Ditemukan 97406 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
15366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
    KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.
Register : 08-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
13768 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
    ., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Yongki Martinus &PartnersLaw Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSIDKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung MalPelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingC.22, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.Gurmilang, S.H.
    Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindakanketatausahan apapun hinga adanya Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, yang berkaitandengan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda DaftarUsaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putus : 30-08-2006 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720K/PDT/2000
Tanggal 30 Agustus 2006 —
9662 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021
Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
2170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Register : 04-10-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/TUN/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — PT WENANG PERMAI SENTOSA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO;;
13143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT WENANG PERMAI SENTOSA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO;;
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI
12040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI
Register : 05-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
880 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
Register : 05-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2020
Tanggal 24 Nopember 2020 — YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;
14174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;
    ., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 012/SKYTS/TUN/0720, tanggal 14Juli 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MTHaryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayuselaku Ketua Tim Bantuan Hukum
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan AtasSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang RabatNomor 11527/1019/PK/I/ 2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkanoleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 PerubahanAtas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat NomorHalaman 3 dari 7 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal, tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Perubahanatas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2019;4.
Register : 22-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;
11626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;
Register : 17-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;
227139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;
    ., dan kawan, keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law FirmAmpon Dani & Partners, beralamat di Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LF.ADSKTUN.KASASI/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN, tempatkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan KabupatenBireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, KabupatenBireuen, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Armia, S.H., jabatan KepalaBagian
    Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKMKabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentangPenundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentangPenundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 5 halaman.
Register : 21-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/LH/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
40873 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
    Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan
    Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
16378 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;
    ., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.
    Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB) atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, beralamat di JalanSukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, Lokasi Bangunandi Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW. 07, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
600 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
Register : 20-05-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
9124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
Putus : 29-05-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3220K/PDT/2001
Tanggal 29 Mei 2007 — Nurliyani Ritonga; Antonius Sitindaon; Fauzi Saud Siraid; Drs. ST. Pardede
193152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1998.Angsuran pinjaman pokok dan bunga dibayar disetor ke KantorPenggugat setiap tanggal 1 mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai lunastanggal 1 April 1998.Terhadap penunggakan pembayaran dikenakan denda sebesar 0,25%setiap hari kerja dari jumlah pembayaran tertunggak.Kredit dipergunakan untuk pengembangan usaha angkutan umum(Angkot)(lampiran 2.a)Tahap kedua tanggal 23 Februari 1998 sebesar Rp. 18.000.000, (delapanbelas juta rupiah), yang ketentuan dan persyaratannya dituangkan dalamPerjanjian Kredit Modal
Register : 04-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
12545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
    Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU
    Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.
    Dalam Pokok Sengketa :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NomorHalaman 2 dari 8 halaman.
    dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu) Pintu.
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
9230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2021
Tanggal 9 September 2021 — KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;
20475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan BatuanKomoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera,tertanggal 30 Januari 2020;4.
    Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan BatuanHalaman 4 dari 9 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.
    UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama CV Mitra Bangkit Sejahteratanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan danPenanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.
Register : 17-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/LH/2020
Tanggal 14 April 2020 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI DAN TR MUKMIN;
846443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI DAN TR MUKMIN;
    ., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/A.1/2018,tanggal 6 November 2018;ll.
    Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukHalaman 2 dari 10 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/20203.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asinguntuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL., 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;
5634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL., 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN (BLP) DIY;;