Judex Fact telah salah dalam mempergunakan perimbangan putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 1/GTUN/999/PTUN.AB jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 01/BDG.TUN/2004/PTUN.MKS jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312K/TUN/2004,sehinggamembenarkan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 1020tanpa memperhatikan perbuatan Hukum jual beli antara PemohonKasasi dengan saudara Petrus Sayogo pemegang hak mulamulaSertifikat Hak Milik Nomor1020 ;.

., Advokat mitra kerja Gubernur/PemdaProvinsi Sulawesi selatan;Dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor: SK3647/P.4/Gtun/12/2019, tanggal 17 Desember 2019, Dr. FIRDAUS DEWILMAR, S.H.,M.Hum., memberikan kuasa kepada TITO PRASETYO, S.H., M.Hum.,Jaksa Pengacara Negara;1. MURDIATI AMRI, S.H., Jaksa Pengacara Negara NURFITRIATY,S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;2. ANDI UNRU, S.H., Jaksa Pengacara Negara SLAMET JAKAMULYANA, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;3.

menunjukkan ketentuan atau pasalpasal lain dalam UndangUndangNo.5 Tahun 1986 atau peraturan pelaksanan UndangUndang No.5 Tahun1986, yang mengecualikan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986;Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat a quo secarahukum telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diaturPasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 dan gugatan Penggugat a quoseyogyanya dinyatakan tidak dapat terima ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 94/GTUN

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganputusan No. 61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS tanggal 25 Januari 2005yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo.01/GTUN

Warji, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 16/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, JakartaTimur, pekerjaan swasta.Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Warga Kampung Pulo Rw. 03/GTUN/VI/15, tanggal15 Juni 2015, telah memberikan Kuasa kepada : 1. Suhana Natawilwana, S.H. ; 2. Waskito Adiribowo, S.H. ; 003.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/GTUN/2005/PTUN.JKT. tanggal 29 November 2005, Kepala BPN Melawan H.Harjono Moekiran, SH.MH(PK 3c).yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan. Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkatpengadilan negen, tingkat banding maupun tingkat kasasi, buktibuktitersebut tidak dapat ditemukan, oleh karena Notaris/PPAT H.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/GTUN/2005/ PTUN.JKT tanggal 29 November 2005 bukti baru (PK1c);e Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan JudexJuris didasarkan dalil ilusi dan alasan ilusi dan kebohongan danPemohon Kasasi yang menyebutkan bukti P2, P4, P6 palsudidasarkan (bukti lampiran 14); Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan JudexJuris didasarkan bukti (P6) yang dibuat tanggal 15 April 2005 dandihubungkan bukti baru (PK 3c) halaman 6 alinea terakhir

danhalaman 7 ainea pertama poin 5 yang menyebutkan "pada tanggal26 April 2005 Penggugat (Haji Harjono Moekiran ) menerima petikanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6x, A, 2005,yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2005 tentangPemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);e Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan JudexJuris didasarkan bahwa Haji Harjono Moekiran memenangkanperkara PTUN melawan Kepala BPN RI, bahwa putusan PTUNNomor 86/GTUN/2005/PTUN JKT, tanggal

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor38/GTUN/2009/PTUN.Mks., Tanggal 2 Desember 2009 yang dimohonkanbanding;3.

Makadengan adanya perbedaan sumber tersebut serta tidak adanya penguasaan fisik, dapat dipastikan tanah obyek sengketa yang digugat Penggugatletaknya tidaksama dengan yang sedang dikuasai para Tergugat a quo;Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No: 21221 yang melekat di atas tanahobyek perkara telah pula mendapat keputusan hukum dari P.TUN Makasardalam perkara No.26/GTUN/2004/P.TUN Makassar tanggal 03 Maret 2005;Bahwa dalam amar putusan P.TUN Makassar terhadap perkara TUNtersebut menyatakan gugatan

PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK (LTDC), danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:14/GTUN/2002/PTUNMATARAM tanggal 1307 2002 Juncto PutusanPengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya Nomor:132/B/TUN/2002PT.TUN.SBY tanggal 12122002 Juncto putusan SuratPelaksana Putusan Banding Nomor: 132/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal2805 2003 Nomor: W24D.TUN.AT.01.10, surat Instruksi BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi

PENGEMBANGAN PARIWISATA LOMBOK (LTDC), dan berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:14/GTUN/2002/PTUNMATARAM tanggal 1307 2002 Juncto PutusanPengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya Nomor:132/B/TUN/2002PT.TUN.SBY tanggal 12122002 Juncto putusan SuratPelaksana Putusan Banding Nomor: 132/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 2805 2003 Nomor: W24D.TUN.AT.01.10, surat Instruksi Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, Kepada Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi

Putusan PTUN Mataram No. 14/GTUN/2002/PTUN MTR tanggal 13Juli 2002;b. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12Desember 2002;c.

Putusan PTUN Mataram No. 14/GTUN/2002/PTUN MTR tanggal13 Juli 2002;Hal 3 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTRb. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal12 Desember 2002;c. Putusan MA RI No. 1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010;2. Sporadik an. Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa Enum karenawaktu itu belum ada Sertipikat;Berdasarkan dokumen tersebut di atas, Saksi Zainul Islam, S.H. selakuNotaris membuatkan Akta berupa:1.

Putusan PTUN Mataram no.14/GTUN/2002/PTUN MTR Tanggal 13Juli 2002;b. Putusan PT.TUN Surabaya no.132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12Desember 2002;c.

Putusan PTUN Mataram no.14/GTUN/2002/PTUN MTR Tanggal13 Juli 2002;b. Putusan PT.TUN Surabaya no.132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12Desember 2002;c. Putusan MA RI No,1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010.2. Sporadik an.Lalu Said (Almarhum) dan saksi Enum karena waktu itubelum ada sertifkat .Berdasarkan dokumen tersebut diatas, saksi Zainul Islam ,SH selakuNotaris membuatkan Akta berupa:Halaman 3 Put. Nomor 34/PID/2021/PT MTR1.

Bahwa, Penggugat tidak berkapasitas dan berkwalitas selakuPenggugat dalam perkara ini dengan dasar pertimbambangan yuridis dasarkepemilikan Penggugat atas tanah yang diklaim juga dimiliki yaitu berupaSertipikat Hak Milik No.669/Kelurahan Dukuh Pakis sudah dinyatakan bataldan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.152/GTUN/1999/ PTUN.SBYtanggal 23 Desember 1999 Jo.

Bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan berkwalitas selakuPenggugat serta tidak memiliki kKepentingan atas tanah A quo sebagaimanaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.152/GTUN/1999/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No. 38/B/TUN/2000/ PT.TUN.SBY tanggal 16 Mei2000 Jo. Putusan MARI No. 318.K/TUN/2000 tanggal 19 Maret 2002 jis.Putusan PK. No.22.PK/TUN/2003 tanggal 20 Juli 2006 ;2113.

Bahwa, berkaitan dengan Hak Milik No.669/Kelurahan Dukuh Pakissudah dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatanhukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo.152/GTUN/1999/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 1999 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 38/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY tanggal 16 Mei 2000 Jo. Putusan MARI No. 318.K/TUN/2000tanggal 19 Maret 2002 Jis. Putusan PK. No. 22.PK./TUN/2003 tanggal 20 Juli2006 ;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannyatanggal 21 Pebruari 2010 Nomor. 60/G.TUN/2010/PTUN.MKS yangamarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Penangguhan : Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 60/GTUN/2010/PTUN.Mks. tanggal 21 Februari 2011 tetap dipertahankan ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.

Eksepsi Rei Judicatie, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarupada tanggal 28 Pebruari 2002 telah memutuskan perkara No.09/GTUN/2001/PTUN.Pbr dengan obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milikdahulu HM No. 2721/ 1999 yang diterbitkan Badan Pertanahan NasionalKota Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karenaHal.14 dari 23 Put. Nomor 202/PDT/2020/PT.PBRpihak Penggugat perkara aquo (Ny. Djaromah (Jeramah), Ny. Ruslaini, Ny.Karmina, Ny. Kasmawati, Ny.

darifotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 681433/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 1161233/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 90 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBukti P.I7Bukti P.I8Bukti P.I9Bukti P.I10Bukti P.I11Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada GubernurProvinsi Papua, Nomor : 018/HTARYO/Ad/GTUN

Halaman 97 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBukti P.II5Bukti P.II6Bukti P.II7Bukti P.II8Bukti P.II9Bukti P.II10Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 681433/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 1161233/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada GubernurProvinsi Papua, Nomor : 018/HTARYO/Ad/GTUN

Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/KabSarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi darifotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 681433/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 1161233/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal 9Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada GubernurProvinsi Papua, Nomor : 018/HTARYO/Ad/GTUN

Halaman 118 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBukti P.V5Bukti P.V6Bukti P.V7Bukti P.V8Bukti P.V9Bukti P.V10Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 681433/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Nomor : 1161233/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Tanggal9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada GubernurProvinsi Papua, Nomor : 018/HTARYO/Ad/GTUN

maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat IIIntervensi untuk memohon agar majelis hakim terlebih dahulu dengan putusanserta mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam pasal 162 Rbg yangmengatakan tangkisantangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat Il Intervensikemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukansendirisendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokokperkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 78/GTUN

Penggugat mengatakan tidak tahu alamat kuasa hukumnya.Sehingga dipertanyakan itikad baik dari Penggugat, karena apa yang dilakukan Tergugatadalah demi tertio administrasi pertanahan ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 7 yang menyatakan "PihakTergugat imposible menerima tembusan darn Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartentang penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 80/G TUN/2015/PTUNMla tanggal24 Februari 2016", adalah hal yang keliru karena Penetapan Majelis Hakim perkaraNomor 80/GTUN

., masihada 3 ( tiga ) perkara lagi yang hakekatnya sama dengan perkaraNomor : 22 / GTUN / 2004 / PTUN.SBY., yaitue Perkara Nomor : 18 / GTUN / 2004 / PTUN.SBY.e Perkara Nomor : 23 / G.TUN / 2004 / PTUN.SBY.e Perkara Nomor : 25 /G.TUN / 2004 / PTUN.SBY.

Putusan PTUN Mataram No. 14/GTUN/2002/PTUN MTR tanggal 13Juli 2002;b. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12Desember 2002;c.

Putusan PTUN Mataram No. 14/GTUN/2002/PTUN MTR tanggal13 Juli 2002;b. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal12 Desember 2002;c. Putusan MARINo. 1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010;2. Sporadik an.

Pol.PP tertanggal 23 Desember 2005 yangkeduanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi padahal bangunan kontrakan dantokotoko telah selesai pembangunannya.Bahwa suratsurat tersebut dirasa oleh Pemohon Kasasi telah mengandungbanyak kejanggalan hukum, maka kemudian Pemohon Kasasi mengajukangugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tinggi TUN dengan NomorRegister: 05/GTUN/2006/PT.TUN.BDG tanggal 9 Januari 2006.Bahwa oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor/ TermohonKasasi, mencabut Surat Perintah