KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) JAKARTA vs MA

Subang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) CabangBandung yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bandung saat inibernama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Purwakarta;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1205K/Sip/1971yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutangnegara yang telah terlebih dahulu diperiksa dan diurus sesuai denganprosedur oleh PUPN / DJKN dari pada pihak Pengadilan Negeri,maka Pengadilan

Dalam point 7 halaman 6 posita gugatannya Penggugat menyebutkanbahwa:Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau tidak memilikikekuatan hukum jual beli secara lelang yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor:367/2011 tanggal 23 Juni 2011.Penggugat berprasangka dimana atas tanah sengketa yang dijualbeli melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam hal ini KP3N Bandung (saat ini KPKNL Purwakarta) adalahtidak benar dan berdasar

Tamin;Bukti TT.5a : Foto copy Surat dari Kepala KP3N Bandung Nomor:Hal. 46Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN SngPGL1325/WPN.04/KP.01/KP.01/2000 tanggal 25 May2000 hal Panggilan Penyelesaian Piutang Negara atasnama Sdr. Mulyadi bin Endun/Hj. Dersih Al. Siti RahmahBinti Tamin;Bukti TT.5b : Foto copy Surat dari Kepala KP3N Bandung Nomor:PGL2329/WPN.04/KP.01/KP.01/2000 tanggal 22 Juni2000 hal Panggilan Terakhir Penyelesaian PiutangNegara atas nama Sdr. Mulyadi Bin Endun/Hj.

SIT NURHAYATI(Tergugat ) luasnya 10.290 M2;Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telahmengandung cacat formil karena Penggugat telah keliru dan tidak jelasmerumuskan gugatannya, karena Penggugat berprasangka dimana atastanah sengketa yang dijual beli melalui proses pelelangan yang dilakukanOleh Turut Tergugat dalam hal ini KP3N Bandung (saat ini KPKNLPurwakarta) adalah tidak benar dan berdasar serta tidak secara jelas dannyata pernyataan atas tidak sah dan batal demi hukum

KUNUNG kepada Kepala KP3N sampai dengan proses lelang danpenjualan lelang dimana Hj. SITI NURHAYATI (TERGUGAT 1) melaluikuasanya YANDI SASTRA sebagai peserta lelang menjadi pembeli bidangtanah Sertipikat Hak Milik No. 218/Ds. Rancaudik an. Ny. Hajjah SITIROHMAH sebagaimana Risalah Lelang No. 367/2011 Tgl. 23 Agustus 2011yang dibuat oleh Pejabat Lelang Tini Sugini Sugandi, SH.;Bahwa, peralihan hak atas tanah tersebut dicatat dalam Sertipikat Hak MilikNo. 218/Ds. Rancaudik an. Hj.

DIRJENPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA CQ.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) MEDAN (DAHULU KEPALAKANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANGNEGARA (KP3N) MEDAN), beralamat di Jl. P.

Bahwa Sejak realisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo penggugat tidak dapatmelunasi kreditnya, sehingga pada tanggal 28 Desember 1999, tergugat I telahmenyerahkan Pengurusan Piutang Negara kepada KP3N (Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara) Kupang yang sekarang menjadi tergugat III. dengan rincian sbb :Hutang Pokok = Rp. 300.000.000,Bunga & Pinalty =Rp. 80.309.125.,Jumlah Hutang =Rp. 380.309.125.,21.

Untuk itu Tergugat I terus berupaya untuk melakukan penagihan kepadapenggugat agar penggugat memenuhi kewajibannya.23x Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Penggugat, maka padatanggal 08 Februari 2001 tergugat I telah menyerahkan seluruh dokumen barangJaminan asli kepada KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara) Kupang,sehingga kewajiban debitur seluruhnya sudah diserahkan kepada PUPN waktu itu yangsekarang disebut sebagai tergugat III.

nama Penggugat melalui suratnya Nomor: R.3999XI/KC/PIK/12/99 Tanggal 28 Desember 1999 kepada PUPN Cabang Kupang.Bahwa dengan dilakukan penyerahan piutang kepada PUPN Cabang Kupang makakewenangan pengurusan piutang negara atas nama Penggugat beralih kepada PUPNCabang Kupang sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pengurusan PiutangNegara (SP3N) Nomor 199/PUPNC.26/2000 tanggal 21 Januari 2000.Bahwa guna penyelesaian pengurusan piutang negara dimaksud, Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N

2000 yang mempunyai Irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA yang berarti atas Surat Paksa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum samadengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Inkracht VanGewijsde.Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Paksadimaksud, penjamin hutang tetap tidak memenuhi kewajibannya maka Ketua PUPNCabang Kupang mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS85/PUPNC.26/2000 tanggal 1 September 2000 yang memerintahkan KP3N

Kupanguntuk menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang atas nama Penggugat.Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan dimaksud, KP3N/KP2LNKupang melaksanakan penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan milikpenanggung hutang/penjamin hutang milik a.n.

.; Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara; Bank BRI Cabang Hayam Wuruk; Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah III Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta I Departemen Keuangan RI

PENGGUGAT mendapat berita dari seorang teman perihal adanya 2(dua) bidang tanah yang akan di lelang oleh Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara ( KP3N ) Jakarta II dari Bank Bumi DayaCabang Duta Merlin dan kebetulan letak ke 2 (dua) bidang tanahtersebut berdekatan dengan Villa (rumah peristiranatan) milikPENGGUGAT ;2.

PENGGUGAT kemudian mencari keterangan ke Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara ( KP3N ) Jakarta Il mengenai siapapemilik dari ke 2 (dua) bidang tanah itu dan diperoleh keteranganpemilik tanah adalah TERGUGAT dan TERGUGAT II;3.

Namun ternyata ke 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam status disitaoleh Panitia Urusan Piutang Negara Jakarta melalui KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta Il,sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan NomorBA300.A/PUPN/SKP/1992, tertanggal 11 Desember 1992,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Cabang Panitia Urusan PiutangNegara No. : KEP300/PUPN/SKP/1992 tertanggal 26 November1992 ;3.4. Penyitaan tersebut terjadi disebabkan status pinjaman PT.

Kemudian di tindaklanjutioleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan memerintahkanKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta Ilmelakukan Penyitaan terhadap jaminan milik TERGUGAT (lihatpoint 3.3) ;PENGGUGAT selain tertarik atas ke 2 (dua) bidang tanah itu jugaingin membantu pemerintahn menyelamatkan Piutang Negara, olehkarena itu PENGGUGAT dengan diperantarai oleh Panitia UrusanPiutang Negara ( PUPN ) Wilayah III Jakarta, setuju untuk menebuske 2 (dua) bidang tanah melalui TERGUGAT

Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: 15/BPRASS/KP3N/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018, Hal : KewajibanPembayaran Angsuran dari Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugatselaku Debitur untuk selanjutnya diberi tanda P11;12. Surat Peringatan Kedua Nomor: 59/BPR ASS/KP3N/II/2019tertanggal 12 Februari 2019, Hal : Kewajiban Pembayaran Angsurandari Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat selaku Debitur untukselanjutnya diberi tanda P12;13.

Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor: 14/BPRASS/KP3N/III/2019 tertanggal O1 Maret 2019, Hal : KewajibanPembayaran Angsuran dari Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugatselaku Debitur untuk selanjutnya diberi tanda P13;Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Padt.G/2019/PN Kin14.

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LEBEL2 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidakmenyebutkan dengan jelas dan tegas unit mana yang digugatandidalam10perkara tni, aoakah PUPN atau KP3N.

Oleh Karena kedua unit Instanslpemerintah tersebut berbeda satu dengan lainnya ;3 PUNP Wilayah Medan bertanggung jawab kepada Ketua PUPN Pusatdan anggotanya terdirt dart beberapa instanst, sepertt kejaksaan,kepolisian, Pemda setempat dan KP3N Medan, sedangkan KP3NMedanbertanggung jawab kepada BUPLN Pusat dan Pegawainya terdiri dariPegawai Negeri Sipil dilngkungan Departemen Keuangan ;4.

Chandra WahyuPrasetya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019,selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I semula sebagaiTerlawan I;Menteri Keuangan RI cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan LelangNegara (KPKNL) dahulu PUPN cq KP3N Surabaya, berkedudukandi jalan Indrapura No.5 Surabaya dalam hal ini memberikan kuasakepada Win Handoyo, dkk PNS pada KPKNL Surabaya berdasarkanHalaman 1 dari 62 Putusan No.580/PDT/2019/PT SBYsurat kuasa khusus Nomor SKU1033/MK.6/2018 tanggal 25September 2018

berdasarkansurat No.R.73IX/KC/PIK/PKB/02/00 menyerahkan pengurusanpenagihan penyelesaian kredit macet debitur an Altin SugiarthaChandra kepada Panitia Urusan Piutang negara (PUPN)melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang NegaraSurabaya (KP3N).

telah beralin ke Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Surabaya (KP3N).Pada tanggal 10 November 2000 terhadap agunan berupaSHGB No. 221/ Tandes telah dilelang oleh Kantor LelangNegara Surabaya dan pada tanggal 14 November 2000,TERLAWAN telah menerima hasil bersih lelang, yangselanjutnya dipergunakan untuk menurunkan hutang pokokdebitur an Altin Sugiartha Chandra (PELAWAN 1)Pada tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Surat keteranganLunas No.

Bahwa Lelang atas obyek perkara merupakan Lelang Eksekusi PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) yang dimintakan pelaksanaannya olehPUPN Cabang Jawa Timur melalui Kantor Pelayanan PengurusanHalaman 24 dari 62 Putusan No.580/PDT/2019/PT SBYPiutang Negara (KP3N) Surabaya kepada Kantor Lelang Negara (KLN)Surabaya.

Fungsi KP3N dan KLN Surabaya saat ini dilaksanakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Surabaya)sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Keuangan.(Vide Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun2000 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon Kementerian Republik Indonesia)b.

., Cabang Medan Belawan tersebut macetpembayarannya, maka kemudian tanah tersebut disita dan berada dalampenguasaan KP3N/BUPLN Medan untuk selanjutnya dilakukan pelelanganberdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep. 199/SKPBS/PUPN.I/1991 danlebin lanjut berdasarkan Surat Nomor S.1403/WPN.01/KP.02/2000,tertanggal 16 September 2000 diperintahkan kepada Tergugat untukmelakukan pengosongan terhadap tanah milik Penggugat tersebut yangtelah dijadikan jaminan pinjaman ke PT.Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk

Bahwa, oleh karena tanah tersebut sudah disita, dikuasai oleh KP3N/BUPLN dan akan dilelang, maka Penggugat tidak berhak lagi atas tanahHal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2132 K/Pdt/2014tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagaiPenggugat dalam perkara ini;Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Para Pihak Yang Digugat TidakLengkap);1. Bahwa, Tergugatl, dengan tegas menolak seluruh posita/dalil gugatanPenggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas olehTergugatl;2.

No. 37/ Pdt/2018/PT.DKIIV ke rumah PENGGUGAT membawa suratsurat penting dari KantorBUPLN Kantor Wilayah Ill KP3N Jakarta berupa Berita Acara Penyitaantanggal 17 Desember 1992 dan Pengumuman Penyitaan tanggal 24November 1992 serta pengosongan tanah/ bangunan rumah Jalan LetjenSuprapto No. 54 Jakarta Pusat, maka setelah PENGGUGAT mempelajarisuratsurat dari BUPLN Jakarta tersebut, langsunglah ahli waris almarhumDrs.

BONGITAN SILAEN TAMPUBOLON antara lain: TERGUGAT (ULIBASA A.T BORU SILAEN) dan TERGUGAT IV (BONA SAPALATUASILAEN) membuat Surat Kuasa kepada PENGGUGAT tanggal 10 Februari1993 untuk mengurus penangguhan lelang paksa terhadap tanah/rumahJalan Letjen Suprapto No. 54 Jakarta Pusat dan PENGGUGAT langsungmembuat permohonan penangguhan lelang kepada Kepala KP3N Jakartadan kepada Kepala BRI Cabang Cut Mutiah Jakarta Pusat pada tanggal 01Maret 1993 dan PENGGUGAT susul mohon penangguhan lelang dikirimsurat

SENG LIE yang telah diarsipkan dan sudah tidak berlaku lagi.Namun pada saat itu SENG LIE alias ALI USMAN tidak sanggup melunasihutangnya tersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadijaminan hutang milik SENG LIE alias ALI USMAN diserahkan kepada pihak Kanwil Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) / KP3N Medan dimana objek tanah yangmenjadi jaminan dan akan dilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu PekanKecmatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berikut bangunan rumah tempattinggal

SENG LIE yang telah diarsipkan dan sudah tidak berlaku lagi.Namun pada saat itu SENG LIE alias ALI USMAN tidak sanggup melunasihutangnya tersebut, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1991 yang menjadijaminan hutang milik SENG LIE alias ALI USMAN diserahkan kepada pihak Kanwil Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) / KP3N Medan dimana objek tanah yangmenjadi jaminan dan akan dilelang tersebut berada di Desa Pantai Labu PekanKecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang berikut bangunan rumah tempattinggal

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN, vs. EDWARD P. MANIK, EDYSON MANIK, dkk.

KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N)MEDAN, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30 A Medan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RAMSON DAMANIK,SH. dan DINO M. PAKPAHAN, SH. berkantor di JalanLapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat;Para Pemohon Kasasi dan II dahulu Tergugat IV danTergugat V/ para Pembanding;melawan:EDWARD P. MANIK,EDYSON MANIK,DRS. DAULAT MANIK,MENINTA BR. MANIK,TIANGGUR BR. HASIBUAN, kesemuanya bertempat tinggaldi Jalan Jamin Ginting No.541/837 Lingk. V, Kel.

KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000, (Limaratus ribu rupiah) ;Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 131 K/Pdt/2008Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.M.

Punti Utama beralin kepada PUPN yang penyelenggaraannyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N);12.Bahwa terkait dengan penyelesaian hutang Negara atas nama CV. PuntiUtama, Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Pontianakmelakukan pemanggilan kepada CV. Punti Utama untuk datang ke KP3Nmelalui surat Nomor: PG 231/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 16 September1994. Karena yang mewakili CV.

Punti Utama untuk hadir kembali ke KP3N melalui surat Nomor: Pr312/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 26 September 1994. Namun CV. PuntiUtama tetap tidak hadir sehingga KP3N mengirimkan Surat PeringatanTerakhir Penyelesaian Hutang Negara kepada CV. Punti Utama melalui suratNomor: Prt269/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 10 Oktober 1994 dan yangmewakili CV. Punti Utama tetap tidak hadir;Sehingga terlihat jelas tidak ada itikad baik dari CV.

Punti Utamamelalui surat Nomor: Prt269/WPN.03/KP.02/1994 tanggal 10 Oktober 1994,KP3N juga telah memperingatkan apabila CV. Punti Utama tidak memenuhiperingatan terakhir panggilan tersebut, maka KP3N akan melakukanpenagihan sekaligus dengan Surat Paksa;14.Bahwa CV.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP 40/WPN.03/KP.02/1995 besertalampirannya tanggal 6 Juli 1995 oleh KP3N Pontianak, yang selanjutnya diberitanda (bukti TII.7);Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Sig10.11.12.Fotocopy Surat Nomor : B.8303VKC/ADK/11/97 tanggal 14 November 1997perihal tunggakan kredit dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang kepadaCV.

(duapuluh lima ribu enam ratus empat puluh meter persegi), luas tanahmana ternyata adalah sama atau sesuai dengan Penjelasan KepalaKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Manado melaluiHal. 4 dari 37 hal. Put. No.1480 K/Pdt/2014suratnya kepada Penggugat (Ny.

Bahwa perbuatan Turut Tergugat (Deece Poppy Rompas), secaramelanggar hukum dan beritikad tidak baik, telah meminjam Sertifikat HakMilik Nomor 20 Sisa/Kairagi Dua Tahun 1979 atas nama Ronald Zachawerusdan menggadaikan kepada Turut Tergugat II (Bank Sulut) untukmendapatkan dana, akan tetapi ternyata Turut Tergugat tidak dapatmenyelesaikan angsuran tepat waktu, sehingga Turut Tergugat II telahmenggunakan jasa Turut Tergugat Ill (KP3N) untuk melakukan penagihan,dan karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor

BPD Sulut Cabang Manado yang pengurusannya telahditangani KP3N Manado sejak tanggal 8 Juli 1998, perbuatan mana telahmenimbulkan keresahan bagi Para Penggugat, dan karenanya menjadialasan untuk melibatkan Turut Tergugat II dalam perkara ini, sekedar untuktunduk dan takluk pada isi putusan;Bahwa menunjuk surat dari Turut Tergugat Ill kepada Penggugat NomorS4300/WPN.09/KP.01/2000, tertanggal 2 Agustus 2000, Perihal SHM Nomor20/Kairagi Il, yang pada intinya menyatakan tentang tanah Sertifikat Hak Milik

No.1480 K/Pdt/201412.13.Cabang Manado yang pengurusannya telah ditangani KP3N Manado....dst, maka untuk menjamin keamanan keberadaan SHM tersebut, sekaligusuntuk menghidari kesulitan penyerahan sertifikat hak milik dimaksud kepadaPara Penggugat di kemudian hari, dengan ini Para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Manado dan atau Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, agar berkenan menghukum Turut Tergugat Illuntuk tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Sisa Kairagi

Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);5. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sah dan berharga;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.321.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kalau pembagian secara natural dimaksud tidakdapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pelelangan melaluiKantor Pelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);12 Bahwa, karena gugatan Penggugat dalam perkara aquodimajukan dengan buktibukti yang cukup kuat, maka sangatpatut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untukmengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan PutusanPengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secaraserta merta (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upayabanding, kasasi, maupun

Kalau tidak dapat dibagi secara natural maka pembagiandilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor PelayananPelelangan Piutang Negara (KP3N);Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sahdan berharga;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta(Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya banding, kasasi,maupun Peninjauan Kembali;Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara aquo;Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

Bahwa, karena seluruh suratsurat asli berkaitan dengan hartabersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Tergugat,maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliayang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugatbersama Penggugat membagi secara natural seluruh hartabersama tersebut pada angka 3 (3.1 sampai 3.10) dan angka 4.Kalau) pembagian secara natural dimaksud tidak dapatdilaksanakan; maka dapat dilakukan pelelangan melalui KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N

Bahwa, karena seluruh suratsurat asli berkaitan dengan hartabersama antara Penggugat dan Tergugat disimpan oleh Tergugat,maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang Muliayang mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugatbersama Penggugat membagi secara natural seluruh hartabersama tersebut pada angka 3 (3.1 sampai 3.11) dan angka 4.Kalau) pembagian secara natural dimaksud tidak dapat17dilaksanakan, maka dapat dilakukan pelelangan melalui KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N

Kalau tidak dapat dibagi secara natural makapembagian dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan KantorPelayanan Pelelangan Piutang Negara (KP3N);5. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara aquo sahdan berharga;6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp. 5.321.000, (lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);7.

(dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk membayarsebidang tanah seluas 118.330 M2 (seratus delapan belas ribu tiga ratus tigapuluh meter bujur sangkar) yang terletak di Rt. 28 Mayang Mangurai KecamatanKotabaru Kota Jambi, berikut segala yang ada diatasnya dengan Sertifikat HakMilik (SHM) No. 216 atas nama Yuli Tansri Kenali Asam Bawah 1989 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26 Oktober 1989 danatas permintaan KP3N Jambi oleh Pejabat Lelang Chalid

Februari 1995 seharga Rp.29.372.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)untuk membayar sebidang tanah seluas 118.330 M2 (seratus delapan belas ributiga ratus tiga puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Rt. 28 MayangMangurai Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, berikut segala yang ada diatasnyadengan Sertifikat hak milik (GHM) No. 216 atas nama Yuli Tansri Kenali AsamBawah 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 26Oktober 1989 dan atas permintaan KP3N

Selamat Barus/Penggugat) tidakmampu membayar sesuai ketentuan yang berlaku di PUPN/KP3N;Bahwa surat pernyataan bersama tidak benar karena tidak mencantumkantempat, tanggal, bulan dan tahun, maka surat pernyataan bersama tersebutbatal demi hukum;Bahwa meskipun Penggugat telah membantah keabsahan suratpernyataan bersama Nomor PB.30/PUPNW.1/1994 tanggal 20 Juni 1994, SuratPerintah Penyitaan Nomor SPS.208/PUPNW.1/1994 tanggal 06 Agustus 1994,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS.77/PUPNW

pertama dan utama dari silang sengketa adalahterpusat pada bukti P1 yang sama dengan T.l.Il3 Nomor PB.30/PUPN.W.I/1994 yaitu. surat pernyataan Penggugat Asal/PemohonPeninjauan Kembali mempunyai hutang sebesar Rp 147.601.595,00(seratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilanpuluh lima Rupiah) ditambah biaya administrasi PUPN sebesar 10%sehingga semua berjumlah Rp 162.361.754,50 serta Pernyataan PemohonPeninjauan Kembali tidak mampu membayar sesuai ketentuan yang berlakudi PUPN/KP3N

Tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam pertimbangan tentang tiadanya wewenangpemerintahan pada Penggugat.Bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa surat pernyataan NomorPB.30/PUPN.W.1/1994 isinya diantaranya adalah tentang PernyataanPenggugat Asal/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu membayarhutang sebesar Rp 162.361.754,50,00 sesuai ketentuan yang berlaku diPUPN/KP3N yang oleh MARI adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;Bahwa agar suatu subyek

Peng13/WPN.06/KP.04/1998 ;bahwa karena surat lelang tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat Il(BUPLN/KP3N) tersebut merupakan produk lembaga pemerintah, makamenurut Tergugat , tidak tepat jikalau Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri, akan tetapi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)yang lebih berwenang, sesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya Pasal 5 ayat (5);yang berwenang memeriksa PUPN dalam menjalankan tugas Negaraantara lain

PUTUSANNomor 0938/Padt.G/2017/PA.Bwi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara cerai talak antara:PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yangdalam hal ini menguasakan kepada XXX, umur 44tahun, agama Islam, pekerjaan KP3N, alamat diKabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal