Ditemukan 2349681 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : karnanda
Penelusuran terkait : Kealpaannya menyebabkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang Ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum; Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3555 B/PK/PJK/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SERASI AUTORAYA
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3500 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT DABI BIOFUELS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3110 B/PK/PJK/2023
Tanggal 14 Agustus 2023 — PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3108 B/PK/PJK/2023
Tanggal 14 Agustus 2023 — PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3109 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5483 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 14 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV INDO MAKMUR SENTOSA
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3293 K/Pdt/2012
Tanggal 26 April 2013 — IIS DARTI BURDIATIN vs TITI MARYANI SUGANDI (selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari), Dkk
318 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IIS DARTI BURDIATIN vs TITI MARYANI SUGANDI (selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari), Dkk
    No. 3293 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat danTergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknyaatas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan dan berjalan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya sah dan cakap untukbertindak
    Tergugat sebagai pemegang hak awal kepadaTergugat Il sebagai pemegang hak selanjutnya, sebagaimana dibuktikandengan Sertifikat Hak Milik No. 1033 Desa Cipayung Datar, Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor, Jawa Barat (vide bukti P2);Bahwa para pihak mengetahui dan memahami dengan pasti bahwasebenarnya pemilik atas objek sengketa tersebut adalah Penggugat, yangkarena terhalang ketentuan perundangundangan, sebagai badan hukum(rechtpersoon), tidak dimungkinkan untuk memiliki objek sengketa yangdimaksud, oleh karenanya
    Oleh karenanya Penggugat sepakat untuk meminjam nama(nominee) Tergugat Il yang pada saat itu berstatus sebagai pegawai Penggugat.Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara terangterangan telah melakukan penyelundupan hukum yang tujuannya sematanatauntuk mencari keuntungan financial.
    Oleh karenanya Termohon/Terbanding l/Penggugat sepakat untuk meminjam nama (nominee)Termohon II/Terbanding Il/ Tergugat Il yang pada saat itu berstatussebagai pegawai Penggugat;Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding I/ Penggugat secara yuridis formil tidak mempunyai hak atasobjek sengketa karena secara de yuris objek sengketa tersebut adalahtercatat atas nama Termohon II/ Terbanding II/Tergugat II, hal ini sesuaidengan ketentuan dari:Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 18 Januari 2023 — Penggugat:
PT.DELTA KIRANA UTAMA
Tergugat:
SRI HASTUTI, selaku anak dari dan oleh karenanya selaku ahli waris dari almarhum Ny.SUWARTINAH
86 — 9
  • Penggugat:
    PT.DELTA KIRANA UTAMA
    Tergugat:
    SRI HASTUTI, selaku anak dari dan oleh karenanya selaku ahli waris dari almarhum Ny.SUWARTINAH
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-03-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 186/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 6 April 2023 — Pembanding/Tergugat : SRI HASTUTI, selaku anak dari dan oleh karenanya selaku ahli waris dari almarhum Ny.SUWARTINAH
Terbanding/Penggugat : PT.DELTA KIRANA UTAMA
61 — 8
  • Pembanding/Tergugat : SRI HASTUTI, selaku anak dari dan oleh karenanya selaku ahli waris dari almarhum Ny.SUWARTINAH
    Terbanding/Penggugat : PT.DELTA KIRANA UTAMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-03-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/PDT/2006
Tanggal 10 Maret 2009 —
194 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWARNA A.F. selaku GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, 2.PEMERINTAH KABUPATEN PASIR, yang diwakili oleh DRS. YUSRIANSYAH SYARKAWI, selaku BUPATI PASIR, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN PASIR, ; PT. KIDECO JAYA AGUNG
    SUWARNA A.F. selaku GUBERNURKALIMANTAN TIMUR, dan karenanya bertindak untuk danatas nama PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Samarinda,Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepadaRICHARD C. ADAM, SH., LL.M, dkk Advokat, berkantor diThe Landmark Centre, Tower B, lantai lobby, Jalan JenderalSudirman No. 1 Jakarta 12910 ;PEMERINTAH KABUPATEN PASIR, yang diwakili olehDRS.
    YUSRIANSYAH SYARKAWI, selaku BUPATI PASIR,dan. karenanya bertindak untuk dan atas namaPEMERINTAH KABUPATEN PASIR, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timurdalam hal ini memberi kuasa kepada RICHARD C. ADAM,SH., LL.M, dkk Advokat, berkantor di The Landmark Centre,Tower B, lantai lobby, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta12910;Para Pemohon Kasasi , ll dahulu Para Penggugat , IV/ParaPembanding V/Para Terbanding Il ;melawan:PT.
    Pertamatama perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat tidak mengakuikompetensi peradilan Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo dan oleh karenanya Tergugat mereserveer haknya untuk mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi danSumber Daya Mineral melalui ICSID ;.
    Vide UU 32/2004, Pasal 1 ayat (6) ;Oleh Karenanya Jelas Pemohon Kasasi berdasarkan peraturan PerundangUndangan RI merupakan daerah yang berwenang mengatur dan mengurusdaerahnya menurut prakarsa sendiri dan dengan demikian cakap untukbertindak di muka pengadilan untuk membela kepentingannya yangdilanggar Vide UU 32/2004, Pasal 25 huruf (f) ;.
    Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Terobukti Secara Tegas ParaPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah memperjanjikanArbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dan Pengertian Pemerintahsebagaimana dimaksud Pasal 26 PKP2B KJA adalah Pemerintah selakupihak pihak yang berhak menerima dan membeli saham yang wajibdidivestasikan Termohon Kasasi, maka oleh karenanya forum yangHal. 50 dari 52 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/Pdt/2023
Tanggal 6 April 2023 — BELA ABDUL HAKIM, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu dari dan karenanya untuk mewakili anak kandungnya bernama DYANDRA ASHLEY TAN vs CATHERINA, dkk
545 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BELA ABDUL HAKIM, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu dari dan karenanya untuk mewakili anak kandungnya bernama DYANDRA ASHLEY TAN vs CATHERINA, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 30-11-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 PK/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — SITTI FATIMAH, dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. MELLISTA KARYA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Hj. TETTY RUSTINAH, dk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali
46 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITTI FATIMAH, dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. MELLISTA KARYA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Hj. TETTY RUSTINAH, dk., sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN MAKASSAR
Register : 02-09-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor No.1422/Pid.B/2012/PN.MKs
Tanggal 1 April 2013 —
23 — 0
  • Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Pertama pasal 266 (1) KUH Pidana;3. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kedua Tidak Dapat Diterima;4. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kedua;5. Menyatakan Terdakwa Thomas Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan 6. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Ketiga pasal 279 (1) KUH Pidana;7.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
119 — 22
  • -Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
    (ToerekeningVan Baarheid) ;Menimbang , bahwa pengertian setiap orang tersebut dalampasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum ;Menimbang , bahwaistilah rumusan setiap orangmengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidanaadalah siapa saja , sehingga oleh karenanya
    benar lengkap dengan identitasnya seperti yangtertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telahdibacakan pada awal persidangan perkara ini ;Menimbang , bahwa dengan demikian dan berdasarkanhal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam surat dakwaan dimaksud telahterpenuhi pada diri terdakwa ;Menimbang , bahwa dengan demikian pula MajelisHakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwadalam pledoinya yang menyatakan unsur setiap orang tidakterpenuhi dan karenanya
    Unsur secara melawan hukum Menimbang , bahwa sesuai penjelasan umum atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana197Korupsi dapat kita ketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalamUndangUndang ini telah dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiildan oleh karenanya pengertian melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi mencakup pula perbuatanperbuatan tercela yang menurutperasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana
    dijadikan suatu ukuran untuk menilai apakah terdakwa atauada orang lain atau korporasi telah menjadi bertambah kaya sebagaiakibat perbuatan tersebut ;Menimbang , bahwa selama persidangan tidak ada bukti berupadata mengenai harta kekayaan terdakwa baik sebelum ataupunsetelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun PembangkitListrik Tenaga Uap Batubara Jawa Barat Utara di desa Sumurademkecamatan Sukra kabupaten Indramayu tersebut dan karenanya
    Membebaskan terdakwa oleh karenanya darisemua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskandaritahanan ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) Eksemplar Foto Copy Sertifikat Hak GunaUsaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di DesaSumuradem Kecamatan Aniatan KabupatenIndramayu Jawa Barat atas nama PT Wiharta KaryaAgung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 6September 1990 disita dari Singgih
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-03-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 434/Pid.B/2012/PN.CBN.
Tanggal 5 Maret 2013 — ALFONS MARIA TANUMIHARJA
197 — 132
  • Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    adalah benar denganmenggunakan linggis milik dari Terdakwa sendiri telah melakukan pencongkelanatas sebuah panel pagar beton yang kirakira berukuran (satu) meter x 40 (empatpuluh) centimeter yang dibangun oleh Saksi BENLIS BUTARBUTAR yangterletak di Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB, sehinggamengakibatkan panel pagar beton tersebut menjadi rusak dan hancur, serta tidakdapat dipergunakan lagi, sehingga oleh karenanya
    Dengan demikianMahakamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentanghak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian bebanpembuktian; Bahwa berdasarkan kedua uraian dan pertimbangan di atas, MajelisHakim menilai bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak memahami keberadaan darisebuah PERMA RI, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat danmenolak dalil dari Pembelaan Terdakwa, khususnya terkait
    Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan Terdakwa yangmenganggap bahwa penuntutan terhadap Terdakwa sumir dan dipaksakan, karenastatus kepemilikan tanah Terdakwa saat ini sedang dalam proses pengadilanperdata adalah tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasalyang didakwakan kepadanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinanbahwa
    kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah danmampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskanPancasila, tujuan pemidanaan haruslah mengandung unsurunsur yang bersifatKemanusiaan, Edukatif dan Keadilan, sehingga oleh karenanya didalammenjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
    2002 TentangBangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 23 Tahun 2000 TentangIMB, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PenyesuaianBatasan Tindak Pidana Denda, serta pasalpasal dari Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI: 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ALFONS MARIA TANUMIHARYJA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGRUSAKAN) ;2 22222 n nn nnn n nnn nen ence nce ennee2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 26 April 2012 — Ir. ANTONY, CS
95 — 26
  • Membebaskan para terdakwa diatas oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut
    Hariyeni73menyampaikan bahwa format tersebut disusun setelah dirapatkan denganKepalae Bahwa benar kemudian dengan dalih untuk dijadikan laporan Saksi Drh.Hariyeni menyuruh para terdakwa untuk menanda tangani yang waktu itudibuat lebih dari saturangkap 5e Bahwa benar sebelum bertanda tangan para terdakwa ada mempertanyakanakan isi dari laporan tersebut akan tetapi waktu itu disampaikan bahwavaksinator swasta diluar para terdakwa tidak bisa menanda tangani laporan,oleh karenanya apaapa yang dilakukan
    mendahulukan kepentingan tugas daripada kepentinganpribadi, yaitu dengan menghadapi segala resiko akan dapat tertular virus Flu Burung (AvianInfluenza) serta sepulang dari melakukan kegiatan vaksinasi harus menjauhkan diri sementaradari keluarga dan anakanak karena takut merekamereka tersebut akan tertular ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidakdapat dibuktikan kepada terdakwa, oleh karenanya
    RAHMI DARWATI Pgl RAHMI dan Terdakwa VI.GUSMAN EFENDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan sebagai mana Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaane Membebaskan para terdakwa diatas oleh karenanya dari segala dakwaan tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa I. Ir. ANTHONY, Terdakwa II. EKARINAYULIA, S.Pt, Terdakwa III. Drh. SURYA ADE SAPUTRA, Terdakwa V.RAHMI DARWATI Pgl RAHMI dan Terdakwa VI.
Pengadilan PN SURAKARTA
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 209/Pid.B/2013/PN.Ska.
Tanggal 20 Nopember 2013 —
10 — 2
  • Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama ( 8 ) bulan ;
    AGUS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;2 Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama (8 ) bulan;3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkansepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalaninya ;4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor (satu) Honda Type GL 15A 1 D M/T Tahun 2012warna hitam No.Pol.
Pengadilan PN BINJAI Pidana Umum Perjudian
Register : 09-12-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 27-12-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 447/Pid.B/2014/PN-BJ
Tanggal 16 Desember 2014 — ALWI
13 — 0
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 18-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 93/PID.SUD/2014/PN.CBN
Tanggal 18 Maret 2014 — YUDA Alias BUDI BIN UJANG
13 — 7
  • Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan
    (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakanuntuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka harusdihukum pula membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sertaketentuan hukum lain yang bersangkutan ;1 Menyatakan Terdakwa YUDA Alias BUDI BIN UJANG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TanpaHak Membawa Senjata Penikam ;2 Menghukum Terdakwa oleh karenanya