Anggaran Belanja Rutin Tahun2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :2001 LampiranSurat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :2001 LampiranSurat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;914/31/R/418.12/2001 tanggal 5 April2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan

Anggaran Belanja Rutin Tahun2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor :2001 Lampiran921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli2001 LampiranSurat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;914/31/R/418.12/2001 tanggal 5 April2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan

Anggaran Belanja Rutin Tahun2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5 April2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4 Juli2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 5 April2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati

Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3 Oktober2001 Lampiran Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;Hal. 43 dari 66 hal.

Maret 2006;d)2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 03/01.04/BL/2006 Tanggal3 Maret 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung TahunAnggaran 2006, beserta Lampirannya;8) 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 726; No.

/BTL/2006 Tanggal 25 September2006, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2006, beserta Lampirannya;Tahun 20081. 1 (satu ) lembar Kuitansi Kosong atas nama AKHMADI( Asli ) ;2. 4 (empat ) lembar kwitansi kosong atas nama Drs. MOH.

Maret 2006;d.2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 03/01.04/BL/2006 Tanggal3 Maret 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung TahunAnggaran 2006, beserta Lampirannya;7. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 726; No.

selaku PemegangKas;d)2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 21/01.04/BL/2006 Tanggal 6 Juni 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung TahunAnggaran 2006, beserta Lampirannya;27. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1482; No.

selaku PemegangKas;d)2 (dua) lembar (Asli) Salinan Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 09/01.04/BL/2006 Tanggal 12 Mei 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung TahunAnggaran 2006, beserta Lampirannya;28. 1 (satu) lembar (Asli) SPM Nomor : 1483; No.

Sebagai Pelaksanaan dariDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pasar Kabupaten Luwutersebut selanjutnya diterbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 melalui Keputusan Bupati Luwu Nomor : 52 Tahun 2006 tanggal04 Mei 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten LuwuTahun Anggaran 2006 dimana dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerahtersebut terdapat biaya bantuan pengembangan Sumber Daya Manusia sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kode rekening2.01.11.1.1.05.01

;Dengan dicantumkannya biaya Bantuan Pengembangan Sumber Daya Manusiasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam DokumenAnggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kabupaten Luwu dan disediakanpembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa ANWARBin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas mengajukan Surat KeteranganOtorisasi (SKO) Nomor : 52/B tanggal 04 Mei 2006 dan membuat sertamenandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/PK/DP/V2006tanggal 08 Mei 2006 dan setelah

;Dengan dicantumkannya biaya Bantuan Pengembangan Sumber Daya Manusiasebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam DokumenAnggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kabupaten Luwu dan disediakanpembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, TerdakwaANWAR Bin ABDU RACHMAN sselaku Pemegang Kasmengajukan Surat Keterangan Otorisasi (SKO) Nomor : 52/B tanggal 04 Mei 2006dan membuat serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02/PK/DP/V2006 tanggal 08 Mei 2006 dan setelah

Sabila, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan PemdaLuwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM)No. 00131 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) yang dananya diambil dari Belanja Tidak Tersangka yangtermuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebihdahulu dan ditandatangani oleh Drs. Andi Baso Gani bin A.

Tahir Gani,Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran,sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004 tanggal25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004, tanggal04 Mei 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratusjuta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima juta rupiah)dicairkan untuk dibagikan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten LuwuPeriode 1999 2004).Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan

Sabila, Pelaksana TugasKabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan SuratPerintah Membayar (SPM) No. 0031 senilai Rp 1.200.000.000, (satu milyardua ratus juta rupiah), yang dananya diambil dari Belanja Tidak Tersangkayang termuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkanterlebih dahulu dan ditandatangani oleh Drs. Andi Baso Gani bin A.

TahirGani, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu sekaligus sebagai PenggunaAnggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004,dan kemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah),uang senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima juta rupiah) dicairkanHal. 24 dari 46 hal. Put.

Muhammad Sabila selaku Kepala BagianKeuangan.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPH) 21 atas Dana Kehormatanakhir masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten LuwuPeriode 1999 2004 sebesar Rp 78.750.000, (tujuh puluh delapan jutatujunh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2004 yangditandatangani oleh Penyetor Yunalis Y Sisong.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu No. 71Tahun 2001 tanggal 04 Mei 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2004, jumlah

KOMARUDIN membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahanmendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 921/Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2009.338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Sekda Kabupaten SerangDrs. H.

AMAN SUKARSO, Msi bin BAHRI, bahwa pembuatan SuratKeputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ;Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan otorisasi tambahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H.

KOMARUDIN membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahanmendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor : 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kegiatan Penanganan Jalan danDrainase Lingkungan Pasar Rau sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Sekda Kabupaten SerangDrs.H.

AMAN SUKARSO, Msi bin BAHRI, bahwa pembuatan SuratKeputusan Otorisasi Tambahan mendahului Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang ; Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan otorisasi tambahan, BendaharaPengeluaran Dinas PU Kabupaten Serang MAMAH ROCHIMAHmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas sebesarRp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan surat pengantarNomor : 990/789/DPUK/2005 tanggal 15 Juni

AMAN SUKARSO, MSIbin BAHRI Sekretaris Daerah Kabupaten Serang juga membuat MemoSurat tertanggal 20 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang, isinya mohon dibantupenanggulangan pembayaran jalan lingkungan Pasar Rau dengan numpangdulu pada KR Proyek Pemeliharaan Jalan, selanjutnya atas dasarMemo Surat yang ditandatangani Terdakwa kepala BPKD mengeluarkanSurat Keputusan Otorisasi Nomor : 925.423/II/BPKD/2005 tanggal 20Mei 2005 Tentang Persetujuan Pembayaran

POGER dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan;Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002 No. 29/P/2002;2) 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003

No.194/P/2003;3) 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.126/2003;4) 1 (satu) Eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.150/P/2003;5) 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 20 Agustus 2003No. 1679/PT/2003 sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuhHal. 22 dari 59 hal.

Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002 No.29/P/2002;2) 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.194/P/2003;3) 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.126/2003;4) 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.150/P/2003;5) 1 (satu) eksemplar Surat

Menetapkan barang bukti berupa:1)10)1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2002 No.29/P/2002;1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.194/P/2003;1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.126/2003;1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai

Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 No.150/P/2003;1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 20 Agustus 2003No. 1679/PT/2003 sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) eksemplar Surat Pengantar SPMU tanggal 15 Agustus 2003No. 1531/PS/2003 sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluhjuta rupiah);1 (satu) eksemplar Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratentang Otorisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran

perbendaharaan.2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimanatersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (SuratKeputusan Otorisasi) diterbitkan disertai denganPengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) danDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaranbeban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap(SPPBT).194) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kasoleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPPPengisian Kas (SPPPK).Pasal 53:Pembayaran untuk Pengisian

)atau surat keputusan lainnya yang disamakan denganitu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi)sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atasAnggaran Kas yang ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah;5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih;Pasal 52 ayat (2) :21Pembayaran atas SPPBT (Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimanadimaksud

lain tanpa adanya SPPBT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (SuratKeputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barangjasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, fotofotoyang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acarapembayaran dan bukti pendukung lainnya;= Bahwa perbuatan terdakwa KALENDI MANANGAHAUalias KELENDI dengan saudara Drs.

DAUD NDAKULARAK alias DAUD tidakmelakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas yaitu antara laintanpa adanya SPPPK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas),SKO (Surat Keputusan Otorisasi), dan SPM (Surat Perintah Membayar) .3 16.

adanya SPPBT (Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrakpelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkatpenyelesaian pekerjaan, fotofoto yang menunjukkan tingkatkemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan buktipendukung lainnya;Bahwa benar perbuatan terdakwa KALENDI MANANGAHAU aliasKELENDI dengan saudara Drs.

No.1 K/Pid.Sus/2010juta rupiah) ;Setelah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) tersebut diterima oleh Pemerintah DaerahKabupaten Pohuwato Cq. Drs. Yahya K. Nasib selaku Pejabat BupatiPohuwato, kemudian saksi Drs. Yahya K. Nasiob menunjuk Terdakwa Romen S.Lantu, ST. selaku Pimpinan Proyek tersebut dan Sdr.

Lantu, ST. untuk segera melakukan pencairan dana sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) bantuan dari Pemerintah Pusatsebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) dari KPPN Gorontalo dengan dalih untuk menutupidefisit Kas Daerah Pemda Kabupaten Pohuwato atas petunjuk dari saksi Drs.Yahya K. Nasib selaku Pj. Bupati Pohuwato.

,Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 854.545.454,(delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus lima puluh empatrupiah) ;Sehingga akibat dari perouatan Terdakwa tersebut, Program Pemerintahdalam menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Pohuwato Tahun 2004berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2004 (SKOR), berupa Proyek :1.

Lantu, ST selakupemimpin proyek untuk segera melakukan pencairan dana sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) bantuan dari Pemerintah Pusatsebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin Tahun 2004 (SKOR) dari KPPN Gorontalo dengan dalih untuk menutupidefisit Kas Daerah Pemda Kabupaten Pohuwato atas petunjuk dari saksi Drs.Yahya K. Nasib selaku Pj. Bupati Pohuwato.

(delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empatratus lima puluh empatrupiah) ;Sehingga akibat dari perouatan Terdakwa tersebut, Program Pemerintahdalam menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Pohuwato Tahun 2004berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.0891/KM.3.43/SKOR/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja RutinTahun 2004 (SKOR), berupa Proyek :1.

Setelah ACC ada surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kantor Pusat PT.BSM yang di tanda tangani oleh kepala Divisi dan setelah semua prosesdilaksanakan, kemudian Back Office dapat melakukan pendebetan darirekening GL tersebut menggunakan Tiket debet atau tiket kredit atasperintah pimpinan dan di Otorisasi oleh Operational Officer.Bahwa tugas utama Terdakwa adalah sebagai supervisor yang melakukansupervisi terhadap pekerjaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Liwa, selain ituTerdakwa memiliki Kewenangan

untuk melakukan kegiatan Otorisasi, yaitukegiatan menyetujui transaksi kKeuangan yang dilakukan oleh Teller, CustomerService dan Back Office dan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk melakukanpemindahbukuan, karena User yang dimilikinya hanya untuk melakukan kegiatanOtorisasi dan tidak dalam hal pemindahbukuan karena pemindah bukuan tersebutmenggunakan user milik Back Office yaitu saksi Dwi Afianto dengan nomor User :BOA030730200001 dan Password : IYAN456 yang mana user dan password milikback Office

JUMLAHNO NAMA NASABAH NOMOR REKENING KETERANGANDANA1 ELYYAR 7038779839 45.000.000 Ditalangi BSM2 KAMSARI 7093155488 13.000.000 Ditalangi BSMTotal 58.000.000 Bahwa dalam melakukan kegiatan pemindahbukuan Terdakwa tidak memilikikuasa, dan tugas Terdakwa hanya melakukan kegiatan otorisasi, sehingga dalammelakukan kegiatan tersebut Terdakwa melakukannya menggunakan User danPassword milik Back Office a.n saksi Dwi Afianto, bahwa cara Terdakwa dalammelakukan kegiatan pemindah bukuan tersebut yaitu sebagai

Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kemudian Masuk Ke MenuPemindah bukuan Back office memilih Transaksi yang akan di approve mengklik tombol aprove (persetujuan).g. Kemudian transaksi sukses berhasil (terjadilah pemindah bukuan).

Dana tersebut belum dapat berjalan atau terjadi pemindah bukuan karenamemerlukan Otorisasi.. Kemudian Terdakwa masuk Lagi Melalui sistem Core Banking denganMengunakan User Dan Pasword Terdakwa Sebagai Otorisasator.Page 27 of 40 Nomor: 36/Pid/2017/PT TJK. 28f. Kemudian Masuk lagi Ke menu Otorisasi Back office kKemudian Masuk Ke MenuPemindah bukuan Back office memilih Transaksi yang akan di approve mengklik tombol aprove (persetujuan).g.

Misnawi selaku Bendaharawan PPUPPKHTA TA 2002bersama Suwito, S.Hut. selaku atasan langsung BendaharawanPPUPPKHTA TA 2002 membuka rekening Giro di BNI Situbondo untukmenampung dana Surat Keputusan Otorisasi Rutin Dana Reboisasi (GKORDR) TA 2002 ;Tanggal 28 November 2002 ia Terdakwa 1. Misnawi menerima danaPPUPPKHTA TA 2002 sebesar Rp 95.180.000.

;Dari seluruh dana PPUPPKHTA TA 2002 yang telah cair oleh Terdakwa 1.Misnawi selaku Bendaharawan PPUPPKHTA TA 2002 tidak dipertanggungjawabkan (diSPJkan) sebagaimana mestinya sehingga berdasarkan buktiformalitas untuk pendukung pencairan dana serta peninjauan beberapalokasi sebagian besar bibit yang ditanam sudah tidak ada, sesuai denganhasil audit dari BPKP yang dibuat berdasarkan metode perbandingan antaranilai dalam Surat Keputusan Otorisasi Rutin Dana Reboisasi (SKOR DR)dengan penjabaran kegiatan

No. 693 K/Pid.Sus/2007CV Mitraco, CV Sumberhidup, UD Kartini dan UD Baruna berdasarkan hasilaudit dari BPKP yang dibuat berdasarkan metode perbandingan antara nilaidalam Surat Keputusan Otorisasi Rutin Dana Reboisasi (SKOR DR) denganpenjabaran kegiatan pada Rencana Kegiatan (RK) untuk mengetahuikesesuaiannya, perbandingan antara jumlah dana yang dicairkan denganjumlah dana yang tersedia menurut Surat Keputusan Otorisasi Rutin DanaReboisasi (SKOR DR), perbandingan antara jumlah dana yang dicairkandengan

menurut Surat Keputusan Otorisasi Rutin DanaHal. 23 dari 33 hal.

;Rencana Perhitungan Surat Keputusan Otorisasi Rutin Sumber DanaKab. Situbondo Tahun Anggaran 2002 ;Nota Order ;Surat Perjanjian Kerja Sama antara Suwito, S.Hut. dengan Jaiskun ;Surat Perjanjian Kerja Sama antara Suwito, S.Hut. dengan Mulyadi ;Surat Perjanjian (Buku Kontrak) ;Petunjuk Tehnis Pengadaan Barang dan Jasa ;Buku Cek Giro yang dikeluarkan oleh BNI 46 Situbondo No. Cek.0709675 s/d 079680 ;Uang tunai sebesar Rp 4.510.000. ;Hal. 26 dari 33 hal. Put.

SALIM bekerja di KoperasiSimpan Pinjam Jasa Cabang Bekasi yang menjabat sebagai Kepala KantorKoperasi Simpan Pinjam Jasa Bekasi sejak bulan April 2011 sampai dengantanggal 24 Januari 2014 Tugas pokoknya adalah menerima dan menyetujuipembukuan rekening simpanan, memproses dan mengajukan proposalpembiayaan, memberi otorisasi jika ada transaksi yang melebihi limit danmengontrol operasional kantor.e Bahwa terdakwa 2.

SALIM bekerja di KoperasiSimpan Pinjam Jasa Cabang Bekasi yang menjabat sebagai Kepala KantorKoperasi Simpan Pinjam Jasa Bekasi sejak bulan April 2011 sampai dengantanggal 24 Januari 2014 Tugas pokoknya adalah menerima dan menyetujuipembukuan rekening simpanan, memproses dan mengajukan proposalpembiayaan, memberi otorisasi jika ada transaksi yang melebihi limit danmengontrol operasional kantor.15Bahwa terdakwa 2.

oleh pimpinan cabang bahwa untuktransaksi baik penerimaan atau pencairan deposito harus ada otorisasi daripimpinan cabang ;Bahwa setelah pimpinan cabang mencoret bliyet asli deposito lembar pertama,sebagai tanda bahwa deposito tersebut telah cair maka nasabah mendeposit datapada bliyet tersebut yang bertujuan untuk mencairkan ;Bahwa pencairan deposito milik H.

SALIM bekerja di KoperasiSimpan Pinjam Jasa Cabang Bekasi yang menjabat sebagai Kepala KantorKoperasi Simpan Pinjam Jasa Bekasi sejak bulan April 2011 sampai dengantanggal 24 Januari 2014 Tugas pokoknya adalah menerima dan menyetujuipembukuan rekening simpanan, memproses dan mengajukan proposalpembiayaan, memberi otorisasi jika ada transaksi yang melebihi limit danmengontrol operasional kantor.e Bahwa terdakwa 2.

SALIM bekerja di KoperasiSimpan Pinjam Jasa Cabang Bekasi yang menjabat sebagai Kepala KantorKoperasi Simpan Pinjam Jasa Bekasi sejak bulan April 2011 sampai dengantanggal 24 Januari 2014 Tugas pokoknya adalah menerima dan menyetujuipembukuan rekening simpanan, memproses dan mengajukan proposalpembiayaan, memberi otorisasi jika ada transaksi yang melebihi limit danmengontrol operasional kantor.15Bahwa terdakwa 2.

oleh pimpinan cabang bahwa untuktransaksi baik penerimaan atau pencairan deposito harus ada otorisasi daripimpinan cabang ;Bahwa setelah pimpinan cabang mencoret bliyet asli deposito lembar pertama,sebagai tanda bahwa deposito tersebut telah cair maka nasabah mendeposit datapada bliyet tersebut yang bertujuan untuk mencairkan ;Bahwa pencairan deposito milik H.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawanhukum yaitu dengan cara : telah mengubah identitas pemilik rekening BankKalbar Nomor : 10255531607 dari yang semula atas nama Dewan PembinaHal 2 dari 48 hal putusan No 4/Pid.SusTPK/2020/PT PTKFakultas Kedokteran Untan Pontianak menjadi atas nama Indra Saputra denganmenggunakan user ALPHABIT KBKO10CS21, dan kemudian melakukan otorisasiatas perubahan identitas pemilik rekening tersebut dengan menggunakan userALPHABIT KBKO10KKO2 sehingga seolah olah otorisasi

atas perubahan identitas pemilik rekeningtersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBKO10KKO2 sehinggaseolah olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening BankKaloar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat olehKepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak.Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias Ifan bin Zailaniyang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikanrekening Bank Kalbar No.

atas perubahan identitas pemilik rekeningtersebut dengan menggunakan user ALPHABIT KBKO10KKO2 sehinggaseolah olah otorisasi atas perubahan identitas pemilik rekening BankKalobar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat olehKepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak;Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias lfan bin Zailaniyang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikanrekening Bank Kalbar No.

Angka 10 Kewenangan Dalam MelakukanOtorisasi Transaksi yang menyatakan : Kepala Kantor Kas diberikanwewenang penuh (tidak terbatas) untuk melakukan otorisasi seluruhtransaksi baik setoran maupun penarikan.

atas perubahan identitas pemilik rekeningBank Kalbar Nomor Rekening : 10255531607 tersebut sah dan dibuat olehKepala Kantor Kas Bank Kalbar yang ada di Mega Mall Pontianak.Bahwa perbuatan Terdakwa Firza Fansury, S.Kom., alias lfan bin Zailaniyang tanpa hak telah melakukan otorisasi atas perubahan data kepemilikanrekening Bank Kalbar No.

MAS)kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking danaBialugri.Hal. 37 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/201755)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)67)1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri PertahananNomor KOM/177/XII/13 tanggal 20122013 dengan nilaiRp312.793.466.000,00.1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi MenteriPertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20122013 dengannilai Rp312.793.466.000,00.1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan

foto copy Keputusan Otorisasi Menteri PertahananNomor KOM/0O28A/VIII/14 tanggal 12082014 dengan nilaiRp2.522.940.969.000,00.2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi MenteriPertahanan Nomor KOM/028A/VIII/14 tanggal 12082014 dengannilai Rp2.522.940.969.000,00.1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan &Increase L/C tanggal 8 Mei 2014 sebesar AUD. 19.829,697,52Hal. 38 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/201768)69)70)71)72)73)74)75)76)77)78)79)equivalen Rp216.413.606.697,20

Menteri PertahananNomor KOM/182/X/14 tanggal 28102014 dengan nilaiRp299.500.000,00.2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi MenteriPertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28102014 dengan nilaiRp299.500.000,00.1 (satu) lembar Foto copy NPBM perhitungan nomor DEV/010NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesarRp105.000.000.000,00.1 (satu) lembar foto copy NPBM Nomor DEV/013/NPB/M/XI1I/2014tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi

MAS)kepada BRI (Persero) Tbk. tentang pengembalian bloking danaBialugri.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi Menteri PertahananNomor KOM/177/XII/13 tanggal 20122013 dengan nilaiRp312.793.466.000,00.1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Otorisasi MenteriPertahanan Nomor KOM/177/XII/13 tanggal 20122013 dengannilai Rp312.793.466.000,00.1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan &Increase L/C tanggal 22 Juli 2013 sebesar AUD. 32,879,727.90.2 (dua) lembar foto copy Rekening

Menteri PertahananNomor KOM/182/X/14 tanggal 28102014 dengan nilaiRp299.500.000,00.2 (dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Otorisasi MenteriPertahanan Nomor KOM/182/X/14 tanggal 28102014 dengan nilaiRp299.500.000,00.1 (satu) lembar Foto copy NPBM perhitungan nomor DEV/010NPB/M/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesarRp105.000.000.000,00.1 (satu) lembar foto copy NPBM Nomor DEV/013/NPB/M/XII/2014tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp90.842.000.000,00.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Otorisasi

Syahruddin Kadir, M.Sc/PemohonPeninjauan Kembali selaku otorisasi dan selebihnya sebesar Rp.860.000.000,yang pernah dipinjam sementara oleh Direktur Pasca Sarjana dalam rangkapembiayaan beberapa kegiatan yang sangat mendesak yang dananya belumturun sudah dikembalikan kepada Mahasiswa melalui konpensasi SPP danpengembalian tersebut terjadi jauh sebelum perkara a quo disidik oleh pihakKejaksaan (mohon dicermati keterangan saksi Mas Bakar, M. Djafar Saidi, M.Sukri Akub dan Ansyari Ilyas, Prof.

Syahruddin Kadir, M.Sc selaku otorisasi atas rekening titipanMahasiswa, oleh karena hal tersebut hanyalah penunjukan diluar konteksjabatan asisten demikian juga Dana Penelitian pada rekening titipan adalahmilik pribadi Mahasiswa yang dasar hukum kesepakatan tanggal 5 Oktober1995 (vide Pasal 1320 BW) sedangkan pengangkatan selaku AsistenDirektur tidak memberikan mandat untuk mengelola dana penelitian.Tugas dan fungsi DR.

Syahruddin Kadir, M.Sc/Pemohon PeninjauanKembali selaku otorisasi rekening titipan yang ditunjuk oleh DirekturPasca Sarjana selaku subyek kesepakatan, jelas tidak dapat dihubungkandengan fungsi jabatan Asisten Direktur, oleh karena penunjukannyamengacu. pada ketentuan Hukum Perdata, sehingga jelaspertanggungjawabannya juga mengacu pada ketentuan Hukum Perdata.Oleh karena jabatan Asisten Direktur berbeda dengan kedudukanTerdakwa selaku otorisasi rekening titipan, sehingga jelas tidak terdapatkoneksitas

antara Asisten Direktur dengan otorisasi rekening titipan, makaberkaitan Pengelolaan Dana Penelitian pada rekening titipan tidak mungkinDR.

Syahruddin Kadir, M.Sc/ Pemohon PeninjauanKembali selaku penerima mandat dan Mahasiswa, tetapi Direktur PascaSarjana dalam kedudukannya selaku subyek yang dapat dinilai sebagaipenerima mandat untuk mengamankan Dana Penelitian sesuai kehendakMahasiswa.Terdakwa yang ditunjuk oleh Direktur selaku otorisasi rekeningtitipan yang dibuka, menurut hukum tidak berkedudukan sebagai penerimamandat, akan tetapi kedudukannya hanya bersifat Administratif yaitumenandatangani slip penarikan apabila ada permintaan

ANSHAR (ex.COS KCP Sumbawa pada 26 Juli 2007 s/d 31 Agustus 2010), kemudian pernahmenerima password dari BUDI SUGIHARTO mantan COS KCP Sumbawa pada 1September 2010 s/d 14 Maret 2011), dan 15 Maret 2011 s/d 28 Pebruaru 2013, dimanapassword tersebut oleh terdakwa digunakan untuk otorisasi transaksi diatas limitteller, dan sdr.

kredit, dimanaotorisasi teller diatas Rp.5.000.000, dari COS kepada CAS ;Bahwa untuk kredit limit CAS sampai dengan Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah),sedangkan diatas Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) harus ada otorisasi dari saksiselaku COS ;Bahwa yang mengadministrasi dokumen kredit adalah CA dan divalidasi oleh CASapabila kredit dibawah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), dan diatasRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) otorisasi COS ;Bahwa sepengetahuan saksi kode user terdakwa ARIAN

kredit sampai dengan Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);Bahwa terdakwa menjabat sebagai CAS bertugas menyeleksi dokumen permohonankredit dengan limit pinjaman kredit maksimal yang dapat dilakukan terdakwa selakuCAS tanpa persetujuan/ otorisasi dari atasan adalah maksimal Rp.50.000.000,;Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai CA, teller dan CAS sebagai pimpinan PT.BTPN KCP Sumbawa adalah saksi BUDI SUGIHARTO,SE.

ANSHAR (ex.COS KCP Sumbawa pada 26 Juli 2007 s/d 31 Agustus 2010), kemudian pernahmenerima password dari BUDI SUGIHARTO mantan COS KCP Sumbawa pada September 2010 s/d 14 Maret 2011), dan 15 Maret 2011 s/d 28 Pebruaru 2013, dimanapassword tersebut oleh terdakwa digunakan untuk otorisasi transaksi diatas limitteller, dan sdr.

transaksi diatas limit teller ( diatas Rp. 5.000.000 ) yang bukankewenangannya, hal tersebut lolos bisa tervalidasi oleh system komputer karenamenggunakan pasword otorisasi yang diberikan Branch Manager BUDI SUGIHARTO,sebagai berikut :1 Terdakwa melakukan otorisasi transaksipenarikan tanpa sepengetahuan nasabah milikKASMURI sebesar Rp. 20.000.000 pada tanggal18 Februari 2011 jam 10.38 Wita dengan caramemalsukan tanda tangan nasabah ( bukti slippenarikan tervalidasi kode user MR 43) ;2 Terdakwa ARIAN

Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menupembelianBahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkanoleh bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikanmelalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi,kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh bank yangbersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalautransaksi disetujui bank penerbit kartu maka sales slip akan keluar sehinggaakan ada tagihan

Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit Kartu.4. Bank Penerbit kartu akan member jawaban transaksi disetujui atau tidak5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di Merchant6.

ke Dinas Provinsi guna pengurusan bronjong dantanah longsor pada bantaran sungai;" Berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Juni 2003 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) untuk biaya bantuan keuangan penghubungpenggunaan dana bencana alam di Direktorat Jendral AnggaranDepartemen Keuangan dan Badan Perencanaan PembangunanNasional;" Berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Oktober 2003 ~ sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubung kePusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10Juli 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003;Hal. 18 dari 47 hal.

Nomor 101 PK/PIDSUS/201611)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)Kuitansi Pengeluaran Bantuan Kemasyarakatan Tahun Anggaran2003 dan Tahun 2004;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 497/V/2001 tentangKewenangan Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi Sekretariat daerahKabupaten Tana Toraja;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 24/SKO/2003 tanggal 13Mei 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10Juli 2003 tentang Otorisasi

Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 72/SKO/2003 tanggal 13Juli 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2004;Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan periode 1999 sampai dengan 2004 atas namaJohanis Amping Situru, S.H;Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003tanggal 21 April 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2003;Peraturan Daerah

2003;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 59/SKO/2003 tanggal 10Juli 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003;Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 72/SKO/2003 tanggal 13Juli 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2004;Surat Keputusan Pengangkatan Bupati Tana Toraja ProvinsiSulawesi Selatan periode 1999 sampai dengan 2004 atas namaJohanis Amping Situru, S.H;Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003tanggal 21 April 2003 tentang

CSO melakukan otorisasi penggantian kartu ATM;Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby9.

adalah CSO, jika yangmemproses adalah CSO maka yang melakukan otorisasi adalaCSO lain/BOM;Bahwa cara terdakwa DANU SURYO NUGROHO, SE sebagai exCSO melakukan proses pembuatan kartu.

PROSES DI SISTEM Masuk ke system BDS pada menu aplikasi kartu, dilayar menuutama aplikasi kartu klik otorisasi aplikasi; Kemudian klik otorisasi penggantian kartu; Pada layar otorisasi penggantian kartu klik aplikasi mandiri debityang akan diotorisasi, kemudian klik tampilan; Untuk menihilkan biaya penggantian pada field biayapenggantian tik mark dihilangkan; Pada layar rincian otorisasi penggantian kartu diatas,CSO/PBO/COM mencocokkan data aplikasi nasabah dengandatadata pada layar;Halaman 34 dari

88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby Setelah sesuai CSO/ PBO/COM klik OK untuk otorisasi, apabiladata tidak sesuai klik keluar.a.

CSO yang melakukan otorisasi (menyetujui untuk proseslink kartu);3.

Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 16.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; V7Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 18.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26

Mei 2006; 19.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0398/SKO.0104.02. 13/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 20.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 21.

Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Hal. 31 dari 69 hal. Put.

Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 16.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0139/SKO.0104.03.04/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 17.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0159/SKO.0104.03.01/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 18.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0386/SKO.0104.03.06/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006

tertanggal26 Mei 2006 ; 19.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0398/SKO.0104.02. 13/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 20.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0403/SKO.0104.03.05/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006 ; 21.Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor: 0407/SKO.0104.03.07/2006Tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal26 Mei 2006; 22.Berita Acara Serah