SuratKeterangan Ganti Ketugian No. Reg : 421/PYK/06/201 3tanggal27 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Payung Sekaki dan diketahui olehLurah Kelurahan Labuh Baru Barat No. Reg : 244/592.2/06/2013 tanggal 24 Juni2013 yang disaksikan oleh saksisaksi sempadan, Ketua RW 13 dan Ketua RT 03Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 2.529 M2 atas nama Penggugat, denganbatasbatas sebagai berikut:Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor : 37/G/2014/PTUNPbr. Sebelah Utara berbatas dengan JIn.

bukan peristiwa hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT, dan tuntutan yang didalilkan olehPENGGUGAT dalam petitum mengenai ganti ketugian materiilyaitu menuntut TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaranyang belum dibayarkan oleh saudara Aneng tidak adahubungan hukum dengan TERGUGAT, karena secara faktahukum TERGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian jual belidengan PENGGUGAT, TERGUGAT hanya membuatkan aktaperjanjian tersebut sesuai dengan tugas TERGUGAT sebagaiNOTARIS.

upaya hukum dari Tergugat.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Majelis HakimPengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara in casu untuk memutuskansebagai berikut:Primer:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji (wanprestasi) dan membawakerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil.4 Menghukum Tergugat untuk membayar ketugian

ini, maka mohon agar Tergugat dan Tergugat Il maupun TergugatHalaman 14 dari 76 Putusan Nomor 169/Pdt/2018/PT DPS.lll secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat masingmasing sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian dalam memenuhi isiputusan terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukumtetap;12.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan timbul dariPenggugat, baik kerugian Materiil maupun ketugian

maka mohonagar Terbanding VTergugat dan Terbanding IWVTergugat Il maupunTerbanding Il/Tergugat Ill secara tanggung renteng dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding/Penggugatmasingmasing sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinyauntuk setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusanperkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan timbul dariPembanding/Penggugat, baik kerugian Materiil maupun ketugian

yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini adalah sah menurut hukum milik dari PenggugatRekonvensi/Tergugat dan Il Konvensi, maka tindakan para PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai dan menduduki tanah tersebutadalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hakl orang lain ,merupakan perbuatan melawan hukm ,sebagaimana dimaksud dalam pasal13865 KUHPerd.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketntuan pasal 1365 KUHPerd.Tersebut maka secara hukum diwajibkan kepada pihakpihak yangmenimbulkan ketugian

jarak rumahSaksi dengan tempat memarkirkan mobil tersebut lebih kurang 100 meter darirumah Saksi; Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 09.00WIB, Saksi diberi kabar oleh Istri Saksi yang bemama Teti Triana bahwasanya1 (Satu) unit mobil Truk Center Mitsubishi wama kuning dengan Nomor PolisiBA 8260 OU yang terparkir di depan rumah sudah tidak ada lagi; Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, Saksi langsung membuatlaporan ke Kepolisian Resor Padang Panjang; Bahwa ketugian

Seandainya ituPenggugat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, makaPasal 1365 KUHPerdata yang mengatur lembaga perbuatanmelawan hukum berbunyi :Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti ketugian tersebutBahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menguraikandengan jelas dan rinci, cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat

Bahwa didasarkan pada faktafakia sebagaimana diuraikan dalam butir 41 s/dbutir 58 di atas, maka jelas dan terang Terguyat III tidak melakukan perbuatanmelawan hukum terkait pengalihan hak atas tanah dalam SHGB No.1107/Melawai dari Tergugat Il kepada Tergugat III melalu, proses jual beli.Dengan demikian, tuntutan ketugian materiil dan kerugian immateriil yangdiajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar.Bahnwa dalam butir 30 Gugatan, Penggugat mendalilkan tuntutan kerugianmateriil sebesar Rp 4.800.000.000,00

tersebut menurut majelis wajarmenimbulkan rasa tidak nyaman, kecemburuan dan sikap posesif bagiPenggugat sebagai suami;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum 3gugatan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugatsebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dapat dikabulkan,oleh karena itu petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan atasperbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat mengalami ketugian

tersebut dariJuhria adalah Ester Liling (istri saksi);Bahwa, sawah tersebut pada saat ditebus masih ada 1 (satu) tahunmasa gadainya;10 Bahwa, sawah tersebut digadai oleh Makkasau dan istrinya kepadasaksi selama 3 (tiga) tahun;Tanggapan :e Bahwa, keterangan saksi pada poin 3.9 adalah tidakbernar, hal itu dikatakan oleh saksi hanya karenamendapat tekanan dari para tergugat ;e Bahwa, tidak mungkin seorang pemegang gadai akanmenerima tebusan jika waktunya belum sampai, karenasecara logika itu merupakan ketugian

Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

(Vide bukti P5), disepakati tentang pengambilalihan hak atas pemakaian sebidang tanah seluas 15 Hadengan pemberian ganti rugi ketugian sebesar Rp975.000.000,00(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pembebasan tanahdari para penggarap menjadi tanggung jawab pihak kedua yakniTergugat (/n casu Termohon Peninjauan Kembali /semulaTermohon Kasasi /Pembanding II /n Casu PT. Tiwa MudaContractor).

Putusan Mahkamah Agung No. 78 K / Sip / 1973, tanggal 22 Agustus1974, Kaidah hukum :menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agungbahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatanpihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanyabesarnya dari ketugian yang diderita dengan alatalat bukti yang sahbila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim.c.

Isnain Ibrahim, Ade Mustafa dan PENGGUGAT yang6219.telah mengakibat ketugian negara sehingga TERGUGAT IV dijatuhi pidanapenjara selama tahun 6 bulan. Dalam berkas terpisah H. Isnain Ibrahim dan AdeMustafa juga telah dijatuhi pidana penjara masingmasing tahun 8 bulan, danpada tingkat banding hukumnya untuk keduanya berubah menjadi masingmasing4 (empat) tahun penjara, sementara dalam berkas terpisah PENGGUGAT jugatengah disidik di Kejaksaan Tinggi Ternate.

Tergugat Il dan Tergugat Ill mau melaksanakanputusan ini, maka mohon agar Tergugat dan Tergugat II maupun TergugatIll secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat masingmasing sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian dalam memenu hi isiputusan terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukumtetap;12.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan timbul dariPenggugat, baik kerugian Materiil maupun ketugian

Asiana)e Bahwa dalam proses pelelangannya, perusahaan perusahaan yangikut tidak memiliki keahlian yang cukup denganpekerjaan syaratpelelangann dan tidak melampirkan jaminan penawarane Pada saat PHO, panitia menandatangani berita acara tidak sesuaidengan tanggal PHO;Bahwa dari hasil penghitungan Negara yang dilakukan tampak bahwaproses pelelangan yang tidak sesuai atau terjadi penyimpangan maka hargayang terbentuk pada proses lelang tersebut bukan merupakan harga yangwajar sehingga;Bahwa ketugian

Ahli beroedoman pada BAP Penyidik karena BAPtersebut dibuat dibawah sumpah jabatan penyidik sehingga dapatdipertanggung jawabkan; Bahwa Ahli mengetahui perihal pemeriksaan BPK pada tahap pelaporandan pengajuan dana bantuan oleh Partai Politik, yang menurut ahllipemeriksaan BPK tersebut sifatnya administratif untuk sebagai prasyaratpencairan dana di Bagian Keuangan, yang metodenya reviu dokumen danbelum sampai ke angka angka; Bahwa Audit yang dilakukan Ahli terkait perhitungan ketugian Negara tidakbertentangan

Ketugian materil sebesar Rp. 71.103.650.000, (tujuh puluh satu milyarseratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;. Kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Masingmasing seketika dan tunai.9.

;Bahwa dalam standard audit BPKP, melakukan auditdengan dasar hasil pekerjaan orang lain yangberkompetensi adalah diperbolehkan;Bahwa selain proposal dan data dari PU untukmenyimpulkan ada surat pertanggung jawaban danatersebut kemudian Berita Acara Penyidik, hasil dariPU, Surat Pernyataan dari saksisaksi yangmenyatakan bahwa isi dari SPJ tidak benar;Bahwa kesimpulan ahli adalah bahwa jika hasil dariPU sudah sesuai dan benar maka ketugian negarapada kasus ini ada kerugian negara tapi ahli tidak bisamenguji