dikaruniai 9(sembilan) orang anak ;bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak memiliki kutipanakta nikah karena Imam yang mengawinkan Pemohon danPemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;bahwa tujuaan Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewaliyaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubunganperkawinan Pemohon dengan Pemohon II dan keperluankelengkapan berkas pendaftaran haji Pemohon II;Salina bin Parakasi

Ridwan.Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:Nuraini Umar binti Gaffar dan Nurjannah binti Aruji Parakasi, kKeduanya sudahdewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalampersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912KUH Perdata selanjutnya memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikandalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada pihak Swalayan Alfa Mart melalui saksi MUHAMMAD ANAS Bin PARAKASI.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telahn membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 161/PID.SUS/2021/PT JMB.tanggal 14 Oktober 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :Kesatu:Bahwa Terdakwa Muhammad Tahir bin Caming bersamasama denganSaksi Taufik Ananda W bin Agus Parakasi (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib diRumah Terdakwa RT.12 Desa Lagan Tengah Dusun Panusu Kec.

NAWIR PARAKASI, yang telahmengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa,mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 56 KUHAP besertapenjelasannya, mengandung sifat Imperatif, artinya sangat "Wajib, Penting,Harus dan Mendesak yang mengandung makna Pasal 56 KUHAP harus ditaati dan harus diikuti serta dilaksanakan secara utuh dan sempurna, ataudengan kata lain tiap pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalamproses peradilan, bila mendapati kasus yang tersangkanya diancam denganpidana mati atau lima

NAWIR PARAKASI yang disangka melakukan tindak pidanakorupsi, hal mana dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak sependapatHal. 27 dari 36 hal. Put.

,M.Pd Bin Parakasi, dibawah sumpah, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa mengetahui ada masalah kehilangan barang di rumah saksiMujur;Hal. 7 dari 16 hal Put No.192/Pid.B/2017/PN KkaBahwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang di rumah SaksiMujur;Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang tersebut diambil;Bahwa saksi hanya melihat kemenakan Saksi Mujur menangis lalu saksidatang ke rumah Saksi Mujur dan melihat ada

Hamida dan HajiGuttu, Hamidah dan anaknya bernama Parakasi ; Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Parakasi tinggal dilokasi ; Bahwa Haji Guttu, anaknya bernama Haji Andi Pabenteng ;Bahwa Hamidah ini lokasi tempatnya Haji Guttu ke4 rumah ditempati Haji DaengMangiri, Abdul Rahman, Haji Guttu dan Indo Rawe ; Bahwa saksi tahu Haji Indo Rawe dasarnya tanah pemerintah ditempati karena tidaktermasuk buku rincik; Bahwa tanah ditempati sejak tahun 1980an ; Bahwa sebelum tahun 1980 saksi tidak tahu siapa yang

TIDAR menuju ke rumah saksi SIT NUBAETI,S.SosDG SAYU Binti LULU DG TULO yang beralamat di Dusun TimporonganDesa Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dimanapada saat itu di dalam rumah tersebut ada saksi SITI NUBAETI,S.SosDG SAYU Binti LULU DG TULO, saksi SITI AISYAH RESKY AMALIAH BintiASRUL SANI DG RANI, saksi SINOMBA DG TENE Binti PARAKASI DG LAU,saksi ISKANDAR DG NOMPO Bin BAHTIAR DG LAU sedang tertidur lelap.Kemudian Sdr. SAHAR dan Sdr.

RPATI SANTI BINTI ANDI BASO PARAKASI :Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungandengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana Kakak kandung saksi yaituRUGAIYAH Dg.

Patman Parakasi, sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, sisa masajabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terhitung mulai tanggalpengucapan sumpahj/janji;Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.449094 tahun2013, tanggal 11 Oktober 2013, telah lewat waktu/kadaluwarsa, apa biladikaitkan dengan ketentuan yang ada yaitu Pasal 384 UndangUndangNomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Halaman 6 dari 20 halaman.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menjual tanahsengketa yang terletak di Kampung Malewang, kelurahanSudiang, kecamatan Biringkanaya Makassar milik ahliwaris Haji Dg Dussi (para Penggugat) seluas 275 M2kepada Tergugat II ( Parakasi) adalah tidak sah danbatal demi hukum.. menyatakan perbuatan Tergugat (Il yang memberikantanah sengketa kepada Tergugat Ill, yang dibelinyasecara tidak sah dari Tergugat adalah tidak sah danbatal demi hukum..

Syargawi Usman selaku Kasubdin PengembanganPerkotaaan, Sapriyanto, SP selaku Kasubdin Pengelolaan Pasar dan paraKasi pada Dinas Perkotaan yakni M. Zen, Hasnur Hasan dan Sulaiman.Dalam rapat tersebut Drs.

PT.Mks tanggal 10 Maret 2016 harusdibatalkan dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan NegeriSungguminasa Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Sgm tanggal 3 Juni 2015;Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi telah secara salah dankeliru sebagaimana dalam diktum mengadili sendiri angka 5 dikatakanbahwa: Akta Jual Beli Nomor 04/Akta/KB/1984 tertanggal 9 Januari 1984dibuat di hadapan Camat Bontomarannu selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), adapun alasan hukum kesalahan tersebut bahwa saksiPenggugat atas nama Parakasi

Nurbaya Marsuki dibawah sumpah menerangkan bahwa: batas tanah milik saksi sebelahTimur berbatasan tanah milik Hamid Batto, maka bukti P.VI danketerangan saksi Penggugat dikaitkan dengan bukti T.I.11 tidakbersesuaian antara bukti dan saksi Penggugat;Bahwa demikian pula Akta Nomor 67/2006 antara Parakasi Tjaija selakuPenjual dengan Dr.

Desa Medana Rp. 11.000.000, Bahwa setelah adanya penetapan nama desa lokasi prona tahun 2008 tersebut,kemudian sekitar akhir bulan April 2008 atau awal bulan Mei 2008 dilakukansosialisasi Kembali dengan mengundang 14 kepala desa lokasi prona bertempatdi aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri terdakwaselaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan ParaKasi/Kasubag serta beberapa kasubsi terkait termasuk Winardi, S,Sit.

Desa Medana Rp. 11.000.000,Bahwa setelah adanya penetapan nama desa lokasi prona tahun 2008 tersebut,kemudian sekitar akhir bulan April 2008 atau awal bulan Mei 2008 dilakukansosialisasi Kembali dengan mengundang 14 kepala desa lokasi prona bertempatdi aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri terdakwaselaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan ParaKasi/Kasubag serta beberapa kasubsi terkait termasuk Winardi.

Rp. 21.000.000,14 Desa Medana Rp. 11.000.000, Bahwa setelah adanya penetapan nama desa lokasi prona tahun 2008 tersebut,kemudian sekitar akhir bulan April 2008 atau awal bulan Mei 2008 dilakukansosialisasi Kembali dengan mengundang 14 kepala desa lokasi prona bertempatdi aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri terdakwaselaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan ParaKasi/Kasubag serta beberapa kasubsi terkait termasuk Winardi.

Bahwa laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatanmaupun SP kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh ParaKasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan dibuat 100% yaituuntuk pengadaan material dan jasa angkutan yang seolaholeh dibuat dan dilaksanakan oleh Pihak ketiga yang tidaksesuai dengan fakta di lapangan, sebab nota pembeliandalam laporan kegiatan yang telah dibuat dan bukan notapembelian bahan maupun angkutan yang sebenarnya.Hal. 26 dari 74 hal Putusan No : 10/Pid.Sus TPK/2018/PT.DKI.

mengkoordinirSPJ Pemeliharaan, selanjutnya untuk Tahun 2014 dan 2015,Nawan akan memperoleh dana operasional pembuatan SPJ danlaporan kegiatan dari Purwanti, namun pada saat Purwantipindah ditriwulan III Tahun 2015, Nawan akan meminta langsungkepada Herning Wahyuningsi selaku Kepala Suku Dinas PU TataAir Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun yang memberikandana operasinolnya adalah Sofi Ismiati, ST.Bahwa laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatanmaupun SPJ kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh ParaKasi

Satir S Parakasi dan Yunanto melakukanpemeriksaan terhadap barang tersebut, sedangkan M. Adnan Datu Adam,SE dan Umar Uloli, S.Sos tidak ikut melakukan Pemeriksaan dikarenakanada kegiatan lain.

Satir S Parakasi (Anggota)Oo Yunanto (Anggota)o Berdasarkan SK Bupati Bangkep LANIA LAOSA dengan Nomor104 Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kab.

Satir S Parakasi pada saat itu dilakukanpemeriksaan sebayak 2 kali yaitu Tahap Sekitar bulan Desember 2013dan tahap II lakukan pada bulan Januari 2014 dan pada saat melakukanpemeriksaan disaksikan pula oleh Saudara Sumitro selaku PPK danSaudara Phien Thiono sebagai penyedia barang.Bahwa yang membuat berita acara serah terima barang yaitu saksisendiri;Bahwa pada saat pemeriksaan barang saudara, Nurfrudin Tonang,S.Sos, Hamdani Mania, S.Kom dan Moh Satir S Parakasi, sebelum saksimendatangani Berita

Satir S Parakasi (Anggota) Yunanto (Anggota)Bahwa anggaran pengadaan Mebeleur di Sekretariat DPRD KabupatenBanggai Kepulauan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2013.Bahwa nilai pagu dan nilai kontrak proyek pengadaan meubeler tersebutsebesar Rp. 1.957.650.000,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluhtujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa nilai kontrak proyek sebesar Rp. 1.898.127.000, (satu milyardelapan ratus Sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh riburupiah).Bahwa Pejabat

Bahwa selanjutnyaterdakwa menguruskelengkapan untukpersyaratan ijinkawin danmenghadap paraKasi hingga WadanYonif 623/Bwu,selanjutnyaterdakwadipanggil olehDan Yonif 623/Bwuuntuk menghadapdan setelahmenghadap,terdakwadiperintahkanoleh Dan Yonif623/Bwu untukmenyelesaikandulu masalahnyadengan Sdri.

ROCHYAT NATAJOEDA menjadiKasubdivre) setelah melakukan pemotongan untuk keperluan setiap bulannyaseperti penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre, Wakasubdivre dan paraKasi 6 (enam) orang, biaya rumah tangga Kasubdivre, biaya lain seperti ulangtahun, menjamu tamu dan pemberian kepada pihak lain yang tidak adahubungannya dengan penyaluran BOP ;Adapun keperluan untuk penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre,Wakasubdivre dan 6 (enam) orang Kasi adalah sebesar Rp. 13.400.000 (tigabelas juta empat

ROCHYAT NATAJOEDA menjadiKasubdivre) setelah melakukan pemotongan untuk keperluan setiap bulannyaseperti penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre, Wakasubdivre dan paraKasi 6 (enam) orang, biaya rumah tangga Kasubdivre, biaya lain seperti ulangtahun, menjamu tamu dan pemberian kepada pihak lain yang tidak ada kaitannyadengan Penyaluran BOP Raskin ;Adapun keperluan untuk penghasilan ekstra dan uang pulsa Kasubdivre,Wakasubdivre dan 6 (enam) orang Kasi adalah sebesar Rp. 13.400.000 (tigabelas juta

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,Pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan 4.Fee atas peminjaman Rp. 216.061.841,83,PerusahaanJumlah Rp.18.386.983.308,38, Rp.15.964.430.905,19,Total kerugian Keuangan Negara Rp.34.351.414.213,57, Sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan danpenyalahgunaan dana APBD DKI Jakarta dalam kegiatan swakelola pada Suku DinasPekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,Pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan4.Fee atas peminjaman Rp. 216.061.841,83,Perusahaan Jumiah Rp.18.386.983.308,38, Rp.15.964.430.905,19, Hal. 31 dari hal 231. Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2018/PNJkt Pst.

Daerah mengeluarkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) ditujukan ke Bank DKI Jakarta yang selanjutnya uangtersebut masuk ke rekening Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara (yangbertanggung jawab adalah Kasudin selaku Kuasa Pengguna Anggaransebagai Atasan Langsung Bendahara dan saksi selaku Bendaharanya),selanjutnya uang tersebut kami ambil (berdasarkan Cek Bank DKI JakartaCabang Wali Kota Jakarta Utara yang ditanda tangani oleh Kasudin dansaksi Bendahara) kemudian uang tersebut saksi bayarkan kepada ParaKasi

Kecamatan sendiri yang membuat dan saksi bersediadikonfrontir.Bahwa setiap belanja yang menggunakan dana APBD wajib dikenakan PPn10 % dan seluruhnya sudah saksi setor ke Kas Daerah melalui Bank DKICabang Walikota Jakarta Utara.Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang belanja adalah Para KasiKecamatan dan Kasi Pemeliharaan selaku Pelaksana di lapangan, sehinggasaksi juga tidak mengetahui bisa terjadi nominal yang tertulis dalam kwitansibisa selalu sama dengan RAB, karena yang menyerahkan RAB kepada ParaKasi

Fee yang diterima Kasi Rp. 124.000.000, Rp. 124.000.000,pemeliharaan dan ParaKasi Kecamatan A.