Ditemukan 1084 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-06-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 85/Pid.B/2011/PN.Pbg.
Tanggal 9 Juni 2012 — 1. SEPTANUS MARKUSNO alias MARKUS bin SALYADIWIRYA 2. EKO SUSANTO alias ANDI WIYOGA alias BUTAK bin SIGIT PURWANTO
454
  • EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa IlEKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa II.
    EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwaIl. EKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa Il.
    EKO merintangi sepeda motor saksi AGUSsehingga saksi AGUS menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwaIl. EKO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS dan purapuramananyakan sesuatu kemudian terdakwa II.
    EKO SUSANTO merintangi sepeda motor saksiAGUS SUSENO sehingga saksi AGUS SUSENO menghentikan sepedamotornya selanjutnya terdakwa 2. EKO SUSANTO mencabut kuncikontak sepeda motor saksi AGUS SUSENO dan pura puramenanyakan sesuatu kemudian terdakwa meminta KTP danmenggeledah saku celana saksi AGUS ;e Bahwa benar sewaktu terdakwa 2.
    EKOSUSANTO merintangi sepeda motor saksi AGUS SUSENO sehingga saksi AGUSSUSENO menghentikan sepeda motornya selanjutnya terdakwa 2. EKOSUSANTO mencabut kunci kontak sepeda motor saksi AGUS SUSENO dan17.purapura mananyakan sesuatu kemudian terdakwa 2. EKO SUSANTOmeminta KTP dan menggeledah saku celana saksi AGUS SUSENO dansewaktu terdakwa 2.
Register : 01-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 434/Pid.B/2018/PN Cbi
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum:
SAIMUN, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD FITRI ALS CIYO BIN SAPRI
136132
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FITRI alias CIYO bin SAPRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MERINTANGI SESUATU JALAN UMUM, PERBUATAN ITU TIMBUL BAHAYA BAGI KEAMANAN LALU LINTAS" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

    2.

    Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FITRI alias CIYO Bin SAPRI bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi sesuatu jalan umum,perbuatan itu timbul berbahaya bagi keamanan lalu lintas sebagaimana dalamdakwaan Kesatu melanggar Pasal 192 (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FITRI alias CIYO bin SAPRIdengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwamenjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.
    berikut :KESATUBahwa Terdakwa MUHAMAD FITRI alias ClYO Bin SAPRI pada hari Sabtutanggal 24 Februari 2018 sekira jam.19.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kp.Cadas Leueur Desa Bantar KaretKecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengajamembinasakan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau memasukkan sesuatupekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangi
    sesuatu jalan umum, baik jalandidarat maupun jalan di air atau merintangi Sesuatu tindakan yang diambil untukkeselamatan bagi pekerjaan atau jalan yang serupa itu, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar jam.18.00 WIBTerdakwa berangkat dari Parengpeng menuju ke Kampung Cadas Leueur dantiba di Kampung Cadas Leueur sekitar jam.18.30 WIB sesampainya disiniTerdakwa menggeser 2 (dua) buah kayu yang berada di pinggir
    Dengan sengaja merintangi sesuatu jalan umum, perbuatan itu timbul bahayabagi keamanan lalu lintasAd.1.
    Unsur dengan sengaja merintangi sesuatu jalan umum, perbuatan itu timbulbahaya bagi keamanan lalu lintas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganmenurut saksi Drs.
Upload : 22-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN Sgt
ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO (Alm)
41156
  • Menyatakan Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus;;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) selama 5 (lima) bulan ;3.
    Unsuryang merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangandaripemegang IUP atau IUPKyang telahmemenuhisyaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) ;Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang, maknamerintang! itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknaisebagai tindakan menghalanghalangi atau mengganggu/mengusik sedangkanmenggangu sendiri berasal dari akar kata ganggu, yang berarti mengusik.
    Didalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara, tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangudisusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantaratindakan/kenyataan tersebut terpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnyatidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau menggangu sebagaimanayang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan
    Kesengajaanuntuk menggangu atau merintangi tersebut ditujukan kepada kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2).
    Selanjutnya di dalam rumusanpasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apa yangdapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.
    Artinyarumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepada Hakim untukmemaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri,mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi daripada tindakan merintangialau menggangu itu sendiri. Sehingga tidak mungkin jika undangundang harusmerinci satu persatu bentuk tindakan tersebut.
Register : 24-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN SAMBAS Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H.
2.Deni Susanto, S.H.
Terdakwa:
Kiman bin Madin
5112
  • KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, Sdri. SANTI merintangi jalan tersebut dengan menggunakanpotongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak +2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri.
    KIMAN tersebut pernah mempunyai suatu permasalahan.Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, Sdri. SANTI merintangi jalan tersebut dengan menggunakanpotongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut telah dilakukan Sdri. SANTI sejak +2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdri.
    SANTI.Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Sbs Saksi menerangkan bahwa yang merintangi jalan setapak tersebut yaituSdri. SANTI, perlu Saksi terangkan Sdri. SANTI merintangi jalan tersebutdengan menggunakan potongan kayu ukuran 8x8 cm tersebut seingat Saksitelah dilakukan Sdri.
    Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan DesaTanah Hitam yaitu Sdri SANTI sudah sering merintangi jalan semensetapak dengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centimeter sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dansdri SANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepedamotor miliknya serta sdri SANTI berprilaku yang tidak bersahabat denganwarga dilingkunganya.
    Bahwa benar Permasalahan yang diperbuat sdri SANTI dilingkungan DesaTanah Hitam yaitu Sdri SANTI Sudah sering merintangi jalan semen setapakdengan menggunakan beberapa potongan kayu ukuran 8x8 centi metersehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas dan sdriSANTI sering membuat kebisingan dari bunyi knalpot recing sepeda motormiliknya serta sdri SANTI berprilaku yang tidak bersahabat dengan wargadilingkunganya.
Register : 03-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SOE Nomor -145/PID.B/2015/PN SOE
Tanggal 29 Maret 2016 — -ISHAK FILLIP KORNELIS NOPE, Dip.Th Als. IISHAK (TERDAKWA I) -WIMRIDS MAGDALENS NOPE Als. WELEM (TERDAKWA II)
12942
  • ., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MERINTANGI PERTEMUAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT UMUM DAN DIIJINKAN ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing - masing selama : 2 ( DUA ) BULAN ;3.
    pada hari Minggu tanggal 02Maret 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret2014 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Irene Niki Niki tepatnya didepan rumah Terdakwa II dan Sdr.ISHAK NOPE di RT.009RW.003 Keluarahan Niki Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TimorTengah Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe ; Secara bersama samamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. barang siapa ;2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;3. merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atauupacara keagamaan yang diijinkan, atau upacara pemakaman jenazah ;4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.Ad. 1.
    masingmasing sub unsur pada unsur tersebut ;Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun olehTim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,menyebutkan merintangi adalah mengalangi, mengganggu atau mengusik ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi disini adalah bersifat melawanhukum jika pertemuan keagamaan atau upacara keagamaan itu diijinkan ;Menimbang, bahwa menurut S.R.
    Terdakwa dan Terdakwa II sembariberkata berani masuk kaki patah ;Bahwa Saksi Lurah Konstantinus Naitboho menerangkan bahwa selamaini gedung tersebut memang benar digunakan untuk ibadah setiap hari Minggu ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengalangi jemaatuntuk melakukan ibadah di Gereja pada hari Minggu, apalagi belum ada larangantersendiri atau secara khusus dari pejabat yang berwenang untuk itu, makadengan demikian menurut hemat Majelis, adalah benar, bahwa para Terdakwatelah merintangi
    ibadah yang hendak dilakukan oleh jemaat GSJA ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Maajelis,kesepakatan para Terdakwa untuk bersama sama tersebut, adalah sebagaiindikator bahwa para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi bahwa merekabekerja sama untuk menghalangi/ merintangi kebebasan beribadah para jemaatGSJA lerene di NikiNiki, sehingga masingmasing Terdakwa telah melakukanperbuatan yang samasama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindakpidana yang bersangkutan ;Sehingga dengan demikian
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
9673
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat, pada tanggal 3Nopember 2017, serta Tergugat IIl yang menyuruh Tergugat IV, untukmerintangi dan menghentikan kegiatan tambang Penggugat pada tanggal 1Nopember dan 3 Nopember 2017, adalah suatu perbuatan melawan hukum,demikian juga Tergugat V, VI dan VII yang turut serta merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat diatas tanah dimaksudpada tanggal 3 November 2017 adalah
    Apakah benar Tergugat menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tangal 3Nopember 2017, Tergugat III menyuruh Tergugat IV merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal 1Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turut sertamerintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat ditanahin Casu adalah suatu perbuatan melawan hukum,Ad.1 Apakah benar Surat perjanjian sewa tanah antara Penggugatsekarang Terbanding
    Apakah benar Tergugat menyuruh Tergugat II merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tangal 3Nopember 2017, Tergugat Ill menyuruh Tergugat IV merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat pada tanggal1 Nopember dan 3 Nopember 2017 dan Tergugat V, VI dan VII turutserta merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubaraPenggugat ditanah in Casu adalah suatu perbuatan melawanhUkum ;Halaman 82 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMRMenimbang, bahwa Pasal
    V dan satpol PP tetapi keterangan saksi saksi tersebut tidak menerangkan bahwa Tergugat lah yang menyuruhTergugat Il merintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubaraTerbanding semula Penggugat pada tangal 3 Nopember 2017, Tergugat Illlah yang menyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatantambang batubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember dan 3 Nopember2017 serta menerangkan bahwa Tergugat V, VI dan VII yang turut sertamerintangi dan menghentikan kegiatan tambang batubara Terbandingsemula
    dan menghentikan kegiatan tambang batubaraPenggugat pada tangal 3 Nopember 2017, Perbuatan Tergugat Illmenyuruh Tergugat IV merintangi dan menghentikan kegiatan tambangbatubara Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2017 dan 3 Nopember 2017dan Perbuatan Tergugat V, VI dan VII yang Turut Serta merintangi danmenghentikan kegiatan tambang batubara Penggugat sebagaimana yangHalaman 92 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMRdidalilkan Penggugat' sebaliknya Para Tergugat telah berhasilmembuktikan dalil bantahannya
Register : 11-05-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMENEP Nomor 125/Pid.C/2021/PN Smp
Tanggal 11 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
OKTA AFRIASDIYANTO
Terdakwa:
1.MIFTAHOL ARIFIN
2.FARHAN SETYAWAN
223
  • Unsur merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancamkeamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan denganhatihati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahuluagar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancamdengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda palingbanyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;4.
    Merintangi lalulintas, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya.Jika orang yang mabuk itu diam saja dirumahnya dan tidak mengganggu apaapa, tidak dikenakan pasal ini.Menimbang, bahwa di dalam modul AsasAsas HukumPidana terbitan Pusat Pendidikan dan Pelatihnan Kejaksaan RI (hal. 313),Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 125 /Pid.C/2021/PN.Smp.dijelaskan mengenai salah satu putusan mengenai kasus tindak pidana yangdilakukan orang yang sedang mabuk yakni arrest Hoge Raad 27 Juni 1932.
Register : 14-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 177/PID/2017/PT SMR
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO Alm
Terbanding/Penuntut Umum : JEFRI HARDI, SH
40439
  • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

    1) Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan

    Kutai Timuratau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana, merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yangtelah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2),dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berawal karena terdakwa merasa ada lahan milik isterinya yang sudah digunakan oleh PT.
    Menyatakan Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi danmenggangu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP danIUPKsebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umummelanggarpasal 162 UU. RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Als Dullah Bin Cacco (Alm)tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;3.
    dan sempurna semua unsurunsur pasal dakwaan yang terbukti, telahpula mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa, semua dikaitkan dengan faktafakta hukum yang telah terungkapdipersidangan, khususnya mengenai terbuktinya unsurunsur pasal dakwaan yangterbukti, oleh karenanya maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalamputusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Merintangi
Register : 05-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 93/Pid.B/2015/PN Bon
Tanggal 1 Februari 2016 — HAMZAH Alias ANCA Bin H. DAENGPARANI
15763
  • ABDUL MALIK bin MANGGOLOBI telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana merintangi atau mengganggu' kegiatan usahapertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 162 jo Pasal 136 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menjatuhnkan Pidana kepada terdakwa H.
    Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat yaituPemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksiwajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat yaituPemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksiwajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dari pasal 162 Undangundang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang redaksi selengkapnya sebagaiberikut:Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegjatan
    Yang berhak selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan terdakwa yangmemenuhi unsur kedua ini yaitu usaha merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muh.
    Pemegang IUP atau IUPK maka cukup adanya usaha untuk merintangi ataumenggangu kegiatan usaha pertambangan adalah telah memenuhi unsur keduaint;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra, Muh.
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Desember 2013 — MOHAMAD HASAN bin KHUSI MOHAMAD , DKK
4727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau menggagalkan secara Langsung atau tidak langsungpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yaitu terhadapTersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Korupsi yaituTerdakwa Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan Terdakwa II R Azmi binMuhamad Yusof dengan maksud mencegah atau merintangi penyidikan yangsedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaantindak pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) di Ditjen Pembinaan
    Oleh karena itu, tidaklan mungkin para Pemohon Kasasill/para Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksudmencegah atau merintangi penyidikan yang sedang dilakukan olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan danPemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di DitjenPembinaan Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Tahun Anggaran 2008 dengan Tersangka NenengSri Wahyuni dengan
    unsur "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaandi sidang Pengadilan" dalam hal ini yang terdapat pada halaman 161 s/dhalaman 164, khususnya alinea terakhir pada halaman 164 yangberbunyi :"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Mohamad Hasan binKhusi Mohamad dan Terdakwa II R.
    Azmi bin Mohamad Yusof dapat dikualifisir sebagaiperbuatan yang telah mencegah, merintangi atau menggagalkan secaralangsung atau tidak langsung proses penyidikan, yang sedang dilakukanoleh KPK, sehingga KPK tidak dapat memproses Tersangka Neneng SriWahyuni ke penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan
    Olehkarena itu, sepatutnya saksi Bertha Herawati yang didakwa telahmencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangPengadilan, bukanlah para Pemohon Kasasi Il/para Terdakwa karenapara Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak pernah mengatahui danmengenal saksi Neneng Sri Wahyuni, para Pemohon Kasasi II/paraTerdakwa hanya mengenal seorang wanita yang mengaku bernamaNADIA.
Register : 01-10-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 123_Pid_Sus_2014_PN_Ktp_Hukum_15122014_Menerba
Tanggal 15 Desember 2014 — RADEN MASDI Bin RADEN NUN,
11082
  • Menyatakan Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3.
    PDM38/KETAP/Euh.2/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa ia terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN pada hari Rabutanggal 05 Maret 2014 sekitar jam 07.00 WIB dan pada hari Minggutanggal 09 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di jalan areal PT.WHWAR (Well Harvest Minning Aluminia Refinery) Kabupaten Ketapangatau setidaktidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ketapang, merintangi
    Unsur Merintangi atau Mengganggu Kegiatan UsahaPertambangan dari pemegang IUP atau IUPK;Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Tindak pidana atau strafbaar feitmerupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atauHalaman 33 dari 42 Put. Perk. No. : 123/Pid.Sus/2014/PN.KTP34tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawabanpidana kepada pelakunya.
    yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selamaPersidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegasmenjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelisberpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukumyang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinanunsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.2.Unsur Merintangi
    atau Menggangu Kegiatan UsahaPertambangan Dari Pemegang IUP atau IUPK;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud merintangi ataumengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuktindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usahapertambangan, seperti terganggunya proses produksi ataupun prosespembangunan fasilitas pendukung usaha pertambangan, timbulnyahambatan yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan penghentianoperasi usaha pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
    Menyatakan Terdakwa RADEN MASDI Bin RADEN NUN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATANUSAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAUIUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN MASDI BinRADEN NUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;3.
Register : 16-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PID/2020/PT SMR
Tanggal 6 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MIRZA Bin ARMAIN
Terbanding/Penuntut Umum : DEKA FAJAR PRANOWO, SH
445231
  • li>
    1. Menerima permintaanbanding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
    2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt sekedar mengenai Jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sbb:
    3. Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi
    tidaknya pada suatu waktu sekitarbulan Juli 2018 atau setidaktidaknya pada tahun 2018 bertempat di PIT InulLignite RT.06 Desa Sepaso Selatan Kec.Bengalon Kabupaten Kutai Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenanganPengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniJika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikan rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Orang yang merintangi
    Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN (alm) telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapaperbuatan berlanjut merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK sebagaimana diatur danHalaman 4 dari 35 Putusan Nomor 73/PID/2020/PT SMRdiancam pidana dalam Pasal 162 UndangUndang RI No.4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 64 ayat (1)KUHPidana;.
    Menyatakan Terdakwa MIRZA Bin ARMAIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatanusaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat(2) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3.
    Kesengajaan untukmenggangu atau merintangi tersebut ditujukan kepada kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2).
    MenyatakanTerdakwa MIRZA Bin ARMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan wusahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan, 3.
Upload : 31-07-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt
LUKMAN Bin H.NAMBA
39955
  • NAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan secara berlanjut; 2.
    Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) ;3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atauikut serta melakukan perbuatan itu;4.
    Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) :Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang,makna merintangi itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasaIndonesia dimaknai sebagai tindakan menghalanghalangi ataumengganggu/mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kataganggu, yang berarti mengusik.
    Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangu disusun secaraalternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebutterpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perludipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau) mengganguPutusan No. 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 58sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan
    Selanjutnya di dalam rumusan pasal162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apayang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepadaHakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi ataumenggangu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasidaripada tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri
    Sehigga pemaknaan pengertian merintangi atau menggangu secaraterminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/rechtfinder ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di depan persidangan.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT SAMARINDA Nomor 53/PID/2018/PT SMR
Tanggal 3 Mei 2018 — Nama lengkap : SURYA IRAWAN Als IWAN Bin ABDUL GAIS Tempat lahir : Teluk Bayur Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 April 1976 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Gunung Mas RT.01 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Agama : Islam Pekerjaan : Swasta
39250
  • IWAN BIN ABDUL GAIS telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegangHal. 3 dari 47 hal. putusan No.53./PID/2018/PT.SMRIUP atau IUPK yang Telah Memenuhi Syaratsyarat, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 162 Undangundang Nomor : 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA IRAWAN ALS.
    Berikutnya, judex factie TingkatPertama menyatakan Pemohon Banding/terdakwa perkara a quoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MERINTANGI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGANDARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG SAH.e Bahwa pada kenyataannya terdapat banyak surat tanah lain yangserupa dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah 2 NovemberHal. 12 dari 47 hal. putusan No.53.
    Unsur merintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangan;3.
    Menyatakan Terdakwa SURYA IRAWAN Als IWAN Bin ABDUL GAISterobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TANPA HAK MERINTANGI KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG SAH;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa : SK IUP Operasi Produksi No. 1 Tahun 2010 (Legalisir Asli);Hal. 38 dari 47 hal. putusan No.53.
    Menyatakan Terdakwa SURYA IRAWAN Als IWAN Bin ABDUL GAISterobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TANPA HAK MERINTANGI KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG SAH;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.
Putus : 18-08-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1390 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — HAPOSAN HUTAGALUNG, SH
314245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena faktafakta persidangansama sekali tidak ada yang membuktikan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNGmencegah, merintangi atau menggagalkan Penyidikan, Penuntutan atauPersidangan. Bahkan judex facti (Pengadilan Negeri) sendiri dalampertimbangannya berdasarkan faktafakta secara jelas justru telahmenyatakan bahwa sesuai dan berdasarkan faktafakta di persidangan makaunsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan tidaklahterbukti.
    Namun demikian dalam putusannya judex facti begitu sajamenyatakan HAPOSAN HUTAGALUNG terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tanpa sama sekalimenguraikan perbuatan apa yang dilakukan HAPOSAN HUTAGALUNGdalam rangka melakukan' tindakan mencegah, merintangi ataumenggagalkan.
    Bahwa judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atas menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penerapan unsurmencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidaklangsung Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang PengadilanHal. 40 dari 65 hal. Put.
    Ternyata proses penyidikan sudahmendapat P21 dan Jaksa / Penuntut Umum, proses penuntutan, prosespemeriksaan di sidang Pengadilan berlangsung lancar, tertib dan amansesuai proses hukum yang telah ditetaokan dalam KUHAP, maka untukmencegah, merintangi atau menggagalkan tidak terjadi.
    Selain itu PemohonKasasi ll / Terdakwa selaku Advokat tidaklah memiliki kekuatan / kekuasaan(power) untuk melakukan penekanan untuk mencegah, merintangi ataumenggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidangPengadilan.
Upload : 30-07-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt
pidana - Rahman Bin Saleh
43186
  • Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3.
    Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) ;3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atauikut serta melakukan perbuatan itu;4.
    Unsur Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratPutusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 57sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2 ) :Menimbang, bahwa kata merintangi berasal dari akar kata rintang,makna merintangi itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasaIndonesia dimaknai sebagai tindakan menghalanghalangi ataumengganggu/mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kataganggu, yang berarti mengusik.
    Di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,tindakan/kenyataan (feit) berupa merintangi atau menggangu disusun secaraalternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebutterpenuhi maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perludipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa tindakan merintangi atau menggangusebagaimana yang dimaksud di dalam pasal Rumusan 162 UU RI No. 4Tahun 2009 tentang Pertambangan
    Selanjutnya di dalam rumusan pasal162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraitu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentukbentuk tindakan seperti apayang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintangi atau menggangu.Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepadaHakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintangi ataumenggangu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasidaripada tindakan merintangi atau menggangu itu sendiri
    Sehigga pemaknaan pengertian merintangi atau menggangu secaraterminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum/rechtfinder ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di depan persidangan.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 39/PID/2016/PT.SMR
Tanggal 19 Mei 2016 — Nama lengkap : H. ABDUL MALIK Bin MANGGOLOBI ; Tempat lahir : Mamuju ; Umur/Tgl lahir : 62 tahun / 25 Desember 1953 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jalan Letjend Urip Sumoharjo Rt 12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Petani
36225
  • ., telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN"2. Menjatuhkan pidana kepda terdakwa H. ABDUL MALIK bin MANGGOLOBIoleh karena itu dengan pidana penjara selama; dua bulan ;3.
    Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknyamenyampaikan bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkatpertaman sangat tidak tepat bahkan keliru, karenanya Terdakwa memohonkepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan NegeriBontang No.5/Pid.B/2016/PN.Bon tersebut dengan membebaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum, memulihkan nama baik dan hakhak terdakwa dalamharkat dan martabatnya, atas dasar alasan keberatan Terdakwa yang padapokoknya yaitu ; Bahwa perbuatan terdakwa merintangi
    Pasal 136 ayat 1 UU.No.4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan dalam dakwaantunggalJaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu sudah tepat dan benar kepadapara Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATANUSAHA PERTAMBANGAN sebagaimana dimaksud dalam dakwakan tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkatpertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
Register : 06-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 77/Pdt.Plw/2020/PN SDA
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Bambang Sugeng Irianto
Tergugat:
KPKNL Wilayah Sidoarjo
8640
  • katakata : Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangandan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PihakPertama: mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan, sudan barang tentu kuasa menjual mutlak disektorpertanahan tersebut, telah atau potensial merintangi
    atau membatasi calonpeserta dan pula merintangi upaya optimalisasi harga jual lelang yang umunyaHalaman 6 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda 7)dalam pelaksanaan lelang dengan APHT / dokumen lelang dengan klausultersebut di atas pihak tereksekusi lah yang selalu dirugikan hakhakkonsumennya ; dan pada pokoknya pelawan menilai bahwa pemakaian APHT /dokumen lelang yang secara salah sebagaimana telah terurai di atas menjadipenyebab terhalanghalanginya jaminan keselamatan terhadap konsumen kreditatas
    barang atau jasa yang beredar dipasaran ; dan/atau jaminan itikad baikmelayani konsumen dan tidak diskriminatif dan/atau jaminan pelaksanaanperjanjian kredit perbankan sesuai standar perundangundangan yang berlakudan hak konsumen lainnya, hal mana potensi merintangi usaha pelawan dalammelindungi konsumen kredit perbankan umumnya dan khususnya BankMANDIRIwilayah JATIMsebagaimana tertuang pada iklan Koran Surya.
    UUPA/ UU RI No. 5TH.L96O AtQU... eee ceccceceeeceeeeseaeeeceeeeeeasseeeeeeeeesaeaeeeeeeeeesasaeseeeeesessaaeeeeeeeesaaeseeeeeessMengenai adanya pengumuman lelang hak tanggungan yang umumnya padaiklan koran (i.c: Obyek Sengketa II) dengan tambahan katakata Segala biayayang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban pesertalelangadalan pengumuman lelang yang tidak bedasarkan perundanganundanganyang berlaku; atau keterangan iklan lelang yang menyesatkanpublik;yang pada akhirnya potensial merintangi
Register : 24-04-2020 — Putus : 24-04-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 4/Pid.C/2020/PN Tul
Tanggal 24 April 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BARIL ENSE
Terdakwa:
ABDULLA SIRSOBAD
4713
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang
    Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, didepan rumah dinas Kapolres Maluku Tenggaratelah terjadi tindak pidana Mengganggu Ketertiban Umum yang mana ABDULLASIRSOBAD Alias DULLA dalam keadaan mabuk melakukan keributan sertamengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat disekitar lingkungan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Barang siapa dalamkeadaan mabuk di muka umum merintangi
    Menyatakan terdakwa ABDULLA SIRSOBAD Alias DULLA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dalamkeadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau menggangguketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yangharus dilakukan dengan hatihati atau dengan mengadakan tindakan penjagaanHalaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4 /Pid.C/2020/PN TulCatatan putusan yang dibuat olehHakim Pengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara(Pasal 209 ayat
Putus : 15-04-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pid.Sus.LH/2019
Tanggal 15 April 2019 — RAHMAN bin SALEH
44799 Berkekuatan Hukum Tetap
  • didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 162 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubarajJuncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Timur tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:1) Menyatakan Terdakwa Rahman bin Saleh terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi
    Namba;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt., tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rahman bin Saleh telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) UndangUndangRepublik