Murung Raya, Kalimantan Tengah, (alamatkorespondensi Gedung Bintara Lantai 4, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 43,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180), sehingga perhitungan jumlahpajak yang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut: NJO NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m2) KLAS P/m2A. Bumi 1.118.010.000 192 430 480.744.300.000Total NJOP480.744.300.000Perhitungan Pajak yang terutang1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002.

NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.600 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3883/B/PK/Pjk/2019 7. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.600 8. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.150 9.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.201.860.750,00; dengan perincian sebagai berikut:Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP

/m2 NJOP (Rp)A.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 480.744.300.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 480.744.300.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5.NJKP (angka 3 x angka 4) 192.297.720.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 961.488.6007. Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 961.488.6008. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 240.372.1509.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00076/NKEB/WPJ.14/2017 tangggal 19 Januari 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagaiberikut: Keterangan Menurut eeNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 455.000.000.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 7NJOP untuk Perhitungan PBB 455.000.000.000Presentase

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/201975665; Alamat Jakarta di Menara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar MegaKuningan Blok 6.2, Jakarta 12950, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: NoUraian Jumlah Rupiah 1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,00 2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%

Putusan Nomor 850/B/PK/Pjk/2019melandaskan Klasifikasi Bumi menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)baik berdasarkan Bumi dan Bangunan termasuk Emplasemen yangberdasarkan prinsip substance over the form yang telah memenuhi asasNe Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwasemua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturanperundangundangan dan hukum yang diputus oleh Majelis Hakimdengan benar dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Uraian Rp1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)(A+B) 860.000.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 860.000.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 344.000.000.000,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 1.720.000.000,007 Pembayaran Nihil8 PBB yang masih harus dibayar 1.720.000.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Pedoman TERMOHON untuk menyatakanPEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karenanilai pembelian tanah untuk pembangunan Gedung Kantor DinasPerumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Barat tidak berpedoman padaNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau berpedoman pada harga pasar dilokasi terSebut 2222222222 222 Pendapat TERMOHON tersebut jelas menunjukkan TERMOHON tidakmemahami apa pengertian dan fungsi penetapan NJOP.

Pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat yang akanmenjual tanahnya berpedoman pada NJOP, walaupun tanah tersebut akandibeli oleh pemerintah untuk kepentingan umuUmM;Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapat TERMOHONyang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanah selanjutnyamenetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak berpedoman pada NJOP pada saat pembelian tanah untukgedung kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Papua Baratadalah sangat keliru;

Hal 8 dari 70 hal Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung kantor Dinas Perumahan danPemukiman Provinsi Papua Barat adalah sangat keliru;Diperbaiki menjadi :2 202222 n ene ne nen Berdasarkan pengertian dan fungsi NJOP di atas, pendapatTERMOHON yang menyatakan NJOP sebagai dasar pembelian

tanahselanjutnya menetapkan PEMOHON telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak berpedoman pada NJOP pada saatpembelian tanah untuk gedung Kantor Dinas Perumahan ProvinsiPapua Barat adalah sangat keliru;3.

Hal ini terkesan perkara inidipaksakan atau penyidik TERMOHON tidak memahami secara benarpengadaan tanah yang dilakukan oleh TERMOHON:Diperbaiki menjadi :beste (NJOP) adalah sangat keliru.

., NPWP 01.000.011.5313.001, beralamat di Jalan Parigi,Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim sehingga perhitunganPajak Bumi dan Bangunan terutang menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP Per m2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 659.320.000.000,00PBB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp518.000,00/m2, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakHalaman 4 dari 7 halaman.

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.296.600.000,00, dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Perm2 (Rp) Jumlah NJOP (Rp)Bumi 32.966.000 100 50.000,00 1.648.300.000.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.648.300.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.648.300.000.000,0NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x1.648.300.000.000,00 0PBB yang Terutang =0,5% x 659.320.000.000,00 659.320.000.000,003.296.600.000,00PBB yang harus dibayar 3.296.600.000,00 Halaman 5 dari 7 halaman.

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Objek Luas NJOP

(Rp)Pajak (m2) elas Per m2 JumlahBumi L 7 iBangunan ; NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp.1.175.865.506,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp.1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2019 NJOP (Rp): : 2Objek Pajak Luas(m?)

Kelas Perne Jumlah BumiBangunan Uraian Luas NJOP/m NJOP (Rp)NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak (NUKP)NJKP sebagai dasar penghitungan PBB PBB terutang 1.175.865.506,00Pengurangan PBB yang telah dibayar 1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak

Putusan Nomor 3693/B/PK/Pjk/2019 Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP /m2 NJOP (Rp)A. Bumi 1.118.010.000 192 450 503.104.500.000Total NJOP 503.104.500.000Perhitungan Pajak yang terutang 1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)503.104.500.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 503.104.500.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 201.241.800.0006.

NJOP /m2 NJOP (Rp)1.118.010.00 450A. Bumi 0 192 503.104.500.000Total NJOP 503.104.500.000Perhitungan Pajak yang terutang1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 503.104.500.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 503.104.500.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 201.241.800.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 1.006.209.0007.

Memerintahkan Termohon & Il memberikan ganti kerugian yang layakdan adil sebesar Rp100.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknyasama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapbkan PemerintahKabupaten Bulungan sebesar Rp43.200,00 per meter persegi;3. Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputusan mengenaipokok perkara yang berkekuatan hukum tetap;4. Menyatakan sah dan berharga semua buktibukti yang diajukanPemohon;5.

Menetapakan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah);3. Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmelaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatansesuai dengan Nilai Jual Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00(empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/20215.

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 15 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2021dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Tanjung Selor, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasan kasasidapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam menilai besarnya ganti rugi tidak dapat ditentukandengan berdasarkan pada nilai yang ditentukan dalam NJOP

(Nilai JualObjek Pajak) karena NJOP adalah dasar dalam mengenakan Pajak Bumidan Bangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah atau nilai ganti kerugian dalam pengadaantanah, melainkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanpedesaaan dan perkotaan;Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 mengatur bahwa keberatan atas nilai ganti kerugian dalamsuatu pengadaan tanah dilakukan dengan membandingkan antara nilai gantikerugian

tersebut dengan nilai yang telah dihitung oleh seorang ahli dibidang penilaian, dan bukan dengan membandingkan dengan NJOP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah) per meter persegi menurut NJOP, tidak didasarkan pada penilaianTim Penilai yang independen sedangkan ganti rugi dalam musyawarahsebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter persegi didasarkanpada Tim Penilai yang bersertifikasi

Putusan Nomor 785/B/PK/Pjk/2019Put110762.99/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2014 untuk Permukaan Bumiyang masih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Keterangan wen)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 24.081.144.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB

Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta di MenaraPrima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta 12950,sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 34.020.000.000,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3 NJOP untuk Perhitungan PBB 34.020.000.000,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena in casu terkait dengan nilai kKewajaran bumi dan/atau bangunanyang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan klasifikasi bumiyang melandaskan Klasifikasi Bumi menurut NJOP

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp220.207.640,00; dengan perincian sebagai berikut: Perhitungan PBB Terhutang NJOP

sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP)34.020.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) NJOP untuk Perhitungan PBB34.020.000.000,00 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB13.608.000.000,00 OO BR)/@)/hM/PBB yang Terhutang (0,5%) 68.040.000,00 PBB yang masih harus dibayar PBB yang terhutang68.040.000,00 Pembayaran tanggal 21 Juli 2016 s.d. 28 Desember 2016288.247.640,00 Lebih Bayar (220.207.640,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu : Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2 ; Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2 ; Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2 ; Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2 ;2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2 ;Bahwa setelah telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa mendapatkanpersetujuan Bupati Gorontalo H.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :e Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500, / M2.e Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000, / M2.e Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000, / M2.e Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000, / M2.2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A36 dengan NJOP Rp.14.000,/M2.Bahwa setelah ketiga telaahan staf dibuat oleh Terdakwa tersebut, masingmasing tanggal 16 Pebruari 2004 mendapat persetujuan Bupati GorontaloH.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :=" Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2 ; Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2 ;= Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2 ; Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2 ;2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2 ;Bahwa setelah telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa mendapatkanpersetujuan Bupati Gorontalo H.

Untuk Jalan Jenderal Sudirman, terdapat beberapa kelas bumiyaitu :e Kelas Bumi A40 dengan NJOP Rp.3.500,/M2.e Kelas Bumi A35 dengan NJOP Rp.20.000,/M2.e Kelas Bumi A37 dengan NJOP Rp.10.000,/M2.e Kelas Bumi A34 dengan NJOP Rp.27.000,/M2.2. Untuk Jalan Mujair kelas bumi A386 dengan NJOP Rp.14.000,/M2.

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: : ; NJOP

(Rp)Objek Pajak Luas (m2) KelasPer m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp. 1.360.885.684,00PBB yang masih harus dibayar Rp. 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP

Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/2018 Per m2 JumlahBumi Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp. 1.360.885.684,00Pengurangan Rp.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yangbertanggungjawab di bidang bangunan ;c.

No. 377 K/Pid.Sus/2012A.44 sehingga dalam penentuan/penetapan harga ganti rugi Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan dengan mendasarkan harga ganti rugi tanahpada Type tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sebenarnya danberakibat pada terjadinya mark up terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yangsebenarnya dengan perhitungan sebagai berikut :Nilai Ganti Rugi setelah di mark up :Nilai NJOP X Luas TanahRp. 10.000,00 X46.175M?

mengesampingkan Data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No.483/WPUJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang menyatakanpada Lokasi tersebut Tahun 2007 untuk tanah yang tidak produktif(tidak ditanami kelapa) dengan NJOP sebesar Rp. 910,00 per meterpersegi ;Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Facti terhadapTerdakwa Drs.

(Hal. 80 paragraf ke6) ;Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dalam Pasal 15 Ayat(1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa DasarPerhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaianLembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;Bahwa dari pasal tersebut telah jelas bahwa NJOP menjadi dasarperhitungan ganti rugi, sedangkan nilai nyata/sebenarnya tersebuthanya

Sedangkan, NJOP yang dituangkan para Terdakwadalam Berita Acara Kesepakatan Harga sebesar Rp. 20.000,00 dengantipe tanah A.35 hanyalah digunakan untuk menutupi perbuatannya agarterlinat seolaholah harga kesepakatan senilai Rp. 10.000,00 tersebutlebih rendah dari NJOP tanah yaitu Rp. 20.000,00 per meter persegi,padahal para Terdakwa jelas tidak mencari tahu NJOP sebenarnyatanah tersebut pada Instansi yang berwenang, sehingga para Terdakwatidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45021/PP/M.11/18/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Bumi dan Bangunan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapperbedaan besarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapanyang dilakukan Terbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Bandingdengan nilai sengketa sebesar Rp. 1.064.890.532.013,00 dengan perinciansebagai berikut : ObyekPajak NJOP menurutNJOP menurutPemohon BandingKoreksiTerbanding Luas(M?)

Bumi3.705.574523.255.738.995 699.231 6.575.159.500 3.006.343 516.680.579.495 Bangunan 722.051 3.706.367.078.944 699.231 3.158.157.126.426 22.820 548.209.952.518 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.229.622.817.939 3.164.732.285.926 1.064.890.532.013 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian lapangan untuk menentukan NJOP Tanah danMenurut Pemohon :Menurut MajelisBangunan per m?

Total NJOP (Rp)Bumi 3.705.574 523.255.738.995Bangunan 722.051 3.706.367.078.944NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 4.229.622.817.939INJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 4.229.622.817.939 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 7 30 % 1.268.886.845.382X 4.229.622.817.939PBB yang terhutang = 0.5% x 1.268.886.845.382 6.344.434.227Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar tahun 2008 (75% ) 4.758.325.670 bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut Pemohon Bandingmengajukan

* yaitu bumi dibawah bangunan sesuai pasal 9.9 KontrakKarya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan besarnya NilaiJual Obyek Pajak Bumi adalah sebagai berikut :e Kawasan Soroako dan sekitarnya NJOP /m2 sebesar Rp. 64.000,00,e Kawasan Salonsa dan Pontada NJOP/m2 sebesar Rp. 36.000,00, Kawasan lainnya berupa hutanhutan NJOP/m2 sebesar Rp. 1.700,00.bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1. bahwa data pembanding

/2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 3.705.574 222.732.944.000Bangunan 722.051 3.685.733.902.014NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 3.908.466.846.014INJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 3.908.466.846.014INJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % 1.172.540.053.804 PBB yang terhutang = 0.5% x 75% 4.397.025.202

96.248.822.342,5 Transhipment 877.014,4 mT425.764.031.675,6 Penjualan FOB Barge 6 = 45689.802.617.7 Biaya pengupasan lapisan tanah15.491.005.68 Biaya pengambilan hasil produksi galian tambangBiaya pengolahan dan/atau pemurnian hasil9 produksi galian tambang 43.739.459.9Biaya pengangkutan hasil produksi galian10 tambang 169.767.642.1318.800.725.11 Total 12 = 8+9+10+11106.963.306.012 Hasil Bersih Produksi Galian Tambang 13 = 71213 Angka Kapitalisasi 10,14 Nilai Tubuh Bumi 15 = 13x 14 1.096.373.887.294,15 NJOP

16 = 15/luas m2 62.829,16 Kelas NJOP Lamp 150/PMK.03/2010 117 NJOP per m2 Lamp 150/PMK.03/2010 64.000,17.450.000,18 Luas m219 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 20 = 18 x 19 1.116.800.000.000,12.000.000,20 NJOPTKP21 NJOP untuk Perhitungan Pajak 22 = 2021 1.116.788.000.000,22 NJKP 4446.715.200.000,23 = 22 x 40%23 PBB Terhutang 0,52.233.576.000, PBB yang harus dibayar Rp2.233.576.000,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 Juli 2016;Menimbang,

Rp 1.645.535.000.000,00NJOPTKP (NJOP TidakKena Pajak) Rp 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB Rp 1.645.523.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) Rp 658.209.200.000,00PBB Terhutang Rp 3.291.046.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 Mei 2018 dengan disertai

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 ~~ sebesarRp1.849.700.000.000; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2019kewenangannya dalam penghitungan NJOP dalam rangka penerbitanSPPT dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang PajakBumi dan Bangunan Juncto Pasal 53 ayat

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000./m?;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp. 87.500./m2;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000./m?;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500./m?

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaikomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) HurufA, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternatif sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan harga tanah yang riil di suatu daerah;.

Hasbi melampaui harga NJOP sehingga tentu akanmerugikan keuangan Negara apabila diterima meskipun dengan carapenggabungan harga (yaitu harga NJOP, harga Walikota dan harga pemilikdijumlah kemudian dibagi 3) sehingga diperoleh harga Rp105.000,00 (seratuslima ribu rupiah) padahal metode penggabungan harga yang dilakukan olehpanitia 9 tersebut sama sekali tidak dikenal dan dipraktekkan dalam penentuanharga.

Padahal menurutketentuan seharusnya pihak panitia dapat menetapkan harga berdasarkanperhitungan NJOP.

sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)= NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =30% x 4.229.622.817.939 PBB yang terhutang =0.5% x 1.268.886.845.382 Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut Pemohon Banding mengajukan Kebera'surat No. 64/KEBPBB/SOR/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 mengajukan perhitungan sebagai OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP Rata TOT!

Nilai Jual Obyek Pajak.bahwa metode penilaian yang digunakan untuk menentukan NJOP tanah adalah berdasarkan pendepasar yaitu membandingkan secara langsung obyek pajak yang akan dinilai dengan data transaksi piyang telah dianalisa, dengan menggunakan factorfaktor penyesuaian (adjustment);a.

/m2 sebesar Rp. 64.000,00,Kawasan Salonsa dan Pontada NJOP/m2 sebesar Rp. 36.000,00,Kawasan lainnya berupa hutanhutan NJOP/m2 sebesar Rp. 1.700,00,bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1.bahwa data pembanding yang dipergunakan Terbanding Perumahan Villa Danau Matano derRp. 160.703,00 per m2, berdasarkan Perjanjian Perikatan antara Muhammad Kuddus selakUtama PT Waraindo Property dengan Daryus Yunus selaku Konsumen pada perjanjian SPJB/2007, harga kelebihan tanah

(NJOP)bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan mulai dari Keberatan samBanding adalah sebesar Rp. 3.105.766.867.114,00 / Rp. 3.158.157.126.426,00 sedangkarTerbanding besarnya NJOP adalah Rp. 3.706.367.078.944,00 sehingga yang menjadi sengketaObyek Pajak Bangunan adalah sebesar Rp. 600.600.211.830,00 / Rp. 548.209.952.518,00;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa dari 17 wilayah Pemohon Bardikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangunan, hanya terhadap Bangunan

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutansebagai berikut: Objek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 3.705.574Bangunan 722.051 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % PBB yang terhutang = 0.5%

.45019/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak:Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnya angkNJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding dengan perhitungan mPemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.54.003.200.000,00; Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.24.180.013.002yang dilakukan oleh Fungsional PBB, Terbanding menetapkan NJOP

untuk Bumi dan Bangunan sdasar pengenaan PBB sebesar Rp.61.585.600.000,00, dari jumlah tersebut NJOP Bumi yangdisengketakan menjadi Klas A26 dengan NJOP per m2 sebesar Rp.200.000,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesarRp.61.585.600.000,00 dengan Luas Bumi sebesar 281.000 m2 dan Luas Bangunan sebesar 4.488atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008

NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Batsengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nNJOP Bumi per m2 adalah sebesar Rp.10.000,00; Menurut Majelis :bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m2 sebesar Rp.200.000,00 adalah berdasarkanZona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata (NIR) dengan cara menganalisa melalui pendekadata pasar;bahwa menurut Terbanding tujuan dilakukan penilaian ini adalah untuk menentukan NJOP sebag:pengenaan PBB

sebagai dasar pengenaan PBB 6NJOP Tidak Kena PajakNJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 2:PBB yang terutang 0.5% x Rp.24.634.240.000PBB yang harus dibayar 1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP BumiRp.200.000,00 per m2, karena data Pembanding yang digunakan oleh Terbanding dari Villa MataiG1/16 dan Blok 01/6 serta Desa Magani sebagai obyek pembanding.

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang mesebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 281.000 64.000,00Bangunan 4.488 AOI 1.200.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40 % PBB yang terutang = 0.5%

Kelas NJOP(Rp/m?)

Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505.400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017

Putusan Nomor 4607 B/PK/Pjk/2020Objek Pajak Luas (m* Kelas NJOP(Rp/m*) Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0.5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505 400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

kelas bangunan dan perubahan NJOP bangunan dari kelasA03 menjadi kelas A06, sehingga nilai terjadi penurunan terhadap bangunan NJOP,sehingga nilai NJOP untuk perhitungan PBB seluruhanya menjadi sebesar Rp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Tanggal 11 Maret 2004, dengan Nomor Objek Pajak35.78.070.005.0080001Okelas bumi Al4 dan kelas banguna AO7 nilai NJOPsebesar Rp. 80.156.000.000, e Bahwa terhadap NJOP yang

, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOPsebagaimana NJOP yang tercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Barata Indonesia (Persero), yang mengakibatkan adanya dua NJOP yangberbeda dan terjadi penurunan NJOP, yang mana SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11Maret 2004 tersebut dibuat secara manual dengan cara menurunkan Kelas Tanah darisemula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp.1.722.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh duaribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanah Al4 NJOP sebesar 1.147.000, (satu juta seratusempat puluh tujuh ribu rupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya56.658 m2 dengan kelas

yang berbeda dan terjadi penurunan NJOP, yaitu NJOP sebesarRp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi NJOP sebesarRp.80.156.885.000, (delapan puluh miliar seratus lima puluh enam juta delapanratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan NJOP/PBB aset tanah danbangunan PT.

Menimbang bahwa Terdakwa yang membuat dan menandatangani suratpermintaan penurunan NJOP karena dianggap terlalu mahal adalah perbuatan yang tidakpatut, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOP sebagaimana NJOP yangtercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Parman Slipi, Palmerah,Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun 2011 tidakdikenakan NJOP per M2 sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakan sama denganNJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04 Slipi, Palmerah, JakartaBarat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2011 dengan kelas 055 dan NJOP per M2sebesar Rp 2.508.000,00 atas nama XXX;: bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pembeitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2012 Nomor Objek Pajak31.74.031.002.0130004.0

tanggal 24 Januari 2012, dengan menetapkan Nilai JualObjek Pajak Pajak Bumi dengan Kelas 041 sebesar Rp8.145.000,00/m2, dan NilaiJual Objek Pajak Bangunan dengan kelas 018 sebesar Rp2.200.000,00/m2;bahwa Terbanding menetapkan NJOP bumi dengan kelas 041 sebesarRp8.145.000,00/m?

berdasarkan kode Zona Nilai Tanah AP;bahwa Pemohon Banding meminta agar NJOP bumi atas objek pajak dengan NOP31.74.031.002.0130004.0 dipersamakan dengan NOP 31.74.031.002.0130125.0dengan lokasi yang sama di RT.010 RW.04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yanghanya dikenakan NJOP Rp.2.508.000,00/m2 dengan Kelas 053, dengan alasanbahwa tanah Pemohon Banding secara faktual tidak menghadap secara langsung kejalan Letjen S Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan

Desember 1998 tentang PengenaanPajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan Nilai Indikasi Ratarata adalahnilai pasar wajar ratarata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona NilaiTanah;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap datadata yang disampaikan olehTerbanding dan Pemohon Banding diperoleh fakta sebagai berikut:bahwa terbukti dari data ZNT yang disampaikan Terbandig bahwa ada nilai tanahyang menempel dengan lokasi tanah Pemohon Banding dengan kode Zona NilaiTanah AL ditetapbkan NJOP

/2012 tanggal 07 Maret201 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)31.74.031.002.0130004.0 tanggal 03 Januari 2011 Tahun Pajak 2011, atas nama :XXX, dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak dengan Nomor Objek Pajak :31.74.031.002.0130004.0 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas Kelas NJOPJumlah Bumi 25.300 041 8.145.000Bangunan 3.344 018 2.200.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP

Putusan Nomor 256/B/PK/Pjk/2013 Bahwa penetapan NJOP seperti yang tercantum di atas tidak beralasanditerapkan untuk daerah di perkebunan Pemohon Banding karena berdasarkan hargapasar yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, ternyata NJOP per meter seperti yangtercantum di SPPT PBB Tahun 2008 sangat tinggi.

yang Pemohon Banding pakai masihlebih tinggi dibandingkan harga NJOP di sekitar kebun yang hanya sebesar Rp 500/M?,tetapi menurut pemeriksa NJOP yang digunakan adalan NJOP Tahun 2007 yaitu Rp2.450/M?;Bahwa seharusnya pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB Tahun2008 masih mempergunakan NJOP Tahun 2006 sebesar Rp 910/M? bukan NJOP Tahun2007 sebesar Rp 2.450/M?

yang saat ini juga masih dalam proses banding;Bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan NJOP tersebut sangat tinggi dansangat memberatkan Pemohon Banding;Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Banding menggunakan NJOP Tahun 2007sebesar Rp 2.450/M? tersebut sedangkan NJOP Tahun 2006 sebesar Rp 910/M? yangPemohon Banding gunakan sudah Iebih tinggi dibandingkan NJOP di sekitar kebunyang hanya sebesar Rp 500/M?

, ternyata NJOP Tahun 2006 masihlebih tinggi sebesar Rp 910/M?;Bahwa namun untuk membantu penerimaan negara, Pemohon Banding tidakmengajukan keberatan terhadap SPPT PBB Tahun 2006;Bahwa seharusnya pihak KPP PBB Curup dalam menghitung SPPT PBB Tahun2008 mempergunakan NJOP Tahun 2006 yaitu sebesar Rp 910/M?;Halaman 7 dari 40 halaman.

NJOP(M?)