(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.Hal. 27 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014102. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor besertakelengkapannya.103. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar besertakelengkapannya.104. (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/Bahan Pembatas Labor besertakelengkapannya.105.

(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.Hal. 35 dari 86 hal. Put. Nomor 182 K/Pid.Sus/2014100.101.102.108.104.105.106.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor besertakelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar besertakelengkapannya.

(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Jasa Sopir beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/Kantor besertakelengkapannya.(Asli) 1 (Satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar beserta kelengkapannya.(Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/Bahan Pembatas Labor besertakelengkapannya.

Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi danProgram Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional Hak AsasiManusia Il yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, KomisiNasional Hak Asasi Manusia ;Aplikasi dari TAP MPR ini juga telah dibentuk UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada ketentuanumum angka (2) disebutkan bahwa" Informasi Publik adalah informasi yangdihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badanpublik yang berkaitan

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diakuxan dengan caracara sebagai bert: Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upayameningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsongperdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnyamerencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassar yangdisebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatifuntuk kegiatan pusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran,lokakarya

merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatandalam upaya meningkatkan daya saing produkdaerah dalam menyongsong perdagangan bebasserta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi padaumumnya merencanakan pembangunan gedungpusat promosi di Makassar yang disebut sebagaiCelebes Convention Centre (CCC) yang representatifuntuk kegiatan pusat promosi usaha kecilmenengah (UKM), pameran, lokakarya

Keputusan Keberatan Terbanding KEP212/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 13 April 2007;Bahwa berikut adalah penjelasan atas Permohonan Banding untuk tiaptiap koreksi diatas :Koreksi Biaya Sponsorship Rp. 3.777.169.154,00Alasan Koreksi TerbandingBahwa setelah dilakukan penelitian terhadap bukti/data/dokumen yang diberikan pada saatproses keberatan, dengan ini disampaikan bahwa biaya tersebut digunakan untuk biayaakomodasi bagi para dokter, bidan dan paramedis dalam rangka mengikuti seminar,simposium, workshop, lokakarya

tujuan mendorong masyarakat umum untuk meminta obat tertentudari dokter mereka ";Bahwa hakekat dari Biaya Sponsorship merupakan biaya pemasaran untuk pengenalanobatobat resep karena tidak mungkin obatobatan tersebut dikenal khasiat danmanfaatnya tanpa dikenalkan ke para profesional medis yang mana para profesional medistersebut yang membuat resep;Bahwa biaya yang dikeluarkan adalah biaya akomodasi kepada profesional medis yaitudokter, bidan dan paramedis untuk mengikuti seminar, simposium, workshop, lokakarya

(Lokakarya buku KUHP baru yangdiselenggarakan ole BPHN).Penetapan~ disiplin ilmu sosial penting artinya dalampemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yangdicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaranmateriil, bukan bukan kebenaran formal. Tentang asas mencarikebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui olehyurispr udensi yang digaris kan oleh Meahkamah Agung (PutusanMA tanggal 30 Maret, No.81 K/KR/1973 ; Prof. Umar Seno Aji, S.H.,dalam simposium, 1983).

PembentukanPeraturan Perundangan dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Hukum Daerah;Lebih jauh Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 53 Tahun 2011 menyebutkan:(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH;(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya

Yang diatursecara khusus dalam Bab XI Pasal 96 yang berbunyi (videBukti P19):(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan;(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang

Peraturan ini lahir tanpadilatarbelakangi atau tidak dilengkapi dengan perangkatpemberian informasi yang selayaknya dilakukan olehPemerintah Daerah, sebagaiamana diatur oleh Pasal 96,baik itu melalui tata cara rapat dengar pendapat umum,kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya maupundiskusi;Informasi yang tidak disampaikan Pemerintah Daerahmengenai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok20122032 menimbulkan berbagai permasalahan, salah satudari

Pasal 16 ayat (2) menunjukkan tindakan yang dapatditempuh tidak hanya dalam bentuk penyampaian melaluimedia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1),melainkan dapat dilakukan penyampaian melalui tindakansosialisasi sebagai berikut: Pertama, sosialisasi melaluimedia tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya,diskusi, dan/atau pameran. Kedua, sosialisasi melaluimedia elektronik antara lain penyiaran di media radiodan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui mediainternet;c.

Pasal 16 ayat (3) menunjukkan penyediaan fasilitas untukmendukung terpenuhinya tidak hanya peran Pemerintahdan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitasketerbukaan informasi, melainkan pula menjadi hak darimasyarakat dalam bentuk konsultasi publik, lokakarya,seminar, dan/atau workshop;d.

juta Rupiah)FaktaFakta Hukum :Bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan Peduli PemberdayaanMasyarakat atau CECOM telah berperan sebagai agen perubahan melaluiprogram utamanya: Sistem Pertanian Terpadu, Pengembangan Usaha MikroKecil dan Menengah, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan danPenguatan Kapasitas dan cakupan kegiatannya, seperti pelatihan, magang,studi dan kajian, pendampingan, asistensi, fasilitasi, konsultasi danpengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo, layanansosial,lokakarya

No. 546 K/Pat/201 1Sistem Pertanian Terpadu, Pengembangan Usaha Mikro Kecil danMenengah, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan danPenguatan Kapasitas dan cakupan kegiatannya, seperti pelatihan, magang,studi dan kajian, pendampingan, asistensi, fasilitasi, konsultasi danpengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo, layanan sosial,lokakarya, dialog dan seminar, pengembangan usaha berbasis masyarakat,lembaga keuangan mikro, pengembangan kesukarelawan masyarakat,pengembangan agrowisata, publikasi

No. 546 K/Pat/201 1konsultasi dan pengembangan usaha, percontohan usaha dan ekspo,layanan sosial, lokakarya, dialog dan seminar, pengembangan usahaberbasis masyarakat, lembaga keuangan mikro, pengembangankesukarelawan masyarakat, pengembangan agrowisata, publikasi dalammenciptakan landasan yang kuat bagi kelangsungan yayasan dan upayapeningkatan Sumber Daya Manusia dan menjalin kerjasama denganlembaga organisasi tingkat lokal, nasional dan internasional ;7.

Action) bulanansendiri dengan cara menyuruh tenaga honorerPuskesmas Purabaya membuat POA tersebut denganprogram kegiatan yang ditentukan oleh terdakwasendiri, padahal sesuai Petunjuk Teknis JAMKESMASdi Puskesmas dan Jaringannya tahun 2008 dan 2009yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral BinaKesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Rl,menyebutkan POA merupakan kegiatan perencanaanyang akan dilaksanakan pada setiap bulannya dandisusun dilembaran format POA kemudian dibahasdan disepakati pada Forum Lokakarya

Pos Indonesia pada setiapbulannya dan untuk pencairan dana berikutnyadilakukan dengan tetap membuat POA (Plane OfAction) hasil lokakarya mini termasuk membuatlaporan pemanfaatan dana sebelumnya dari laporanhasil kegiatan.Bahwa terdakwa mencairkan dana Jamkesmastersebut bersama Bendahara Puskesmas selakupenanggung jawab keuangan, tetapi setelah danatersebut cair, terdakwa tidak membuka rekeningatas nama puskesmas serta tidak lagi melibatkanbendahara puskesmas yaitu) Sdr.

) bulanan sendiridengan cara menyuruh tenaga honorer PuskesmasPurabaya membuat POA tersebut dengan programkegiatan yang ditentukan oleh terdakwa sendiri,padahal sesual Petunjuk Teknis JAMKESMAS diPuskesmas dan Jaringannya tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bina KesehatanMasyarakat Departemen Kesehatan RI, menyebutkan POAmerupakan kegiatan perencanaan yang akandilaksanakan pada setiap bulannya dan = disusundilembaran format POA kemudian dibahas dan18disepakati pada Forum Lokakarya

Pos Indonesia pada setiapbulannya dan untuk pencairan dana berikutnyadilakukan dengan tetap membuat POA (Plane Of Action)hasil lokakarya mini termasuk membuat l/aporanpemantaatan dana sebelumnya dari Jlaporan hasilkegiatan. Bahwa terdakwa mencairkan dana Jamkesmastersebut bersama Bendahara Puskesmas selakupenanggung jawab keuangan, tetapi setelah danatersebut cair, terdakwa tidak membuka rekeningatas nama puskesmas serta tidak lagi melibatkanbendahara puskesmas yaitu) Sdr.

dan disusun dilembaran formatPOA kemudian dibahas dan disepakati pada ForumLokakarya mini Puskesmas yang diikuti seluruh pegawaiPuskesmas, selanjutnya setiap pengambilan dana darirekening Puskesmas dapat dilakukan setelahmendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatanatau. pejabat yang ditunjuk sesuai POA (Plane OfAction) yang telah disusun dan dicairkan kekantor PT.Pos Indonesia pada setiap bulannya dan untukpencairan dana berikutnya dilakukan dengan tetapmembuat POA (Plane Of Action) hasil lokakarya

Kegiatan Isra Miraj 1432 H olehGerakan Pemuda Inisiator FriendshipPo Tata Yade Mo Lamahu PangkalanKota Gorontalo Tahun 2011AdiyatmaRonosumitro105.000.000, Kegiatan Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo Tahun 2011 Tangkai LombaLagu Dangdut oleh KomunitasMasyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo Tahun 2011Djeflin Bau125.000.000, Kegiatan Seminar dan Lokakarya(SEMILOKA) Nasional IndependensiMedia di Tengah Perebutan KekuasaanPolitik Menghadapi Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Gorontalo Tahun

Kegiatan Seminar dan Lokakarya Ahmad Nadji 110.000.000,(SEMILOKA) Nasional Independensi Halaman 23 dari 63, Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.

Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) NasionalIndependensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik MenghadapiPemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi GorontaloTahun2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom KotaGorontalo ; (ASli) 80.

Proposal, Telaahan Staf, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM), Kwitansidan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) untuk Kegiatan Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) NasionalIndependensi Media di Tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadap!PemiluK epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi GorontaloTahun2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah "Freedom KotaGorontalo ; (ASli) 80.

Priyatna Abdurrasyid adalah sebagaimanadimuat dalam artikel Hukumonline.com yang berjudul ''SalahProsedur, putusan Arbitrase Bisa Diibatalkan" tertanggal 10September 2002 (Bukti P10) dan juga sebagaimana dimuat dalamBuku ''Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas HukumKepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis LainnyaArbitrase danMediasi Kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan MahkamahAgung RI, halaman 16 alinea ke3 (Bukti P11).hal. 13 dari 45 hal.Put No.729 K /Pdt.Sus/2008Putusan BANI mendasarkan

UndangUndang Arbitrase maupun Peraturan Prosedur BANI sendiri ;Bahwa pembatalan Putusan BANI sebagai akibat kesalahan proseduralsebagaimana uraian di atas adalah sejalan dengan pendapat BapakProf.Priyatna Abdurrasyid yang nota bene beliau adalah Ketua BANI danseorang arbiter aktif di BANI saat ini dalam artikel Hukumonline.com tanggal10 September 2002 yang berjudul II Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Bisadibatalkan" (Vide Bukti P10) dan juga sebagaimana dimuat dalam BukuProceedings: Rangkaian Lokakarya

berakibatputusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan"910Bahwa pembatalan Putusan BANI sebagai akibat kesalahan proseduralsebagaimana uraian di atas adalah sejalan dengan pendapat Bapak Prof.Priyatna Abdurrasyid yang nota bene beliau adalah Ketua BANI saat ini danseorang arbiter aktif di BANI saat ini dalam artikel Hukumonline.com tanggal10 September 2002 yang berjudul "Salah Prosedur, Putusan Arbitrase BisaDibatalkan" (vide Bukti P10) dan juga sebagaimana dimuat dalam BukuProceedings: Rangkaian Lokakarya

Vetiga Himais Optima Kajian dan lokakarya penyusunan132/BA.STP/NF/XII/2008 281 .325.000,0045/SP3.NF/SETWAN/V peraturan daerah yang partisipatif dis Desember 20081/2008 Provinsi DKI Jakarta19 Juni 200839 PT. Wahana Prakarsa UtamaPenyusunan intrumentasi basis/106/BA.

Vetiga Himais Optima Kajian dan lokakarya penyusunan132/BA.STP/NF/XII/2008 281 .325.000,00 45/SP3.NF/SETWAN/VI/200819 Juni 2008peraturan daerah yang partisipatif diProvinsi DKI Jakarta 5 Desember 2008 Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 237 PK/PID.SUS/2012 39 PT.

Jakarta;Kajian efektifitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya diProvinsi DKI Jakarta;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Provinsi DK!

No. 237 PK/PID.SUS/201228.29.3031.32.33.34.35.36.37.38.39.40.At.42.43.44.45.46.47.48.Kajian efektifitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya diProvinsi DKI Jakarta;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Provinsi DK!

Shiddiq Sarana Mulya nilai kontrak sebesar Ro723.425.000,00 ;Kajian dan dialog interaktif fasilitasi aspirasi warga mengenai kemitraanKelurahan dan Dewan Kelurahan ;Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta;Kajian efektifitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya di ProvinsiDKI Jakarta;Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah di Provinsi DK!

(Lokakarya buku KUHP baru yangdiselenggarakan ole BPHN).Penetapan~ disiplin ilmu sosial penting artinya dalampemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yangdicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaranmateriil, bukan bukan kebenaran formal. Tentang asas mencarikebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui olehyurispr udensi yang digaris kan oleh Meahkamah Agung (PutusanMA tanggal 30 Maret, No.81 K/KR/1973 ; Prof. Umar Seno Aji, S.H.,dalam simposium, 1983).

tanggal 29Agustus 2007 sebagai Peserta Workshop KTSP SD/MIKabupaten Lombok Timur; (copy sesuai asli) ; : Sertifikat tahun 2006 sebagai Peserta Sosialisasi Putusan 31 : Sertifikat tanggal 22 Juli 2006 sebagai Peserta BasicEducation Training Improving Planning and Accountability;(copy sesuai asli) ; : Sertifikat Nomor : 06/SPLAPN/II/2006 tanggal 18 Mei 2006sebagai Peserta Seminar Pendidikan; (copy sesuai asli) ; Piagam Penghargaan Nomor : 621/A11.1/C/2006 tanggal 3Mei 2006 sebagai Peserta Seminar dan Lokakarya

P121..... 32 : Sertifikat Nomor : 0731/C.2/LL/2002 tanggal 13 Juni 2002sebagai Peserta Lokakarya Penyusunan Draft KurikulumSekolah Dasar Tingkat Nasional ; (copy sesuai asli) ; Piagam Penghargaan Nomor : 425/1436/DPK/II2000 tanggal9 September 2000 sebagai Official Regu Kabupaten lombokTimur; (copy sesual asli) : : Sertifikat Nomor : 445 B/120.3/BP/1999 tanggal 31 Maret1999 sebagai Peserta Seminar Sehari Muatan Lokal BahasaSasak Sekolah Dasar (SD) ; (copy seSuai sli) ; : Sertifikat tanggal 7 Oktober

Januari 2011; (copy sesuai : Sertifikat Nomor : 421.1/121/UPTD/2010 tanggal 7 Oktober2010 sebagai Peserta Pelatihan KKG Kurikulum Tingkat 37 Satuan Pendidikan; (copy sesual asli) ; : Sertifikat Pendidik Nomor : 220802702302 tanggal 30Desember 2008; (copy sesual asli) ; : Sertifikat Nomor : 421/089/CDPK/2008 tanggal 17 April2008 sebagai Peserta Pelatihan KKG Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan; (copy sesual asli) ; : Sertifikat Nomor : 420/1641.II/PK.ADB/2007 tanggal 10Desember 2007 sebagai Peserta Lokakarya

sejumlah Rp. 116.080.000,00 (Seratusenam belas juta delapan puluh ribu' rupiah), sehinggabiaya Perialanan Dinas yang diterima anggota DPRDKabupaten Pekalongan tersebut tidak sesuai denganketentuan.Bahwa pada tahun 2001 terdapat pos anggaran untuk pendidikananggota DPRD kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.18.000.000,(Delapan belas juta rupiah) dimana realisasi BiayaPendidikan merupakan biayabiaya untuk kontribusi dalamrangka seminar, diskusi panel, workshop, kursus,musyawarah nasional, sosialisasi, lokakarya

rupiah),dengan perincian yang seharusnya anggota DPRD hanyamenerima uang saku sejumlah Rp.2.230.000,00 tetapianggota DPRD menerima uang saku sejumlahRp.6.325.000,00 ; Bahwa untuk ~ tahun 2002 ~=sv terrdapatrealisasi pengeluaran untukpembayaran uang pendidikan kepadaanggota dewan sejumlahRp.13.500.000,00 (45 xRp.300.000,00), Anggaran danrealisasi biaya pendidikan pada tahun2002 merupakan biaya biaya untukkontribusi dalam rangka seminar,diskusi panel, workshop, kursus,musyawarah nasional,sosialisasi, lokakarya

(Seratus enam belas jutadelapan puluh ribu' rupiah), sehingga biaya PerialananDinas yang diterima anggota DPRD Kabupaten Pekalongantersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bahwa pada tahun anggaran 2001 posanggaran untuk pendidikan anggotaDPRD kabupaten Pekalongan sebesarRp.18.000.000, (Delapan belas jutarupiah) dimana realisasi BiayaPendidikan merupakan biaya biayauntuk kontribusi dalam rangkaseminar, diskusi panel, workshop,kursus, musyawarah nasional,sosialisasi, lokakarya, pelatihandan bantuan

pendidikan bagi anggotadewan dan staf sekretariat DPRDKabupaten Pekalongan, pada tahun2001diadakan Lokakarya yang diadakandi Gedung DPRD Kabupaten Pekalonganpada tanggal 22 dan 23 Desember 2001terdapat pembayaran uang saku kepadaseluruh anggota dewan (45 orang)masing masing sebesar Rp.400.000,00(Empat ratus ribu rupiah) atauseluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00, (Delapan belas jutarupiah), seharusnya kepada anggotadewan tidak perlu dibayarkan uangsaku karena kegiatan tersebutdiselenggarakan di gedung

;Bahwa dari PKD saksi juga menerima dana taktis pimpinan,saksi juga menerima tunjangan pemeliharaan kesehatan danapabila sakit juga mendapat penggantian biayapengobatan, dan setiap bulan saksi juga menerima bantuanuang listrik air dan telepon ;Bahwa meskipun saksi tidak tinggal di rumah dinas tetapisaksi mendapat uang bantuan pemeliharaan rumah dinas ;Bahwa saksi pada waktu mengikuti Lokakarya mendapat uangsaku, saksi juga menerima tunjangan khusus yangjumlahnya lupa ;Bahwa pada periode 19992004

tetapi sejak tahun 1991 yaitu sejak adanya InstruksiPresiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991yang didalam Instruksi Presiden tersebut berisi agar Menteri AgamaRepublik Indonesia menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untukdigunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yangmemerlukannya; Bahwa Kompilasi Hukum Islam dibentuk dan disusun oleh para alimulama Indonesia dimana didalamnya terdapat para ahli hukum Islam,ahli tafsir, dan para pakar dibidangnya telah mengadakan lokakarya

diJakarta pada tanggal 5 Februari 1988, dimana hasil lokakarya tersebutbersepakat untuk menerima baik tiga rancangan buku KompilasiHukum Islam, yaitu: Buku tentang Hukum Perkawinan, Buku Iltentang Hukum Kewarisan, dan Buku Ill tentang Hukum Perwakafan; Bahwa dalam perkara a quo telah teroukti secara hukum bahwa Hi.Susilawati telah meninggal dunia di Indramayu, wilayah hukumPengadilan Agama Indramayu pada tanggal 28 Oktober 2008; Bahwa dengan demikian peristiwa hukum dalam perkara a quo adalahtanggal

Pledoi ) ;8Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan tindakpidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindakpidana sebagai berikut :PRIMAR :eeaeaciacaie Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut bersama saksi ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, saksi SUPARNI Binti(Alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Lautperiode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuangdalam Notulen Rapat Lokakarya

ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIR :wannnnnnn== Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut bersama saksi ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, saksi SUPARNI Binti(Alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Lautperiode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuangdalam Notulen Rapat Lokakarya

ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;23LEBIH SUBSIDIAR :nc Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut bersama saksi ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, saksi SUPARNI Binti(Alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Lautperiode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuangdalam Notulen Rapat Lokakarya

dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :pSaneSea Bahwa Terdakwa DWI WAHATNO selaku Pembina Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut bersama saksi ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, saksi SUPARNI Binti(Alm) SANREDJA keduanya selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Lautperiode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuangdalam Notulen Rapat Lokakarya

Supriyono yang tidak bisa aktifsehingga perlu pergantian pengurus, kebetulan saksi terpilin menjadi Ketua51Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut untuk periode 2006 sampai dengan 2008(masa jabatan 3 tahun) sebagaimana dalam Notulen Rapat Lokakarya AsosiasiLSPBM (lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat) Mitra Tanah Lauttanggal 26 Juni 2007.Bahwa struktur organisasi dalam Asosiasi LSPBM Mitra Tanah KabupatenTanah Laut tahun 2007 s/d 2009 adapun selaku Ketua Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut Kabupaten Tanah

disampaikanyang menyatakan tetap pada pendapatnya seperti di dalam surat Pembelaannya( Pledoti ) ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan tindakpidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindakpidana sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, Terdakwa SUPARNIBinti (Alm) SANREDJA, selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut periodetahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuang dalamNotulen Rapat Lokakarya

(1) jo pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, Terdakwa SUPARNIBinti (Alm) SANREDJA, selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut periodetahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuang dalamNotulen Rapat Lokakarya

pasal 18 (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.LEBIH SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, Terdakwa SUPARNIBinti (Alm) SANREDJA, selaku Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut periodetahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasil yang tertuang dalamNotulen Rapat Lokakarya

), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR : ~ Bahwa Terdakwa ALI FADHOLI Bin (Alm) CHUDORI, TerdakwaSUPARNI Binti (Alm) SANREDJA, selaku Pengurus Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana hasilyang tertuang dalam Notulen Rapat Lokakarya

Supriyono yang tidak bisa aktif sehinggaperlu pergantian pengurus, kebetulan saksi terpilin menjadi Ketua54Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut untuk periode 2006 sampaidengan 2008 (masa jabatan 3 tahun) sebagaimana dalam NotulenRapat Lokakarya Asosiasi LSPBM (lembaga Simpan PinjamBerbasis Masyarakat) Mitra Tanah Laut tanggal 26 Juni 2007.Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi dalam AsosiasiLSPBM Mitra Tanah Kabupaten Tanah Laut tahun 2007 s/d 2009adapun selaku Ketua Asosiasi LSPBM Mitra Tanah LautKabupaten

Aceh.Bahwa selanjutnya proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 20132033,telah sesuai dengan ketentuan Undangundang tersebut diatas, karenadalam proses perencanaan Rancangan Qanun Aceh tersebut menjadiQanun Aceh telah diikuti prosedur dan mekanisme di dalam membentuksuatu Qanun Aceh, hal mana di dalam proses pembahasan RancanganQanun Aceh tersebut telah di buka ruang partisipasi masyarakat denganmelakukan Sosialisasi melalui Media Cetak, Seminar, Lokakarya

Nomor 157/PDT/201 7/PT DKIdalam proses pembahasan Rancangan Qanun tersebut telah di bukaruang partispisasi masyarakat dengan melakukan Sosialisasi melaluiMedia Cetak, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Rapat DengarPendapat Umum (RDPU) serta telah beberapa kali dilakukankonsultasi dengan Kementerian yang terkait terhadap materiRancangan Qanun tersebut, yang kemudian Rancangan Qanuntersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifatterobuka untuk umum dibahas bersama antara Gubernur Aceh denganDPRA

Bahwa proses pembahasan dan pengesahan Qanun No. 19Tahun 2013 tentang RITRW Aceh Tahun 2013 2033 telahmemenuhi ketentuan Undangundang No.12 Tahun 2011tentang pembentukan Peraturan Perundangundangan, telahmengikuti proses dan prosedur pembahasan Rancangan Qanundimana telah dibuka ruang partisipasi publik, melakukansosialisasi melalui Media Cetak , Seminar, Lokakarya, Diskusidan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum ), karenanya secarahukum Qanun Aquo adalah sah secara hukum dan tidakmengandung cacat hukum

No. 2738 K/Pid.Sus/2010Menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan eventevent Nasionalmaupun Internasional, dengan pengadaan lahan seluas + 6 Ha yanganggarannya bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran2005 sebesar Rp. 3.600.000.000, (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yangdibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi SulawesiSelatan.Menindaklanjuti Pengadaan Tanah untuk kepentingan PembangunanGedung Celebes Convention Center tersebut, Gubernur Sulawesi Selatanmeminta

bebanAPBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk daerah dalammenyongsong perdagangan bebas, serta memupuk kecintaan dan kebanggaanmasyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya, maka olehPemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, diperlukan suatu wadah dalam bentukCelebes Convention Centre (CCC) yang representative untuk kegiatan pusatpromosi Usaha Kecil Menengah (UKM), pameran, lokakarya

bersangkutan dan sesuai denganfungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa;Pekenjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasimasyarakat setempat;Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannyatidak diminati oleh penyedia barang/jasa;Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggungn resiko yang besar;Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan;f, Pekernaan untuk proyek percontohan (pilot Project) yang bersifat khususuntuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapatdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;g. Pekerjfaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakanpemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu danpenelitian oleh perguruan tinggi/lembaga imiah pemerintah;h.