KINAG Nomor 205.D/VIII54/1964, seluas 360 m?

KINAG 205.D/VIII54/1964, tanggal31 Desember 1964 dalam Oper Garap/Pelepasan Hak atas tanah SK.KINAG 205 D/VIII54/1964 yang terletas di Blok Singkut Jalan DamaiRaya RT.004/RW.11 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, KotaDepok kepada Tergugat sebagai Oper Garap ke tiga (3), sedangkanTergugat IIl hanya membantu dan menyaksikan Oper Garap ke dua(2) yaitu L.

KINAG 205D/VIII54/1964, tanggal 31Desember 1964 atas nama Amin Radjiman dan gugatan Penggugatseharusnya ditujukan Turut Tergugat yang mengeluarkan SK KINAG205D/VII54/1964, tanggal 31 Desember 1964 secara hukum dapatdijadikan pihak dalam perkara a quo;4.3. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukansubjek Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl maka berakibatkan gugatanPengugat salah alamat;5.

Nomor 2791 K/Pdt./2016sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK KINAG205D/VIII54/1964) yang diberikan kepada Amin Radjiman, Para Tergugatmenyatakan bahwa alas hak dari tanah yang menjadi sengketa perkaraa quo adalah SK KINAG 205D/V11154/1964, dimana tanah/objek sengketamerupakan sebagian dari tanah yang tercantum dalam SK KINAG205D/VIII54/1964;Menimbang, bahwa pada kenyataannya di atas tanah/objek sengketa telahditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Meruyung, dengan Surat

Nomor 2791 K/Pdt./2016amar putusannya dengan menyatakan bahwa Tergugat , II dan III telahmelakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukumkarena: Tergugat Il selaku kuasa dan pemegang Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Dijawa Barat (SK KINAG) Nomor 205 D/VIII54/1964; Antara pemilik tanah berdasarkan SK KINAG dan para pemegangSertifikat Hak Milik dimenangkan pemegang SK KINAG (vide putusannyaPengadilan Negeri Cibinong Nomor 106/Pdt.G/2005/PN.Cbn., junctoPutusan Nomor 1637 K/Padt/2008

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (saat itu) telah kelirumenerbitkan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Direktorat AgrariaNomor 592.1.3/SK.64/Ditag/1986, tanggal 17 November 1986, selanjutnyaditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Pancoran Mas, GambarSituasi tanggal 18 Februari 1988 Nomor 5064/1988, luas 8.720 m?

atas nama Arih bin Liih, danpencabutan Surat Keputusan KINAG Propinsi Jawa Barat Nomor V/B.54/INSP/65,tanggal 16 Desember 1965 Nomor Minut 258 atas nama Arih bin Liih Jo. SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq.

Direktorat AgrariaNomor 592.1.3/SK.64/Ditag/1986, tanggal 17 November 1986 atas nama Arih binLith, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 18XI1996, tanggal 31 Oktober 1996 telahmembatalkan sertifikat dan mencabut SK KINAG Jabar a quo, yang diktumlengkapnya dapat berbunyi sebagai berikut:Memutuskan:PertamaKeduaKetigaKeempat :: Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Pancoran Mas, seluas8.720 m?

sebagai obyek sertifikat batal dan SuratKeputusan KINAG Propinsi Jawa Barat yang telah dicabut, kembali statusnya padakeadaan semula yakni tanah adat Kohir C.1103 Persil 107.a S.III tercatat luas +8.660 m? atas nama dan milik A. Siwy (Pewaris Penggugat I), terbukti sebagaipelaksanaan Diktum KeempatH. Husin bin Riha atas tanah sebagian seluas 4.330 m?

I Propinsi Jawa Barat c.q KepalaDirektorat Agraria Nomor 592.1.3/SK.64/DITAG/1986, tanggal 17 November 1986(vide Bukti T1, T2);Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah menyelesaikansemua kewajiban yang tertuang dalam Diktum Pertama Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria (SK KINAG) Propinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan GubernurKDH Tk.

., Notaris di Surabaya tanggal 23Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 Maret 1980, dikeluarkan KantorHalaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/2020Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untukdilakukan perpanjangan haknya sekaligus diatasnamakan Penggugat SriHandajani Nionarto;6.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 137, JualBeli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980, yang dikeluarkan TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas namaPenggugat;Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/202015.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna BangunanNomor 137, Jual Beli Akta Pejabat Djoko Soepadmo S.H., Notaris diSurabaya, tanggal 23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatimtanggal 31 Maret 1967 Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18Halaman 8 dari 24 hal. Put.

, asal persil pemisahan dari hak guna bangunan Nomor137, Jual Beli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabayatanggal 23 Maret 1967, Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31Maret 1967, Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April1967, Nomor 149 dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980,dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahSurabaya, sekarang menjadi Turut Tergugat IV dan/atau Turut TergugatV, untuk diatasnamakan Penggugat;10.

, asal persil pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 137, JualBeli Akta Pejabat Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya tanggal23 Maret 1967 Nomor 26/1967, Izin Kinag Djatim tanggal 31 Maret 1967Nomor 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur tanggal 18 April 1967 Nomor 149dan berakhir haknya tanggal 23 September 1980, yang dikeluarkan TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas namaPenggugat;Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 12 K/Pdt/202011.

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pemerintah (Staatsblad 1940Nomor 427) tanggal 14 November 1959 Nomor 53/1959/Kinag(bukti PPK2):c. SHM Nomor 26/Kel.

Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag) dan bukti PPK1 (AktaPernyataan Nomor 79) tersebut telah memenuhi syarat sebagainovum dan bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal67 sub huruf b UU Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985jJuncto UU Nomor 5 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun2009);Halaman 24 dari 34 hal.

Bahwa benar Theng Sang Kio bertindak secara bersama danselaku ayah kandung dari Theng Kim Tiam dan Theng Kim Hingtelah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa TanahPemerintah (Staatsblad 1940 Nomor 427) tanggal 14 November1959 Nomor 53/1959/Kinag (bukti PPK2);c.

., a quo mepertimbangkanbukti PPK1 (Akta Pernyataan Nomor 79), bukti PPK2 (PerjanjianSewa Menyewa Tanah Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag), dan buktiPPK3/T.I.I.V1 (SHM Nomor 26/Kel.

., tanggal 5 Februari 2014 a quo;Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa adanyabukti baru (novum) yang terdapat dalam bukti PPK1 (AktaPernyataan Nomor 79), bukti PPK2 (Perjanjian Sewa MenyewaTanah Pemerintah Nomor 53/1959/Kinag), dan bukti PPK3/T.I.II.V1(SHM Nomor 26/Kel. Duku) tersebut telah tidak dipertimbangkanHalaman 26 dari 34 hal. Put.

KINAG) No.

KINAG)No.

Kinag (SuratKeputusan Inspeksi Agraria) Jawa Barat No. 52/VIII/50/1963tanggal 19 September 1963 No. Urut 479 (Bukti PK1), yang padawaktu Perkara No. 11 K/TUN/2003 jo. No. 45/B/2002/PT.TUN.JKTjo.

Kinag Jawa Barat tanggal 19September 1963 dengan No. 52/VIII/50/1963 No. Urut 479 luastanahnya hanya 3740 M2 ( Vide Bukti PK1);Bahwa menunjuk SK. Kinag Jawa Barat tanggal 19 September1963 No. 52/VIII/50/1963 itu sendiri yang telah dijadikan buktidalam persidangan, maka pemberian hak atas tanah kepada AminLembe luasnya hanya 2.740 M2 (Vide Bukti T2);Bahwa berdasarkan pemberian hak dari SK.

Kinag tersebut di atasmana pada tanggal 19 Maret 1982 diterbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 39 Bencongan Tangerang atas nama Amin Lembe yangluasnya tibatiba disulap menjadi 4.223 M2 (Vide Bukti P1);Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 49 PK/TUN/20076.

Kinag Jawa Barat No. 52/VIII/50/1963 tanggal 19 September1963) yaitu 2.740 M2 dengan 4.233 M2, maka berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999 Pasal 107 (h), maka Sertipikat HakMilik No. 39/Bencongan (milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) masuk kategori cacathukum administratif, sehingga secara hukum justru Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang berwenang membatalkanSertipikat Hak Milik No. 39/Bencongan tersebut

Kinag yangbersangkutan (Vide Bukti T2), maka didapatlah suatu fakta bahwaSertipikat Hak Milik No. 39 milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang masih atas namaAmin Lembe adalah sertipikat yang cacat hukum administratif, danHal. 12 dari 14 hal. Put.

Kabupaten Lebak hanya 45 bidang tanah, yang memenuhi syarat dan bidangtanahnya tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat);b.

yang ada di Kantorpertanahan setempat;Apabila petani penggarap mengajukan permohonan sertifikat RedisTOL tidak melampirkan SK Kinag, dapat di proses karena Pendaftaranhak kegiatan Redistribusi tanah itu persyaratan utamanya hanya SKRedistribusi tidak lagi SK Kinag, karena SK Kinag itu sudah dibatalkandan dinyatakan tidak berlaku dan disamping itu yang harus dilampirkanHal. 150 dari 203 hal.

Bahwa Pencocokan SK Kinag / pada buku PAL A (istilan Jaksa PenuntutUmum), sesungguhnya dilakukan oleh Petugas Identifikasi dengan caramencocokan objek apakah di desa tersebut ada tanah negara objeklandreform pada SK Kinag.

Surat Keputusan dari Turut Tergugat berupa SURATKEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DKI JAKARTA/KINAG No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 diberikan pada Halim Wibawabukan seorang petani sedangkan tanah kinag hanya diberikan kepadapada petani yang tidak punya tanah dalam rangka landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224/Tahun 1961,Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiKerugian;17.2.

Pemberian Hak Milik atas tanah terkait dengan Kinag padawaktu itu tanah diberikan dalam status hak milik hanya diperuntukanpada Warga Negara Asli sebagaimana diatur pasal 1 jo pasal 2Peraturan Mentri Muda Agraria No.15/1959 Tentang Pemberian DanPemaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman PengenaiTata Cara Kerja Bagi PejabatPejabat Yang Bersangkutan sedangkanTurut Tergugat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerahkhusus lbu Kota Jakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21Juni 1971 diberikan

Merupakan fakta bahwa tanah Kinag diberikan pada HalimWibawa sebagai orang yang berkemampuan/kaya bukan seorangpentani miskin karena dalam jangka 30 hari ternyata tanah yangdiperoleh dari Surat Keputusan Turut Tergugat yaitu SK GubernurKepala Daerah khusus lbu Kota Jakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971 langsung diterbitkan Sertifikat atasnama Halim Wibawa;18.Bahwa tindkan Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan berupaSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971mengandung pembenaran perbuatan pemalsuan yang dilakukan olehTurut Tergugat jelas merupakan tindakan melawan hukum;20.2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan Akta Jual Beli fiktif dan mengandung kepalsuan;20.3.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71, tanggal 21 Juni 1971melegalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TurutTergugat II;20.4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah khusus Ibu KotaJakarta/Kinag No. 16/PH/DT/III/HM/71 tanggal 21 Juni 1971membererikan pembenarakan atas penguasaan tanah Girik C. 25persil 532 S.Il yang menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli warisalmh. Hj. Amenah binti H.

Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli1970 atas nama Paulus Demon Larantukan.c. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebutDITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan.d.

Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan. Bahwa benar ada Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal22 Juli 1970 atas nama Paulus Demon Larantukan tersebutDITEGASKAN MENJADI HAK MILIK sesuai Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/FT/HMB/Kinag/71; atas nama Paulus Demon Larantukan.

Larantukan.Bahwa ketika tahun 1971, tanah Hak Pakai atas bidang tanahsengketa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiNusa Tenggara Timur No. 61/ FT/HP/Kinag/70; tanggal 22 Juli 1970atas nama Paulus Demon Larantukan tersebut DITEGASKANMENJADI HAK MILIK sesuai Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 5/ FT/HMB/Kinag/71; atasnama Paulus Demon Larantukan dengan luas seluruhnyaseluruhnya 525 M?

DaerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/FT/HMB/KINAG/1971.4.

Foto Copy dariFoto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/FT/HP/KINAG/70, tanggal22 Juli 1970, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda TT.I1 ;2. Foto Copy dariFoto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerahPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/FT/HMB/KINAG/71,yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT.I2 ;3.

Put Nomor 1241 K/Pdt/2015disebut SK Kinag Nomor 151/1964), dimana dalam SK Kinag Nomor151/1964 tersebut dinyatakan bahwa Kepala Inspeksi Agraria Jawa Baratatas nama Menteri Pertanian dan Agraria telah memberikan hak milikkepada namanama yang terdapat dalam SK Kinag Nomor 151/1964 atastanah yang letak dan luas nomor kode sebagaimana dinyatakan dalamlampiran SK Kinag Nomor 151/1964 dimaksud (vide Bukti P1 P11);.

Berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964 tersebut, nama dan luas tanahyang dimiliki oleh masingmasing Para Penggugat adalah sebagai berikut: No Nomor Urut Nama Luas/m?

Gugatan Penggugat telah daluwarsa:Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964, dimanatanah tersebut telah diserahkan pada tahun 1988. Artinya jika dihitung dari tahun1988 s.d. tahun 2013 maka tanah tersebut sudah 25 tahun diserahkan kepadaTergugat.

(tujuh puluh ribulima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kadusirug,Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang (setelan adanya pemekaran sekarangdisebut Cijantra, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang)(selanjutnya disebut tanah sengketa) yang didasarkan pada SK Kinag Nomor151/1964 tetapi dalam SK Kinag tersebut tidak dijelaskan pemegangnya atasnama siapa;Terlepas dari hal tersebut di atas Rojani, Cs. adalah sudah almarhumsebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat,

Gugatan Penggugat telah daluwarsa:Terbukti tanah objek sengketa berdasarkan SK Kinag Nomor 151/1964, dimanatanah tersebut telah diserahkan pada tahun 1988. Artinya jika dihitung dari tahun1988 s.d. tahun 2013 maka tanah tersebut sudah 25 tahun diserahkan kepadaTergugat.

SK.112/Ka/1961 tanggal 01 April 1951(selanjutnya disebut SK Kinag ) sambil menunggu keputusan mengenai permintaanHak Milik atas lokasi atas tanah milik Para Penggugat;Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 22/PDT/2018/PT.DKI3. Bahwa, ternyata Kepala Agraria Daerah Bekasi (sekarang Kepala Kantor PertahananBekasi ) tidak ditarik / diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa bedasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 11 tahun1997 tentang Pemilikan Tanah Tanah obyek Redistribusi Landreform tanggal 03September 1997, para Penggugat tidak mempunyai kapasitas lagi untuk menggunakanSK Kinag yang di klaim Para Penggugat sebagi pemilik tanah, karena berdasarkanketentuan tersebut, SK Kinag yang di klaim Para Penggugat sudah tidak berlaku lagiatau dengan kata lain sudah gugur dengan sendirinya, karena ternyata ParaPenggugat sama sekali tidak melaksanakan

isi dari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.Wajib mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah/lahan secara aktif; Harus menjadi anggota koperasi.Harus mendaftarkan tanahnya Kepada Kantor Sub Direktorat Agrariasetempat.5.

MLI yang menyatakan bahwa apabila tanah tidak dikuasai fisiknya,maka tanah tersebut langsung dikuasai negara dan apabila tanahnya di kuasaiterusmenerus, maka kepada Pemegang SK Kinag diberikan kesempatan dalam 2 (dua)tahun untuk diretribusi / didaftarkan kembali dan selanjutnya dibuatkan hak atas tanahdan apabila tidak mendaftarkan haknya maka SK Kinag menjadi gugur.Gugatan Para Penggugat Kabur (Obsccur Libel).6.

atas sebidang tanah seluas 666 M2, yangdahulunya terletak di Desa Naikoten , Kecamatan Kota Kupang, KabupatenDati Il Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,sekarang di Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk membangun Toko dan rumahtinggal ukuran 7m x 18 m(126 m2) sesuai izin Sempadan No. 76/5/64 tanggal 7Juli 1964 dimana tanah Hak Pakai tersebut telah berakhir pada tanggal 31Desember 1979 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah ProvinsiNusa Tenggara TimurNomor: 273/KPG/HP/Kinag

Bahwa walaupun telah ada persetujuan permohonan pengalihan HakPakai atas tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor273/KPG/HP/Kinag/1970 kepada pemohon Jhony lrawan Gousariomelalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat NusaTenggara Timur Nomor : 1340/109/24/KPG/HP/KADIT/1984, SuratKeputusan tentang Hak Pakai tersebut tidak didaftarkan pada KantorAgraria Kabupaten Kupang karena para ahli waris dari Alm. Go Tek Peomenyatakan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Hak Pakaitersebut.

benar berdasarkan permohonan Pengugat tanggal 25 Maret 1983 tanahbekas hak pakai No. 273/Kpg/HP/Kinag/1970 tersebut dialinkan hak pakaikepada Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiHalaman 32 dari 45 Hal.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara TimurNo. 279 Kpg/HP/Kinag/1970 tentang Pelepasan Hak Pakai kepada Go TekPeo tertanggal 01 Juni 1970;Halaman 33 dari 45 Hal. Dalam Perkara Nomor: 218/Pdt.G/2014/PN.Kpg.2. Surat Keterangan Melepaskan Hak an. Go Tek Peo No. 17/KKS/IX/1986tanggal 27 September 1984;3. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa TenggaraTimur tentang Hak Pakai An.

Go Tek Peo memperoleh dari Pemerintah PropinsiNusa Tenggara Timur dengan status Hak Pakai, status hak pakai atas tanahdengan nama Go Tek Peo telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1979berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :273/KPG/Kinag/1970 tanggal 1 Juni 1970;Bahwa benar ayah kandung Penggugat dan Tergugat Alm.

Kinag No. 44.VIll.Insp.C.54.64, tanggal 14September 1964 dan SK. Kinag No. 205.D.VIII/54/1964, tanggal 31Desember 1964:Bahwa Penggugat memiliki kedua SK. Kinag diatas berdasarkan SuratPelepasan Hak sebagaimana yang tercantum dalam Surat PelepasanHak Atas Tanah antara M.H. Hendro dengan Penggugat, yang dibuattanggal 17 Maret 2007, dimana bidangbidang tanah yang telahdilepaskan oleh M.H.

Dalam perkara iniPenggugat memperoleh tanah dari Surat Pelepasan Hak over alihgarapan yang diketahui Lurah dari penggarap yang mengakupenerima SK KINAG, padahal SK KINAG/SK Landreform telahHalaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 85/PK/TUN/2014dihapus berdasarkan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 1997.

Dalam hal ini syarat materil/obyektifyang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi,yaitu syarat suatu sebab yang halal karena perolehan tanahPenggugat dari SK KINAG secara hukum dibatalkan.

KINAG No. 44.VIll.Insp.C.54.64 tanggal 14September 1964 dan SK.KINAG No. 205.D.VIII/54/1964 tanggal 31Desember 1964:Bahwa tanah bekas milik adat atau yang biasa disebut Tanah Girik,di Kelurahan Serua tidak ada yang dijadikan obyek SK.

No.44.VIIl.Ins.C.54.64 tanggal 14 September 1964dan SK Kinag No.205 D VIII/54/1964 ..........

isi dari SK Kinag tersebutyaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.

Kinag tidak dipenuhi olehPemegang SK. Kinag, maka dihubungkan dengan ketentuan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 Tentang Ketentuan Ketentuanmengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dalam Pasal 7 angka 3maka dapat mengakibatkan batalnya pemberian hak tersebut.

Kinag yang mengklaim bahwa tanahnya masukdidalam HPL No. 1/Marunda tahun 2001, pada saat Pembebasan HakTanah oleh Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah tahun 1984 / 1985kemana saja Para Penggugat karena terbukti selama ini Para Penggugatmaupun orang tercantum namanya dalam SK. Kinag tersebut sama sekalitidak pernah menguasai secara fisik secara aktif di atas tanah SK.

isi dari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah/lahan yang diterima wajibmengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah / lahan secara aktif.

yang di klaim Para Penggugat sebagi pemiliktanah, karena berdasarkan ketentuan tersebut, SK Kinag yang di klaim ParaPenggugat sudah tidak berlaku lagi atau dengan kata lain sudah gugur dengansendirinya, karena ternyata Para Penggugat sama sekali tidak melaksanakan isidari SK Kinag tersebut yaitu : Harus memberikan tanda tanda batas tanah / lahan yang diterima.

KINAG Nomor205 D./VIII54/1964 yang dalam putusanMahkamah Agung RI terhadap sengketalain di atas tanahtanah SK. KINAGNomor 205 D./VIII54/1964 justru tanahtanah tersebut dinyatakan sebagai TanahNegara dan Sertifikat Hak Milik yangpernah diterbitkan atas nama orangorangyang mengaku sebagai pihak AURI atauHal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 1899 K/Pdt/2013pihak lain yang membebaskan Tanah SK.KINAG tersebut dibatalkan olehMahkamah Agung RI.

KINAG tersebut saat ini dikuasai olehketurunan Para Pemegang atau yangnamanya tercantum dalam SK. KINAGdiberi prioritas untuk mengurus SertifikatHak Milik;Bahwa benar di atas tanah SK. KINAGtelah diterbitkan Sertifikat Hak Milik keatas nama Ir. Hendri Ruslan (TermohonKasasi) oleh Kantor Pertanahan Bogor/Depok, akan tetapi Sertifikat Hak Milikyang dijadikan alas hak atas tanahdimaksud, sama sekali tidak dibuktikandengan adanya Hubungan Hukum antarapemegang hak atas dasar SK.

KINAG dimaksuddengan pihak yang pertama kali diberikanSertifikat Hak Milik, karena seandainyadalil Termohon Kasasi bahwasanya jualbeli tanah dimaksud dalam Akta Jual BeliNomor 572/50/Limo/JB/93,Akta Jual BeliNomor 71/2004, Sertifikat Hak MilikNomor 244, Sertifikat Hak Milik Nomor1412 adalah benar, maka pertanyaannyadengan siapa Jualbeli itu terjadi dandilaksanakan, karena fakta yangHal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 1899 K/Pdt/2013terungkap dalam persidangan terbuktibahwa pemegang SK.

KINAG atas namaMii H. Usup atau ahli warisnya tidakpernah menjual atau mengalihkan haknyakepada Termohon Kasasi Ir. HendriRuslan atau pihak lain dalam perkara ini;Bahwa dengan terdapat fakta bahwa Ir.Hendri Ruslan selaku Pemegang SertifikatHak Milik tidak dapat membuktikansejarah perolehannya dengan Mii H.Usup, maka penerbitan Sertifikat Hak Milikatas nama Ir. Hendri Ruslan atau pihakmanapun jelas tidak sah danharusdibatalkan.

KINAG danmengakui keberadaan tanah SK. KINAGsebagai Tanah Negara;Bahwa dari faktafakta tersebut makasikap Majelis Hakim Pengadilan Tinggibandung dalam perkara a quo danPengadilan Negeri Depok yang menerimadan mengabulkan gugatan ini, jelasmerupakan sikap Majelis Hakim yangsalah memberikan pertimbangan hukum,Hal. 12 dari 16 hal Put.

Putusan Nomor 409 K/TUN/2012pemegang SK Kinag.

Padahal Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205D/VIII54/1964 tanggal 31Desember 1964 dikeluarkan tahun 1964 dengan masa berlaku selama 15 tahun,sehingga SK Kinag tersebut baru berakhir tanggal 31 Desember 1979.

KINAG sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, menurut Penggugatsendiri tidak tercatat atas nama Penggugat, melainkan atas nama orang lain,karena itu jika hendak mengajukan gugatan, maka yang mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan adalah bukan Penggugat, melainkan orang yangnamanya tersebut dalam SK. KINAG dimaksud atau orang yang namanyatersebut dalam SK. KINAG memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukangugatan.

KINAG Jabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa punya hakuntuk menggugat pembatalan 138 (seratus tigapuluh delapan) Sertifikat HakMilik yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidakmenguraikan dengan jelas dan terperinci, dari siapa saja Penggugat memperolehpelepasan hak tanah SK. KINAG dimaksud? dan berapa luas masingmasingtanah pemilik SK. KINAG serta batasbatas tanah yang dibebaskan ataudioperalih garapannya?

KINAG dimaksud dansurat operalih tanah garapan tertanggal 13 Juni 2005.

Salbiyah;Adapun mengenai SK Kinag Jabar Nomor: 76/VITI/Insp.C/50/1964 tanggal 311264dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat:4488/1036.71/IX/2010, telah menerangkan pada pokoknya adalah berdasarkanpenelitian dalam buku register Penertiban Administrasi Landreform (PAL) bahwaternyata objek tanah yang dinyatakan tersebut tercatat atas nama Samian Bin Sanip.Hal ini adalah salah pengetikan yang semula Saiman Bin Sanip ditulis Samian BinSanip.

Salbiyah dan Surat No. 4488/1036.71/TX/2010 tertanggal 20September 2010 perihal keterangan mengenai SK Kinag Jabar No. 76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 12 64 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesai Kantor Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten,yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Ibu Dra.Fatimah Saleh.

Imam Bonjol RT. 003, RW.001, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten(objek sengketa) tersebut, di keluarkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor 76/VIII/Insp.C/50/1964, tanggal 3112 64, yang mana di dalam buku register PenertibanAdministrasi Landreform (PAL) tertulis atas nama Samian Sanip (ayah kandungPembanding dan almh. Hj.

No. 368 K/AG/20111818Kelurahan Karawaci tercatat atas nama Anwar Tohir berdasarkan SK Kinag JabarNomor: 76/ VIII/Insp.C/50/964 tanggal 31 12 1964.

Olehkarena itu maka hati nurani mereka mengatakan dengan sebenarbenarnya bahwatanah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 003, RW. 001, Kelurahan Karawaci,Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten (objek sengketa) tersebut,dengan hak kepemilikannya di keluarkan berdasarkan SK Kinag Jabar Nomor: 76/VIII/Insp.C/50/1964 tanggal 31 12 64, secara yuridis adalah merupakan budelwaris almarhum Saiman Bin Sanip dan almarhumah Nani Binti Boni.

sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria DjawaTimur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/ HM/III/1964Nomor urut 21 terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Gresik.Sehingga tidak benar jika perbuatan para Tergugat yang menggarap/menguasai tanah miliknya sendiri dikatakan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa, quad non Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah dengan alashak Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, GambarSituasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari

tercatatdalam Petok D Nomor 247 dengan alas hak Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21 (vide bukti T1), terletak di DesaBringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan batasbatassebagai berikutSebelah Utara : Tanah milik Alm.

Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik, sesuai Surat Keputusan Kepala InspeksiAgraria Djawa Timur (SK KINAG) Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22Oktober 1964 adalah harta peninggalan dari almarhum P Asri P. Jimin,selanjutnya jatuh pada para Penggugat beserta 3 (tiga) saudara kandunglainnya selaku ahli waris yang sah ;Menyatakan bahwa tanah sawah tercatat dalam Petok D Nomor 247 seluas+ 7.140 M2 atas nama P.

Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, KecamatanMenganti, Kabupaten Gresik, sesuai Surat Keputusan Kepala inspeksiAgraria Djawa Timur (SK KINAG) Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22Oktober 1964 menjadi hak milik bersama para Penggugat yang belum dibagiwaris ;Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/20126.

KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agra/70/HM/III/1964Nomor Urut 21(bukti T1), terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti,Kabupaten Gresik dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah Milik almarhum Wartini ;Sebelah Timur : Dahulu Tanah Mllik Kariman sekarang milik TerghugatRekonvensi ;Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk ;Sebalah Barat : Dahulu Milik Pasran Bin Mariun sekarang milik tergugatRekonvensi ;Bahwa, tanah peninggalan P.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 - 9 - 1980. dikeluarkan Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untuk dilakukan perpanjangan haknya sekaligus diatas namakan Penggugat SRI HANDAJANI NIONARTO. ;5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melanggar Hukum 6.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran Dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi Turut Tergugat IV dan/atau Turut Tergugat V, untuk diatasnamakan Penggugat.10.

Idzin Kinag Djatim tg. 31-3-1967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980, yang dikeluarkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, menjadi pemegang hak atas nama Penggugat.11.

Akta Pedjabat DjokoSoepadmo S.H., Notaris di Surabaja Tanggal 2331967 No. 26 / 1967.Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No. 259/1967/P.H.B./03, Surat UkurTanggal 18 April 1967 No. 149 dan berakhir haknya tanggal 23 9 1980.

PabeanSelatan, Kota Surabaya, 98 M2, Asal Persil Pemisahandari HGB No. 137,DJUAL BELILAkta Pedjabat Djoko Soepadmo S.H., Notaris di SurabajaTanggal 23381967 No. 26 / 1967.Idzin Kinag Djatim tgl.3131967No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknva tanggal 23 9 1980.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran DanPengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi TurutTergugat IV dan/atau Turut Tergugat V.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980, dikeluarkan Kantor Pendaftaran DanPengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja sekarang menjadi TurutTergugatlV dan/atau Turut Tergugat V, untuk diatasnamakan Penggugat.

Idzin Kinag Djatim tg. 3131967 No.259/1967/P.H.B./03, Surat Ukur Tanggal 18 April 1967 No. 149 danberakhir haknya tanggal 23 9 1980. dikeluarkan Kantor PendaftaranDan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya, untuk dilakukanperpanjangan haknya sekaligus diatas namakan Penggugat SRIHANDAJANI NIONARTO.

Adu dan D.Eoh Ndolu (Penggugat);Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT Nomor 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968 dan obyek sengketa adalah sebagiantanahnya yang terletak di bagian selatan.

EOH NDOLU (Penggugat)Yang diperoleh secara turun temurun sebagai Hak Pakai menurut adatdan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria PropinsiNTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968;Dalildalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 tersebut jelasjelas harusditolak dan dikesampingkan sebab suatu keputusan dalam hal ini SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi NTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68, tanggal 1 Oktober 1968, apabila tidak ditindak lanjuti denganPendaftaran hak pada

tersebut sehinggapemohon mengajukan permohonan Sertifikat;e Bahwa Ahli tahu tentang proses penerbitan sertifikat tersebut namumberkas ada di BPN Kota;e Bahwa dengan adanya SK Kinag tersebut dapat diajukan permohonanhak milik dan tertulis D.

Eoh Ndoluharus ada SK Kinag atas nama Gubernur;e Bahwa setahu Ahli yang menguasai Obyek sengketa sebelumnya LAYPOY kemudian dijual kepada Christofel Mooy;e Bahwa dasar diterbitkannya SK Kinag adalah berdasarkan laporanpemohon;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat V, Tergugat X danTergugat XIV menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentangobyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atasobyek sengketa pada hari Jumat

) Nomor : 710.Kpg/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968, yang Menegaskan Hak Pakai TurunTemurun Menurut Adat atas tanah seluas 11.779,5 M2 terletak di DesaOebobo Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diKuasai oleh D.