir kartu eigendom verpondingnomor: 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta) yangdiperlinatkan kepada saksi oleh Jaksa Penuntut Umum ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan, namunTerdakwa Il menyatakan tidak keberatan ;5.
    Putusan No. 508/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa tanah De Gemeente Batavia yang saksi jelaskan, saksi tahuberdasarkan dokumentasi. Dan surat saksi lihat, saat saksi diminta untukmenjadi saksi. Jadi dalam BAP, saksi jelaskan berdasarkan keteranganyang saksi jelaskan dalan BAP juga berdasarkan dokumen.
Register : 16-10-2014 — Putus : 23-11-2012 — Upload : 23-08-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 3990/Pdt.G/2012/PA.Clp
Tanggal 23 Nopember 2012 — penggugat tergugat
90
  • X Desa Adimulya Keacatan WanarejaKabupaten Cilacap sampai dengan sekarang sudah 6 (enam) tahunLAEIYE Gemeente an mmennmniiaBahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada komunikasi2. SAKSI Il, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal diRT. 03 RW.
Putus : 14-07-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2401K/PDT/2005
Tanggal 14 Juli 2006 — H. MAKMUR DG. TUTU, dkk ; Drs. ANTON OBEY, dkk
5841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IMB (Izin Mendirikan BangunanBangunan) di atas persil/ tanah atasnama pemilik Yao Hong Liong/Ban Hong Liong, Ayah Ny.Yao SioeKiem alias Jauw Kusumawati Jayalestari in casu Kakek ParaPenggugat, sesuai bukti Besluiten van den Burgemeester vanMakassar, untuk 3 (tiga) petak bangunan bertingkat Jalan NusantaraNo.32, 32.A, 32.B Makassar, sesuai Izin IMB (Izin MendirikanBangunan) dari Roomeester deer gemeente Makassar berturutturutyakni : Surat Besluiten van den Gemeester van Makassar Tanggal 12 Juni1929
    IMB(Izin Mendirikan BangunanBangunan) di atas persil/ tanah termaksud,bangunan bertingkat Jalan Nusantara No.32 Makassar, yakni IMB dariRoomeester deer gemeente Makassar berturutturut yakni : SuratBesluiten van den gemeester van Makassar tanggal 12 Juni 1929No.126/111a, Jo.
    No2401 K/Pdt/2005Mendirikan BangunanBangunan ) di atas persil / tanah termasuk,bangunan bertingkat Jalan Nusantara No.32 Makassar, yakni IMB dariRoomeeste deer gemeente Makassar berturutturut yakni : SuratBesluiten van den gemeesten van Makassar tanggal 12 Juni 1929No.126/ Ill a, jo.
Register : 21-03-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0835/Pdt.G/2017/PA.Pwd
Tanggal 28 April 2017 — penggugat vs tergugat
50
  • Pwd.dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadapPGPIQ UGA: Gemeente errant IMenimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADAAG/X/2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkansalinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Putus : 08-10-2014 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pdt.G/2014/PN. Mks
Tanggal 8 Oktober 2014 —
4016
  • Bahwa selanjutnya daripada itu, permohonan Salma bersamasamadengan kini tergugatl, Il dan Ill untuk mendapatkan hak atas tanahtersebut telah pula dikabulkan, dengan membayar uang ganti rugi kepadaPemerintah Kota Makassar sebesar Rp. 2.322.000, Ini berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar tanggal 16 September 2013 No.592.2/1671/Kep/IX/2013, tentang Penunjukan Penerima Hak AtasPelepasan Tanah ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah12Kota Makassar, juncto Berita Acara Serah Terima Pelepasan
    Hak AtasTanah ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah KotaMakassar, tanggal 16 September 2013 No.592.2/130/BA/IX/2013.
Putus : 26-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sda
Tanggal 26 Juli 2017 — Zainal Abidin M e l a w a n Dra. RETNO DUMILAH, dkk
10012
  • ( masyarakat DesaPopoh ) yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanRepublik Indonesia ;Bahwa sesuai fakta sejarah yang tidak dapat dihilangkan awal adanya DesaPopoh pada saat itu Sastrowidjojo sebagai Kepala Desa berdasarkanOrdonansi tanggal 3 Februari 1906 yang mengatur Pemerintahan danrumah tangga Desa di Jawa dan Madura dimuat dalam Staadblad 1906 No.83, dan diubah dengan Staadblad 1910 No. 591, Staadblad 1913 No. 235dan Staadblad 1919 No. 217 kemudian dikenal dengan nama Islandsche Gemeente
    Ordonnantie Java en Modoera ( IGO ) danpenjelasanya dimuat dalam Bijblad 6567 mengatur bentuk, kKewajiban dan hakkekuasaan Pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaanmaupun berdasarkan hukum perdata dan pengaturan kedudukanhukum Desa sebagai pemilik harta benda ;Bahwa Kepala Desa Sastrowidjojo memimpin Pemerintah Desa PopohPertama berdasarkan /Islandshe Gemeente Ordonnantie (GO) hak desa untukmendapat dan menguasai milik sendiri dengan berdasarkan hukum tersebut,Pemerintahan Desa Popoh
    telah melakukan penataan geografis denganmemetakan wilayah yang dibuat pada tahun 1928 (Reglemen 1928 ) dimanaAgrarische Wet tahun 1870 untuk Jawa dan Madura sebagai bentukpengaturan subyek hak, obyek hak dan jenis haknya atas tanah di DesaPopoh, dengan demikian Islandshe Gemeente Ordonnantie ( GO ) mengakuiserta memperbolehkan adat dan hukum adat berlaku dapat digunakansebagai landasan hukum bagi berbagai kegiatan hukum sebagai hukum dasarbagi desa desa maka diatur tentang tanah adat ( tanah ganjaran
    Desa dalam Peraturan Peralihan, Desa berhak mengaturdan mengurus rumah tangganya sendiri untuk menguruskepentingan masyarakat setempat (Desa Popoh) berdasarkan asal usuldan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasionalingasu di Daerah Kabupaten Sidoarjo;Bahwa sebagaimana Reglemen 1928 dimana Agrarische Wet tahun 1870 untukJava en Modoera bentuk pengaturan subyek hak, obyek hak danjenishaknya atas tanah tentang tanah adat ( tanah ganjaran ) denganberdasarkan pada lIslandsche Gemeente
Register : 05-05-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 27 Oktober 2014 — SAHABUDDIN (Penggugat) Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat)
8349
  • Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ketetapan Izin Nomor1450 IM Tahun 2001 setelah di teliti Data Administrasi pada Sub BagianPertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setko Makassar, bahwa tanah tersebuthingga saat ini tidak terdaftar sebagai Tanah Ex Gemeente Pengelolaan/Penguaasaan Pemerintah Kota Makassar ;Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 64/KTM/V/2006 Tanggal 24 Mei2006 menerangkan riwayat tanah dikuasai sejak tahun 1992 yang disaksikan olehKetua RT dan Ketua RW setempat yang ditandatangani
Register : 16-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/PID.SUS/2013/PN.YK
Tanggal 18 Juni 2013 —
916
  • diselipkan lagidi pinggang, saksi turun dari sepeda motor dan menangkap Terdakwa ;Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, setelah memberi keterangan yangintinya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dipergunakan untuk menjagadir, Karena Terdakwa mendapat telpon dari temannya, katanya ada temanTerdakwa yang kena tusukan senjata tajam 5 ne nn nnerBahwa barang bukti dipersidangan benar milik Terdakwa;Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak mempunyai surat ijin dariWEING ISGTWETTEIIG Gemeente
Putus : 05-07-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN TAKALAR Nomor 60/PID.B/2011/PN.TK.
Tanggal 5 Juli 2011 — JUFRI DAENG SARRO bin TAYANG
475
  • T6TQEletak CIPINGOIT Jala Gemeente raceme ennnacmmennnnneenenemnnnnnaammnennee Bahwa mobil truck bergerak dari arah utara atau arah Makasar menujuarah selatan atau arah Takalar, sedangkan sepeda motor bergerak dariarah sebaliknya, yaitu dari arah selatan menuju utara;e Bahwa dari yang saksi dengar dari orangorang yang berada disekitartempat kejadian; mobil truck melaju dengan kecepatan sekitar 3040 km/jam, mobil truck tersebut melaju di jalurnya, akan tetapi secara tibatibasepeda motor masuk ke jalur