Ditemukan 261 data
18 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
METSO MINERALS INDONESIA;;
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut;
PT JELAI CAHAYA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 802/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT JELAIl CAHAYA MINERALS, diwakili oleh JEFFERSONDAU, S.H. selaku Direktur Utama PT.
Jelai Cahaya Minerals,tempat kedudukan di Jalan Badak VII Nomor 02 RT 005/009Bukit Tunggal, Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah,alamat korespondensi di Jalan Rajawali VII Srikandi III No. 100,Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada NURYADIMULYODIWARNO, Kuasa WHukum, beralamat di PTPreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan H.
(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan NomorPut.55873/PP/M.XVIIIB/15/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.29/2013 tanggal8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal13 Februari 2012, atas nama : PT Jelai Cahaya Minerals
Putusan Nomor 802/B/PK/PJK/2016Cahaya Minerals, NPWP: 02.538.874.5711.000, alamat: Jalan BadakVil Nomor 02 RT 005/009, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya,Kalimantan Tengah;. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK (SemulaPemohon Banding);Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukanpermohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf c dan eUU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu :c.
perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut;Halaman 37 dari 38 halaman.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82568/PP/M. XVIIIA/12/2017, tanggal 30 Maret 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT NUSA HALMAHERA MINERALS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
PT NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
91 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;
PT NUSA HALMAHERA MINERALS, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSA HALMAHERA MINERALS;
Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4365/P J/2017, tanggal 15 November 2017, selanjutnyamemberikan kuasa substitusi kepada Pradhika YudhaDharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS
Banding tanggal 03 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86210/PP/M.XIA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1518/WPJ.19/2015 tanggal 18 Agustus2015 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun 2012 Nomor 00058/406/12/091/14 tanggal 25 Agustus2014 atas nama PT Nusa Halmahera Minerals
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1518/WPJ.19/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebin BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00058/406/12/091/14tanggal 25 Agustus 2014, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals,NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lantai 3 Jalan TB Simatupang Kav.
86 — 38
NUSA HALMAHERA MINERALS
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TRINITAN METALS AND MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR MAS SPECIALITY MINERALS;
SINAR MAS SPECIALITY MINERALS, beralamat di PlazaBIl Menara 2 Lantai 9, Jalan MH.
Sinar MasSpeciality Minerals, NPWP 01.071.644.7052.000, beralamat di Plaza BIlMenara 2 Lantai 9, Jalan MH.
Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.57061/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama:PT Sinar Mas Speciality Minerals, (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanHalaman 8 dari 35 halaman.
Dalamhal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan metode laba bersihtransaksi (Transactional Net Margin Method) denganpertimbangan sebagai berikut:1) Terdapat hubungan Istimewa karena penyertaanmodal secara langsung sesuai dengan Pasal 18ayat (4) huruf a Undangundang PPh antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.dengan Specialty Minerals Int.
Selain ituPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jugamenilai bahwa bukti yang ditunjukkan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) dalam persidanganbelum dapat menunjukkan adanya eksistensi pemberikanjasa oleh Specialty Minerals karena tidak ada bukti laporanpelaksanaan pemberian jasa managemen yang diberikanoleh Specialty Minerals per bulannya beserta rincian fixedoverhead fees yang menjadi dasar penerbitan invoice kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);3.2.7
213 — 80
SAMBAS MINERALS MINING
Sambas Minerals Mining, beralamat di Desa Koeono KecamatanPalangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Propinsi SulawesiTenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budi HartonoHuman Resources Supervisor yang beralamat di Wisma MRA Lantai 3Jalan TB Simatupang No 19 Jakarat Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 27 Oktober 2020 dan juga diwakili oleh kuasa Muh.Rahmat Dani General Administration staff yang beralamat Jl. BTNKehutanan No. B7 Kel. Lepo lepo Kec.
Sambas Minerals Mining /Tergugatyang mulai bekerja sejak 1 Januari 2012 sampai dengan 26 Mei 2020, denganmasa kerja 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;Bahwa jabatan terakhir Penggugat sebelum diberhentikan adalah sebagaiPetugas Keamanan, dengan upah terakhir kali diterima pada bulan Mei 2020sebesar Rp. 2.410.000,;Bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya oleh Tergugat dikarenakanPertama : dugaan bahwa Penggugat melakukan tindakan indisipliner dalammelaksanakan pekerjaan berdasarkan penilaian
Sambas Minerals Mining / Tergugat yangsemakin menurun sehingga diambil langkah perampingan. Bahwa Tergugatseharusnya mendahulukan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 95ayat (4) dan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 PT. Sambas Minerals Mining /Tergugatmengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Nomor016/SKEL/HR/SMM/V2020 kepada Penggugat;.
Sambas Minerals Mining /Tergugatyang mulai bekerja sejak 1 Januari 2012 sampai dengan 26 Mei 2020, denganmasa kerja 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;4. Bahwa jabatan terakhir Penggugat sebelum diberhentikan adalah sebagaiPetugas Keamanan, dengan upah terakhir kali diterima pada bulan Mei 2020sebesar Rp. 2.410.000,;5.
Sambas Minerals Mining / Tergugat yang semakinmenurun sehingga diambil langkah perampingan. Bahwa pada tanggal 26 Mei2020 PT. Sambas Minerals Mining /Tergugat mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja Sepihak dengan Nomor 016/SKEL/HR/SMM/V2020 kepadaPenggugat;6.
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NUSA HALMAHERA MINERALS;
PT NUSA HALMAHERA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
250 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT NUSA HALMAHERA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
281 — 93
NUSA HALMAHERA MINERALS
Nusa Halmahera Minerals (NHM), sesuai dengankesepakatan khusus dengan Bupati Halmahera Utara. Meskipun dana dariSocial Performance namun semua kegiatan, monitoring implementasiproyek maupun realisasi anggarannya tidak melibatkan Departemen SocialPerformance (SP) Site Gosowong.
Nusa Halmahera Minerals(PT. NHM) dan memperoleh gaji pokok sesuai pengakuan Penggugat padapoin 2 dalil gugatannya yaitu sebesar Rp 64.464.000, (Enam puluh empatjuta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sebagai pekerja, makaPenggugat harus tunduk dan taat pada peraturan yang berlaku pada PT.Nusa Halmahera Minerals termasuk penempatan pada posisi atau jabatanyang tersedia di PT. NHM.4.
NusaHalmahera Minerals (PT. NHM).
Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM);3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugattertanggal 24 Desember 2018 adalah sah sesuai dengan UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.NHM;4. Menyatakan menolak pembayaran pesangon dan kompensasi Penggugat;Menyatakan menolak pembayaran upah dan tunjangan Penggugat selamaproses penyelesaian perkara ini;6.
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
JELAI CAHAYA MINERALS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1097/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT JELAI CAHAYA MINERALS, tempat kedudukan di di JalanBadak VII Nomor 02 RT.005/009 Bukit Tunggal, Jekan Raya,Palangka Raya, Kalimantan Tengah, alamat korespondensi diJalan Rajawali VII Srikandi Ill Nomor 100, Bukit Tunggal, JekanRaya, Palangkaraya 73112, dalam hal ini diwakili olehJEFFERSON DAU, S.H., Presiden
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT JELAI CAHAYA MINERALS tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT JELAI CAHAYA MINERALS
86 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
NUSA PALAPA MINERALS, berkedudukan di PerkantoranHijau Arkadia, Tower C, Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kav.88 Jakarta 12520, Badan Hukum Perdata berdasarkan AktaPendirian Perusahaan No. 80 tanggal 19 Juli 2006 oleh NotarisSutjipto, SH., M.Kn. di Jakarta, sesuai dengan Anggaran DasarPerseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI No. W700174.HT.01.01TH2006, diwakilioleh Adi Adriansyah Sjoekri, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT.
Nusa Palapa Minerals, bertempattinggal di Jalan Taufiqurahman No. 9 RT. 04 RW. 02, KelurahanBeji Timur, Kecamatan Beji, Depok, dalam hal ini memberikankuasa kepada: 1. Rahmat S.S. Soemadipradja, SH., LL.M., 2.Hafzan Taher, SH., 3. Novialdi, SH., MH., 4. Nira SariNazarudin, SH., LL.M., 5. Bernhard Sibarani, SH., LL.M., 6.Romi Emirat, SH., dan 7.
NusaPalapa Minerals) telah berakhir pada tanggal 29 September 2007 (12bulan), dan dengan demikian sejak tanggal 29 September 2007 wilayahtersebut menjadi wilayah bebas dan oleh karena itu pihak Penggugat tidakmempunyai alasan hukum untuk mengatasnamakan dirinya sebagaipemegang SIPP.
NusaPalapa Minerals;Perpanjangan SIPP ini ditandatangani oleh Gubernur Bengkulusendiri dan bukan oleh Kepala Dinas ESDM Bengkulu;h. Pada tanggal 23 April 2008, Pemohon Kasasi bersamasamadengan Kadis ESDM Propinsi Bengkulu' beserta stafmemberitahukan dan mensosialisasikan kepada TermohonKasasi dan Plt. Kadis Pertambangan Lebong beserta staf tentangPerpanjangan SIPP Pemohon Kasasi.
NUSAPALAPA MINERALS, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untukmembayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 oleh H. Imam Soebechi,SH., MH., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
CELEBES PASIFIC MINERALS vs BUPATI KONAWE UTARA, dk
84 — 63
TCM) Melawan ALLIED MINERALS INTERNATIONAL, LTD, (AMI)
Melawan:ALLIED MINERALS INTERNATIONAL, LTD, (AMI), sebuah Perusahaan yangdidirikan berdasarkan hukum Daerah Administratif KnhususHongkong, Republik Rakyat Cina, berkantor di Suite 801,8/F Pacific House, 20 Queens Road Central, Hongkong,yang dalam perkara ini memilin domisili hukum di KantorAdvokat ZULFADLI, SH. dan RIDHO AFIANDI, SH,pekerjaan Advokat pada ZULFADLI SOEWITO Law Office,yang berkedudukan hukum di Menara Kadin Indonesia, Jl.Halaman dari 14 halamanPutusan Nomor 64/PDT/2013/PT.BJMH.R.
159 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRINITANMETALS AND MINERALS Tbk., tersebut;
PT TRINITAN METALS AND MINERALS TbkLawanHAKUA TRADING Co., Ltd
PT Ithaca Minerals
Termohon:
PT KARYA BUKIT UTAMA
233 — 90
Pemohon:
PT Ithaca Minerals
Termohon:
PT KARYA BUKIT UTAMA
96 — 0
TRINITAN METALS AND MINERALS Tbk